Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Banggar DPRD Badung Soroti Utang Rp 822 Miliar

Lanang Umbara Minta Pemerataan Pembangunan hingga Petang dalam KUA-PPAS 2027

Loading

BALIILU Tayang

:

Banggar DPRD Kabupaten Badung memberi catatan strategis dalam pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama TAPD di Ruang Rapat Madya Gosana, Sekretariat DPRD Badung.
CATATAN BANGGAR: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung memberikan sejumlah catatan strategis dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Madya Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 6 Agustus 2026. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung memberikan sejumlah catatan strategis dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Madya Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 6 Agustus 2026.

Banggar DPRD Badung menyoroti sejumlah persoalan penting, mulai dari kondisi keuangan daerah, mekanisme penyusunan perencanaan anggaran, percepatan bantuan bencana, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos, meminta TAPD memberikan penjelasan terkait pembayaran utang daerah yang mencapai sekitar Rp 822 miliar.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah perlu menjadi perhatian dalam pembahasan arah kebijakan anggaran tahun 2027.

Lanang Umbara menilai pembahasan KUA-PPAS tidak hanya berbicara mengenai rencana belanja, tetapi juga harus melihat kemampuan keuangan daerah secara menyeluruh agar kebijakan yang disusun tetap realistis dan berkelanjutan.

Selain persoalan fiskal, Banggar DPRD Badung juga menyoroti perubahan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan adanya regulasi baru, usulan program tidak dapat lagi dimasukkan setelah RKPD ditetapkan.

Oleh karena itu, Lanang Umbara meminta pemerintah daerah membuka ruang koordinasi lebih awal dengan DPRD agar seluruh program prioritas dan aspirasi masyarakat dapat masuk dalam perencanaan.

“Perencanaan harus disusun secara matang sejak awal. Jangan sampai setelah RKPD ditetapkan baru diketahui masih ada program penting yang belum terakomodasi,” tegasnya.

Banggar DPRD Badung juga memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat terkait lambannya proses pencairan bantuan bagi warga terdampak bencana.

Lanang Umbara menyebut, masyarakat yang telah memenuhi prosedur mulai dari pelaporan kejadian, verifikasi BPBD, hingga pengajuan proposal masih menghadapi kendala dalam mendapatkan bantuan.

Baca Juga  Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, Wabup Suiasa Ajak Atasi Stunting di Kabupaten Badung

“Kami sering menerima keluhan masyarakat. Mereka sudah mengikuti seluruh mekanisme, tetapi bantuan tak kunjung turun. Ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, Banggar DPRD Badung turut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Menurut Lanang Umbara, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan pariwisata bagian selatan, sementara wilayah lain masih membutuhkan perhatian.

Lanang Umbara lanjut secara khusus menyoroti Kecamatan Petang yang dinilai masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar. Termasuk penerangan jalan dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

“Badung bukan hanya kawasan pariwisata di selatan. Dari selatan sampai utara adalah satu kesatuan. Jangan sampai setelah melewati Kecamatan Petang orang mengira sudah masuk kabupaten lain karena kondisi jalannya gelap dan minim penerangan,” kata Lanang Umbara.

Selain pemerataan pembangunan, Banggar DPRD Badung juga mendorong pemerintah mengembangkan sektor pertanian dan agrowisata sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah.

Menurutnya, pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bahwa Badung tidak dapat hanya bergantung pada sektor pariwisata. Sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi masyarakat ketika kunjungan wisatawan mengalami penurunan.

Dalam forum tersebut, Banggar DPRD Badung juga menyampaikan gagasan pengembangan transportasi laut sebagai alternatif mengatasi kemacetan kawasan wisata. Jalur kapal cepat yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu, Cemagi, hingga Uluwatu dinilai dapat menjadi solusi tambahan selain transportasi darat.

Melalui pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Banggar DPRD Badung berharap penyusunan anggaran dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi” Sasar Tiga Lokasi di Kabupaten Karangasem

Published

on

By

Ketua TP PKK Bali Hadiri Aksi Sosial di Karangasem
HADIRI AKSI SOSIAL: Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster saat menghadiri aksi sosial di Balai Banjar Anyar, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, pada Jumat (2/10/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Karangasem, baliilu.com – Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi” pada Jumat (2/10/2026) dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Banjar Anyar, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis; Dusun Dukuh, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem; dan Banjar Dresta Sudharma Wates Tengah, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat.

Aksi sosial di setiap lokasi menyasar 50 penerima manfaat yang terdiri atas 10 lansia, 10 ibu hamil, 10 penyandang disabilitas, 10 kader PKK, dan 10 balita. Bantuan yang disalurkan Ketua TP PKK Provinsi Bali di setiap lokasi terdiri atas 1.500 kg beras, 3.000 butir telur, dan 100 kotak susu. Dengan demikian, total bantuan yang diserahkan dalam Aksi Sosial di Kabupaten Karangasem mencapai 4.500 kg beras, 9.000 butir telur, dan 300 kotak susu.

Dalam pelaksanaan aksi sosial ini, TP PKK Provinsi Bali mendapat dukungan penuh dari sejumlah mitra kerja yang turut menyalurkan bantuan. Di setiap lokasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyalurkan 50 paket Gemarikan yang masing-masing berisi 1 kg ikan tuna bluefin, 1 kg ikan nila, dan 1 kg ikan kembung. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali membantu 10 paket sembako yang diperuntukkan bagi lansia di setiap lokasi. Setiap paket berisi minyak goreng, gula pasir, kopi bubuk, biskuit Regal, dan biskuit gandum.

Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali menyerahkan paket bantuan berupa susu formula bagi 10 ibu hamil dan balita. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memberikan paket multivitamin. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyalurkan 50 pak telur, masing-masing berisi 40 butir, serta 1.000 bibit cabai. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali menyerahkan bantuan 50 bibit tanaman yang terdiri atas manggis, alpukat, dan durian. Adapun Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali mendukung kegiatan melalui pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) memasak.

Baca Juga  Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, Wabup Suiasa Ajak Atasi Stunting di Kabupaten Badung

Aksi sosial di Balai Banjar Anyar, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan program TP PKK Provinsi Bali yang bertujuan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dari tingkat desa hingga pusat.

“Apa pun yang menjadi program pemerintah untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, mari kita dukung bersama. Jangan asal protes yang bisa menghambat pembangunan,” ujarnya.

Salah satu program yang menurutnya sangat membutuhkan dukungan masyarakat adalah gerakan Bali Bersih. Ia mengajak masyarakat mengubah pola penanganan sampah dengan menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari sumber.

“Ubah pola lama yang keliru. Sampah jangan hanya dikumpulkan dan ditimbun, tetapi harus dikelola dari sumber,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Putri Koster juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata laksana pencegahan rabies.

Ketua TP PKK Kabupaten Karangasem, Ny. Mas Parwata, menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan aksi sosial yang menyasar tiga desa di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, selalu dinantikan masyarakat. “Terima kasih. Bantuan Ibu untuk warga kami tentunya sangat bermanfaat,” ucapnya.

Aksi sosial juga diisi dengan paparan singkat dari perangkat daerah yang menjadi mitra kerja TP PKK Provinsi Bali. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, memberikan edukasi mengenai pencegahan rabies melalui perawatan hewan peliharaan. Ia juga menyoroti masih rendahnya cakupan vaksinasi rabies di Kabupaten Karangasem yang baru mencapai 24 persen. “Ini menjadi perhatian serius kita saat ini,” ucapnya.

Direktur RSUD Bali Mandara, dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes., dan Direktur RSU Dharma Yadnya, dr. Kadek Iwan Darmawan, M.P.H., mempromosikan layanan unggulan pada fasilitas kesehatan yang mereka kelola. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes., mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan berbagai penyakit, salah satunya influenza.

Baca Juga  Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD Tahun 2024

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada lansia, anak, dan penyandang disabilitas yang telantar. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres di Istana Negara

Published

on

By

Presiden Prabowo Lantik Anggota Wantimpres
ANGKAT WANTIMPRES: Presiden Prabowo Subianto resmi menangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia pada Jumat, 2 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Kris/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Adapun para pejabat yang diangkat berdasarkan Keppres tersebut yaitu:

  1. Pratikno, sebagai Ketua merangkap anggota;
  2. Muhammad Hatta Rajasa, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
  3. Muhammad Qodari, sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  4. Sinta Nuriyah Wahid, sebagai anggota;
  5. Muhammad Quraish Shihab, sebagai anggota;
  6. Agum Gumelar, sebagai anggota;
  7. Chairul Tanjung, sebagai anggota;
  8. Said Aqiel Siradj, sebagai anggota;
  9. Anwar Iskandar, sebagai anggota;
  10. Yahya Cholil Staquf, sebagai anggota;
  11. Jusuf Wanandi, sebagai anggota;
  12. Budi Gunawan, sebagai anggota;
  13. Bambang Soesatyo, sebagai anggota;
  14. Salim Segaf Al-Jufri, sebagai anggota;
  15. Soekarwo, sebagai anggota;
  16. Dato’ Sri Tahir, sebagai anggota;
  17. Rocky Gerung, sebagai anggota;
  18. Ida Bagus Purwalaksana, sebagai anggota;
  19. Philip Kuncoro Wijaya, sebagai anggota;
  20. Budi Santoso Tanuwibowo, sebagai anggota;
  21. Anwar Usman, sebagai anggota;
  22. Mohamad Hatta, sebagai anggota;
  23. Jusuf Hamka, sebagai anggota;
  24. Margarito Kamis, sebagai anggota;
  25. Jacky Manuputty, sebagai anggota; dan
  26. Ignasius Jonan, sebagai anggota

Selanjutnya, Presiden Prabowo mengambil sumpah para pejabat yang dilantik sebagai anggota Wantimpres.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Baca Juga  Kebijakan Humanis Bupati Badung, Bantuan Rp 1 Juta untuk Penyandang Disabilitas dan ODGJ Dinilai Tepat Sasaran

Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan.

Turut hadir dalam acara pengangkatan antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga negara, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta tamu undangan lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wujud Komitmen Pemkab Buleleng Rehabilitasi Jalan Dencarik–Munduk Siap Rampung Desember

Published

on

By

Pengaspalan Jalan Dencarik–Munduk di Desa Pedawa
PENGASPALAN: Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng saat melakukan pengaspalan jalan di lokasi pekerjaan Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Daerah terus menunjukkan komitmen nyatanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur jalan skala prioritas. Saat ini, proyek penyelenggaraan jalan kabupaten sedang memfokuskan pengerjaannya pada perbaikan dan pengaspalan di wilayah Dencarik hingga Munduk, Kecamatan Banjar.

“Total panjang jalan yang ditangani dalam proyek ini mencapai 6,5 kilometer. Pekerjaan pengaspalan ini dibagi ke dalam beberapa titik utama, yaitu:  Ruas Dencarik – Pedawa (Banjar Dinas Desa): Pengaspalan jalan sepanjang 936 meter.  Ruas Dencarik – Cempaga: Pengaspalan jalan sepanjang 1,1 kilometer (1.100 meter).  Ruas SP3 Jalan Nasional Temukus – SP3 Jalan Provinsi Munduk: Pengaspalan jalan sepanjang 4,5 kilometer,” ungkap Ketut Widarmawa, Kamis (1/10) selaku pengawas pekerjaan Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng di lokasi pekerjaan Desa Pedawa, Kecamatan Banjar.

Lebih lanjut dijelaskan, proyek perbaikan jalan ini memakan waktu pengerjaan selama 150 hari kalender sesuai dengan kontrak kerja. Dengan pengerjaan yang terus dikebut, seluruh ruas jalan ini dipastikan selesai dan siap dilalui dengan nyaman pada bulan Desember mendatang.

“Melalui perbaikan jalan ini, mobilitas warga sehari-hari diharapkan menjadi lebih aman dan lancar, sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setempat dapat terus meningkat,” pungkasnya.

Sementara itu, Perbekel Desa Pedawa, Kecamatan Banjar Putu Mardika didampingi Kepala Dusunnya menyampaikan terimakasih atas realisasi perbaikan jalan di Desa Pedawa, jalan ini merupakan jalan strategis bagi aktivitas masyarakat Desa Pedawa dan desa lainnya yang merupakan jalan penghubung antar desa sekitar yang dapat memangkas waktu tempuh perjalanan, khususnya dari arah Denpasar dan Badung.

“Kehadiran jalan yang memadai ini dinilai sangat krusial untuk mendukung potensi Pedawa sebagai desa wisata. Seiring meningkatnya minat investor yang mulai membangun vila dan fasilitas pendukung di kawasan tersebut, akses mobilitas yang lancar akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar,” ujarnya.

Baca Juga  Verifikasi Faktual Mangupura Award 2026 di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

Pemerintah Desa Pedawa berharap program perbaikan dan pengaspalan jalan ini dapat terealisasi secara menyeluruh di seluruh wilayah desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Saya selaku perbekel sangat berharap untuk akses jalan Banjar Lambo Desa Pedawa untuk segera diperbaiki juga, karena merupakan jalur penghubung penting menuju kawasan Asah Gobleg dan Desa Gobleg. Selain itu jembatan desa yang merupakan akses vital menuju jantung desa rusak parah dan tidak layak dilalui karena bencana kemarin untuk segera diperbaiki oleh instansi terkait,” tekannya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca