Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna, Peringati Hari Jadi Ke-17 Kota Mangupura

Forum Tertinggi bagi Bupati Badung untuk Menyampaikan Berbagai Program dan Capaian Pembangunan kepada Seluruh Anggota DPRD dan Masyarakat

Loading

BALIILU Tayang

:

Anom Gumanti
PEMOTONGAN TUMPENG: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Ibu Kota Kabupaten Badung “Mangupura” Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Selasa (17/11). Peringatan ini ditandai pemotongan tumpeng oleh Bupati Badung diserahkan kepada Ketua DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Ibu Kota Kabupaten Badung “Mangupura” Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Selasa (17/11). Rapat dilaksanakan usai menggelar apel peringatan di Lapangan Mangupraja Mandala Puspem Badung.

Mengusung tema Sidhikara Hitayah yang bermakna “Semua Kekuatan Tercurah untuk Membangun Badung”, peringatan ini mengandung semangat mengerahkan segenap potensi dan sumber daya demi keberhasilan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi para Wakil Ketua serta dihadiri seluruh anggota DPRD Badung. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Forkopimda, Sekda IB. Surya Suamba beserta Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Direksi Perusahaan Umum Daerah, Ketua Organisasi Kewanitaan se-Badung, serta para Perbekel, Lurah, dan Bendesa Adat se-Kabupaten Badung.

Usai rapat, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan bahwa rapat paripurna ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-17 Ibu Kota Kabupaten Badung, Mangupura.

Mengapa peringatan ini dilaksanakan melalui rapat paripurna? Karena terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pemindahan ibu kota Kabupaten Badung dari Denpasar ke Mangupura.

Selain itu, hal ini juga diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 92 ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam rangka peringatan Hari Jadi Ibu Kota Mangupura dilaksanakan rapat paripurna seperti yang kita selenggarakan saat ini.

Tujuannya, lanjut Anom Gumanti, adalah memberikan forum tertinggi kepada Bupati untuk menyampaikan program-program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun berjalan, sejauh mana tingkat keberhasilannya, serta menyampaikan rencana dan program pembangunan untuk tahun berikutnya, termasuk program-program yang belum dapat direalisasikan pada tahun ini.

Baca Juga  Belum Kantongi PBG, Komisi I dan II DPRD Badung Hentikan Sementara Proyek di Atas Tebing Suluban

“Jadi, forum inilah yang menjadi kesempatan bagi Bupati untuk menyampaikan berbagai program dan capaian pembangunan kepada seluruh anggota DPRD dan Masyarakat,” ujar Anom Gumanti.

Selanjutnya, terkait jumlah anggota dewan yang harus hadir, dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara khusus mengenai jumlah kehadiran anggota DPRD. Hal ini karena rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Ibu Kota Mangupura.

“Kita berharap, dengan memasuki usia ke-17 tahun, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di Kabupaten Badung dapat berjalan semakin baik. Ada tiga tugas utama yang harus terus kita optimalkan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan,” katanya.

Mudah-mudahan, kata Anom Gumanti, pada tahun-tahun mendatang ketiga tugas tersebut dapat kita laksanakan dengan semakin baik melalui kebersamaan antara DPRD dan pihak eksekutif. “Kita harus melangkah bersama dan menyatukan seluruh kekuatan yang dimiliki Kabupaten Badung demi kemajuan daerah,” harapnya.

Penataan Ibu Kota Mangupura

Mengenai wajah atau identitas fisik Kota Mangupura dinilai belum sepenuhnya terbentuk di usia yang ke-17, pihaknya di DPRD sebenarnya sudah beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut.

Namun, untuk saat ini perhatian kita masih lebih banyak terfokus pada penataan dan pembangunan infrastruktur. “Kami yakin, ketika pembangunan infrastruktur sudah semakin baik dan aksesibilitas jalan di Kabupaten Badung sudah tertata, selanjutnya kita akan lebih fokus pada penataan wajah Ibu Kota Mangupura,” katanya.

Ia menyadari bahwa hingga saat ini wajah atau identitas kawasan ibu kota belum sepenuhnya terbentuk. “Namun, mohon berikan kami waktu dan kesempatan untuk terlebih dahulu menyusun desain dan konsep penataannya,“ ujarnya.

