Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

I Ketut Kariasa Adnyana Desak Kajian dan Koordinasi Matang Sekolah Rakyat

BALIILU Tayang

:

Ketut Kariasa
Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariasa Adnyana dalam agenda Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). (Foto : dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto menuai perhatian serius dari Komisi VIII DPR RI. Menanggapi, Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariasa Adnyana, menyoroti soal belum adanya persetujuan anggaran dari parlemen terkait program tersebut, serta potensi risiko keberlanjutan akibat skema pembiayaan dan regulasi yang belum jelas.

Demikian hal tersebut disampaikan dirinya dalam agenda Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Program yang berada di bawah Kementerian Sosial ini diketahui hingga kini memasuki tahap survei dan persiapan infrastruktur, namun belum memperoleh persetujuan Komisi VIII DPR secara formal mengenai anggaran operasionalnya.

“Program ini sangat bagus dan kami setuju dengan tujuannya tapi jangan sampai karena belum ada persetujuan anggaran dari DPR, lalu jalan duluan. Itu tidak sesuai dengan tata cara penganggaran negara,” ujar Ketut.

Perlu diketahui, Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak miskin ekstrem, khususnya dari desil 1 dan 2 menurut data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Program ini mencakup pendidikan menyeluruh, mulai dari kebutuhan dasar, pendidikan formal, hingga pengembangan karakter.

Walaupun begitu, Ketut mengingatkan bahwa biaya pendidikan per siswa dalam program Sekolah Rakyat yang bisa mencapai Rp 48 juta per tahun ini merupakan sebuah angka yang besar dalam konteks anggaran sosial. “Dengan hampir 28 juta penduduk miskin, program ini hanya bisa menjangkau sebagian sangat kecil. Kalau tidak ada regulasi yang mengikat, jangan sampai berhenti di tengah jalan karena beban biaya yang tinggi,” terangnya.

Belajar dari Pengalaman Serupa

Baca Juga  Presiden Prabowo: Sekolah Rakyat adalah Keberanian Negara Ubah Nasib Anak Bangsa

Ketut membandingkan dengan pengalaman di masa lalu, seperti sekolah rakyat yang pernah dijalankan oleh perusahaan PT Sampoerna di Bali. Meskipun output-nya sangat positif—menurunkan kemiskinan dan menaikkan angka partisipasi pendidikan— akan tetapi, berdasarkan pengamatannya, program tersebut akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah karena PT Sampoerna tidak sanggup membiayai secara berkelanjutan.

“Di Bali saja yang pertumbuhan ekonominya cukup baik, pemda juga kelabakan ketika harus mengambil alih sekolah itu. Ini jadi pelajaran bahwa Sekolah Rakyat harus dipikirkan betul keberlanjutannya dan jangan hanya dibebankan ke satu-dua pihak,” kata Ketut.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, harus ada koordinasi intensif antar-instansi dan dengan pemerintah daerah. Sebab, program Sekolah Rakyat melibatkan banyak kementerian—termasuk Kementerian PU untuk infrastruktur dan Kementerian Sosial untuk operasional.

Ia juga mengingatkan agar keberadaan Sekolah Rakyat tidak mengganggu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau sentra sosial yang selama ini menjalankan tugas penanggulangan kemiskinan dan layanan disabilitas. “Jangan sampai balai sosial yang bagus malah dialihfungsikan secara mendadak untuk program ini tanpa persiapan. Ini bisa menciptakan konflik dan mencoreng niat baik program tersebut,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Ketut menekankan pentingnya regulasi yang kuat agar program ini tidak hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga membuka ruang bagi keterlibatan swasta secara terstruktur. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar ke depan dilakukan kajian dampak secara menyeluruh serta uji coba di berbagai daerah dengan pendekatan kolaboratif.

“Kalau ini hanya mengatasi kemiskinan di satu kecamatan saja, tidak akan menyentuh akar masalah. Harus ada pemerataan, dan program harus dikawal dari sisi hukum dan anggaran,” pungkas legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Buka Pagelaran Budaya Desa Padangan, Bupati Sanjaya Dorong Penguatan Ekonomi Desa

Published

on

By

Bupati Sanjaya Buka Pagelaran Budaya Desa Padangan
PAGELARAN BUDAYA PADANGAN: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat membuka Pagelaran Budaya Desa Padangan di Lapangan Umum Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Minggu (20/9/2026). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya memberikan apresiasi atas inisiatif masyarakat dalam menjaga serta memperkenalkan kearifan lokal Desa Padangan. Hal itu dikatakannya saat membuka Pagelaran Budaya Desa Padangan bertema “Lokahita Samudaya Desa Padangan” Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Umum Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Tabanan, Minggu (20/9/2026).

