Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wayan Koster Kobarkan Semangat Pendidikan di HUT SMKN 3 Kintamani

Ungkap Perjuangan dari Buruh hingga Gubernur Bali

Loading

BALIILU Tayang

:

gubernur koster
HADIRI HUT: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 SMKN 3 Kintamani yang berlangsung di Desa Dausa, Kintamani, Bangli, Senin (11/5). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Bangli, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 SMKN 3 Kintamani yang berlangsung di Desa Dausa, Kintamani, Bangli, Senin (11/5). Kehadiran Gubernur Koster didampingi Sang Nyoman Sedana Arta serta dua mantan Bupati Bangli, I Nengah Arnawa dan Made Gianyar, disambut hangat ribuan siswa, guru, serta masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Wayan Koster tidak hanya memberikan arahan sebagai kepala daerah, tetapi juga membagikan kisah hidupnya yang penuh perjuangan sejak kecil. Di hadapan para siswa, Koster mengenang masa kecilnya yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi di desa.

Ia mengaku sejak duduk di bangku kelas 4 SD sudah bekerja membantu orang tua, mulai dari memburuh nyangkul, membajak sawah, hingga mengangkut bata merah dan bahan bangunan dengan berjalan kaki sejauh tiga kilometer. Kehidupan keluarga saat itu sangat sederhana, bahkan makanan sehari-hari hanya ubi, talas, dan singkong.

“Waktu SD kelas 4 saya sudah bekerja membantu keluarga. Semua hasil kerja tidak pernah saya pakai sendiri, langsung diserahkan ke ibu untuk biaya sekolah,” ungkap Koster.

Koster mengatakan kehidupan keras yang dijalaninya sejak kecil justru membentuk karakter disiplin dan mental kuat. Dari lima bersaudara, hanya dirinya yang mampu menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi karena keterbatasan biaya keluarga.

Namun keterbatasan itu tidak mematahkan semangatnya. Berbekal kemampuan akademik di bidang matematika, fisika, dan kimia, Koster diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB) meski harus berangkat dengan bekal hasil menjual ayam, anak sapi, serta bantuan kerabat.

Untuk bertahan hidup di Bandung, ia mengajar les privat matematika sambil kuliah. Dari penghasilan itulah ia membiayai hidupnya, bahkan membantu keluarganya di kampung.

Baca Juga  Kerja Keras dan Bukti Gubernur Koster Urus Sampah Demi Bali Lestari, Ajak Warga Serius Kelola Sampah Berbasis Sumber

“Kalau hidup susah jangan menyerah. Saya bisa sampai di titik ini karena kerja keras, disiplin, dan ditolong banyak orang baik,” ujarnya disambut tepuk tangan para siswa.

Koster Tak Ingin Anak Bali Putus Sekolah

Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menegaskan bahwa perhatian besarnya terhadap sektor pendidikan lahir dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia mengaku tidak ingin ada anak-anak desa di Bali yang putus sekolah hanya karena tidak memiliki biaya.

Karena itu, saat menjadi anggota DPR RI, dirinya aktif memperjuangkan berbagai kebijakan pendidikan nasional, mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan siswa miskin, hingga penyusunan regulasi kesejahteraan guru dan dosen yang melahirkan tunjangan profesi guru.

“Guru-guru sekarang yang mendapat tunjangan profesi itu lahir dari perjuangan panjang. Dari nol menyusun konsepnya,” kata Koster.

Menurutnya, pendidikan merupakan jalan utama memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan bangsa. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan di Bali, termasuk perjuangannya menghadirkan minimal satu SMA dan satu SMK di setiap kecamatan.

Koster menyebut pembangunan sekolah di desa bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang membangun sumber daya manusia Bali yang unggul dan berdaya saing global.

Dalam arahannya kepada siswa, Koster memberi motivasi agar generasi muda Bali tidak minder berasal dari desa. Ia menilai lulusan SMK kini memiliki peluang besar bekerja di dunia internasional, terutama di sektor pariwisata dan hospitality.

Ia mengapresiasi perkembangan SMKN 3 Kintamani yang kini memiliki hampir 900 siswa dengan jurusan-jurusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Jurusan hotel dan restoran ini sangat cocok karena Kintamani adalah kawasan wisata internasional,” ujarnya.

Menurut Koster, banyak lulusan sekolah vokasi Bali kini bekerja di Jepang, Korea Selatan, Eropa hingga kapal pesiar internasional. Ia menilai anak-anak Bali memiliki karakter unggul seperti disiplin, jujur, dan cepat beradaptasi sehingga sangat dihargai di luar negeri.

Baca Juga  Resmikan RTH Taman Bung Karno, Gubernur Koster Harap Bermanfaat untuk Aktivitas Seni Budaya, Pusat Ekonomi, dan Interaksi Masyarakat

“Anak-anak Bali di mana pun bekerja selalu dinilai baik. Mereka disiplin, jujur, dan mau bekerja keras,” katanya.

Ia pun meminta para siswa serius mempersiapkan diri sejak dini dengan memperkuat keterampilan dan kemampuan bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Jepang, Korea, maupun Mandarin.

“Kekayaan yang tidak pernah habis adalah ilmu pengetahuan,” tegasnya.

Dalam suasana yang hangat dan penuh canda, Koster juga sempat memanggil para siswa yang memiliki nama depan Komang dan Ketut. Momen tersebut menjadi perhatian karena Koster menegaskan pentingnya menjaga identitas budaya Bali, termasuk keberlangsungan sistem penamaan tradisional Bali yang berkaitan dengan kelahiran anak.

Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keberlangsungan keluarga Bali dengan empat keturunan, Koster secara pribadi menyerahkan santunan kepada siswa dengan urutan kelahiran anak ketiga yakni Komang dan anak keempat yakni Ketut. Bantuan tersebut diberikan langsung di hadapan para siswa dan guru yang hadir.

“Gunakan ini untuk membeli buku-buku pelajaran ya anak-anak,” ujar Koster.

Ucapan tersebut langsung dijawab kompak oleh para siswa penerima bantuan dengan kata “Iya”, yang disambut tepuk tangan dan senyum hangat para hadirin. Momen sederhana itu menghadirkan suasana emosional sekaligus memperlihatkan kedekatan Koster dengan generasi muda Bali.

Di akhir sambutannya, Koster meminta pihak sekolah terus meningkatkan kualitas pendidikan agar SMKN 3 Kintamani berkembang menjadi sekolah vokasi terbaik di Bali. Ia bahkan meminta berbagai kebutuhan pembangunan sekolah segera diajukan untuk diprogramkan pada tahun mendatang.

Kepsek SMKN3: Koster Peduli Bangun Pendidikan Bangli Sejak Duduk di DPR RI

Sementara itu, Kepala SMKN 3 Kintamani, I Komang Widiada, menyampaikan bahwa keberadaan sekolah tersebut lahir dari perjuangan masyarakat serta dukungan banyak pihak yang peduli terhadap pendidikan di Kintamani, termasuk peran Wayan Koster saat masih berada di legislatif.

Baca Juga  Pj. Sekda Denpasar Eddy Mulya Hadiri Puncak HUT Ke-26 SMK PGRI 3 Denpasar

“Sejarah berdirinya SMKN 3 Kintamani adalah karena ada orang-orang baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perkembangan sekolah berlangsung sangat pesat. Dari awal berdiri dengan sekitar 119 siswa, kini jumlah peserta didik mencapai 897 orang dan banyak lulusan telah bekerja di luar negeri maupun menjadi wirausaha mandiri. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Pegadaian Area Denpasar 2 Gelar Gathering UMKM Naik Kelas, Dorong Pelaku Usaha Lebih Berdaya dan Berdaya Saing

Published

on

By

pegadaian
GATHERING: Suasana kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta DPMPTSP Gianyar pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar. (Foto Kolase: Hms Pegadaian)

Gianyar, baliilu.com – PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kegiatan “Gathering UMKM Naik Kelas” yang diselenggarakan pada Kamis (19/11) di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, dengan melibatkan sebanyak 85 pelaku UMKM.

Deputi Bisnis PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, I Gusti Agung Bagus Sutyatmika, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal tersebut terbukti dari peran penting UMKM dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19.

“Pegadaian terus berupaya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam mendukung kebutuhan permodalan melalui berbagai produk pembiayaan seperti KUR, KUPEDES, dan pinjaman modal usaha. Penyelenggaraan kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antarinstansi pemerintah dalam mewujudkan UMKM yang semakin berkembang dan naik kelas,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putrawan, S.Sos., M.Si., turut menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ia juga memperkenalkan berbagai fasilitas layanan kemasan yang tersedia di PLUT KUMKM Kabupaten Gianyar, berlokasi di Jalan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu.

Melalui layanan tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan konsultasi gratis terkait kemasan dan branding, desain logo dan kemasan, pencetakan stiker, box, dan standing pouch, layanan pengemasan produk makanan kering maupun basah, hingga layanan foto produk. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas tampilan produk agar semakin menarik dan memiliki daya saing di pasar.

Baca Juga  Gubernur Koster Serahkan Bantuan Produktif kepada Pelaku Usaha Mikro di Bali

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2 dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar atas kolaborasi dalam menghadirkan layanan perizinan langsung kepada pelaku UMKM.

Ia menjelaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten Gianyar memiliki inovasi LINK (Layanan Izin Keliling) dengan motto “Hadir Lebih Dekat”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, hingga penerbitan perizinan secara lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran LINK diharapkan dapat memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memperoleh pendampingan dalam melengkapi legalitas formal usahanya.

Mengusung semangat UMKM BERKELAS (Berdaya, Legal, Naik Kelas), kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan, pendampingan, serta akses layanan yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya. Materi disampaikan oleh I Dewa Ayu Sri Antari, SSTP, M.H., selaku Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Gianyar, dengan materi UMKM Berlegalitas, serta Ali Farauzy, Assistant Manager PT Pegadaian (Persero) Area Denpasar 2, yang memaparkan berbagai layanan modal usaha dari Pegadaian.

Tidak hanya menghadirkan edukasi dan pemaparan materi, kegiatan ini juga menyediakan berbagai layanan langsung bagi peserta. Di antaranya layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari DPMPTSP Kabupaten Gianyar, pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, konsultasi kemasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, serta konsultasi modal usaha melalui PT Pegadaian (Persero) Cabang Ubud dan Cabang Gianyar.

Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pendampingan yang tersedia untuk mengembangkan usahanya. Sinergi antara Pegadaian dan instansi pemerintah daerah ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, memiliki legalitas, akses permodalan, serta kualitas produk yang semakin baik.

Baca Juga  Resmikan RTH Taman Bung Karno, Gubernur Koster Harap Bermanfaat untuk Aktivitas Seni Budaya, Pusat Ekonomi, dan Interaksi Masyarakat

Sejalan dengan komitmen Pegadaian untuk terus hadir di tengah masyarakat, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan MengEMASkan Indonesia. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Transportasi IBTK 2026 Ditata Ketat, Shuttle Gratis, Area Parkir 2.267 Kendaraan, dan Pantau Kepadatan secara Digital

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Gubernur Koster Sukses Bawa Bali Raih Penghargaan Terbaik I Nasional Penurunan Kemiskinan dan Stunting

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Sukses Bawa Bali Raih Penghargaan Terbaik I Nasional Penurunan Kemiskinan dan Stunting
Lanjutkan Membaca