Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Dorong Kontribusi Lembaga Pendidikan Tinggi, Tuntaskan Berbagai Persoalan Krusial di Bali

BALIILU Tayang

:

gubernur koster
SAMBUTAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan pada Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-2 Program Sarjana Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali (ITSNUBA) di 100 Sunset Hotel, Kuta, Sabtu (26/4/2025). (Foto: ist)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong partisipasi lembaga pendidikan untuk menuntaskan berbagai persoalan krusial yang saat ini dihadapi Daerah Bali seperti masalah sampah, kemacetan hingga ulah wisatawan nakal. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-2 Program Sarjana Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali (ITSNUBA) di 100 Sunset Hotel, Kuta, Sabtu (26/4/2025).

Lebih jauh Gubernur Koster menjelaskan, di periode kedua masa kepemimpinannya ia berkomitmen untuk segera menuntaskan persoalan sampah. Untuk itu, ia telah mengeluarkan SE Nomor 09 Tahun 2025 mengenai Gerakan Bali Bersih Sampah. Dijelaskan olehnya, sampah adalah persoalan serius yang mesti secepatnya diatasi untuk mewujudkan lingkungan bersih dan hidup sehat.

“Yang tak kalah penting, sebagai destinasi wisata dunia, Bali membutuhkan tata kelola sampah yang bagus,” ujarnya.

Oleh karena itu, melalui regulasi dan gerakan masif, pada periode kedua masa jabatannya sebagai Gubernur Bali, ia ingin persoalan sampah sudah tuntas.

“Tidak sampai lima tahun, persoalan sampah sudah harus selesai. Targetnya dua tahun, sudah tuntas,” sebutnya sembari menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup RI menjadikan Daerah Bali sebagai prioritas dalam program penuntasan masalah sampah.

Karena itulah, saat ini ia memimpin gerakan mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan berbagai komponen. ISTNUBA sebagai lembaga pendidikan di Bali diharapkan turut mengambil peran aktif dalam mempercepat penuntasan persoalan sampah. Dengan demikian, kecintaan masyarakat dunia terhadap Bali terus meningkat dan akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang 65 persen masih bertumpu pada sektor pariwisata.

Masih dalam sambutannya, Gubernur Koster merasa bersyukur karena di tengah berbagai persoalan krusial yang dihadapi Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren peningkatan.

Baca Juga  Gubernur Koster Apresiasi Prestasi Bartender Bali di Las Vegas, Dukung Promosi Arak Bali ke Polandia

“Di tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 6,4 juta orang. Ini lebih banyak dari jumlah sebelum pandemi yaitu 6,2 juta. Per tanggal 23 April 2025, saya menerima laporan bahwa angkanya mengalami kenaikan 13 persen. Nah, kalau berbagai persoalan krusial dapat kita tuntaskan, Bali akan semakin baik dan wisatawan mancanegara juga pasti makin banyak yang datang,” urainya.

Selain penanganan sampah, pihaknya juga memberi atensi serius pada masalah kemacetan dan ulah wisatawan nakal.

Pada bagian lain, Gubernur Koster secara khusus mengapresiasi niat, usaha dan kerja keras NU yang berhasil membuka lembaga pendidikan tinggi di Pulau Dewata. “Perguruan tinggi di bawah naungan NU jumlahnya cukup banyak, ini luar biasa. Dan menurut catatan yang disampaikan rektor, meski baru berusia enam tahun, institut di Bali ini telah mencatat banyak prestasi,” cetusnya. Ia berharap, keberadaan ISTNUBA bisa menjawab persoalan Bali terkait dengan akses dan partisipasi masuk ke Perguruan Tinggi yang saat ini tercatat baru mencapai 34 persen.

Di masa jabatan kedua ini, Gubernur Koster menargetkan tingkat partisipasi ke Perguruan Tinggi dapat mencapai minimal 40 persen. Untuk mencapai target itu, Pemprov Bali akan meluncurkan program satu keluarga satu sarjana yang saat ini sudah masuk tahap pendataan. “Seluruh keluarga kurang mampu di seluruh Bali yang belum memiliki sarjana, saat ini sedang kita data dan akan mendapat prioritas. Untuk skemanya, kita berharap partisipasi perguruan tinggi, termasuk institut ini,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali menyampaikan selamat kepada wisudawan dan wisudawati ISTNUBA. Untuk menjadi SDM unggul, ia mengingatkan agar mereka jangan berpuas diri hanya dengan meraih gelar S1. “Lanjutkan ke jenjang berikutnya, S2 hingga S3 agar memiliki akses yang lebih luas,” pungkasnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Ajak Stakeholder Pariwisata Wujudkan Pariwisata Bali Berbasis Budaya, Berkualitas dan Bermartabat

Sementara itu, Rektor ISTNUBA Azizah Azis dalam sambutannya menyampaikan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati yang telah melewati proses sehingga berhak menyandang gelar sarjana. Dengan bekal ilmu yang telah dimiliki, ia berharap sarjana lulusan ISTNUBA dapat berkontribusi pada bangsa dan negara.

“Sarjana lulusan ISTNUBA harus tangguh, kuat, tak mudah putus asa, mampu beradaptasi dan menjadi pribadi unggul dan punya daya saing,” pesannya. Selain itu, sarjana lulusan ISTNUBA diingatkan untuk kreatif menciptakan teknologi yang inovatif. Dalam kesempatan itu, Azizah juga menginformasikan bahwa saat ini ISTNUBA memiliki tiga program studi yaitu Teknik Lingkungan, Statistik dan Sistem Informasi, yang semuanya sudah terakreditasi baik.

Berikutnya, Kabag Umum LLDikti Wilayah VIII Nyoman Bagus Suweta Nugraha dalam sambutannya menyampaikan bahwa wisuda bukan semata simbol memperoleh gelar sarjana. “Ini adalah amanah untuk terus belajar agar mampu mengambil peran aktif dalam mencari solusi atas tantangan yang dihadapi bangsa saat ini,” ucapnya. Ia juga mengapresiasi keberadaan ISTNUBA sebagai lembaga pendidikan berbasis NU. Sehingga dalam penerapan kurikulumnya tak hanya membebani mahasiswa dengan Iptek, namun juga nilai-nilai religius.

Sedangkan Mustakin Taggala dari Lembaga Pendidikan Tinggi PBNU menegaskan bahwa keberadaan ISTNUBA merupakan wujud komitmen Nahdlatul Ulama dalam membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Disampaikan olehnya, saat ini PBNU telah memiliki lebih dari 200 lembaga pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada wisuda ke-2 ini, ISTNUBA melepas 47 sarjana dari tiga program studi. Prosesi wisuda juga diisi dengan penyampaian orasi ilmiah dari Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemdiktisaintek RI, Muhammad Hasan Chabibie. Dalam orasi ilmiahnya, Hasan Chabibie mendukung upaya Gubernur Koster dalam mendorong peningkatan partisipasi ke perguruan tinggi. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Koster: Bali Sangat Siap Jadi Pulau yang Berdaulat di Bidang Pangan

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Gubernur Koster Ajak Stakeholder Pariwisata Wujudkan Pariwisata Bali Berbasis Budaya, Berkualitas dan Bermartabat

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Tepati Janji, Gubernur Koster Serahkan Bantuan Pembinaan Rp 100 Juta kepada Bali United U-15

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  <strong>Langgar Norma Adat, WNA Rusia Dideportasi Malam Ini</strong>
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Era Kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, Pemprov Bali Raih Nilai Tertinggi di Indonesia dalam Indeks Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca