Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin efisien, transparan, dan berintegritas sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan strategi konsolidasi pengadaan dan clearing house untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-K).

“Mewakili Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan terima kasih kepada LKPP dan KPK yang terus memberikan perhatian terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Khusus hari ini, kita mendapatkan advokasi tentang pengadaan barang dan jasa serta clearing house,” ujar Dewa Made Indra saat membuka kegiatan tersebut di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (19/8).

Dewa Made Indra menjelaskan, Pemprov Bali telah melaksanakan konsolidasi pengadaan sejak 2023, khususnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sejenis di berbagai perangkat daerah, salah satunya alat tulis kantor (ATK). Konsolidasi tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan hingga proses pengadaan.

Menurut Dewa Made Indra, penerapan konsolidasi memberikan manfaat yang signifikan, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun proses pengadaan. Berdasarkan laporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Bali, konsolidasi mampu menghasilkan harga yang lebih efisien dibandingkan dengan pengadaan secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah.

Sementara itu, clearing house merupakan mekanisme konsultasi prapengadaan yang bertujuan memberikan kepastian dan keyakinan kepada pengelola pengadaan dalam mengambil keputusan.

Dewa Made Indra juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Ia mengakui bahwa sektor pengadaan merupakan salah satu area yang rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta komitmen kuat dari seluruh pihak.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Advokasi LKPP Firmansyah mengapresiasi upaya Pemprov Bali dalam mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk melalui konsolidasi pengadaan dan clearing house.

Firmansyah menambahkan, tantangan pengadaan ke depan akan semakin besar, terutama dalam mendorong penguatan industri dalam negeri dan pemberdayaan UMK-K serta memastikan manfaat pengadaan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya diukur dari terselesaikannya proses pembelian barang atau jasa, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

NTT, baliilu.com – Pemerintah, atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga hari kelima pascabencana, Rabu, 19 Agustus 2026, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pada Rabu dini hari, lima pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan membawa total 65 ton bantuan.

“Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini, hari kelima pascabencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT, hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik,” ujar Seskab.

Logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak. Pemerintah menyiapkan dua posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere.

Dari Posko Labuan Bajo, bantuan didorong menuju sejumlah wilayah, antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara itu, bantuan dari Posko Maumere didistribusikan menuju Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Distribusi logistik dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat. Jalur udara diperkuat dengan helikopter serta pesawat Cassa dan pesawat berukuran lebih kecil. Untuk jalur laut, tiga KRI TNI Angkatan Laut telah berada di wilayah terdampak dan satu kapal rumah sakit juga hampir berlabuh.

“Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua,” ungkap Teddy.

Pemerintah, lanjut Seskab Teddy, terus memantau penanganan bencana agar seluruh proses dapat berjalan cepat dan bantuan dapat segera diterima masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di NTT.

“Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapa pun yang turut membantu penanganan bencana ini sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak,” pungkas Seskab. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) Provinsi Bali melaksanakan kegiatan “Membina dan Berbagi” di Kabupaten Gianyar, Rabu (19/8). Kegiatan dipusatkan di dua lokasi, yakni Balai Banjar Tiyingan, Desa Bukian, Kecamatan Payangan dan Wantilan Pura Dalem Gede Desa Adat Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian dan apresiasi TP Posyandu Provinsi Bali kepada para kader Posyandu yang selama ini telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ketua TP Posyandu Kabupaten Gianyar Ny. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra yang diwakili Sekretaris I TP Posyandu Gianyar, Ny. Ida Ayu Diana Dewi Agung Mayun, menyampaikan kegiatan pertama di Balai Banjar Tiyingan menyasar sebanyak 99 kader Posyandu 6 SPM dari 11 kelompok Posyandu di Desa Bukian. Masing-masing kelompok terdiri dari sembilan kader.

Ia menjelaskan, sebelum penerapan Posyandu 6 SPM, berbagai kegiatan Posyandu di Desa Bukian telah berjalan, mulai dari Posyandu Balita, Remaja, Lansia hingga Posyandu Siklus Hidup. Saat ini seluruh kegiatan tersebut telah terintegrasi dalam satu wadah pelayanan Posyandu Bidang Kesehatan.

“Implementasi Posyandu dengan pendekatan 6 SPM di Desa Bukian telah dilaksanakan sejak tahun 2025. Salah satu implementasi pada bidang sosial adalah pemberian sembako bagi ODGJ,” jelasnya di Balai Banjar Tiyingan Desa Bukian.

Sementara kegiatan kedua dipusatkan di Wantilan Pura Dalem Gede Desa Adat Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, dengan sasaran 60 kader dari enam kelompok Posyandu. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 kader Posyandu 6 SPM.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada TP Posyandu Provinsi Bali atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada para kader. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus menambah semangat dan motivasi kader dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan bantuan ini memberikan manfaat dan semakin menambah semangat para kader dalam melaksanakan tugas, khususnya meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu 6 SPM di Kabupaten Gianyar,” ujarnya.

Sementara itu, TP Posyandu Provinsi Bali yang diwakili Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, kepada para kader Posyandu.

Pada kegiatan di Desa Bukian, bantuan yang disalurkan berupa 2,9 ton beras, 5.940 butir telur dan 158 kotak susu. Jika digabungkan dengan bantuan untuk lokasi kedua, total bantuan yang disalurkan di dua lokasi mencapai 4,7 ton beras, 9.450 butir telur dan 318 kotak susu. Dengan masing-masing kader menerima 30 kg beras, 2 krat telur dan 2 kotak susu.

“Ini merupakan bukti perhatian pemerintah Provinsi Bali kepada seluruh kader yang selama ini telah bekerja, mengabdi serta meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Dwi Dewata.

Ia juga menegaskan, transformasi Posyandu melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 telah memperluas peran Posyandu dari sebelumnya berfokus pada bidang kesehatan menjadi pelayanan yang mencakup enam bidang SPM, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam transformasi tersebut, kader tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga berperan menerima informasi dan keluhan masyarakat terkait enam bidang SPM, melakukan verifikasi bersama perangkat desa, mencatat dan melaporkan permasalahan secara berjenjang, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“Bapak ibu kader tidak harus berpikir bagaimana cara memperbaiki jalan atau menyelesaikan permasalahan secara langsung. Tugas kader adalah menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi bersama perangkat desa terkait, mencatat dan melaporkannya secara berjenjang,” jelasnya.

Dwi Dewata menambahkan, TP Posyandu Provinsi Bali juga akan melaksanakan berbagai program lanjutan, diantaranya Bina Posyandu untuk meningkatkan kapasitas kader dan TP Posyandu di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Kader akan diberikan pembinaan secara bertahap di tingkat provinsi dengan materi mengenai tugas dan peran kader dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM.

Selain itu, TP Posyandu Provinsi Bali juga terus mendorong gerakan Kulkul Posyandu PKK sebagai sarana menghidupkan kembali semangat gotong royong masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) di seluruh Bali.

“Melalui kegiatan membina dan berbagi ini, kami tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memperkuat pemahaman dan kapasitas kader. Harapannya, kader semakin mampu menjadi penggerak pelayanan masyarakat melalui Posyandu 6 SPM,” pungkasnya. (gs/bi)