Anom Gumanti menegaskan bahwa membangun wajah sebuah kota tentu tidak mudah. Kita harus mempersiapkan terlebih dahulu kawasan mana saja yang akan ditata dan dikembangkan. Apabila kawasan tersebut merupakan tanah hak milik masyarakat, tentu harus dipertimbangkan mekanisme pembebasan lahan, pemberian ganti rugi, maupun ganti untung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Anom Gumanti Pimpin Raker Gabungan Komisi Bahas Ranwal RPJMD Badung 2025-2029

“Untuk itu, kami mohon masyarakat dapat memahami bahwa proses tersebut membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang,“ jelasnya.

Namun demikian, hal-hal yang bersifat vital dan harus segera diselesaikan bersama pihak eksekutif adalah menjaga keberlangsungan sektor pariwisata Kabupaten Badung, terutama melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan yang kita miliki.

Perbaikan Drainase Antisipasi Banjir di Kuta

Menanggapi genangan air di beberapa titik di kawasan Kuta saat hujan kemarin, Anom Gumanti mengungkapkan pihaknya sempat memantau langsung kondisinya. Memang terdapat sedikit peningkatan debit air, tetapi tidak sampai menimbulkan banjir yang berkepanjangan. Dalam waktu satu hingga dua jam, kondisi tersebut sudah dapat tertangani.

Mohon izin, kata Anom Gumanti, salah satu kawasan yang selama ini cukup sering mengalami genangan adalah wilayah Kuta, khususnya kawasan Legian dan Jalan Dewi Sri. Dinas terkait sudah melakukan penataan dan perbaikan sistem drainase di kawasan tersebut, dan saat ini pekerjaan masih berlangsung. Mudah-mudahan, setelah pengerjaan selesai, persoalan genangan air di kawasan tersebut dapat semakin diminimalkan.

Anom Gumanti menjelaskan salah satu kendala yang kita hadapi adalah kondisi air laut di bagian hilir, khususnya di sepanjang kawasan Teluk Benoa, yang terkadang sedang pasang. Ketika permukaan air laut sedang tinggi, aliran air dari Tukad Mati menjadi sulit untuk dibuang menuju Teluk Benoa.

Namun, ketika air laut sudah surut, aliran air tersebut dapat kembali disalurkan menuju Teluk Benoa. Inilah salah satu tantangan yang perlu kita perhatikan dalam penanganan persoalan genangan dan banjir di wilayah Badung.

“Kami juga mengimbau seluruh masyarakat agar mulai meningkatkan kewaspadaan karena saat ini kita akan memasuki musim hujan. Masyarakat perlu mempersiapkan diri dan lingkungan masing-masing untuk menghadapi kemungkinan terjadinya hujan dengan intensitas tinggi. Namun, apabila terjadi kondisi darurat, kami berharap masyarakat tidak panik. Pemerintah daerah memiliki perangkat dan jajaran hingga tingkat paling bawah, mulai dari kelian dinas, desa atau kelurahan, hingga kecamatan,” imbaunya.

Baca Juga  Komisi II DPRD Badung Gelar Raker dengan Tiga OPD

Di samping itu, Bapak Bupati juga telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tetap siaga dan responsif dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. “Oleh karena itu, apabila masyarakat menemukan kondisi yang mendesak atau membutuhkan penanganan segera, silakan menyampaikan laporan melalui aparat pemerintahan terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Setelah paripurna ditutup Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng serta penyerahan penghargaan dan bantuan. Apresiasi diberikan kepada 4 Lansia yang melampaui usia harapan hidup, penyaluran Beasiswa Badung bagi 7 Pelajar dan Mahasiswa, pemenang Lomba BUMDes/BUMDesa Bersama, serta dana stimulan bagi 5 korban kebakaran.

Diserahkan pula penghargaan Adi Karya Nugraha 2026 kepada 5 inovator Desa/Kelurahan, pemenang Badung Festival Inovasi kategori SMA/SMK dan Perguruan Tinggi/Vokasi, Mangupura Award bagi 25 penerima, serta bantuan Dana Lomba Ogoh-Ogoh tingkat kabupaten dan nominasi baik. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Ketua DPRD Badung Anom Gumanti Pimpin Raker Gabungan Komisi Bahas Ranwal RPJMD Badung 2025-2029

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Raker Komisi II DPRD Badung, Anom Gumanti: Badung Berpotensi Kembangkan Air Minum dalam Kemasan

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Komisi II DPRD Badung Gelar Raker dengan Tiga OPD
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Penjelasan Bupati pada Rapat Paripurna DPRD Badung

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca