Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Raker Komisi II DPRD Badung Undang Empat OPD Strategis Bahas Finalisasi APBD 2026

BALIILU Tayang

:

Komisi II DPRD Badung
RAKER: Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung, Kamis, 6 November 2025. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 6 November 2025, menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung. Raker Komisi II DPRD Badung membahas dan memfinalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada memimpin Raker didampingi Anggota Komisi II, yaitu I Wayan Regep, I Wayan Edi Sanjaya, I Made Sudira dan I Nyoman Artawa.

Dalam keterangannya, I Made Sada menyebutkan bahwa Raker kali ini hanya dapat dilakukan dengan empat OPD, karena keterbatasan waktu pembahasan anggaran.

“Kami hari ini dari DPRD Badung, Komisi II melaksanakan Raker dengan empat OPD, yang seharusnya kami punya sembilan mitra kerja, tetapi karena kami juga melakukan pembahasan kerja, jadi baru bisa dilakukan di sore hari,” kata Made Sada.

Bahkan, Made Sada mengakui pihaknya hanya bisa melakukan Raker bersama empat OPD, yaitu PUPR, Perkim, selanjutnya dengan Kominfo dan DLHK.

Menurut Made Sada, Raker ini lebih fokus untuk memaksimalkan pembahasan anggaran sesuai wacana Bupati Badung agar percepatan pengesahan APBD 2026 dapat segera dilakukan.

“Tentu kita harus bersama membahas mana yang menjadi prioritas dari anggaran untuk dikerjakan, dan mana yang masih kurang supaya bisa kita maksimalkan dalam anggaran tersebut,” terangnya.

Made Sada menyebutkan, alokasi anggaran untuk masing-masing OPD cukup besar, diantaranya untuk Dinas PUPR sebesar lebih dari Rp 3 triliun, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebesar Rp 297 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebesar Rp 374 miliar serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebesar Rp 146 miliar.

Baca Juga  DPRD Badung Godok Ranperda Inisiatif Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Kemacetan dan Estetika Utilitas

Made Sada juga menjelaskan, dari hasil Raker Komisi II DPRD Badung menyoroti dua hal utama pada Dinas PUPR, yakni persoalan kemacetan dan estetika utilitas.

“Terkait kemacetan tentu jalan lingkar selatan dan jalan lingkar di Canggu juga supaya mulai dimaksimalkan lagi. Dan terkait juga jalan-jalan yang sudah mendapat penanganan supaya dimaksimalkan,” urainya.

Selain itu, Made Sada juga menegaskan pentingnya kualitas material pekerjaan proyek pemerintah.

“Seperti misalnya bahan dari paving trotoar yang kurang baik, juga sudah ditegaskan oleh pihak teknis bahwa jika dalam pengerjaan barangnya tidak maksimal dan kualitasnya tidak baik, itu bisa tidak dibayar,” ujarnya.

Dorong Kenaikan Anggaran Bedah Rumah

Terkait Dinas Perkim, Komisi II DPRD Badung menyoroti program bedah rumah yang saat ini sudah menerima sekitar 1.600 permohonan dari masyarakat.

“Dari anggaran bedah rumah itu sampai saat ini yang sudah dianggarkan yaitu sebesar Rp 30 juta untuk renovasi, dan yang baru adalah Rp 50 juta. Kami harapkan di tahun 2026 ini ada penganggaran lebih supaya ada kajian lagi, karena kasihan sekali kalau masih dengan anggaran Rp 50 juta sepertinya tidak cukup,” kata Made Sada.

Untuk itu, Made Sada berharap sebanyak 600 rumah yang sudah terverifikasi dapat terealisasi pada tahun 2026.

“Kami tidak ingin ada rakyat miskin dan penduduk miskin di Badung. Apalagi PAD Badung sangat tinggi, lebih dari Rp10 triliun. Kami harapkan kesenjangan ini tidak akan terjadi di Badung,” tegasnya.

Made Sada juga memperkirakan seluruh permohonan bedah rumah akan terpenuhi pada tahun 2027, sehingga masyarakat Badung dapat dikatakan sejahtera.

Usulan Penundaan Penutupan TPA Suwung

Dalam pembahasan bersama DLHK, Made Sada menyoroti pengelolaan sampah di Badung. Meskipun DLHK dinilai sudah mampu menangani permasalahan, ia menilai perlu peningkatan sarana dan pengawasan.

Baca Juga  Made Sumerta Tagih Realisasi Reservoar kepada Perumda Tirta Mangutama

“Baik dengan adanya TPS-3R yang sudah ada sekitar 41, yang aktif hanya empat, supaya ditambahkan mesin-mesin instalator,” paparnya.

Made Sada juga menyinggung rencana penutupan TPA Suwung pada 31 Desember 2025 sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Bali.

“Kami mengusulkan agar penutupannya diundur, karena belum ada solusi pasti jika ditutup begitu saja,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Pusat tengah menyiapkan proyek Waste to Energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi yang diharapkan mulai berjalan pada 2026 dan beroperasi penuh tahun 2028.

Perkuat Layanan Aduan dan Keamanan Digital

Sementara itu, untuk Dinas Kominfo, Made Sada memberikan apresiasi atas inovasi program “Kontak Bupati”, yang memaksimalkan layanan aduan masyarakat.

“Tentunya OPD-OPD di Badung harus melibatkan tenaga yang disebut Tim Reaksi Cepat, karena pengaduan masyarakat melalui Kominfo itu sangat masif sekali, hampir 20 pengaduan per hari,” sebutnya.

Made Sada juga menekankan pentingnya peran Kominfo dalam menjaga integrasi data dan keamanan wilayah pariwisata dengan pemasangan CCTV di seluruh kawasan Badung.

“Sekarang sudah mulai dipasang CCTV, terutama di Badung Utara, dan selanjutnya harus dimaksimalkan di Badung Selatan, baik di kota selatan, kota utara, maupun kota sendiri. Karena tanpa CCTV, keamanan juga akan kurang terjaga,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Distankan Buleleng Dampingi Pengembangan Awal Konservasi Tukik di Banyuasri

Published

on

By

tukik
PENANGKARAN TUKIK: Peninjauan Distankan Buleleng terkait pembangunan bak penangkaran tukik sebagai tempat penyelamatan sementara telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir Bali Utara. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Upaya pengembangan destinasi pariwisata berbasis konservasi lingkungan di kawasan Pantai Banyuasri, Kabupaten Buleleng mulai diwujudkan. Langkah awal dilakukan melalui pembangunan bak penangkaran tukik sebagai tempat penyelamatan sementara telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir Bali Utara.

Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, I Gede Melandrat saat dihubungi mengatakan, Kabupaten Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 157,05 kilometer yang menjadi habitat bertelur sejumlah jenis penyu, seperti penyu sisik hijau dan penyu belimbing.

Menurutnya, kawasan pantai Bali Utara memiliki ciri khas banyak ditumbuhi tanaman katang-katang yang menjadi lokasi favorit penyu untuk bertelur. Ia menyebut, penyu sisik hijau menjadi jenis yang paling sering ditemukan bertelur di kawasan Buleleng.

“Paling banyak yang bertelur adalah penyu sisik hijau, seperti di Pantai Kerobokan, Pelabuhan Buleleng, kawasan Pantai Banyuasri, dan seputar Lovina,” ujar Melandrat.

Ia menambahkan, keberadaan penyu di kawasan pesisir perlu dijaga bersama melalui keterlibatan masyarakat. Karena itu, pihaknya mendorong kelompok masyarakat untuk membuat tempat penampungan sementara bagi telur penyu guna mengurangi risiko kerusakan akibat predator maupun aktivitas manusia.

“Jika penyu bertelur agar menandai tempat tersebut serta menutup dengan keranjang agar terhindar dari predator seperti anjing,” katanya.

Sementara itu, pembangunan konservasi tukik di kawasan Pantai Asri Desa Adat Banyuasri masih dilakukan secara bertahap dan tetap memerlukan koordinasi serta izin dari dinas terkait agar sesuai aturan konservasi.

Ketua Relawan Kurma Segara Raksa Banyuasri Nyoman Sadwika mengatakan, pembangunan bak penampungan sementara dilakukan setelah beberapa waktu yang lalu ada peninjauan dari Distankan Buleleng. Saat ini relawan bersama nelayan dan masyarakat baru membangun bak sederhana sebagai langkah awal penyelamatan telur penyu.

Baca Juga  Setujui Rancangan APBD 2026, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Tekankan Efisiensi Belanja Daerah

“Bak penampungan yang kami buat belum memenuhi standar konservasi, namun bak ini untuk langkah penyelamatan bagi telur-telur penyu,” ujar Sadwika.

