Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Banjar Mumbul ke-59 Tahun sekaligus launching Aplikasi Sistem Krama dan Prajuru Adat Mumbul (Sikap Mumbul), Senin (29/6) bertempat di Balai Banjar Mumbul. Turut hadir dalam kesempatan ini Anggota DPRD Badung I Wayan Sukses, Perwakilan Camat Kuta Selatan, Perwakilan Lurah Benoa, Bendesa Adat, Kaling, Kelian Adat I Wayan Sumo, tokoh serta masyarakat setempat.

Perayaan HUT Banjar Mumbul mengangkat tema “Dharma Raksita, Mumbul Wjaya Jagadhita” yang berarti dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai- nilai dharma sebagai landasan kehidupan, Banjar Mumbul terus melangkah menuju kejayaan, kemajuan, serta mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh krama.

Dalam sambutannya Bupati Adi Arnawa, menyampaikan rasa syukur dapat ikut merayakan wanti warsa Banjar Mumbul ke-59 yang bertepatan rahina Purnama Kasa. Semoga krama Banjar Mumbul semakin kompak, sukses dan jaya selalu. Bupati juga sangat mengapresiasi terbangunnya aplikasi Sikap Mumbul.

“Ini luar biasa sekali, ke depan dapat dikembangkan lagi, tidak hanya untuk krama adat saja, namun aplikasi ini juga dapat dipakai untuk banjar dinas terutama untuk masyarakat pendatang. Jadi kita mengetahui data pasti berapa jumlah penduduk pendatang yang ada di Kabupaten Badung khususnya yang ada di Banjar Mumbul ini,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, untuk menopang sektor pariwisata serta mengatasi persoalan kemacetan dan keterbatasan akses jalan di Badung, Pemkab Badung telah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru sehingga mempercepat waktu tempuh masyarakat. Selain itu, Pemkab Badung juga telah dan akan menggulirkan berbagai program bantuan kepada masyarakat. Mulai dari beasiswa S1 gratis untuk keluarga berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, bantuan bagi lansia yang mencapai usia 75 tahun, dibantu 3 juta pada saat hari ulang tahun dan ada program bantuan hari raya keagamaan sebesar 2 juta per KK. Di tahun 2026 ini pihaknya juga akan memberikan beasiswa “Nak Badung” untuk anak-anak SMA Negeri maupun swasta yang bersekolah di Badung. Untuk penyandang difabel dibantu sebesar 1 juta per bulan. Hal ini untuk meringankan beban keluarga setidaknya untuk kebutuhan makan bagi penyandang difabel. Ada pula program tertib administrasi akte kematian dibantu sebesar 10 juta.

Sementara itu, Ketua Panitia I Ketut Sulandra mengucapkan terima kasih kepada Bupati Badung berserta jajaran yang telah berkenan hadir dan memberi dukungan kepada krama banjar dalam perayaan HUT Banjar Adat Mumbul tahun ini. Dikatakan, perayaan ini bukan sekedar sebuah peringatan perjalanan waktu, tetapi menjadi momentum untuk mengenang sejarah, menghargai perjuangan para pendahulu dan memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Banjar Mumbul yang kita cintai.

Disampaikan bahwa sejarah banjar Mumbul berasal dari terbentuknya sebuah organisasi kepemudaan pada tahun 1963 yang diberi nama Rukun Pemuda Mumbul. Organisasi ini menjadi wadah pemersatu generasi muda pada masa itu sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya Banjar Mumbul. Adapun tokoh penting pemrakarsa dari organisasi kepemudaan “Rukun Pemuda Mumbul” sekaligus pemrakarsa terbentuknya Banjar Mumbul yaitu Almarhum Bapak Ir. I Nyoman Gelebet, M.Si. Beliau merupakan sosok visioner yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi terhadap masyarakat. Berkat pemikiran, dedikasi dan perjuangan Beliau bersama para tokoh lainnya, fondasi kebersamaan dan persatuan masyarakat Mumbul dapat terbangun dengan kokoh hingga berkembang seperti saat sekarang.

“Perayaan HUT Banjar Mumbul ke-59 ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan, melestarikan warisan para pendahulu, serta mewujudkan Banjar Mumbul yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,” ujarnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menerima kunjungan kerja Bupati Kendal, Jawa Tengah Dyah Kartika Permanasari beserta jajaran terkait dengan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak dan retribusi yang terkait dengan Industri Hospitality di Kabupaten Badung, bertempat di Ruangan Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Selasa (30/6).

Pada kesempatan ini, Wabup didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan beserta OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Wabup Bagus Alit Sucipta dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan selamat datang kepada Bupati Kendal beserta rombongan di Kabupaten Badung. Menurutnya, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat sinergi dan saling berbagi pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait optimalisasi PAD.

“Sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Badung sehingga optimalisasi pajak dan retribusi daerah terus dilakukan melalui penguatan sistem digital, peningkatan pengawasan, serta membangun kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, bersama Bapak Bupati memperkuat pembangunan infrastruktur untuk menangani beberapa masalah seperti kemacetan, sampah dan lainnya. Untuk menjaga pariwisata Badung berkualitas,” ujarnya.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari dalam sambutannya menyampaikan bahwa secara geografis, Kabupaten Kendal hampir sama dengan Kabupaten Badung. Namun, PAD Kabupaten Kendal sangat jauh dari Kabupaten Badung. Dijelaskan lebih lanjut, di Kabupaten Kendal terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal industri yang berdampak untuk pertumbuhan ekonomi Kendal yang tumbuh hingga 7,99%.

“Terima kasih kepada Bapak Wabup beserta jajaran yang telah menerima kami. Tujuan kami yaitu silaturahmi karena kami percaya bahwa silaturahmi membawa kemanfaatan. Selain itu, kami juga ingin belajar tentang bagaimana meningkatkan PAD kami dengan pemberdayaan desa wisata untuk meningkatkan perekonomian. Kami ingin bertukar pikiran untuk program yang bisa diadopsi oleh Kabupaten Kendal dan juga berharap pertemuan ini bisa membuka peluang kerja sama ekonomi antara Kabupaten Badung dan Kendal,” ucapnya. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar bersama Pemerintah Provinsi Bali dan 8 Kabupaten di Bali mengikuti Rakor Digitalisasi Bansos yang diselenggarakan Kementrian Dalam Negeri RI di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) ini dihadiri langsung Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri memperluas penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 kabupaten/kota. Langkah ini disiapkan sebagai fondasi menuju penerapan Government Technology (GovTech) secara nasional. ‎Dimana, piloting digitalisasi bantuan sosial ini sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi.

‎”Ini sebetulnya adalah ide dari beliau dalam rangka perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten kota,” ujar Tito.

‎Menurutnya, perluasan program itu menjadi langkah awal dalam penyusunan peta jalan transformasi digital pemerintahan melalui GovTech. Keberhasilan implementasi di Banyuwangi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mereplikasi sistem digitalisasi bantuan sosial ke daerah lain. Pemerintah menargetkan implementasi program digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota sebagai tahap awal sebelum diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.

‎”Dan ini adalah cikal bakal juga roadmap untuk menuju ke Government Technology, GovTech. Yang beberapa waktu lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasikan ke daerah-daerah lain,” Imbuh Tito.

Sementara Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa berkomitmen bahwa Pemerintah Kota Denpasar mendukung penuh program digitalisasi bansos sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Dimana, digitalisasi bukan hanya mengubah cara penyaluran bantuan, tetapi memastikan bantuan lebih tepat sasaran, transparan, cepat, dan akuntabel. Untuk itu Kota Denpasar siap menjadi daerah yang mendukung implementasi pemerintah digital.

“Kami memandang digitalisasi bansos sebagai fondasi menuju pelayanan publik yang lebih modern dan berbasis data,” pungkasnya. (eka/bi)