Jakarta, baliilu.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung Langkah Kapolri yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji fatwa terkait penggunaan vape. Menurutnya, vape saat ini kerap disalahgunakan untuk peredaran narkoba.

“Saya mendukung langkah Kapolri yang mendorong MUI mengkaji fatwa terkait vape. Jika benar rokok elektrik disalahgunakan sebagai modus peredaran narkoba, persoalan ini harus ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Rudianto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Sulsel I itu mengatakan fatwa MUI perlu dikaji secara mendalam. Ia berharap peredaran vape yang disalahgunakan bisa ditekan bila ada fatwa MUI.

“Namun, kajian fatwa perlu dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Yang terpenting, kita harus memastikan vape tidak menjadi celah baru bagi peredaran narkoba,” tukas Rudianto dikutip dari laman dpr.go.id.

Ia mengatakan penegakan hukum harus ditingkatkan oleh Polri dalam memberantas peredaran narkotika melalui vape. Ia berharap edukasi hingga pencegahan digencarkan ke masyarakat. “Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape untuk kejahatan harus diperkuat, disertai edukasi dan pencegahan agar masyarakat terlindungi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menyambut permintaan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Niam mengatakan MUI siap menindaklanjuti usulan dari Kapolri.

“Kapolri saat kunjungan silaturrahim ke MUI, menyampaikan bahaya vape, karenanya MUI akan menindaklanjutinya dalam pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan,” kata Niam, Jumat (16/10).

Permintaan Kapolri itu disampaikan saat bertandang ke kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10). Kapolri menyebut angka penyelundupan narkoba menggunakan modus rokok elektrik saat ini semakin tinggi. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menghadiri Sosialisasi Sadar Hukum dan Sosialisasi Registrasi Posyandu yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/10).

Acara yang diinisiasi TP PKK Pusat ini dihadiri langsung Ketua Umum TP PKK Pusat/Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, Ketua TP PKK Provinsi Bali/Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, serta Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran kader PKK dan Posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, kader memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga dan masyarakat.

“Pencegahan kekerasan perlu dilakukan sejak dini melalui edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. PKK dan Posyandu dinilai memiliki posisi strategis. Jangan diam jika melihat kekerasan, kader harus berani membantu dan mendampingi korban, baik kekerasan fisik maupun verbal,” ujar Ny. Tri Tito Karnavian.

Lebih lanjut dijelaskan, sosialisasi sadar hukum ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum keluarga, sementara sosialisasi registrasi Posyandu merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh Posyandu terdata dalam Sistem Informasi Posyandu (SIP) nasional, sehingga pembinaan dan bantuan dapat tepat sasaran dalam mendukung transformasi Posyandu menjadi 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara usai acara menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Ketua Umum TP PKK Pusat di Kota Denpasar.

“Kami di Kota Denpasar akan terus mendorong kader PKK dan Posyandu untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Melalui sosialisasi dan kepedulian sosial, kita harapkan potensi kekerasan bisa dikenali sejak dini, sehingga korban dapat segera memperoleh dukungan dan pendampingan yang diperlukan,” ujar Ny. Antari Jaya Negara.

Dalam acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sembako kepada kader PKK, layanan perekaman KTP-el bagi pemula, serta penyerahan bantuan sanitasi komunal dari TP PKK Pusat kepada perwakilan penerima. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menghadiri acara pisah sambut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana dari Mayjen TNI Piek Budyakto kepada Mayjen TNI Made Putra Widiastawa, di Aula Supardi Lantai III Makodam IX/Udayana, Denpasar, Rabu (21/10). Acara ini turut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dan Kota Denpasar.

Momentum pergantian kepemimpinan ini sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah dan mendukung pembangunan di Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mayjen TNI Piek Budyakto atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana, khususnya dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah serta mendukung pembangunan di Kota Denpasar.

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Piek Budyakto atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas, termasuk dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah serta mendukung pembangunan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Arya Wibawa juga mengucapkan selamat atas penugasan baru Mayjen TNI Piek Budyakto sebagai Pangdam V/Brawijaya di Jawa Timur. Ia berharap, pengabdian dan pengalaman yang telah dijalani dapat terus memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Kepada Pangdam IX/Udayana yang baru, Mayjen TNI Made Putra Widiastawa, Arya Wibawa menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas. Ia berharap, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Kodam IX/Udayana dan Pemerintah Kota Denpasar dapat terus diperkuat dalam mendukung keamanan dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dalam memajukan Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mari kita bersinergi, bergandengan tangan, dan menyingsingkan lengan baju untuk bersama-sama memajukan Provinsi Bali. Bali dikenal luas di seluruh dunia, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya serta masyarakatnya yang ramah dan saling menghargai. Hal inilah yang harus terus kita jaga bersama,” ungkapnya.

Pihaknya menegaskan, kerja sama yang telah dirintis para pendahulunya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Dukungan serta kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di seluruh wilayah Bali.

Menurutnya, Kodam IX/Udayana akan terus memperkuat program sinergi dengan aparatur pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, saling menghargai, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang dapat memperkokoh kerukunan dan keutuhan bangsa. Karena itu, kami memohon doa restu, dukungan, dan kerja sama dari seluruh pihak agar Kodam IX/Udayana dapat terus menjalankan tugas dengan baik,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Kodam IX/Udayana, pemerintah daerah, serta jajaran Forkopimda atas dukungan yang diberikan selama dirinya menjalankan tugas. Ia juga memohon maaf apabila selama bertugas terdapat perkataan, perilaku, maupun kebijakan yang kurang berkenan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Udayana dan seluruh komponen yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugas kami. Apabila selama bertugas ada perkataan, perilaku, maupun kebijakan yang kurang berkenan, kami memohon maaf karena hal tersebut tentu tidak disengaja,” ungkapnya.

Mayjen TNI Piek Budyakto turut mengapresiasi sinergi dan komunikasi yang terjalin dengan pemerintah daerah serta jajaran Forkopimda, termasuk dukungan Gubernur Bali dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia menegaskan, komunikasi dan silaturahmi akan tetap terjaga meskipun dirinya melanjutkan penugasan di tempat yang baru.

“Melalui pergantian kepemimpinan ini, sinergi antara Kodam IX/Udayana, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjaga keamanan, mempererat persatuan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bali,” ujarnya. (eka/bi)