Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Kerta Gosana, Kantor Bupati Badung, Senin (19/10).

Kegiatan bersinergi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini dihadiri 180 peserta dari unsur perbekel, sekretaris desa, ketua BPD, camat, hingga perwakilan OPD. Agenda ini mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.

Bupati Badung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Luh Suryaniti, menekankan bahwa desa merupakan garda terdepan pembangunan daerah.

“Tata kelola keuangan desa yang berkualitas dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Badung ingin memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga mampu mandiri, berinovasi, dan memberdayakan masyarakatnya secara berkesinambungan,” tegasnya.

Workshop ini menggarisbawahi poin penting seperti penguatan administrasi keuangan, pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan program, peningkatan kemandirian lewat potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah narasumber kompeten hadir memberikan paparan, di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI I Dewa Gde Agung Widiarsana mengenai pengawasan pelaksanaan undang-undang dan APBN terkait desa. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Supendi menjelaskan mekanisme penyaluran Dana Desa, sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tri Wibowo Aji memaparkan pengawalan akuntabilitas keuangan desa. Selain itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Badung Gede Ancana membawakan materi pencegahan penyimpangan hukum di desa.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Badung berharap aparatur desa menjadikan workshop sebagai ruang belajar produktif dan sarana memperkuat komitmen mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Forum Perempuan Lintas Agama (Forpela) Kabupaten Badung menggelar Talkshow Kerukunan, Perkuat Peran Perempuan dalam Menjaga Harmoni Tahun 2026 di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (19/10). Agenda ini mengusung tema “Perempuan sebagai Pilar Kerukunan, Menguatkan Mental, Mempererat Persaudaraan, dan Mewujudkan Keharmonisan Sosial di Tengah Tantangan Zaman”.

Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari berbagai organisasi wanita, keagamaan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung ini turut dihadiri Bupati Badung yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum I Wayan Wijana, Ketua TP PKK Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, dan Ketua GOW Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta selaku Agen Kerukunan Daerah, narasumber Putu Suprapti Santy Sastra, perwakilan Kesbangpol, Kepala Kemenag Badung, perwakilan FKUB, perwakilan Forpela Bali dan Forgimala Badung.

Asisten III Bidang Administrasi Umum I Wayan Wijana saat membacakan sambutan Bupati Badung menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran vital dalam menanamkan nilai toleransi, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perbedaan sejak dari lingkungan keluarga. Bupati juga mengapresiasi indeks kerukunan Kabupaten Badung pada 2025 yang mencapai angka 98,1 dan menekankan agar capaian tersebut terus dijaga lewat sinergi seluruh elemen.

Sebagai pembicara, Ketua TP PKK Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa membawakan materi terkait perawatan kerukunan dan penguatan mental keluarga bebas narkoba. Ia menekankan pentingnya komunikasi harmonis orang tua-anak serta pengawasan gawai demi mencegah penyalahgunaan narkoba.

“Kerukunan ini dimulai dari keluarga dulu. Bagaimana kita bisa rukun ke luar ketika keluarga kita tidak rukun? Karena itu, penting bagi orang tua untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak, serta memberikan contoh yang positif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua GOW Badung Nyonya Yunita Alit Sucipta memaparkan materi perempuan sebagai pilar keharmonisan. Ia mengajak perempuan lintas agama mempererat komunikasi, bijak bermedia sosial, dan merawat rasa aman demi mendukung sektor pariwisata Badung.

Pemaparan ditutup oleh Putu Suprapti Santy Sastra yang memotivasi peserta untuk menebar energi positif di lingkungan masyarakat.

“Toleransi ini bukan hanya saja menjadi retorika, tapi diimplementasikan secara nyata. Contohnya, bantuan hari raya Rp 2 juta, setiap hari raya keagamaan masing-masing,” ungkapnya.

Melalui talkshow ini, Forpela Badung diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas agama serta mendorong perempuan menjadi garda terdepan dalam merawat toleransi dan menjaga keharmonisan daerah. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelestarian adat, tradisi, serta kehidupan keagamaan masyarakat. Komitmen nyata tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri prosesi Nodya Caru Rsi Gana, Melaspas dan Mendem Pedagingan serangkaian Upacara Ngenteg Linggih Pedudusan Agung, Mendem Pedagingan, Mersigana Medasar Tawur Balik Sumpah Utama di Pura Pucak Arantaja, Banjar Petang Suci, Desa Petang, Senin (19/10).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan secara simbolis bantuan hibah upakara sebesar Rp 1,7 miliar yang bersumber dari anggaran APBD Induk Tahun 2026. Bantuan ini diserahkan langsung kepada Ketua Panitia Karya, I Wayan Lasya, dengan disaksikan oleh seluruh undangan, tokoh masyarakat, dan krama pengempon pura yang hadir memadati areal utama mandala.

Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa bantuan hibah ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban finansial krama adat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya merawat keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta sesuai falsafah Tri Hita Karana. Terlebih, Pura Pucak Arantaja merupakan situs sakral yang diempon oleh para petani dari dua wilayah kecamatan yang berbeda.

“Aspek kelestarian subak sangat bergantung pada kesejahteraan para petaninya. Sebagai pura yang diempon oleh para petani, keberadaan pura ini sangat penting demi kelangsungan subak kita yang ada di Kabupaten Badung. Pemkab Badung berkomitmen untuk mendukung dan meringankan beban dari para petani, yang dibuktikan oleh beasiswa Nak Badung bagi para anak-anak petani. Karena petani ini merupakan pahlawan kita dan saya ingin petani Badung benar-benar bangga menjadi petani,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia I Wayan Lasya dalam laporannya menyampaikan apresiasi mendalam dan terima kasih kepada jajaran Pemkab Badung atas kucuran bantuan yang diberikan secara berkesinambungan kepada krama subak pengempon pura. Pihaknya menjelaskan bahwa Pura Pucak Arantaja selama ini diempon secara swadaya oleh krama dari 7 subak yang tersebar di wilayah Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal. Total luasan lahan pertanian subak yang bernaung di bawah pura ini mencapai 810 hektar dengan jumlah krama mencapai 2.025 orang.

“Rangkaian upacara berjalan lancar dan Puncak Karya direncanakan akan dilaksanakan pada 25 Oktober mendatang. Prosesi ini akan dipuput oleh Yajamana Karya Ida Pedanda Gede Oka Watulumbang Manuaba. Sekali lagi mewakili seluruh krama pengempon kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian pemerintah,” kata Wayan Lasya.

Turut hadir OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung, Camat Petang beserta unsur tripika kecamatan, Majelis Madya Subak Kabupaten Badung, Perbekel dan Bendesa se-Kecamatan Petang, Tokoh Masyarakat dan krama Pengempon. (gs/bi)