Didampingi Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda dan jajaran, Bupati Komang Sanjaya menyaksikan rangkaian pembukaan yang diawali dengan penyambutan Baleganjur Okokan Desa Sanda. Pagelaran ini juga menggandeng pelaku UMKM, ada juga penampilan Tari Rejang Dedari Desa Padangan dan hiburan lainnya.

Pagelaran berlangsung selama dua hari, 20-21 September 2026, melibatkan lima banjar se-Desa Padangan, yakni Banjar Padangan Kaja, Padangan Kangin, Padangan Kawan, Padangan Kelod dan Padangan Dauh Tukad dan dimeriahkan penampilan seni budaya dari Desa Bantiran dan Pupuan.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pagelaran budaya ini dan menegaskan kegiatan seni dan budaya menjadi bagian penting dalam pembangunan desa, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur.

“Saya atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya pagelaran seni dan budaya di Desa Padangan dengan mengangkat tema kearifan lokal,” ujarnya.

Dalam kegiatan yang juga turut dihadiri Perwakilan Gubernur Bali dan anggota DPR RI, unsur Forkopimcam dan para Perbekel serta Bendesa Adat se-Kecamatan Pupuan, Sanjaya menyebut, hal ini menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan budaya Desa Padangan dan sekitar kepada masyarakat luas.

“Tahun 2026 ini, parade pagelaran ini mengangkat seni budaya lokal yang luar biasa, warisan leluhur yang adiluhung dalam membangun seni budaya di Kabupaten Tabanan. Luar biasa,” imbuh Sanjaya.

Baca Juga  Komisi VII Dukung Potensi Industri Lokal untuk Pariwisata Indonesia

Lebih lanjut, Ia juga menegaskan pelestarian budaya merupakan bagian dari pembangunan yang sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Pembangunan dikatakannya tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga mencakup pelestarian alam, kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Dalam konteks tersebut, keterlibatan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki setiap desa.

“Sepanjang event dan pembangunan tidak terjadi, tidak akan ada transaksi ekonomi,” tegas Sanjaya.

Senada dengan Bupati Sanjaya, Perbekel Padangan, I Wayan Warditha, menyampaikan Pagelaran Budaya Desa Padangan Tahun 2026 merupakan kegiatan perdana bagi Desa Padangan. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Selain itu, disampaikan pula sejumlah dukungan pembangunan yang telah diterima Desa Padangan dari Pemerintah Daerah, termasuk perbaikan trotoar yang telah diperjuangkan dan bersinergi bersama masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Penancapan Keris Tandai Puncak Peringatan Puputan Badung Ke-120

Published

on

By

Walikota Jaya Negara Tancapkan Keris Peringatan Puputan Badung
PENANCAPAN KERIS: Penancapan keris oleh Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama para penglingsir puri se-Kota Denpasar menjadi simbol puncak peringatan 120 tahun Puputan Badung yang berlangsung di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Minggu (20/9/2026) malam. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Penancapan keris oleh Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama para penglingsir puri se-Kota Denpasar menjadi simbol puncak peringatan 120 tahun Puputan Badung. Prosesi tersebut berlangsung di Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Minggu (20/9/2026) malam.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, para penglingsir puri se-Kota Denpasar, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulia, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, LVRI Kota Denpasar, pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, serta undangan lainnya.

Puncak peringatan tahun ini dikemas melalui rangkaian apel dan penampilan Karya Mahabandana Puputan Badung bertajuk Mati Tan Pumut Pejah. Kegiatan berlangsung khidmat dengan mengangkat kembali nilai sejarah dan semangat perjuangan Raja serta rakyat Badung dalam menghadapi kolonialisme Belanda pada 1906.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan sejarah singkat Puputan Badung yang terjadi pada 20 September 1906. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan rakyat Bali, khususnya Kerajaan Badung, dalam mempertahankan wilayah dan kehormatan dari tekanan kolonial Belanda.

Dalam kesempatan tersebut, mandat dibacakan oleh Penglingsir Puri Denpasar, Ida Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan, Dr. AA Ngurah Agung Wira Bima Wikrama. Dia menegaskan, peringatan Puputan Badung tidak semata-mata menjadi agenda mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga momentum untuk memahami nilai perjuangan dan pengorbanan Raja serta rakyat Badung.

“Hari ini kita hadir untuk memperingati sejarah perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, khususnya Raja dan rakyat Badung tahun 1906. Bukan hanya sebagai pertempuran, tetapi sebagai simbol tekad dan semangat juang masyarakat Bali dalam memperjuangkan keadilan melawan Belanda,” ungkapnya.

