Denpasar, Bali, baliilu.com – PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar resmi meluncurkan layanan ATM Emas pada Rabu, 14 Oktober 2026. Inovasi ini menjadi langkah strategis Pegadaian dalam memperluas akses masyarakat terhadap transaksi emas yang lebih mudah, cepat, dan modern, sekaligus mendorong budaya menabung emas di tengah perkembangan ekonomi digital.

Mengusung semangat “Pengalaman Baru Tring! ATM Emas di Seluruh Indonesia”, peluncuran layanan ini menandai pengembangan ekosistem investasi emas yang memadukan kemudahan teknologi digital dengan kepastian aset fisik.

Pemimpin Wilayah Kanwil VII Bali Nusra, Edy Purwanto menegaskan, kehadiran ATM Emas di Bali diharapkan semakin mendekatkan layanan investasi emas kepada masyarakat, sekaligus memperkuat literasi keuangan dan kebiasaan berinvestasi secara bertahap.

Saat ini, ATM Emas Pegadaian telah tersedia sebanyak 20 unit di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu unit ditempatkan di Bali sebagai bagian dari perluasan jaringan layanan emas berbasis teknologi.

Brinks Indonesia: Keamanan Aset Jadi Prioritas

Presiden Direktur Brinks Indonesia, Davidkerim, menjelaskan, menekankan pentingnya aspek keamanan dan keandalan operasional dalam mendukung pengembangan layanan transaksi emas berbasis teknologi.

“Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam layanan emas. Karena itu, keamanan penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi emas fisik harus menjadi perhatian utama. Inovasi seperti ATM Emas perlu didukung sistem operasional yang andal agar masyarakat dapat menikmati layanan yang praktis dengan tetap memperhatikan aspek keamanan aset,” ungkap Davidkerim di acara peluncuran ATM Emas di Kantor PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar, Rabu, 14 Oktober 2026.

Kolaborasi antara penyedia layanan keuangan dan perusahaan pengelola keamanan aset diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem emas yang semakin modern, terintegrasi, dan terpercaya.

Sementara itu, Kepala Divisi Bisnis Bullion, Kadek Eva Suputra, menyoroti peluang pengembangan bisnis emas melalui inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

“Pengembangan bisnis bullion tidak hanya berbicara tentang transaksi emas, tetapi juga bagaimana memperluas akses masyarakat terhadap investasi emas melalui layanan yang mudah, aman, dan transparan. Kehadiran ATM Emas menjadi salah satu inovasi untuk mendekatkan emas kepada masyarakat sekaligus mendorong budaya menabung dan berinvestasi secara bertahap,” terang Kadek Eva Suputra.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar calon investor memahami mekanisme transaksi, biaya layanan, serta risiko perubahan harga emas sebelum mengambil keputusan investasi.

Dengan hadirnya ATM Emas di Bali, Pegadaian diharapkan semakin memperkuat penetrasi layanan emas berbasis teknologi sekaligus memperluas literasi keuangan masyarakat di kawasan Bali dan Nusa Tenggara.

ATM Emas bukan sekadar inovasi mesin transaksi, melainkan bagian dari transformasi layanan investasi emas menuju akses yang lebih praktis, modern, dan dekat dengan masyarakat. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Kodam IX/Udayana menyatakan dukungannya terhadap upaya pengamanan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bali menyusul terjadinya kelangkaan BBM dan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan masyarakat dapat mengakses layanan BBM secara tertib, aman, dan kondusif.

Dukungan tersebut mengemuka dalam audiensi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, bersama staf dengan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) IX/Udayana, Rabu (14/10/2026).

Dalam audiensi tersebut, pihak Pertamina memohon dukungan personel TNI untuk membantu pengamanan distribusi BBM di sejumlah SPBU di Bali. Dukungan ini diharapkan dapat mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, mengendalikan situasi di tengah antrean kendaraan, serta mencegah terjadinya perselisihan antara masyarakat maupun dengan petugas SPBU.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap upaya menjaga kelancaran distribusi BBM. Dukungan pengamanan diharapkan dapat membantu menciptakan situasi yang tertib dan kondusif, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

Sebelumnya, kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Bali menjadi perhatian setelah memicu antrean panjang kendaraan di beberapa SPBU. Kondisi tersebut turut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok BBM, yang berpotensi mendorong pembelian secara berlebihan atau panic buying.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, seusai rapat bersama Gubernur Bali di Depo BBM Pesanggaran, Denpasar, Selasa (13/10/2026), menjelaskan bahwa keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jadwal distribusi. Menurutnya, kapal tersebut mengalami kendala saat proses penjangkaran sehingga waktu kedatangan yang telah direncanakan bergeser hingga malam sebelumnya.

Simon menegaskan bahwa penjelasan tersebut bukan untuk mencari pembenaran atas kondisi yang terjadi. Ia menekankan bahwa hal terpenting adalah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat agar kebutuhan BBM dapat terpenuhi dan distribusi kembali berjalan dengan baik.

