Denpasar, baliilu.com – Meski baru diluncurkan Bank Indonesia pada, 17 Agustus 2019 lalu, namun perkembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) demikian pesat. Di Bali saja hingga Februari ini tercatat merchant yang sudah masuk QRIS menembus 60 ribu lebih dan pada akhir tahun 2020 ditargetkan mencapai 100 ribu merchant QRIS.
“Merchant ini tidak hanya
sebatas pedagang atau penjual barang dan jasa, tetapi juga
tempat ibadah, kantin dan koperasi di lingkungan sekolah/universitas hingga
destinasi wisata,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno
Nugroho pada acara talkshow dengan tema “Belanja Praktis dengan QRIS”, Rabu
(26/2-2020) di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Lumintang
Denpasar.
Talkshow “Belanja Praktis dengan QRIS” yang diikuti sekitar 500 peserta sebagian besar ibu-ibu PKK dan milenial, juga dirangkai dengan seminar “QRIS dan Lembaga Keuangan Mikro” yang akan digelar, Kamis (27/2-2020). Di acara ini juga berlangsung pameran “UMKM QRIS dan Perbankan” untuk dapat secara langsung bertransaksi menggunakan QRIS. Talkshow menghadirkan narasumber di antaranya dari Kantor Pusat Bank Indonesia, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, dan Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Provinsi Bali.
TALKSHOW: Dihadiri ibu-ibu PKK dan Milenial.
Trisno Nugroho menegaskan target 100 ribu merchant QRIS tahun 2020 optimis bisa diwujudkan. Pasalnya mengingat manfaat ‘UNGGUL’ yang dimiliki yakni Universal, Gampang, Untung, dan Langsung. “Dengan adanya talkshow ini, besar harapan kami masyarakat baik dari sisi pengguna maupun merchant akan lebih paham dan tidak khawatir untuk menggunakan QRIS dalam bertransaksi,” jelas Trisno.
Untuk mencapai target itu,
berbagai upaya dilakukan seperti yang dilakukan saat ini berupa sosialisasi
kepada ibu-ibu (PKK) dan milenial. Pasalnya dalam rumah tangga pengelola
keuangan kebanyakan di tangan ibu-ibu, jadi segmen ini yang
dituju.
“Yang pegang duit kebanyakan ibu-ibu. Di rumah, istri saya yang belanja segala
kebutuhan. Jadi ibu-ibu yang harus paham dengan QRIS ini,” tegas
Trisno seraya menambahkan setelah meng-QRIS-kan Denpasar,
kemudian akan meng-QRIS-kan Buleleng, Badung dan seterusnya.
Kata Trisno, Bali akan terus
didorong dan kini merchant yang sudah di-QRIS-kan membuat Bali masuk peringkat
kesembilan dari 34 provinsi di Indonesia. ‘’Kita tahu, Bali backgroundnya adalah
UMKM dan kita akan sasar seluruh UMKM akan kita QRIS-kan,’’ ujar Trisno.
AMERIZA M. MOESA: Manfaat QRIS di antaranya tidak dibebani oleh beaya-beaya yang besar karena modalnya hanya stiker.
Sementara itu Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Ameriza M. Moesa mengatakan penetrasi QRIS di Indonesia saat ini sudah mencapai 2,8 juta dan hampir 100 persen merchant sudah menerapkan QRIS. Dikatakan QRIS ini sudah merupakan trend global. Banyak negara yang sudah menerapkan seperti Cina dan India. Dan Indonesia menjadi negara ketiga yang memakai QRIS. “Jadi kita bukan asal ikut-ikutan,” tegas Ameriza M Moesa.
Namun diingatkan pula merchant yang banyak ini harus pula diimbangi dengan jumlah penggunanya (konsumen). “Jangan sampai yang pakai hanya sedikit,” tambahnya.
Menurutnya QRIS bagi merchant memberi banyak manfaat di antaranya tidak dibebani oleh beaya-beaya yang besar karena modalnya hanya stiker, akan memperluas akses pasar, memudahkan operasional yakni mengurangi kebutuhan akan uang fisik untuk kembalian dalam transaksi, mengurangi resiko uang palsu karena tidak memakai uang tunai dalam bertransaksi secara otomastis akan mengurangi resiko menerima uang palsu, tidak perlu melakukan penghitungan uang secara manual yang cukup memakan waktu, meningkatkan keamanan karena berkurangnya uang tunai yang mengendap di perusahaan dapat mengurangi resiko pencurian uang, meningkatkan image positif dimana fasilitas dan kemudahan yang diberikan customer akan meningkatkan image positif perusahaan di mata costumernya.
Juga dari sisi kesehatan. Seperti Tiongkok yang kini membatasi uang tunai karena dampak virus corona bisa menjadi media penyaluran virus, sehingga otomatis tingkat kesehatan lebih baik.
Terakhir yang lebih penting keuangan
inklusif yang selama ini merchant tidak punya akses ke rekening dan dengan menggunakan
QRIS akses
merchant UMKM terhadap bank akan makin terbuka. Dari
sisi konsumen juga dimudahkan seperti tak harus banyak bawa uang cash, uang
recehan dan tanpa kartu kredit sudah bisa bertransaksi.
Sosialisasi QRIS di Bali saat ini cukup gencar. Untuk merchant pedagang sangat bervariasi, mulai pedagang di pusat-pusat perbelanjaan modern, pedagang UMKM khas daerah, bahkan hingga pedagang pasar tradisional yang saat ini sudah bisa dijumpai di pasar-pasar rakyat dan di sejumlah pasar tradisional lainnya di kabupaten. (balu1)
Infografis harga properti residensial Provinsi Bali. (Foto: Hms BI)
Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer pada Triwulan III 2026 tetap meningkat, meskipun dengan laju yang lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Bali tercatat tumbuh sebesar 0,78% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,02% (yoy). Kenaikan harga terutama terjadi pada rumah tipe kecil (luas bangunan <36 m²) yang tumbuh sebesar 0,98% (yoy), sementara harga rumah tipe menengah dan tipe besar tumbuh lebih moderat, masing-masing sebesar 0,70% (yoy) dan 0,73% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa permintaan terhadap hunian, khususnya pada segmen rumah berukuran kecil, tetap terjaga di tengah normalisasi pasar properti residensial.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa kenaikan harga properti residensial pada Triwulan III 2026 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya biaya pembangunan. Sebanyak 81,3% responden menyatakan kenaikan harga bahan bangunan sebagai faktor utama yang mendorong kenaikan harga rumah, diikuti oleh peningkatan upah tenaga kerja yang disampaikan oleh 46,9% responden. Selain itu, peningkatan biaya perizinan, kenaikan harga energi dan transportasi, serta penambahan fasilitas pendukung kawasan perumahan turut memberikan tekanan terhadap biaya pembangunan dan harga jual properti.
Achris Sarwani menegaskan, di tengah kenaikan harga properti residensial yang relatif terbatas, fundamental perekonomian Bali tetap menunjukkan kinerja yang kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Bali pada Triwulan III 2026 tumbuh sebesar 5,85% (yoy), didukung oleh terjaganya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan konstruksi. Kondisi tersebut menjadi faktor penopang permintaan properti residensial di Bali dan mencerminkan prospek pasar yang tetap positif. Namun demikian, pelaku usaha properti masih menghadapi sejumlah faktor yang menahan akselerasi penjualan properti residensial primer.
“Hambatan yang paling banyak dihadapi pengembang antara lain keterbatasan ketersediaan lahan, tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), beban perpajakan, kenaikan harga bahan bangunan, serta proses perizinan dan birokrasi. Di tengah berbagai tekanan biaya tersebut, pengembang cenderung menerapkan strategi yang lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan ekspansi proyek maupun penyesuaian harga jual guna menjaga daya saing dan daya serap pasar,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, kata Achris Sarwani, pembangunan properti residensial di Bali masih didominasi oleh penggunaan dana internal pengembang dengan pangsa sebesar 56,3%, diikuti pinjaman perbankan sebesar 37,8%, dana konsumen sebesar 3,8%, dan pembiayaan dari lembaga keuangan nonbank sebesar 2,2%. Sementara itu, dari sisi permintaan, KPR tetap menjadi skema pembiayaan utama pembelian rumah dengan pangsa mencapai 79,3% dari total transaksi. Tingginya peran KPR menunjukkan bahwa perkembangan suku bunga dan akses pembiayaan perbankan masih menjadi faktor penting yang memengaruhi pasar properti residensial di Bali.
Ke depan, ia menegaskan bahwa responden memperkirakan harga properti residensial di Bali masih akan meningkat pada Triwulan IV 2026, baik pada harga tanah maupun harga rumah. Namun, kenaikan harga diperkirakan tetap berada dalam level yang terkendali, sejalan dengan kehati-hatian pengembang dalam menyesuaikan harga di tengah tantangan penjualan dan pembiayaan yang masih dihadapi. Dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Bali yang tetap kuat, peningkatan aktivitas investasi, serta berlanjutnya pemulihan permintaan domestik, pasar properti residensial Bali diprakirakan tetap tumbuh positif dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara daya beli masyarakat dan biaya Pembangunan. (gs/bi)
Infografis Indeks Harga Properti Komersial Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Indeks Harga Properti Komersial Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 terkontraksi sebesar -6,16% (yoy), lebih dalam dibandingkan Triwulan II 2026 yang terkontraksi sebesar -4,99% (yoy). Perkembangan tersebut mencerminkan berlanjutnya proses penyesuaian harga pada beberapa segmen properti komersial di tengah dinamika permintaan dan pasokan. Penurunan harga terutama terjadi pada segmen hotel, perkantoran sewa, dan ritel sewa, sementara harga apartemen sewa masih tumbuh tinggi sebesar 23,18% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan, kondisi tersebut mencerminkan beragamnya kinerja antarsegmen properti komersial sejalan dengan perubahan preferensi konsumen dan strategi pelaku usaha dalam menjaga daya saing pasar. Di tengah penyesuaian pada sektor properti komersial, fundamental perekonomian Bali tetap menunjukkan kinerja yang kuat.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, ekonomi Bali pada Triwulan III 2026 tumbuh sebesar 5,85% (yoy), didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid, investasi yang meningkat, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan konstruksi. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelemahan harga properti komersial lebih mencerminkan proses penyesuaian pasar dan perubahan preferensi pelaku usaha maupun konsumen pada beberapa segmen properti, dibandingkan pelemahan aktivitas ekonomi secara umum.
Dari sisi permintaan, kata Achris Sarwani, Indeks Permintaan Properti Komersial Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 menurun sebesar -3,52% (yoy), terutama dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan pada segmen perkantoran sewa, hotel, dan apartemen sewa. Penurunan permintaan perkantoran sewa terjadi seiring meningkatnya preferensi terhadap ruang kerja yang lebih fleksibel dan efisien. Sementara itu, pada segmen hotel dan apartemen sewa, permintaan dipengaruhi oleh tingginya persaingan antarpenyedia akomodasi serta perubahan pola perjalanan wisatawan. “Meskipun demikian, aktivitas pariwisata Bali tetap terjaga sebagaimana tercermin dari masih meningkatnya kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap kuat, sehingga menjadi modal penting bagi pemulihan permintaan properti komersial ke depan,” ujarnya.
Di sisi lain, sebut Achris Sarwani, pasokan properti komersial Bali tetap berada dalam tren yang positif. Hal ini tercermin dari Indeks Pasokan Properti Komersial yang tumbuh sebesar 5,89% (yoy), terutama didorong oleh peningkatan pasokan ritel sewa dan hotel. Bertambahnya pasokan pada kedua segmen tersebut menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi dan pariwisata Bali dalam jangka menengah hingga panjang. Peningkatan pasokan ini juga sejalan dengan kinerja sektor konstruksi yang masih tumbuh kuat dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2026.
Ke depan, kata Achris Sarwani, kinerja sektor properti komersial Bali diprakirakan membaik, didukung oleh momentum libur Natal dan Tahun Baru, penyelenggaraan berbagai kegiatan MICE, serta tetap kuatnya aktivitas pariwisata domestik dan mancanegara. Pertumbuhan ekonomi Bali yang terjaga, meningkatnya investasi, dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur juga diharapkan menjadi faktor pendorong permintaan ruang usaha dan akomodasi komersial. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan perbankan dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pembiayaan sektor properti melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), sehingga dapat mendorong pengembangan sektor properti yang sehat, produktif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan ekonomi Bali. (gs/bi)
BALINOMICS: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. (Foto: ist)
Buleleng, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. Penyelenggaraan kegiatan Balinomics di Buleleng merupakan salah satu perwujudan semangat mendorong penguatan ekonomi di Bali Utara. Forum dibuka oleh Bupati Buleleng yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni. Forum BALINOMICS kali ini mempertemukan perwakilan instansi vertikal seperti Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, OPD Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, perwakilan akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha, media, dan perwakilan asosiasi pengusaha.
Dalam pembukaannya, Putu Ayu menyampaikan bahwa tantangan ekonomi Bali saat ini yakni masih terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Wilayah Bali Selatan. ”Ke depan, pengembangan Bali Utara sangat esensial yang sejatinya merupakan bagian dari strategi penguatan ekonomi Bali secara keseluruhan, agar manfaat pembangunan yang dapat dirasakan di seluruh wilayah Bali,” tutur Putu Ayu. Putu Ayu menekankan tiga strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan yakni Penguatan Konektivitas Bali Utara–Selatan, (ii) Pengembangan Pariwisata Bali Utara yang Berkualitas dan Berkelanjutan, (iii) Peningkatan Nilai Tambah Sektor Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Melalui Hilirisasi.
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Provinsi Bali, Achris Sarwani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Balinomics kali ini merupakan penyelenggaraan keempat di tahun ini yang berfokus pada perumusan strategi taktis untuk mendukung pemerataan ekonomi Bali Utara dan Selatan. Achris menyebutkan kinerja perekonomian Bali tahun 2026 tetap kuat dengan pertumbuhan yang diprakirakan berada pada batas atas kisaran 5,4–5,9% (yoy). Namun demikian, potensi ekonomi Bali belum sepenuhnya optimal karena aktivitas ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Bali Selatan. Hal ini tercermin dari, kontribusi PDRB Wilayah Bali Selatan (Daerah Sarbagia) mencapai 58% terhadap PDRB Bali. Realisasi penanaman modal juga terkonsentrasi di Daerah Sarbagia mencapai Rp 30,49 triliun (pangsa 81,64%) sepanjang 2026. Pada Balinomics kali ini, Achris menegaskan pentingnya penciptaan nilai tambah komoditas unggulan daerah sebagai langkah pemerataan ekonomi, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Untuk itu pada Balinomics kali ini terdapat sharing dari pengusaha yang telah sukses meningkatkan nilai tambah komoditas lokal unggulan.
Sharing session disampaikan oleh Founder & CEO PT. Haldin Pacific Semesta, PT. Talasi Tru Origin, Alisjahbana Haliman. Ali menyampaikan Bali memiliki berbagai komoditas unggulan daerah yang sangat dibutuhkan oleh pasar domestik dan internasional, mulai dari kopi, rumput laut, anggur, dsb. Ketersediaan produk lokal menjadi modal untuk meningkatkan value ekonomi melalui strategi substitusi impor. Sebagai contoh, Ali menyebutkan mapple syrup yang selama ini banyak diimpor, dapat disubstitusi dengan aren syrup. Namun Ali menegaskan yang masih menjadi PR untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas lokal adalah penguatan value chain, mulai dari jaminan mutu, keberlanjutan supply, dan perluasan market.
Sejalan dengan Ali, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, Dedy Arief Hendriyanto memaparkan komoditas perikanan Bali telah mampu bersaing di pasar global seperti ikan tuna, udang, dsb yang selalu dijaga mutunya, namun perlu juga untuk dilakukan perluasan pasar ekspor. Turut hadir, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, menyampaikan harapan kedepannya dapat dibangun satu ekosistem pertumbuhan Bali Utara sehingga lebih banyak nilai ekonomi yang tinggal di Bali Utara.
Penguatan konektivitas fisik, digital, pariwisata, serta penguatan value chain komoditas lokal menjadi langkah taktis untuk pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan. Ke depan, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan mitra kerja, BALINOMICS dapat menjadi katalis penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan Bali yang tumbuh lebih merata, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan akan menjadi fondasi penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan. (gs/bi)