Jakarta, baliilu.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan kerugian besar akibat banjir yang melanda sebagian besar wilayah Bali. Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah segera bertindak, untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan program pemulihan berjalan cepat.
“Banjir di Bali menelan korban jiwa, merusak rumah warga, melumpuhkan aktivitas perdagangan, bahkan pariwisata yang menjadi nadi ekonomi. Ini bukan sekadar bencana alam, melainkan ujian kapasitas negara dalam melindungi rakyat,” kata Puan, Kamis (11/9/2025).
“Pemerintah harus bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sejak hari pertama,” sambung mantan Menko PMK itu.
Sebagai informasi, bencana banjir di Bali mengakibatkan korban tewas dan hilang. Data BNPB per Kamis (11/9) pukul 11.00 WIB, mencatat total korban meninggal dunia berjumlah 14 orang. Sementara dua orang di Denpasar masih dalam pencarian.
BPBD Bali pun melaporkan 120 titik banjir melanda tujuh kabupaten/kota di Bali. Rinciannya, Denpasar sebanyak 81 titik banjir, Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan delapan titik. Kemudian, Karangasem dan Jembrana masing-masing empat titik dan Klungkung satu titik.
BPBD Bali juga menginformasikan sebanyak 562 warga mengungsi, terdiri dari 327 warga di Kabupaten Jembrana dan 235 warga di Kota Denpasar.
Terkait informasi ini, Puan mengingatkan sejumlah langkah teknis yang perlu segera dilakukan. Seperti mempercepat distribusi bantuan darurat berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi bayi, anak, dan lansia.
Kemudian penyediaan tempat pengungsian yang layak dan aman, termasuk sanitasi, fasilitas kesehatan darurat, serta akses pendidikan sementara bagi anak-anak yang sekolahnya terdampak banjir.
“Pendataan akurat dan transparan atas korban jiwa, kerugian material, dan jumlah pengungsi untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” tambah Puan.
“Dan pemulihan infrastruktur vital seperti jalan utama, jembatan, drainase, dan pasar rakyat yang lumpuh akibat banjir,” imbuh cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Selain itu, Puan juga meminta Pemerintah melakukan penguatan mitigasi jangka panjang, melalui audit tata ruang, penataan daerah aliran sungai (DAS), reboisasi kawasan hulu, hingga pembangunan sistem drainase perkotaan yang lebih memadai.
Puan menyoroti pentingnya komunikasi publik yang jelas dari Pemerintah agar masyarakat tidak kebingungan.
“Jangan sampai warga hanya menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Pemerintah daerah dan pusat harus hadir nyata di lapangan dengan langkah konkret,” ungkap Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat banjir bukan hanya ditanggung masyarakat lokal, tetapi juga berkaitan dengan citra Indonesia di mata dunia.
“Pemulihan Bali harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh. Jangan hanya memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kecil, para pedagang pasar, petani, hingga pelaku UMKM mendapatkan dukungan finansial agar tidak semakin terpuruk,” jelasnya.
“Bencana ini adalah pengingat bahwa negara harus hadir secara nyata. Bali harus segera pulih, dan DPR RI akan mengawal agar proses pemulihan berjalan transparan, cepat, dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Puan dikutip dari laman dpr.go.id. (gs/bi)