Selain kendala distribusi, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, seperti Pertalite, yang dipengaruhi perbedaan harga dengan BBM nonsubsidi turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Ketika kondisi tersebut diikuti kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok, tekanan terhadap pelayanan di SPBU dapat semakin meningkat.

Dalam situasi tersebut, pengamanan di lapangan menjadi salah satu langkah pendukung untuk menjaga ketertiban selama proses pengisian BBM berlangsung. Kehadiran personel TNI diharapkan membantu mengantisipasi potensi kerawanan, menjaga situasi tetap terkendali, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dan petugas yang melaksanakan pelayanan.

Sementara itu dalam keterangan persnya, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa dukungan Kodam IX/Udayana merupakan bagian dari upaya membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika pelayanan BBM di Bali. Menurutnya, koordinasi dengan pihak terkait diperlukan agar langkah pengamanan dapat berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Pada prinsipnya, Kodam IX/Udayana mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pendistribusian BBM. Kami berharap masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan tertib dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Kapendam.

Melalui koordinasi antara Kodam IX/Udayana, Pertamina, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya, diharapkan pengamanan distribusi BBM dapat mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Kodam IX/Udayana juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. (gs/bi)

Jimbaran, Badung, baliilu.com – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kecelakaan pesawat udara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kecelakaan Pesawat Udara di Bali Bagian Selatan dalam rangka Pemetaan Wilayah Rawan Kedaruratan Tahun 2026.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, pada 14–16 Oktober 2026, bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 3, Gedung Werkudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar, I Nyoman Sidakarya. Dalam sambutannya Sidakarya menekankan langkah antisipasi sebelum terjadi keadaan darurat. “Kesiapsiagaan tidak boleh dibangun setelah kejadian terjadi, harus kita persiapkan sebelum kejadian, melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, sumber daya yang siap, serta pemahaman yang sama dari seluruh unsur yang terlibat,” ungkapnya.

Kegiatan diikuti 80 peserta dari berbagai unsur terkait untuk mendukung penyusunan dokumen yang komprehensif. Dihadirkan pula 2 narasumber dari Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Penyusunan rencana kontingensi ini dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas penerbangan di Bali, khususnya melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang merupakan salah satu bandara tersibuk di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, bandara tersebut mencatatkan 143.312 pergerakan pesawat, baik lepas landas maupun mendarat. Selain penerbangan komersial, penggunaan helikopter untuk mendukung perjalanan bisnis, wisata, dan transportasi cepat juga semakin menjadi bagian dari aktivitas transportasi udara di Bali.

Tingginya aktivitas penerbangan tersebut perlu diimbangi dengan kesiapsiagaan seluruh unsur pencarian dan pertolongan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat. Oleh karena itu, penyusunan rencana kontingensi menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian tugas, serta memastikan pelaksanaan operasi SAR dapat dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan sesuai prosedur.

“Rencana kontingensi bukan sekedar dokumen tetapi merupakan kesepakatan dan komitmen bersama.tentang tugas, peran, sumber daya, serta mekanisme koordinasi yang harus dilaksanakan ketika terjadi kecelakaan pesawat udara,” imbuhnya.

Dalam kegiatan ini, skenario kedaruratan yang menjadi fokus pembahasan adalah kejadian pesawat udara yang menghilang dari radar di wilayah perairan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan. Skenario tersebut digunakan sebagai dasar untuk memetakan wilayah operasi, mengidentifikasi potensi sumber daya yang dapat dikerahkan, serta menyusun langkah-langkah penanganan apabila terjadi kecelakaan pesawat udara di kawasan tersebut.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan pemaparan materi dari narasumber mengenai sistem pencarian dan pertolongan (SAR) serta sistematika penyusunan rencana kontingensi. Materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk menyelaraskan pemahaman, mengidentifikasi kebutuhan operasional, dan merumuskan mekanisme koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat.

Keberadaan rencana kontingensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan personel, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta memperkuat sinergi antarlembaga ketika menghadapi situasi kedaruratan. Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang terarah, upaya pencarian dan pertolongan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga risiko jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan pesawat udara dapat diminimalkan.

Dalam wawancaranya usai acara, Retno Budiharto selaku perwakilan dari Direktur Operasi Basarnas mengutarakan harapannya setelah dokumen Rencana Kontingensi ini disepakati. “Kami berharap juga dengan adanya dokumen rencana kontingensi ini setelah ditandatangani masing-masing bisa melakukan peran dan tugasnya dan kedepannya dapat lebih terkordinir, solidaritas, kolaborasi dan lainnya bisa lebih baik khususnya sinergitas seluruh potensi SAR yang di Kantor SAR Denpasar,” ujarnya.

Penyusunan rencana kontingensi ini menjadi bagian dari komitmen Basarnas dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi kedaruratan, khususnya kecelakaan pesawat udara, demi memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan yang profesional, modern, dan teruji kepada masyarakat. (eka/bi)