Ia menjelaskan, setiap tahun penyu rutin bertelur di kawasan Pantai Asri. Selama ini nelayan dan masyarakat biasanya melakukan relokasi telur penyu ke lokasi penangkaran terdekat untuk menghindari kerusakan maupun ancaman predator. Kini relawan bersama nelayan dan krama desa mulai memperkuat upaya penyelamatan telur penyu secara lebih intens.

Mereka juga terus berkoordinasi dengan pemerintah agar proses konservasi berjalan sesuai aturan dan mendapat pendampingan teknis.

“Kami berharap pelestarian telur penyu dan tukiknya bisa berjalan sesuai aturan dan arahan pemerintah,” katanya.

Ke depan, kawasan konservasi tukik di Banyuasri diharapkan tidak hanya menjadi pusat penyelamatan penyu, tetapi juga berkembang sebagai destinasi wisata edukasi berbasis konservasi lingkungan di Kabupaten Buleleng. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Apresiasi Kinerja Bank BPD Bali Tepat Usia 64

Paparkan 6 Pilar Penguatan Selaras Pembangunan Bali

Loading

Published

on

By

BPD Bali
PENGARAHAN: Gubernur Bali Wayan Koster, saat memberikan pengarahan serangkaian peringatan HUT Ke-64 Bank BPD Bali, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Sabtu (30/5). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kinerja Bank BPD Bali yang hingga saat ini mampu berkontribusi selaras dengan pembangunan Bali.

Memperhatikan perkembangan Bank BPD Bali, salah satunya terkait sistem yang digunakan menjadi salah satu poin yang selalu di genjot untuk selalu diperbaiki menjadi semakin baik dari tahun ke tahun.

Dengan memahami data, maka tata kelola keuangan akan tersalurkan dengan optimal. Hal ini disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat memberikan pengarahan serangkaian peringatan HUT ke-64 Bank BPD Bali, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Sabtu (30/5).

Ditambahkannya lagi, sebagai perbankan lebih baik tidak hanya berfokus mencari uang saja, tetapi bagaimana mengembangkan Bank BPD Bali.

“Menumbuhkan satu kesadaran kolektif, membangun kekuatan kolektif sehingga mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pihak lain di luar Bank BPD Bali menjadi salah satu sistem yang dimiliki Bank BPD Bali untuk mengepakkan sayap secara seimbang dan bersinergi,” kata Gubernur Koster.

Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan Bank BPD Bali harus menjadi Bank yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan. Selain itu juga mampu menjadi Bank yang menjadi penopang dan penggerak pembangunan Bali, sekaligus mampu menjadi Bank kebanggaan masyarakat Bali.

Selanjutnya, Gubernur Wayan Koster juga memaparkan enam (6) pilar penguatan Bank BPD Bali untuk bangun secara bertahap, diantaranya melakukan penambahan modal, agar Bank BPD itu menjadi lebih kuat adalah menambah modal inti dari 5,8 T menjadi 6 T ke atas. Sementara modal setor terus ditingkatkan oleh para pemegang saham dari posisi saat ini 3,6 T.

Selanjutnya melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan mulai dari membangun gedung baru, menambah pengurus, menambah dan meningkatkan kualitas SDM serta mengembangkan sistem berbasis teknologi digital.

Baca Juga  Komisi III DPRD Badung Evaluasi Serapan Anggaran 2025 Siapkan Sinkronisasi APBD 2026

Melakukan rebranding salah satunya mengembangkan spirit baru yang berdasarkan atas filosofi kearifan lokal Bali. Meningkatkan kinerja internal dan eksternal, efisien dalam operasional, produksi dengan laba tinggi dan berdampak secara optimal terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat Bali. Dan mendukung pengembangan ekonomi Kerthi Bali, yakni memberikan fasilitas kredit untuk enam (6) sektor unggulan (pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, sektor IKM, UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital serta sektor pariwisata. Serta Bank BPD Bali menjadi kebanggaan masyarakat Bali, diantaranya mendukung implementasi kearifan lokal sad kerthi, menjadi mainstream keuangan dan perekonomian Bali, memperkuat militansi masyarakat Bali kepada Bank BPD Bali sekaligus mewujudkan Bali Dwipa Jaya.

Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma menyampaikan akan selalu mensupport pembangunan Bali ke depan. Di periode bulan Mei 2026 tercatat aset Bank BPD Bali tumbuh sebesar 8,19% dengan nominal sebesar 43 T, 117 M selain itu tercatat juga pertumbuhan UMKM Bali diatas 11% jauh di atas pertumbuhan UMKM nasional yang hanya 1%.

Dengan mengangkat tema “Harmoni Bertumbuh Menjaga Stabilitas” diharapkan kinerja seluruh anggota Bank BPD Bali dengan 17 Kantor Cabang (termasuk Kantor Cabang di Mataram) dan 38 Kantor Cabang Pembantu yang dimilikinya, mampu menjadi partner kerja yang selalu berkolaborasi, bersinergi dan bekerjasama dalam membangun Bali serta mewujudkan Bali yang sejahtera. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Terima Rombongan dari NTB, Ibu Putri Koster Berbagi Pengalaman Memajukan Sektor Kerajinan

Published

on

By

Putri Suastini Koster
TERIMA KUNJUNGAN: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menerima kunjungan Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinta Agathia Iqbal, di arena Pameran IKM Bali Bangkit, Taman Budaya Provinsi Bali, Jumat (29/5/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menerima kunjungan Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinta Agathia Iqbal, di arena Pameran IKM Bali Bangkit, Taman Budaya Provinsi Bali, Jumat (29/5/2026).

Mengawali pertemuan, Ibu Putri Koster menyampaikan bahwa dirinya secara khusus mengundang Ketua Dekranasda NTB yang kebetulan tengah berada di Pulau Dewata.

“Biasanya bertemu saat menghadiri acara di Jakarta. Jadi, mumpung berada di Bali, kita bisa bertemu di sini,” ujarnya.

Pertemuan dengan rombongan dari provinsi tetangga tersebut dimanfaatkan Ibu Putri Koster untuk berbagi pengalaman dalam memajukan sektor kerajinan yang saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan.

Kepada Sinta Agathia Iqbal, Ibu Putri Koster banyak bercerita mengenai tantangan yang dihadapi Bali dalam upaya melestarikan dan memajukan sektor kerajinan, khususnya tenun tradisional. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah maraknya pemasaran kain tenun bermotif serupa endek yang diproduksi di Troso, Jawa Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut sangat merugikan karena selain motifnya ditiru, Bali juga menghadapi kelangkaan tenaga penenun.

“Kain produksi Troso dijual dengan harga lebih murah, sehingga semakin sedikit warga Bali yang tertarik menjadi penenun. Jika dibiarkan, perajin tenun di Bali lambat laun akan berkurang bahkan bisa hilang. Padahal, peminat kain endek sangat banyak,” ujar Ibu Putri Koster.

Berangkat dari kondisi tersebut, sejak menjabat sebagai Ketua Dekranasda Bali, Ibu Putri Koster terus berupaya membangkitkan sektor kerajinan, khususnya yang berkaitan dengan wastra Bali. Salah satu program yang digagasnya adalah Pameran IKM Bali Bangkit. Program yang diselenggarakan sejak masa pandemi Covid-19 itu bertujuan membantu pelaku UMKM meningkatkan omzet penjualan sekaligus memperluas akses pasar.

Baca Juga  Komisi I, II dan III DPRD Badung Sidak Magnum Resort Berawa Terkait Perizinan dan Lingkungan

“Motto kami adalah produk berkualitas dengan harga pantas. Jadi, produk yang dipasarkan di sini sepenuhnya merupakan hasil karya penenun Bali,” imbuhnya.

Menyinggung produksi kain di Troso, Ibu Putri Koster berharap terdapat solusi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

“Ini bukan kesalahan saudara-saudara kita di sana. Mari kita cari jalan tengah, misalnya menjadikan Bali sebagai super hub pemasaran kain tenun Nusantara,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dekranasda NTB menyampaikan bahwa kondisi serupa juga dialami oleh para perajin kain tenun khas daerahnya. Ia sependapat dengan Ibu Putri Koster mengenai pentingnya membangun dialog bersama para pemangku kebijakan di Jawa Tengah untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Selain berbagi informasi dan pengalaman, rombongan Dekranasda NTB juga diajak berkeliling untuk melihat berbagai produk kerajinan yang dipamerkan dalam ajang IKM Bali Bangkit. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca