Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Bali harus mandiri energi dan tidak bergantung dengan pasokan energi dari luar Bali. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Penataan Ruang Laut Berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha Denpasar pada Kamis (9/7).

Sebagai salah satu tujuan wisata utama di dunia, Koster menyampaikan bahwa sangat riskan jika Bali masih bergantung dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan energinya. Terlebih konsumsi energi di Bali terus meningkat setiap tahunnya akibat pertumbuhan industri dan pariwisata.

“Bali harus mandiri energi dengan memanfaatkan energi bersih dan terbarukan,” jelasnya.

Diketahui bahwa kebutuhan energi listrik di Bali saat ini berkisar 1300 MW hingga 1400 MW dimana 400 MW masih bergantung pada jaringan interkoneksi kabel bawah laut dari PLTU Paiton di Jawa Timur.

Berbagai upaya telah Wayan Koster lakukan untuk mendorong visi Bali Mandiri Energi dengan pemanfaatan Energi Bersih dan Terbarukan sebagaimana diamanatkan dalam Pergub Bali No. 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Salah satunya adalah dengan akselerasi pemasangan PLTS Atap secara massal pada gedung pemerintahan, bangunan komersial serta bangunan hotel dan industri lainnya.

Kemudian ia juga mendorong Pembangunan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) guna mengatasi krisis sampah perkotaan sekaligus menambah bauran EBT dalam memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Dewata.

Tidak hanya itu, Koster saat ini bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui kajian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) di bawah koordinasi Prof. Dwi Susanto dari Maryland University, ia tengah melirik pemanfaatan EBT Laut melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Kawasan Selat Nusa Penida.

“Saya sudah menangkap idenya dan ini memang sangat kita perlukan. Ternyata kita memiliki potensi besar, ini harus kita manfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat Bali,” jelasnya.

Prof. Dwi Susanto dari Maryland University USA, menjelaskan bahwa selat-selat di Indonesia termasuk selat-selat di wilayah Nusa Penida memiliki potensi energi arus laut yang besar yang sangat cocok untuk dikembangkan menjadi PLTAL. Lebih lanjut, potensi energi listrik yang dihasilkan dari tiga selat di sekitar Nusa Penida mencapai 376,8 MW. Lebih dari cukup untuk menjadikan Nusa Penida mandiri energi, walaupun pembangunannya akan bersifat modular menyesuaikan dengan kebutuhan.

Sementara itu, Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kartika Listriana melalui sambungan zoom menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas upayanya dalam mendorong pemanfaatan EBT Laut. Ia berharap EBT Laut dapat diterapkan di Pulau Dewata untuk selanjutnya dapat implementasi di daerah lainnya di Indonesia. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam wadah Real Estate Indonesia (REI) berkolaborasi untuk menyusun konsep hunian masa depan yang lebih hemat lahan. Menurutnya, hal ini dibutuhkan guna mengatasi ketersediaan lahan yang kedepannya akan semakin berkurang sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Hal itu disampaikan Gubernur Koster dalam sambutan saat membuka Rakerda REI Bali Tahun 2026 di Quest San Hotel Denpasar, Rabu (8/7/2026).

Mengawali sambutannya, Gubernur Koster menyinggung ketersediaan lahan yang menjadi tantangan Bali dalam upaya penyediaan hunian layak huni. Menjawab tantangan tersebut, pengembangan perumahan di Pulau Dewata mesti dirancang secara khusus karena kian berkurangnya lahan.

“Bali itu kecil, luasnya hanya 5.590 kilometer persegi. Secara umum tingkat kepadatan penduduk masih bagus, kecuali Kota Denpasar,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, menurutnya Bali membutuhkan desain untuk perumahan warga di kawasan perkotaan dan perdesaan.

“Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Jangan sampai satu rumah dirancang dengan kebutuhan lahan yang luas, lama-lama lahan akan habis hanya untuk rumah,” urainya.

Lahan Produktif Tak Bisa Dilabrak untuk Kawasan Pemukiman  

Ditambahkan olehnya, konsep pemanfaatan lahan yang efisien sejalan dengan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Praktik Nominee.

“Ini berarti, lahan produktif tak bisa dilabrak untuk pengembangan kawasan permukiman. Hanya lahan tak produktif saja yang boleh dikembangkan,” cetusnya.

Untuk itu, ia minta OPD terkait memetakan kawasan yang bisa dikembangkan sebagai permukiman di setiap kabupaten dan kota.

Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung aspirasi REI terkait batas minimum pengembangan perumahan yang saat ini ditetapkan seluas 100 meter persegi.

“Ini PR bagi saya. Saya akan bicarakan dengan para bupati agar luasan itu bisa dikurangi agar lebih fleksibel,” imbuhnya.

Ia berpendapat, hal ini harus menjadi perhatian karena ke depan tekanan terhadap lahan akan semakin tinggi sejalan pertambahan jumlah penduduk.

“Tak bisa lagi satu rumah itu 5 are, 10 are. Sudah harus merancang konsep rumah masa depan yang efisien dan efektif. Seperti rumah-rumah di Jepang itu, kamarnya kecil-kecil. Sehingga lebih hemat lahan, khususnya di Kota Denpasar,” pungkasnya.

Ketua DPD REI Bali, Anak Agung Darma Setiawan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi merupakan momentum evaluasi agar organisasi ini makin kuat dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Darma Setiawan menambahkan, pertumbuhan ekonomi merupakan peluang bagi anggota REI karena kebutuhan hunian pasti meningkat.

“Terlebih lagi saat ini pemerintah punya program tiga juta hunian bagi masyarakat. Sebagai organisasi pengembang tertua dan terbesar, REI punya tanggung jawab besar dalam menyukseskan program ini dengan menggerakkan ekosistem dan memberi kontribusi nyata,” terangnya.

