Jakarta, baliilu.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa ketidakpastian global kini telah menjadi tantangan normal baru (new normal) yang harus dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, stabilitas kawasan ini harus dibangun secara aktif oleh seluruh negara anggota ASEAN.

“Ketidakpastian akan menjadi normal baru kita di masa depan. Jadi, stabilitas atau kepastian itu tidak diberikan begitu saja kepada kita. Itu harus dibangun oleh kita sendiri,” ujar Wamenkeu Suahasil dalam acara Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta pada Senin (25/5).

Dalam paparannya, Wamenkeu Suahasil menyoroti berbagai tantangan global mulai dari perang dagang, fragmentasi perdagangan, isu iklim, hingga gangguan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Ia pun menekankan strategi besar bagi ASEAN dalam menguatkan sektor perekonomian, salah satunya dengan mendorong perdagangan intra-ASEAN, mengurangi hambatan non-tarif, serta memperkuat kerja sama di sektor ekonomi digital dan transisi hijau.

Selain itu, ia juga menekankan mengenai pemilihan kebijakan makroekonomi yang prudent, peningkatan ketahanan pangan dan energi, serta optimalisasi kerja sama keuangan seperti CMIM (Chiang Mai Initiative Multilateralization) dan local currency settlement. Wamenkeu berharap, ASEAN tidak terjebak masuk ke dalam salah satu blok geopolitik, melainkan harus mampu merangkul berbagai kekuatan ekonomi global seperti AS, China, India, Uni Eropa, hingga Jepang.

Wamenkeu Suahasil pun menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam memperkuat sinergi regional melalui kerja sama riset antara Kemenkeu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Ia menilai upaya ini sebagai instrumen krusial dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat.

Pada kesempatan ini, Wamenkeu Suahasil juga menyampaikan capaian kinerja ekonomi Indonesia yang mencatatkan performa solid. Pada kuartal pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% dengan tingkat inflasi yang sangat terkendali di angka 2,4%. Kombinasi pertumbuhan tinggi dan inflasi rendah ini dicapai dengan defisit anggaran yang terjaga di level 2,9%.

“Kombinasi pertumbuhan ekonomi 5,6% dengan inflasi 2,4% ini saya berani jamin menjadi sumber kecemburuan bagi banyak negara lain,” ujar Wamenkeu Suahasil.

Dengan melihat tren pertumbuhan dalam dua hingga tiga dekade terakhir yang rata-rata berada di angka 5%, Wamenkeu Suahasil menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi hal yang sangat krusial. Target ini ia yakini dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia demi menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendukung langkah Polda Metro Jaya dalam menekan kejahatan jalanan. Dukungan itu disampaikan setelah Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran mengungkap 127 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 22 Mei 2026.

Hal itu disampaikan Komisioner Kompolnas Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026). Ida mengatakan, Kompolnas secara aktif memantau kegiatan kepolisian, termasuk perkara yang menjadi perhatian publik.

“Kompolnas ingin memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap para tersangka tetap menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Proses hukum harus profesional, terukur, dan menghormati hak asasi manusia,” ujar Ida.

Ida mengingatkan, tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum. Ia menyebut penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus berpedoman pada aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Menurut Ida, penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun, seluruh prosesnya harus tetap dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Ida juga menyoroti penanganan tersangka yang masih berusia anak. Ia meminta proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan mekanisme perlindungan anak dan melibatkan fungsi terkait, termasuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA.

“Ini penting untuk dipastikan, khususnya apabila ada tersangka yang masih anak. Prosesnya harus sesuai ketentuan perlindungan anak,” katanya.

Ida mendorong Polda Metro Jaya terus melakukan langkah berkelanjutan dalam menekan kejahatan jalanan. Upaya itu, kata dia, perlu dilakukan melalui pencegahan, patroli, dan penegakan hukum yang konsisten.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas. Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui layanan 110 maupun kanal resmi kepolisian.

“Patroli juga perlu terus dilakukan, bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga patroli dialogis agar masyarakat merasa dekat dengan polisi,” ujar Ida.

Ida berharap sinergi antara Polda Metro Jaya, masyarakat, dan pemerintah daerah terus diperkuat dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kami berterima kasih kepada Polda Metro Jaya dan jajaran sampai ke polsek-polsek yang telah melakukan langkah-langkah ini. Ini menjadi atensi Kompolnas,” pungkasnya. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara Prof. Juanda mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang mengungkap 127 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 22 Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 173 tersangka ditangkap.

Apresiasi itu disampaikan Juanda dalam konferensi pers pengungkapan kejahatan jalanan di Polda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026). Ia menilai langkah kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan merupakan bagian dari kewajiban Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Ketika ada kepentingan masyarakat luas yang terganggu, maka Polri harus hadir. Itu bagian dari tugas Polri dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum,” kata Juanda.

Juanda mengatakan, kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Karena itu, menurutnya, penindakan terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan secara tegas dan terukur.

Ia menjelaskan, tugas Polri dalam menjaga kamtibmas memiliki dasar hukum yang jelas. Hal itu diatur dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Dalam Undang-Undang Kepolisian juga diatur kewenangan Polri untuk mengambil tindakan kepolisian, termasuk diskresi, sepanjang dilakukan dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia,” ujarnya.

Juanda menekankan, setiap tindakan kepolisian harus tetap dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh keluar dari prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Ia menilai pengungkapan 127 kasus kejahatan jalanan oleh Polda Metro Jaya menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terlebih, kejahatan jalanan kerap menimbulkan keresahan karena terjadi di ruang publik dan menyasar aktivitas warga sehari-hari.

“Penegakan hukum harus tegas, tetapi tetap terukur. Saya melihat langkah yang dilakukan kepolisian dalam pengungkapan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat luas,” ucapnya.

Juanda menambahkan, kehadiran Polri saat terjadi gangguan kamtibmas bukan hanya bentuk respons terhadap peristiwa, melainkan juga bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi dan undang-undang. (gs/bi)