Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Wagub Giri Prasta Hadiri Raker Bersama Komite I DPD RI

Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima serta Iklim Birokrasi yang Sehat, Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta adalah Kunci Utama

Loading

BALIILU Tayang

:

Wagub Giri Prasta Bahas Sistem Merit ASN Bersama DPD RI
RAKER: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI terkait Sinergi Penataan dan Pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (7/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI terkait Sinergi Penataan dan Pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (7/9/2026).

Wagub Giri Prasta menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi utama penggerak roda birokrasi dan pelayanan publik. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Provinsi Bali dituntut untuk mempercepat transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berkelas dunia.

“Kami menyadari betul bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima serta iklim birokrasi yang sehat, penerapan sistem merit dan manajemen talenta adalah kunci utama,” kata Giri Prasta.

“Melalui sistem ini, pengisian jabatan strategis dan pengembangan karier ASN benar-benar didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta potensi, bukan atas dasar pertimbangan subjektif, KKN, maupun dinamika politik praktis,” jelasnya.

Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, menyampaikan bahwa jumlah ASN Pemerintah Provinsi Bali per 1 Agustus 2026 mencapai 20.896 orang, yang terdiri atas 7.790 PNS, 9 CPNS, 9.247 PPPK, dan 3.850 PPPK Paruh Waktu.

Capaian indeks sistem merit Pemerintah Provinsi Bali mencapai 0,94 dengan Kategori IV (Sangat Baik). Capaian tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain komitmen pimpinan dalam menerapkan kebijakan berbasis merit, kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan sistem merit, digitalisasi dan integrasi data kepegawaian, pengelolaan talenta ASN, serta penerapan manajemen kinerja yang optimal.

“Pemerintah Provinsi Bali telah memanfaatkan berbagai aplikasi untuk mendukung implementasi sistem merit dan manajemen talenta, antara lain SIMATA untuk pemetaan talenta dan talent pool, SIKEPO untuk pengelolaan kinerja ASN, KBS CORPU untuk manajemen pelatihan dan pembelajaran, Assessment Center untuk penilaian potensi dan perilaku, serta SIMPEG untuk manajemen data ASN,” kata Budiasa.

Baca Juga  Pemprov Bali Ambil Tanah dan Air Suci dari Pura Pusering Jagat untuk IKN Nusantara

Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Satya Pratama, menyampaikan bahwa BKN telah menyediakan 15 kebijakan pro-karier ASN yang berorientasi pada percepatan layanan, pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan sistem merit. Melalui 15 kebijakan pro-karier ASN, penguatan layanan digital, dan sistem merit, diharapkan dapat dibangun manajemen ASN yang profesional, adaptif, humanis, dan berorientasi pada kinerja.

Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan bahwa penerapan sistem merit dan manajemen talenta di Provinsi Bali sudah sangat baik. Oleh sebab itu, Komite I DPD RI memandang perlu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan sistem merit dan manajemen talenta di Provinsi Bali guna mengidentifikasi berbagai tantangan sehingga praktik baik tersebut dapat diimplementasikan di daerah lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan

NEWS

Rasniathi Adi Arnawa Dorong Optimalisasi Posyandu 6 SPM di Desa Tibubeneng

Published

on

By

Ketua TP Posyandu Badung Hadiri Hari Buka Posyandu 6 SPM di Tibubeneng
HARI BUKA POSYANDU: Ketua TP Posyandu Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, saat menghadiri Hari Buka Posyandu 6 SPM Tahun 2026 di Balai Banjar Tibubeneng, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Minggu (22/11). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Transformasi pelayanan Posyandu menjadi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terus diperkuat guna menghadirkan pelayanan dasar yang lebih dekat dan menyeluruh bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, saat menghadiri Hari Buka Posyandu 6 SPM Tahun 2026 yang dirangkai Sosialisasi Badung Peduli Residu dan Badung Celang sebagai tindak lanjut pembinaan implementasi Posyandu 6 SPM di Balai Banjar Tibubeneng, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Minggu (22/11).

Acara tersebut turut dihadiri Perwakilan Dinas Sosial Badung, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badung, jajaran TP Posyandu Badung, Camat Kuta Utara, Ketua TP Posyandu Kecamatan Kuta Utara, serta Perbekel Desa Tibubeneng beserta perangkat desa, pengurus, dan kader Posyandu se-Desa Tibubeneng.

Dalam laporannya, Pembina Posyandu Desa Tibubeneng, Ni Luh Leni Mariani, menyampaikan wilayahnya memiliki 13 banjar dinas dan 14 kelompok Posyandu yang telah bertransformasi dari layanan kesehatan menjadi enam bidang SPM sesuai ketentuan berlaku. Tercatat sebanyak 400 balita, 521 remaja, 33 ibu hamil, serta 658 lansia menjadi bagian dari sasaran pelayanan Posyandu di desa tersebut.

Sementara itu, Ny. Rasniathi Adi Arnawa menegaskan Posyandu merupakan unsur pelayanan paling dekat dengan masyarakat yang kini mencakup enam bidang SPM sehingga membutuhkan kerja sama lintas perangkat daerah, pemerintahan desa, dan para kader.

“Melalui Hari Buka Posyandu 6 SPM ini, mari kita perkuat kebersamaan lewat semangat bekerja sama dan sama-sama bekerja agar layanan Posyandu semakin bermutu, dekat dengan warga, serta mampu mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Rasniathi Adi Arnawa menyerahkan bantuan Gerakan Peduli Residu berupa popok dan pembalut ramah lingkungan bagi ibu hamil, bibit tanaman untuk lansia, sembako bagi kader Posyandu, serta alat peraga edukatif bagi Posyandu Banjar Tibubeneng. Melalui kegiatan ini, sinergi lintas sektor diharapkan semakin solid agar manfaat pelayanan Posyandu 6 SPM dirasakan optimal oleh masyarakat. (gs/bi)

Baca Juga  Ingin Jajarannya Sehat Jiwa dan Raga, Mahendra Jaya Inisiasi Olahraga Orhiba

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Adi Arnawa Ajak Umat Katolik Abianbase Jaga Harmoni dan Kerukunan Antarumat Beragama

Published

on

By

Bupati Adi Arnawa Hadiri Ramah Tamah HUT Ke-69 Gereja Katolik Abianbase
RAMAH TAMAH: Bupati Adi Arnawa saat menghadiri ramah tamah peringatan HUT Ke-69 Gereja Katolik Kristus Raja Abianbase di Wantilan Gereja Katolik Kristus Raja Abianbase, Minggu (22/11). (Foto: bi)RAMAH TAMAH: Bupati Adi Arnawa saat menghadiri ramah tamah peringatan HUT Ke-69 Gereja Katolik Kristus Raja Abianbase di Wantilan Gereja Katolik Kristus Raja Abianbase, Minggu (22/11). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya menjaga kerukunan antarumat beragama serta memberikan pelayanan yang setara tanpa membedakan latar belakang agama. Penegasan itu disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri ramah tamah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-69 Gereja Katolik Kristus Raja Abianbase bertema “Kebersamaan dan Sinodalitas”, sekaligus penerimaan Sakramen Krisma kepada 85 Krismawan dan Krismawati oleh Yang Mulia Uskup Mgr. Dr. Silvester San, di Wantilan Gereja Katolik Kristus Raja Abianbase, Minggu (22/11).


Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Badung I Made Sunarta juga selaku Bendesa Adat Abianbase, Anggota DPRD Kabupaten Badung I Wayan Edy Sanjaya, Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba, beserta jajarannya, Ketua Dewan Stasi Gereja Katolik Kristus Raja Abianbase Fransiskus I Nyoman Mertawan, Yang Mulia Uskup Mgr. Dr. Silvester San, Romo Alexander Nevi Maputh, Romo Alex Dato, Romo Martinus Fatim, Perwakilan Camat Mengwi, dan Perwakilan Lurah Abianbase, serta para tokoh masyarakat, donatur, umat Katolik dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa mengucapkan selamat ulang tahun ke-69 dan berharap gereja semakin solid, harmonis, serta senantiasa menjaga kedamaian di Kabupaten Badung maupun Provinsi Bali.

“Momentum hari ulang tahun ke-69 ini tidak saja kita rayakan secara seremonial, tetapi bagaimana kita bisa melakukan refleksi diri, mengevaluasi sudah sejauh mana yang bisa kita lakukan untuk umat, khususnya umat Katolik yang ada di gereja ini, termasuk bagaimana hubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan komitmen pemenuhan sarana prasarana umat serta pembangunan infrastruktur guna mengatasi kemacetan dan menjaga keberlanjutan pariwisata, di antaranya rencana pembangunan jalan bawah tanah (underground) sepanjang 2,4 kilometer dari Gatot Subroto menuju Canggu yang dijadwalkan mulai dibangun pada 2028. Ia juga berpesan agar umat selalu menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Baca Juga  Wagub Giri Prasta Sampaikan Pendapat terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah

“Tetap punya prinsip bahwa dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Jadi kita harus tetap melakukan komunikasi dan koordinasi kepada lingkungan sekitarnya,” pesan Adi Arnawa.

Ketua Dewan Stasi Fransiskus I Nyoman Mertawan mengapresiasi dukungan Pemkab Badung atas bantuan gedung gereja yang menyelaraskan pembangunan fisik dan rohani. Ia turut menyampaikan aspirasi rencana renovasi gereja, perbaikan tembok penyengker yang mulai retak, serta kelanjutan pemasangan paving yang baru terealisasi 25 persen agar mendapat dukungan bertahap.

Acara ditandai pemotongan tumpeng oleh Uskup Mgr. Dr. Silvester San bersama Romo Alexander Nevi Maputh yang diserahkan kepada Bupati Adi Arnawa. Bupati pun berharap Gereja Katolik Kristus Raja Abianbase terus menjadi tempat pengayoman sekaligus menyebarkan vibrasi kasih bagi umat dan lingkungan sekitarnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Bali Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp 4.559.287,00, Naik 42,15 Persen

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi FSPM dan KSPSI Bali terkait penetapan UMP Bali Tahun 2027
TERIMA AUDIENSI: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287,00 per bulan. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/Hk/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan tersebut diputuskan pada Jumat (Sukra Umanis, Ukir), 20 November 2026, yang bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80. Selain UMP, Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 pada sektor Hotel Bintang—sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025—sebesar Rp 4.644.907,00 per bulan.

Nilai UMP Bali 2027 sebesar Rp 4.559.287,00 naik Rp 1.351.828,00 per bulan atau sekitar 42,15 persen dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp 3.207.459,00. Rasio UMP 2027 terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2027 yang ditetapkan pada 2026 sebesar Rp 5.604.481,00 mencapai 81,35 persen, meningkat dari rasio 2026 sebesar 61,54 persen (Rp 3.207.459,00 berbanding Rp 5.253.107,00).

Keputusan tersebut mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali melalui Berita Acara Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali menyampaikan aspirasi langsung kepada Gubernur Bali Wayan Koster pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026 agar penghitungan UMP menggunakan pendekatan berbasis KHL, bukan formula pengupahan, serta FSPM meminta penetapan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp 4.559.287,00.

Wayan Koster menginstruksikan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, dan pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan mengenai UMP sebesar Rp 4.559.287,00 tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kebijakan ini juga merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025, serta dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca Juga  Pemprov Bali Ambil Tanah dan Air Suci dari Pura Pusering Jagat untuk IKN Nusantara

Dengan besaran UMP tersebut, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta pekerja usaha sektor pariwisata diproyeksikan memperoleh peningkatan pendapatan, daya beli atas produk yang dikonsumsi, serta kesejahteraan dan kebahagiaan niskala-sakala. Langkah ini juga diharapkan mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas para pegawai dan pekerja. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
baliho hut ke-17 mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca