Badung, baliilu.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung memberikan sejumlah catatan strategis dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Madya Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 6 Agustus 2026.
Banggar DPRD Badung menyoroti sejumlah persoalan penting, mulai dari kondisi keuangan daerah, mekanisme penyusunan perencanaan anggaran, percepatan bantuan bencana, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos, meminta TAPD memberikan penjelasan terkait pembayaran utang daerah yang mencapai sekitar Rp 822 miliar.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah perlu menjadi perhatian dalam pembahasan arah kebijakan anggaran tahun 2027.
Lanang Umbara menilai pembahasan KUA-PPAS tidak hanya berbicara mengenai rencana belanja, tetapi juga harus melihat kemampuan keuangan daerah secara menyeluruh agar kebijakan yang disusun tetap realistis dan berkelanjutan.
Selain persoalan fiskal, Banggar DPRD Badung juga menyoroti perubahan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dengan adanya regulasi baru, usulan program tidak dapat lagi dimasukkan setelah RKPD ditetapkan.
Oleh karena itu, Lanang Umbara meminta pemerintah daerah membuka ruang koordinasi lebih awal dengan DPRD agar seluruh program prioritas dan aspirasi masyarakat dapat masuk dalam perencanaan.
“Perencanaan harus disusun secara matang sejak awal. Jangan sampai setelah RKPD ditetapkan baru diketahui masih ada program penting yang belum terakomodasi,” tegasnya.
Banggar DPRD Badung juga memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat terkait lambannya proses pencairan bantuan bagi warga terdampak bencana.
Lanang Umbara menyebut, masyarakat yang telah memenuhi prosedur mulai dari pelaporan kejadian, verifikasi BPBD, hingga pengajuan proposal masih menghadapi kendala dalam mendapatkan bantuan.
“Kami sering menerima keluhan masyarakat. Mereka sudah mengikuti seluruh mekanisme, tetapi bantuan tak kunjung turun. Ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, Banggar DPRD Badung turut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Menurut Lanang Umbara, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan pariwisata bagian selatan, sementara wilayah lain masih membutuhkan perhatian.
Lanang Umbara lanjut secara khusus menyoroti Kecamatan Petang yang dinilai masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar. Termasuk penerangan jalan dan pengembangan potensi ekonomi daerah.
“Badung bukan hanya kawasan pariwisata di selatan. Dari selatan sampai utara adalah satu kesatuan. Jangan sampai setelah melewati Kecamatan Petang orang mengira sudah masuk kabupaten lain karena kondisi jalannya gelap dan minim penerangan,” kata Lanang Umbara.
Selain pemerataan pembangunan, Banggar DPRD Badung juga mendorong pemerintah mengembangkan sektor pertanian dan agrowisata sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah.
Menurutnya, pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bahwa Badung tidak dapat hanya bergantung pada sektor pariwisata. Sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi masyarakat ketika kunjungan wisatawan mengalami penurunan.
Dalam forum tersebut, Banggar DPRD Badung juga menyampaikan gagasan pengembangan transportasi laut sebagai alternatif mengatasi kemacetan kawasan wisata. Jalur kapal cepat yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu, Cemagi, hingga Uluwatu dinilai dapat menjadi solusi tambahan selain transportasi darat.
Melalui pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Banggar DPRD Badung berharap penyusunan anggaran dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung. (gs/bi)
