Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Menekraf RI: Bali adalah Success Story Ekraf Nasional

BALIILU Tayang

:

koster
BERTEMU: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya saat bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/6). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi keberhasilan Bali dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan menyeluruh. Ia menyebut Bali sebagai contoh nyata keberhasilan UU Ekonomi Kreatif, yang sebelumnya digagas sejak ia menjabat di Komisi X DPR RI.

“Bali adalah success story dari UU Ekraf. Hampir semua subsektor hidup di sini. 17 subsektor yang kita tetapkan — dari fashion, kuliner, seni pertunjukan, arsitektur, desain, film, musik, hingga konten digital dan AI — semuanya berkembang di Bali,” jelas Riefky saat bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/6).

Dalam pertemuan yang berlangsung santai, keduanya membahas arah pembangunan ekonomi kreatif nasional, dengan Bali sebagai model terbaik pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, sumber daya manusia, dan prinsip keberlanjutan.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Kemenparekraf tengah mendorong pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari data kementerian, 45 persen daerah sudah siap membentuk dinas tersendiri, dengan tambahan 20 persen kabupaten/kota dalam proses kesiapan.

“Selama ini, bidang ekonomi kreatif hanya ada di bawah dinas pariwisata atau kabid. Output-nya hanya paper. Seharusnya outputnya adalah pelaku, pengusaha muda, dan karya nyata. Maka kami ingin mendorong lebih konkret pembentukan dinas ini agar sinerginya kuat,” ucapnya.

Selain itu, Menteri Riefky menyampaikan dukungan untuk berbagai inisiatif ekraf di Bali, termasuk pengembangan kawasan ekonomi kreatif, fasilitasi pendanaan, penguatan regulasi perlindungan karya lokal, hingga penyelenggaraan turnamen game digital tingkat nasional dan internasional di Bali.

“Kita tidak ingin kreativitas anak muda hanya dibeli murah oleh investor asing. Kita harus kuatkan posisi pelaku lokal dan melindungi potensi besar yang dimiliki anak-anak muda kita,” tambahnya.

Baca Juga  Baliho Koster Giri-Adicipta Dirobek, Terekam CCTV, Pelaku Mengaku Khilaf

Gubernur Koster dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif di Bali disusun dengan memperhatikan kondisi riil Bali sebagai daerah yang tidak memiliki sumber daya tambang, tetapi kaya akan budaya, kreativitas, dan warisan lokal. Ia menyebutkan, anak-anak muda Bali memiliki potensi kreatif yang luar biasa, yang dapat dilihat dari berbagai festival dan inisiatif komunitas seperti PICA Fest, yang memunculkan berbagai karya kreatif seperti desain kaos dan produk lokal lainnya.

“Ekonomi kreatif di Bali harus dibangun dari basis lokal. Kita tidak punya tambang, yang kita punya adalah budaya yang hidup. Karena itu, saya fasilitasi anak-anak muda yang kreatif, seperti dalam pembuatan produk fashion, kriya, hingga digital. Ini basis untuk masa depan,” tegasnya.

Menurut Gubernur, ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata yang sangat tinggi, yakni sekitar 66 persen terhadap PDRB, menjadi pelajaran besar saat pandemi COVID-19. Saat sektor tersebut terguncang, perekonomian Bali terpuruk. Untuk itu, sejak periode pertama, Gubernur Koster menggagas Transformasi Ekonomi Bali berbasis enam sektor unggulan, yakni: (1) pertanian, (2) perikanan, (3) industri manufaktur branding Bali, (4) koperasi dan UMKM, (5) ekonomi kreatif dan digital, serta (6) pariwisata sebagai bonus, bukan tulang punggung.

“Dengan transformasi ini, hulu-hilir ekonomi bergerak. Kalau pariwisata terganggu, ekonomi Bali tetap bisa bertahan. Ini adalah ide besar yang sedang kami bangun,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Bali telah berencana membentuk Badan Ekonomi Kreatif dan Digital untuk mewadahi pelaku industri kreatif, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM dan IKM. Ia menyebut badan ini lebih tepat dibanding sekadar bidang dalam dinas, karena dapat mengatur regulasi lintas sektor, menjembatani kebutuhan permodalan, serta memfasilitasi kerja sama dan pasar bagi pelaku ekraf.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Tegaskan Bali Siap Gelar dan Sukseskan Pemilu 2024

“Kita tidak bisa terlalu kapitalistik dalam ekraf. Kalau tidak dilindungi, (UMKM,red) yang kecil-kecil akan mati. Maka harus ada regulasi yang berpihak dan lembaga yang kuat. Saya yakin ekraf adalah ekonomi masa depan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” katanya.

Sesmen Ekraf: Bali Jadi Teladan Terbaik Nasional

Sekretaris Kementerian Ekraf, Dessy Ruhati, turut menyampaikan pandangannya bahwa Bali saat ini merupakan provinsi terbaik dalam hal penerapan ekonomi kreatif. Seluruh 17 subsektor ekraf hidup dan aktif, bahkan menjadi tulang punggung perekonomian Bali saat pandemi melanda.

“Bali luar biasa. Ketika semua daerah limbung karena pandemi, subsektor ekraf di Bali justru menjadi penyelamat ekonomi. Ketika ekonomi kreatif dipadukan dengan digital, dampaknya luar biasa. Bali jadi contoh nasional yang ideal,” ujar Dessy.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat penguatan kelembagaan, literasi bisnis, dan akses terhadap pasar dan investasi.

Sebagai penutup pertemuan, dilakukan penukaran cenderamata antara Gubernur Bali dan Menteri Ekonomi Kreatif. Gubernur Wayan Koster menyerahkan kain endek Bali, sebagai simbol kekayaan budaya lokal dan bentuk nyata keberhasilan pelestarian warisan tekstil Bali yang kini telah mendunia.

Kain endek yang diserahkan merupakan hasil produksi perajin lokal binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali, yang juga telah sukses mendorong endek digunakan oleh berbagai merek internasional, termasuk rumah mode ternama seperti Christian Dior. (*/gs)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Proyek Pembangunan PSEL Denpasar Raya Resmi Dimulai

Walikota Jaya Negara Sampaikan Terima Kasih kepada Pemerintah Pusat, Jadi Solusi Penanganan Sampah Berkelanjutan

Loading

Published

on

By

psel denpasar
HADIRI GROUNDBREAKING: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri seremoni peresmian pembangunan (groundbreaking) yang ditandai dengan menuangkan sampah ke tempat pembuangan sampah di Kawasan Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu (8/7/2026). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan di Bali memasuki babak baru. Proyek Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya resmi dimulai melalui seremoni peresmian pembangunan (groundbreaking) yang ditandai dengan menuangkan sampah ke tempat pembuangan sampah di Kawasan Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu (8/7/2026). Proyek strategis ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah di kawasan aglomerasi Denpasar Raya sekaligus mendukung ketahanan energi melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Peresmian pembangunan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani, CEO Danantara Investment Management Pandu Patria Sjahrir, Gubernur Bali Wayan Koster, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, serta jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Selain peresmian pembangunan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Sponsorship Agreement antara PLN dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL serta Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) antara PLN dan BUPP PSEL sebagai bagian dari penguatan kerja sama dalam pengembangan energi berbasis pengolahan sampah.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan dan sinergi seluruh pihak. Kehadiran fasilitas PSEL Denpasar Raya diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah perkotaan melalui teknologi modern yang tidak hanya mengurangi timbulan dan timbunan sampah, namun juga menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga  Triwulan II 2023, Pertumbuhan Ekonomi Bali Tetap Kuat

“Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas dukungan dan komitmennya sehingga pembangunan PSEL Denpasar Raya dapat direalisasikan. Ini menjadi angin segar dalam mendukung penanganan persampahan sekaligus mengubah sampah menjadi sumber energi yang bernilai,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Jaya Negara berharap pembangunan PSEL Denpasar Raya dapat berjalan sesuai rencana dengan mengedepankan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna. Dengan demikian, keberadaan fasilitas ini nantinya mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Bali yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kami optimistis kehadiran PSEL Denpasar Raya akan menjadi langkah nyata dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung pembangunan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” imbuhnya.

Sementara itu, CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani yang didampingi CEO Danantara Investment Management, Pandu Patria Sjahrir menegaskan komitmen Danantara dalam menghadirkan investasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh proses pemilihan mitra dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli independen dan menerapkan tata kelola yang baik guna memastikan keberlanjutan proyek serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurut Rosan, proyek PSEL Denpasar Raya merupakan salah satu langkah strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi yang telah diterapkan di berbagai negara maju.

“Kami meyakini bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menekankan bahwa keberhasilan dimulainya pembangunan PSEL Denpasar Raya tidak lepas dari semangat gotong royong, kolaborasi, dan kebersamaan seluruh pihak. Menurutnya, fasilitas waste to energy tersebut menggunakan teknologi terbaru berstandar emisi rendah dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari.

Baca Juga  Gubernur Koster Buka Bulan Bahasa Bali IV, Usung Tema ''Danu Kerthi Gitaning Toya Ening''

Dimulainya pembangunan PSEL Denpasar Raya, lanjut Zulkifli menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem pengelolaan sampah di Bali. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang berwawasan lingkungan.

“Ini merupakan groundbreaking PSEL pertama di Bali. Kami mengucapkan terima kasih kepada Danantara, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya pembangunan ini. Mudah-mudahan proyek ini dapat selesai sesuai target dan pada akhir tahun 2027 dapat diresmikan sebagai solusi nyata penanganan sampah di kawasan Denpasar Raya,” kata Zulkifli Hasan. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

KPU RI Tekankan Budaya Antikorupsi dalam Monitoring Zona Integritas di KPU Jembrana

Published

on

By

kpu jembrana
KUNJUNGAN MONITORING: KPU Kabupaten Jembrana saat menerima kunjungan monitoring dan pembinaan dari KPU RI dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Rabu (8/7/2026). (Foto: Hms KPU Bali)

Jembrana, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana menerima kunjungan monitoring dan pembinaan dari KPU RI dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memantapkan kesiapan KPU Kabupaten Jembrana sebagai salah satu perwakilan Provinsi Bali dalam penilaian pembangunan Zona Integritas oleh Kementerian PANRB pada Rabu (8/7/2026).

Ketua KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya, menegaskan komitmen seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan penguatan tata kelola organisasi. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Jembrana bersama KPU Kabupaten Badung ditunjuk sebagai perwakilan Provinsi Bali dalam penilaian Zona Integritas, sehingga diharapkan mampu menunjukkan komitmen, integritas, dan inovasi dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Dalam arahannya, Anggota KPU RI, Idham Holik, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan wujud nyata good and clean electoral governance. Ia menekankan bahwa budaya antikorupsi harus menjadi karakter kerja seluruh jajaran KPU serta moto “KPU Melayani” harus menjadi landasan dalam memberikan pelayanan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Jembrana memaparkan berbagai inovasi pelayanan, di antaranya Jegog JDIH, Lentera Hukum, Sipermata Pemilu, SiCoktas, SiDik Jembrana, SOPAN, SiMonika Perjadin, Buku Tamu Digital, serta berbagai fasilitas pendukung pelayanan publik. Di akhir kegiatan, Idham Holik memberikan apresiasi atas capaian KPU Kabupaten Jembrana yang memperoleh hasil penilaian internal yang membanggakan, seraya berharap komitmen tersebut terus dipertahankan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (gs/bi)

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Tegaskan Bali Siap Gelar dan Sukseskan Pemilu 2024

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

KPU Bali Tetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I/2026 Sebanyak 3.377.285 Pemilih

Published

on

By

kpu bali
PDPB: Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan pada Senin (6/7/2026) di Kantor KPU Provinsi Bali. (Foto: bi)  

Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester I Tahun 2026 sebanyak 3.377.285 pemilih, terdiri atas 1.671.956 pemilih laki-laki dan 1.705.329 pemilih perempuan yang tersebar di 57 kecamatan dan 716 desa/kelurahan. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan pada Senin (6/7/2026) di Kantor KPU Provinsi Bali.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, data pemilih yang akurat dan mutakhir hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara KPU dengan instansi pemerintah, Bawaslu, TNI, Polri, partai politik, serta masyarakat. Ia juga mengapresiasi dedikasi jajaran mantan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terus membantu proses pemutakhiran data meskipun telah berakhirnya tahapan pemilu.

Dalam rapat ini, KPU Provinsi Bali bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali memaparkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Sejumlah masukan juga disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Bali dan perwakilan partai politik, terutama terkait tindak lanjut perubahan status anggota Polri serta mekanisme penyusunan rekapitulasi data pemilih. Seluruh masukan tersebut menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan.

KPU Provinsi Bali juga mendorong penguatan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Bali dan Kodam IX/Udayana dalam percepatan pembaruan data administrasi kependudukan bagi anggota Polri dan TNI yang memasuki masa purnatugas. Selain itu, Dalam kesempatan ini, Bawaslu Kabupaten Jembrana turut memaparkan praktik baik (best practice) hasil kolaborasi dengan Polres Jembrana dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam percepatan penerbitan KTP elektronik bagi anggota Polri yang memasuki masa pensiun. Melalui mekanisme tersebut, data calon pensiunan disampaikan kepada Dukcapil sekitar satu bulan sebelum masa pensiun sehingga KTP dengan status sipil telah siap diterbitkan sebelum yang bersangkutan resmi memasuki masa purnatugas. Praktik ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang dapat diterapkan di daerah lain.

Baca Juga  Pemain, Cheerleaders dan Penonton DBL 2024 Antusias Jumpa Wayan Koster, Teriakan Pak Yan Menggema

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, menjelaskan bahwa data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan diperoleh dari basis data KPU RI yang dipadukan dengan data dari berbagai instansi pemerintah, hasil koordinasi dengan stakeholder, serta tanggapan masyarakat. Perubahan jumlah pemilih dipengaruhi oleh adanya penambahan pemilih baru yang telah memenuhi syarat maupun pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.

Pada akhir rapat, Anggota KPU Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya membacakan Berita Acara Nomor 68/PL.01.2-BA/51/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Provinsi Bali kepada para stakeholder sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka PDPB Semester I Tahun 2026, KPU Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas daftar pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai fondasi penting bagi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis serta berintegritas. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca