Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Komisi II DPRD Badung Gelar Raker dengan Tiga OPD

Apresiasi Serapan Anggaran dan Bahas Program Skala Prioritas 2024

Loading

BALIILU Tayang

:

komisi 2
RAKER: Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Senin, 1 April 2024 menggelar Rapat Kerja dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. (Foto: gs)

Badung, baliilu.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Senin, 1 April 2024 menggelar Rapat Kerja dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

Raker dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung I Gusti Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua I Gusti Anom Gumanti dan Anggota Made Wijaya serta I Wayan Luwir Wiana. Hadir perwakilan tiga OPD terkait yakni Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung I Made Widiana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Jaya Saputra, dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang diwakili Sekretaris Dinas I Gede Ngurah Seda, serta Tenaga Ahli Dewan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung I Gusti Lanang Umbara kepada awak media mengatakan, Raker ini membahas program-program yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2023 dan program skala prioritas, program unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

komisi 2 dprd badungKomisi II DPRD Badung bersama tiga OPD terkait melakukan sesi foto bersama usai rapat kerja di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. (Foto: gs)

Pada kesempatan itu, Lanang Umbara mengapresiasi serapan anggaran dari ketiga OPD terkait yang rata-rata di atas 80 persen bahkan ada yang terealisasi 90 persen dari Diskominfo Badung. Walaupun ada SILPA atau tidak terserap lagi 15 persen atau di bawahnya, ia menyebutkan, semuanya itu terjadi efisiensi ke dalam atau efisiensi internal.

Seperti contoh, ada pegawai yang sudah pensiun dan gajinya tidak bisa dibayarkan lagi, sehingga itulah menjadi SILPA dan kembali ke kas. Demikian juga sarana prasarana yang bocor tetapi sudah diperbaiki sehingga pembayaran air PDAM terjadi efisiensi.

Baca Juga  Anggota DPRD Badung I Putu Dendy Astra Wijaya Hadiri “Karya Ngenteg Linggih” di Pura Desa Banjar Batulumbang

‘‘Kami mengapresiasi efisiensi internal. Tetapi jangan sampai efisiensi membantu masyarakat. Hal-hal yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat jangan sampai terjadi efisiensi. Artinya, jangan ada anggaran yang tidak terserap yang akan merugikan masyarakat,‘‘ ujar Lanang Umbara seraya meminta Pemerintahan Kabupaten Badung untuk maksimal membuat jembatan-jembatan emas guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Badung.

Selain itu, Komisi II pun menyetujui rencana Pemkab Badung membuka akses bagi UMKM untuk mendapatkan modal yang murah terutama UMKM yang baru tumbuh atau yang belajar membuat produk dengan skema subsidi bunga. Namun Lanang mengingatkan subsidi bunga agar jangan dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai dibelikan mobil atau motor. ‘‘Mesti ada regulasinya dengan syarat-syarat tetapi jangan susah dipenuhi oleh pelaku UMKM. Agar simpel, murah tetapi tepat guna,‘‘ ujar Lanang meminta.

Demikian juga terkait rencana membangun Pusat Distribusi atau Pasar Induk di wilayah Mengwi, Lanang Umbara menyebutkan penempatan pasar distribusi yang mencari daerah subur tersebut mengacu pada pusat distribusi yang tidak lepas dari transportasi.

“Karena Pusat Distribusi ini akan menjadi tempat barang keluar masuk, yang utama jelas transportasi. Tadi yang sudah disampaikan bapak Kadiskop UKM, memilih tempat disana, karena biar kita mendapat akses dari jalan tol. Sebagai pusat distribusi kemungkinan barang kita dijual ke daerah lain dan bisa masuk ke hotel,” ungkap Lanang.

Yang juga mendapat penekanan dari Komisi II DPRD Badung adalah soal CCTV.  Lanang Umbara menyampaikan masalah penempatan CCTV harus di tempat-tempat strategis dan rawan terjadinya tindak kejahatan seperti di pusat pemerintahan dan daerah industri pariwisata. Karena di daerah pariwisata menjadi titik vital kita dan sumber pendapatan daerah. Sehingga disana menjadi perhatian untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan, selain juga dari segi keindahan dan kebersihan.

Baca Juga  Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung Mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan

Selain penempatan yang tepat juga diutamakan jumlah serta kualitas CCTV yang memadai untuk menunjang jajaran penegak hukum. “Jangan sampai kualitasnya kurang memadai atau buruk, misalnya ketika terjadi sebuah kejahatan dan aparat penegak hukum kita dalam melakukan penyelidikan itu, ketika di-zoom gambarnya pecah, sehingga tidak bisa mendeteksi pelaku kejahatan. Contohnya nomor DK, karena gambar pecah sehingga tidak bisa dideteksi, begitu juga wajah pelaku,” pungkasnya seraya menegaskan pengamanan data wajib dimaksimalkan jangan sampai dibajak atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gedong Kirtya Gelar Pameran Kawisesan, Kenalkan Warisan Pengetahuan Leluhur Bali

Published

on

By

Pameran Kawisesan di Museum Sunda Ketjil
PAMERAN: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Buleleng melalui UPTD Gedong Kirtya menggelar Pameran Kawisesan bertema “Kawisesan Pinaka Tetamian Budaya Bali” di Museum Sunda Ketjil, Pelabuhan Buleleng, Selasa (20/10). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Buleleng melalui UPTD Gedong Kirtya menggelar Pameran Kawisesan bertema “Kawisesan Pinaka Tetamian Budaya Bali” di Museum Sunda Ketjil, Pelabuhan Buleleng, Selasa (20/10). Pameran yang dibuka oleh Kepala Disbudpar Buleleng, Nyoman Wisandika, ini berlangsung pada 20–26 Oktober 2026 sebagai upaya memperkenalkan sekaligus melestarikan warisan pengetahuan leluhur Bali kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Nyoman Wisandika menyampaikan bahwa kawisesan merupakan bagian dari kekayaan budaya Bali yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan ini berkaitan dengan tradisi sastra, lontar, pengobatan tradisional, hingga aspek spiritual yang perlu dipahami secara bijak dan tidak selalu dipandang dari sisi negatif.

“Melalui pameran ini, masyarakat diharapkan dapat mengenal, mempelajari, serta memahami warisan leluhur yang kita miliki dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, museum memiliki peran penting dalam mempublikasikan koleksi melalui pendekatan edutainment, yaitu memadukan edukasi dan hiburan agar menjadi sarana pembelajaran budaya yang menyenangkan, khususnya bagi generasi muda.

Sementara itu, Kepala UPTD Gedong Kirtya, Dewa Ayu Putu Susilawati, menjelaskan bahwa pameran ini menampilkan pengetahuan kawisesan yang tersurat dalam koleksi lontar Gedong Kirtya, di antaranya Lontar Pengiwa, Pengujanan, Penerangan, Pematuh Agung, Ukuring Keris, Pakakas, dan Piwelas.

Menurutnya, pameran ini merupakan bagian dari upaya penguatan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan Bali secara berkelanjutan. Melalui penyajian informasi yang menarik, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kawisesan sebagai bagian dari kearifan lokal dan warisan intelektual masyarakat Bali.

Pameran ini terbuka untuk masyarakat umum dengan jam kunjungan pagi pukul 08.00–13.00 Wita dan malam pukul 17.00–22.00 Wita. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya Bali sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap warisan leluhur. (gs/bi)

Baca Juga  Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung Mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Evaluasi Progres APBD 2026, Bupati Badung Minta Perangkat Daerah Fokus Solusi Isu Strategis, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Published

on

By

Rapat Evaluasi APBD Badung 2026
RAPAT EVALUASI: Bupati Adi Arnawa didampingi Sekda Surya Suamba dan Asisten II Made Agus Aryawan saat rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (20/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan agar seluruh jajaran perangkat daerah tidak sekadar mengejar angka realisasi anggaran secara administratif. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut harus mampu menyentuh langsung dan menuntaskan berbagai isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Wayan Adi Arnawa seusai memimpin rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 Periode Januari – September 2026. Rapat kerja ini berlangsung di Ruang Rapat Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (20/10). Kegiatan evaluasi ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Badung IB Surya Suamba, seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, serta Camat se-Kabupaten Badung.

Berdasarkan paparan dalam rapat, realisasi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) pada triwulan ketiga tahun 2026 tercatat cukup baik dengan capaian 89,23%. Kendati mengapresiasi capaian kuantitatif tersebut, Bupati mengingatkan bahwa kualitas dan dampak langsung program kerja jauh lebih krusial.

“Jangan hanya disuguhkan pada angka-angka realisasi seperti sekarang ini, tetapi nyatanya beberapa isu tidak tersentuh. Kita bergerak untuk mengatasi isu, bukan hanya membuat kegiatan yang sekadar mengulang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Adi Arnawa.

Bupati juga membeberkan sejumlah isu strategis mendasar yang kini menjadi atensi utama Pemkab Badung demi mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Isu-isu prioritas tersebut meliputi penanganan kemacetan lalu lintas, pemenuhan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, hingga penanganan kriminalitas dan keamanan daerah.

Menurutnya, arah kebijakan pemerintah daerah sudah sangat jelas. Karena itu, dibutuhkan kepekaan serta pemahaman mendalam dari seluruh aparatur untuk merespons persoalan riil di lapangan. Ia meyakini, penanganan optimal pada isu dasar ini otomatis akan menaikkan kualitas daerah sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga  DPRD Badung Tetapkan Rekomendasi LKPJ Bupati Badung 2025

Untuk mengawal jalannya instruksi ini, Bupati Adi Arnawa memerintahkan Sekda beserta para Asisten Setda Badung untuk melakukan pemantauan dan evaluasi komprehensif. Hasil evaluasi ini wajib menjadi landasan utama dalam penyusunan APBD 2026 berjalan hingga perancangan APBD 2027 mendatang, agar alokasi anggaran benar-benar berfungsi sebagai pemecah masalah (problem solver).

“Untuk apa kita membuat kegiatan anggaran di dalam APBD di dalam tahun berikutnya ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tujuannya kita kan menyelesaikan masalah,” tegasnya kembali.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa evaluasi ini mencakup progres pengadaan barang/jasa, pelaksanaan fisik, hingga realisasi keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh capaian kinerja selaras dengan target serta anggaran kas yang telah ditetapkan.

“Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Bupati terkait dengan terkait dengan identifikasi dan evaluasi deviasi fisik dan keuangan. selanjutnya langkah-langkah pemenuhan deviasi fisik dan deviasi keuangan. Serta pada bulan November kami agendakan untuk kunjungan kerja di triwulan keempat untuk melihat langsung progres di lapangan. Sebagai laporan, tim pengadaan pembangunan secara rutin sudah melakukan monitoring dan pengawasan lapangan, terutama terhadap program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas Pemkab. Badung,” papar I Made Agus Aryawan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ketua TP PKK Badung Serahkan Bantuan Sarana Budidaya Lele di Darmasaba

Published

on

By

Bantuan Sarana Budidaya Lele di Darmasaba
SERAHKAN BANTUAN: Ketua TP. PKK Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa saat menyerahkan bantuan sarana budidaya ikan lele kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Utama di Banjar Menesa, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Selasa (20/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Dinas Perikanan Kabupaten Badung mengembangkan program Kampung Lele di Desa Darmasaba untuk mendukung pengembangan potensi perikanan budidaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Program ini disinergikan dengan program BERLIAN (Beternak Lele untuk Kemandirian dan Nutrisi Anak) guna mendorong pertumbuhan ekonomi warga serta memenuhi gizi anak.

Sebagai bentuk dukungan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menyerahkan bantuan sarana budidaya ikan lele kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Utama di Banjar Menesa, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Selasa (20/10). Penyerahan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi keluarga dan mengoptimalkan potensi desa.

Dalam arahannya, Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan bahwa budidaya ikan lele memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan keluarga. “Melalui bantuan sarana budidaya ikan lele ini, kami berharap kelompok pembudidaya dapat semakin produktif dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Potensi lokal yang dimiliki desa perlu terus dioptimalkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara Pemkab Badung, Pemerintah Desa Darmasaba, dan Pokdakan dalam menjalankan program Kampung Lele yang terintegrasi dengan program BERLIAN. “Program BERLIAN tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui usaha budidaya ikan lele, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak. Kami berharap program ini dapat berjalan secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi contoh pemanfaatan potensi desa yang produktif,” tambahnya.

Sementara itu, Perbekel Darmasaba Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba mengucapkan terima kasih atas bantuan yang dinilai membuka peluang kerja baru tersebut. Ia menjelaskan, pembudidaya setempat juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan limbah daging tidak terpakai sebagai bahan pakan mandiri untuk menekan biaya produksi.

Baca Juga  Sekda Adi Arnawa Hadiri FGD Perlindungan Strategis Terintegrasi Badung 2023

Pihaknya berharap dukungan pemerintah ke depan dapat mencakup bantuan peralatan pembuatan pakan serta koordinasi dengan sektor koperasi dan perindustrian. Hal ini penting agar pengembangan Kampung Lele mencakup seluruh rantai usaha dari budidaya, pasca panen, hingga pemasaran.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Perikanan Badung Nyoman Suardana, Pengurus TP PKK Kabupaten Badung, perwakilan Kecamatan Abiansemal, TP PKK dan kader Posyandu Desa Darmasaba, serta jajaran terkait lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca