Denpasar, baliilu.com – Penguatan sistem informasi dan integrasi data menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan logistik pemilu yang lebih akurat, efisien, dan akuntabel. Untuk mendukung upaya tersebut, KPU Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peta Pengelolaan dan Distribusi Logistik Provinsi Bali sebagai Data Awal Sistem Informasi Logistik (SILOG) 4.0 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, serta dihadiri Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kesbangpol Provinsi Bali, serta jajaran sekretariat. Dalam sambutannya, Lidartawan menyampaikan bahwa KPU Bali telah menyiapkan data awal pengelolaan logistik berdasarkan pengalaman Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Data tersebut mencakup penerimaan dan penyimpanan logistik, distribusi, pengembalian, hingga penghapusan logistik.

Selain data pengelolaan, KPU Bali juga menyiapkan pemetaan jalur distribusi logistik di kabupaten/kota, termasuk urutan tujuan pengiriman, kebutuhan kendaraan, perkiraan biaya transportasi, serta kebutuhan penyeberangan antarpulau. Pemetaan ini diharapkan menjadi bahan pendukung dalam pengembangan SILOG 4.0, sekaligus membantu penyusunan perencanaan distribusi yang lebih terukur sesuai kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah. KPU Bali juga mengkaji alternatif penanganan logistik untuk memperoleh pola kerja yang lebih efektif dan efisien dari sisi anggaran.

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengapresiasi inisiatif KPU Bali dalam menyiapkan data dan pemetaan distribusi sebagai masukan bagi pengembangan SILOG 4.0. Ia menegaskan bahwa pengelolaan logistik pemilu harus memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Pengalaman Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu menjadi pijakan untuk membangun sistem yang lebih profesional, modern, dan terintegrasi. Dalam diskusi tersebut, Kepala Bagian Dokumentasi dan Pemeliharaan Logistik, Adrian Aditya Nagara, bersama tenaga ahli KPU RI, Ikhwanudin, turut memberikan pembahasan mengenai penguatan perencanaan kebutuhan logistik, pengelolaan persediaan, serta mitigasi risiko distribusi.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya validasi data pada setiap tahapan, mulai dari penerimaan logistik, penyortiran, pelipatan, pengepakan, hingga pendistribusian. Setiap selisih jumlah perlu ditelusuri berdasarkan catatan dan hasil pemeriksaan agar penanganan kekurangan logistik dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemetaan rute distribusi perlu didukung data geografis, jarak tempuh, kebutuhan kendaraan, perkiraan waktu perjalanan, serta identifikasi wilayah yang memerlukan penanganan khusus. Penguatan tata kelola gudang, standardisasi prosedur, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam penyempurnaan SILOG 4.0.

Melalui FGD ini, KPU Provinsi Bali berharap data awal dan hasil pemetaan yang telah disiapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan SILOG 4.0. Ke depan, sistem yang terintegrasi diharapkan mampu menjaga kesinambungan pengetahuan kelembagaan, meningkatkan efisiensi pekerjaan, serta memperkuat pengelolaan logistik yang tertib dan akuntabel di seluruh tingkatan KPU. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen KPU Bali untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional dan memastikan kebutuhan pemilih terpenuhi dengan baik. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung Langkah Kapolri yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji fatwa terkait penggunaan vape. Menurutnya, vape saat ini kerap disalahgunakan untuk peredaran narkoba.

“Saya mendukung langkah Kapolri yang mendorong MUI mengkaji fatwa terkait vape. Jika benar rokok elektrik disalahgunakan sebagai modus peredaran narkoba, persoalan ini harus ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Rudianto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil Sulsel I itu mengatakan fatwa MUI perlu dikaji secara mendalam. Ia berharap peredaran vape yang disalahgunakan bisa ditekan bila ada fatwa MUI.

“Namun, kajian fatwa perlu dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Yang terpenting, kita harus memastikan vape tidak menjadi celah baru bagi peredaran narkoba,” tukas Rudianto dikutip dari laman dpr.go.id.

Ia mengatakan penegakan hukum harus ditingkatkan oleh Polri dalam memberantas peredaran narkotika melalui vape. Ia berharap edukasi hingga pencegahan digencarkan ke masyarakat. “Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape untuk kejahatan harus diperkuat, disertai edukasi dan pencegahan agar masyarakat terlindungi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menyambut permintaan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Niam mengatakan MUI siap menindaklanjuti usulan dari Kapolri.

“Kapolri saat kunjungan silaturrahim ke MUI, menyampaikan bahaya vape, karenanya MUI akan menindaklanjutinya dalam pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan,” kata Niam, Jumat (16/10).

Permintaan Kapolri itu disampaikan saat bertandang ke kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10). Kapolri menyebut angka penyelundupan narkoba menggunakan modus rokok elektrik saat ini semakin tinggi. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menghadiri acara pisah sambut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana dari Mayjen TNI Piek Budyakto kepada Mayjen TNI Made Putra Widiastawa, di Aula Supardi Lantai III Makodam IX/Udayana, Denpasar, Rabu (21/10). Acara ini turut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali dan Kota Denpasar.

Momentum pergantian kepemimpinan ini sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah dan mendukung pembangunan di Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Mayjen TNI Piek Budyakto atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana, khususnya dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah serta mendukung pembangunan di Kota Denpasar.

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Piek Budyakto atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas, termasuk dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah serta mendukung pembangunan di Kota Denpasar,” ujarnya.

Arya Wibawa juga mengucapkan selamat atas penugasan baru Mayjen TNI Piek Budyakto sebagai Pangdam V/Brawijaya di Jawa Timur. Ia berharap, pengabdian dan pengalaman yang telah dijalani dapat terus memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Kepada Pangdam IX/Udayana yang baru, Mayjen TNI Made Putra Widiastawa, Arya Wibawa menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas. Ia berharap, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Kodam IX/Udayana dan Pemerintah Kota Denpasar dapat terus diperkuat dalam mendukung keamanan dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Mayjen TNI Made Putra Widiastawa mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan dalam memajukan Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Mari kita bersinergi, bergandengan tangan, dan menyingsingkan lengan baju untuk bersama-sama memajukan Provinsi Bali. Bali dikenal luas di seluruh dunia, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya serta masyarakatnya yang ramah dan saling menghargai. Hal inilah yang harus terus kita jaga bersama,” ungkapnya.

Pihaknya menegaskan, kerja sama yang telah dirintis para pendahulunya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Dukungan serta kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di seluruh wilayah Bali.

Menurutnya, Kodam IX/Udayana akan terus memperkuat program sinergi dengan aparatur pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, saling menghargai, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang dapat memperkokoh kerukunan dan keutuhan bangsa. Karena itu, kami memohon doa restu, dukungan, dan kerja sama dari seluruh pihak agar Kodam IX/Udayana dapat terus menjalankan tugas dengan baik,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Kodam IX/Udayana, pemerintah daerah, serta jajaran Forkopimda atas dukungan yang diberikan selama dirinya menjalankan tugas. Ia juga memohon maaf apabila selama bertugas terdapat perkataan, perilaku, maupun kebijakan yang kurang berkenan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Udayana dan seluruh komponen yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugas kami. Apabila selama bertugas ada perkataan, perilaku, maupun kebijakan yang kurang berkenan, kami memohon maaf karena hal tersebut tentu tidak disengaja,” ungkapnya.

Mayjen TNI Piek Budyakto turut mengapresiasi sinergi dan komunikasi yang terjalin dengan pemerintah daerah serta jajaran Forkopimda, termasuk dukungan Gubernur Bali dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia menegaskan, komunikasi dan silaturahmi akan tetap terjaga meskipun dirinya melanjutkan penugasan di tempat yang baru.

“Melalui pergantian kepemimpinan ini, sinergi antara Kodam IX/Udayana, pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjaga keamanan, mempererat persatuan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bali,” ujarnya. (eka/bi)