Masyarakat Bali harus Bangga, Gubernur Koster Profesional dan Rasional  

Sementara itu, Ketua DPP REI Joko Suranto mengapresiasi kehadiran Gubernur Koster pada Rakerda REI Bali.

“Ini membuktikan bahwa Bapak Gubernur Bali profesional dan rasional, masyarakat Bali harus bangga,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Joko Suranto menyinggung tingginya tingkat investasi properti di Daerah Bali yang mencapai Rp. 12,1 triliun. Namun demikian, besarnya investasi ini membutuhkan terobosan dan perhatian dari pemerintah.

“Ini penting agar investasi sebesar itu dikelola dengan cara yang baik,” ujarnya. Menurut dia, yang paling dibutuhkan saat ini adalah penetapan zonasi dan kehadiran lembaga yang bertindak sebagai offtaker.

Ketua Panitia Rakerda REI Bali, Anak Agung Ngurah Ananta Wijaya menginformasikan, kegiatan yang melibatkan 61 peserta ini bertujuan untuk evaluasi dan menyusun program kerja serta menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan dalam sektor properti. (gs/bi)

Bangli, baliilu.com – Antusiasme masyarakat yang memadati Pasar Rakyat di Kabupaten Bangli menjadi pemandangan yang membahagiakan bagi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster. Tidak hanya warga Bangli, masyarakat dari berbagai kabupaten, seperti Badung, Gianyar, Klungkung, hingga Denpasar, turut datang untuk berbelanja langsung dari para petani, pelaku UMKM, dan perajin lokal.

Suasana penuh semangat tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas Ibu Putri Koster saat berdialog dengan masyarakat melalui siaran interaktif Radio RPKB Bali di Bangli, Rabu (8/7). Dalam siaran tersebut, ia mengajak masyarakat memahami bahwa Pasar Rakyat memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli.

Menurutnya, Pasar Rakyat lahir dari keinginan sederhana untuk mempererat kebersamaan antarpengurus TP PKK se-Bali sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Selama ini, pertemuan para pengurus lebih banyak berlangsung dalam rapat atau agenda resmi. Melalui Pasar Rakyat, kebersamaan itu diwujudkan dalam aksi sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

“Pasar Rakyat menjadi ruang bagi kami untuk bergerak, berbagi, dan mempererat kebersamaan. Selain berkumpul, kami juga bisa menyapa masyarakat sekaligus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap pelaksanaan Pasar Rakyat melibatkan seluruh TP PKK kabupaten/kota di Bali yang turut membawa paket bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu, TP PKK Provinsi Bali menyiapkan ratusan paket bantuan berisi beras, kebutuhan pokok, serta berbagai produk lokal yang dibeli langsung dari para pedagang di lokasi kegiatan.

Bagi Ibu Putri, kebahagiaan terbesar bukanlah ketika seluruh rangkaian acara berjalan lancar, melainkan saat melihat senyum para pedagang kecil yang dagangannya habis terjual. Ia mengaku terharu menyaksikan banyak pedagang yang semula ragu membawa dagangannya justru harus beberapa kali pulang mengambil stok tambahan karena tingginya minat masyarakat.

“Hal-hal kecil seperti itu mampu menghadirkan kebahagiaan. Ketika melihat pedagang pulang dengan wajah sumringah karena hasil jualannya laris, di situlah kita merasakan bahwa kegiatan sederhana pun bisa memberikan manfaat yang besar,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan semacam itu juga menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memangkas rantai distribusi. Masyarakat dapat membeli produk langsung dari petani dengan harga yang lebih terjangkau, sementara petani dan pelaku UMKM memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Lebih jauh, Ibu Putri menegaskan bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan. Hal yang tidak kalah penting adalah membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong lahirnya industri pengolahan berbasis potensi lokal.

Ia mencontohkan jeruk Kintamani yang memiliki kualitas sangat baik. Menurutnya, komoditas unggulan tersebut tidak hanya layak dipasarkan sebagai buah segar, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah, seperti jus, sirup, selai, hingga aneka suvenir khas daerah yang mampu memperkuat sektor pariwisata Bangli.

“Jangan hanya menjual hasil panen mentah. Kita harus mulai berpikir bagaimana mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran media penyiaran dalam mendukung pembangunan daerah. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilainya tetap memiliki posisi strategis sebagai media yang dipercaya masyarakat.

“Radio tetap memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan informasi yang akurat sekaligus mengedukasi masyarakat. Karena itu, pelaku UMKM juga perlu memanfaatkan media penyiaran sebagai sarana promosi,” tuturnya.

Tak hanya berbicara mengenai ekonomi kerakyatan, Ketua TP PKK Provinsi Bali tersebut juga mengajak masyarakat membangun kesadaran terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya. Ia kembali mengingatkan pentingnya menjalankan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dengan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.

Menurutnya, sebagian besar persoalan sampah sebenarnya dapat diselesaikan apabila masyarakat disiplin mengelola sampah organik menjadi kompos, sementara pemerintah memperkuat sistem pengelolaan sampah anorganik secara terpadu.

“Sampah kelihatannya persoalan kecil, tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menjadi persoalan besar bagi generasi mendatang. Karena itu, perubahan harus dimulai dari rumah kita masing-masing,” pesannya.

Di penghujung dialog, Ibu Putri kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong-royong. Menurutnya, keberhasilan membangun Bali tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menggerakkan ekonomi lokal, mencintai produk daerah, menjaga lingkungan, dan saling menguatkan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. (gs/bi)