Baca Juga  Presiden Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat untuk Perluas Akses Pendidikan

Sementara itu, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan peringatan Puputan Badung setiap 20 September menjadi momentum untuk mengenang peristiwa heroik rakyat Bali, khususnya Kerajaan Badung, yang berjuang hingga titik darah penghabisan atau puputan dalam menghadapi penjajahan Belanda.

Dia menuturkan, peristiwa 20 September 1906 menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bali yang dipimpin Raja Badung, I Gusti Ngurah Made Agung, dalam mempertahankan tanah kelahiran.

“Momentum ini diperingati sebagai tanda semangat sebagai bangsa besar yang tidak pernah melupakan sejarah perjuangan para pendahulunya. Pengorbanan nyawa dan perjuangan para pahlawan yang gugur harus senantiasa kita kenang,” ujar Jaya Negara.

Menurutnya, nilai-nilai kepahlawanan dan semangat perjuangan tersebut penting diwariskan kepada generasi muda sebagai bahan refleksi dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari.

“Nilai-nilai kepahlawanan para pejuang kita harus kita wariskan kepada generasi muda penerus bangsa, sebagai cermin refleksi diri yang patut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat dijadikan inspirasi generasi muda untuk membangun Denpasar yang lebih maju lagi,” katanya.

Peringatan 120 tahun Puputan Badung ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap sejarah perjuangan serta menumbuhkan semangat menjaga persatuan, nilai kebangsaan, dan jati diri budaya Bali di tengah perkembangan zaman. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sekda Badung Hadiri Sewindu MPP Kabupaten Badung

Pemkab Badung Komit Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik yang Cepat, Ramah, dan Responsif bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

Loading

Published

on

By

Sekda Badung Hadiri Perayaan HUT Ke-8 MPP Badung
HADIRI HUT MPP: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba hadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-8 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung yang dipusatkan di Balai Budaya Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Sabtu (19/9/2026). (Foto: ist)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik yang cepat, ramah, dan responsif bagi seluruh lapisan masyarakat. Penegasan arah kebijakan strategis daerah tersebut disampaikan secara formal oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-8 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung yang dipusatkan di Balai Budaya Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Sabtu (19/9/2026).

“Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun semangat kebersamaan sekaligus berbagi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saya berharap semangat kebersamaan dan kepedulian yang dibangun dapat menjadikan MPP Kabupaten Badung semakin maju, inovatif, dan senantiasa hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Sekda.

Puncak peringatan sewindu berdirinya pusat pelayanan terpadu yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung ini ditandai secara simbolis dengan prosesi pemotongan tumpeng. Mengusung tema filosofis “Bersama Dalam Harmoni, Melayani Sepenuh Hati, Mengabdi dengan Dedikasi”, momentum tahunan ini diarahkan sebagai ajang evaluasi menyeluruh sekaligus penguatan sinergi antar-instansi dalam menghadirkan sistem pelayanan publik yang terintegrasi secara digital dan inklusif.

Formulasi pelayanan publik di tingkat akar rumput kini dikembangkan agar tidak hanya berpusat di perkotaan, melainkan menyentuh langsung ke tingkat pedesaan melalui program inovasi yang adaptif. Langkah proaktif ini diambil guna memastikan asas keadilan pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh warga di wilayah Badung secara merata tanpa adanya hambatan geografis.

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Badung, Made Surya Dharma dalam laporannya menyampaikan bahwa perayaan HUT kali ini sengaja dirancang agar tidak sekadar bersifat seremonial belaka. Pihak panitia menyinergikan acara dengan rangkaian kegiatan sosial kemasyarakatan serta pelayanan administratif langsung secara bergerak (mobile) guna memfasilitasi kebutuhan mendesak warga desa setempat di lapangan.

Baca Juga  Kebijakan Tarif Trump dan Pelemahan Rupiah Momentum Perkuat Pariwisata Domestik

Agenda diisi dengan jalan santai, pembagian paket sembako bagi warga membutuhkan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta penyediaan Layanan Perizinan Bermobil Online Single Submission Terintegrasi Jemput Bola Desa yang dikenal dengan sebutan LIMOSSIN Jebol Desa.

“Perayaan HUT menjadi momentum untuk meningkatkan kebersamaan antarjajaran DPMPTSP dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,” jelas Surya Dharma.

Acara di Desa Punggul ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Badung, para Kepala OPD di lingkup Pemkab Badung, pimpinan Instansi Vertikal, Ketua DWP Badung Nyonya Oliviana Surya Suamba, Plt. Camat Abiansemal I Wayan Bagiarta serta Perbekel Desa Punggul Kadek Sukarma bersama masyarakat setempat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca