Badung, baliilu.com – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi secara resmi membuka pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) Ke-13, Kamis (10/12-2020) di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Nusa Dua, Badung – Bali. Dalam situasi pandemi Covid-19, tampak antusiasme yang tinggi dari negara-negara di berbagai kawasan untuk mengikuti pertemuan BDF yang digelar secara hybrid. Di antaranya hadir Sekjen PBB Antonio Guterres dan Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Dalam konferensi pers usai membuka BDF, Menlu Retno Marsudi menyampaikan BDF yang mengambil tema “Democracy and Covid-19 Pandemic’’ digelar secara hybrid dimana kehadiran fisik dibatasi 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, serta dihadiri secara virtual oleh lebih dari 500 orang peserta dari 69 negara dan 4 organisasi internasional.
‘’Jadi semua pihak yang berada di dalam kegiatan ini, baik delegasi maupun panitia, semuanya tanpa terkecuali telah melakukan PCR Test dan hasilnya negatif. Diterapkannya protokol kesehatan yang ketat merupakan sebuah syarat yang pasti dan akan kita lakukan dalam seluruh tahap dari pelaksanaan kegiatan. BDF ke-13 adalah pertemuan internasional yang pertama yang kita lakukan secara hybrid sejak pandemi Covid-19,’’ terang Retno Marsudi di depan awak media.
Dalam sambutan pembukaannya, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa BDF merupakan kesempatan yang baik bagi seluruh peserta untuk mendiskusikan berbagai hal penting mengenai keterkaitan antara demokrasi dan pandemi.
Ia juga menekankan, pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi. ‘’Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi,’’ ujar Menlu Retno.
Sesuai Laporan Freedom House tahun 2019, kata Menlu Retno, demokrasi di seluruh dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir ini. Pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi. Beberapa pihak mungkin berpandangan bahwa restriksi yang dijalankan selama pandemi, termasuk larangan berkumpul, kewajiban memakai masker, diartikan sebagai bertabrakan dengan kebebasan individu. Ini ada beberapa pihak yang mengartikan seperti itu.
‘’Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi. Pembatasan-pembatasan terbatas yang sifatnya sementara itu memang diperlukan dan harus dilakukan, namun tetap harus dipantau pelaksanaannya agar dapat mencegah kemungkinan munculnya resiko terkurangkannya kebebasan dasar yang memang harus terus dihormati dan diimplementasikan,’’ ungkap Retno Marsudi.
Dalam pidatonya, ia menyampaikan tantangan lain yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi ini dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi yang memiliki potensi justru mengganggu upaya penanganan pandemi itu.
‘’Democratic Perception Index Survey 2020 menunjukkan bahwa 78% orang di dunia ini masih percaya pentingnya demokrasi bagi negara mereka. Oleh karena itu, demokrasi pandemi ini tidak boleh menghilangkan komitmen kita terhadap demokrasi, sama halnya, sama pentingnya bahwa demokrasi tidak boleh menghalangi upaya kita untuk secara efektif menangani pandemi. Tugas kita ke depan tidak mudah, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era post-pandemi,’’ ujarnya.
Menlu RI Retno Marsudi
Dalam konteks inilah, Menlu menyampaikan 3 pandangan Indonesia bagaimana demokrasi dapat terus ditegakkan di masa pandemi dan bahkan diyakini dapat berkontribusi besar untuk mengatasi pandemi.
Yang pertama adalah mengenai pentingnya kita terus memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi. Kita harus pastikan bahwa democracy delivers. Demokrasi dinilai akan dapat memberikan ruang bagi dialog mengenai pengambilan kebijakan kesehatan publik selama pandemi.
‘’Saya antara lain menyampaikan satu contoh yang dilakukan Indonesia yaitu pembentukan Komite untuk mitigasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, yang setiap hari memberikan update mengenai pengelolaan pandemi di Indonesia. Dan Indonesia, sangat beruntung memiliki masyarakat madani yang kuat, yang juga telah melakukan peran dalam pemantauan upaya pemerintah dalam pengelolaan pandemi ini, melalui Inisiatif Kawal Covid-19,’’ ucapnya.
Hal kedua yang disampaikan adalah mengenai pentingnya menjaga nilai dan norma demokrasi pada pasca-pandemi dan ketiga adalah pentingnya memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi.
Indonesia percaya bahwa hak individu dapat dijalankan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Di Indonesia, hak individu dan kemaslahatan masyarakat bukan sesuatu yang harus dipilih. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik.
Dan disinilah diperlukan sebuah perspektif, yaitu perspektif solidaritas. Pelaksanaan demokrasi harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Dan perspektif solidaritas inilah, yang juga menjadi komponen esensial bagi respons terhadap pandemi, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. ‘’Hanya dengan solidaritas kita akan dapat mampu melampaui pandemi ini bersama. Dan hanya dengan spirit solidaritas, maka demokrasi dapat menjadi kekuatan untuk mempersatukan dan bukan untuk memecah,’’ katanya.
Sekjen PBB Antonio Guterres
Sementara itu Sekjen PBB Antonio Guterres, seperti dikutip Menlu bahwa menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas penyelenggaraan BDF di tengah pandemi ini. Sekjen PBB menekankan tantangan global pandemi Covid-19, tidak boleh merusak nilai-nilai demokrasi, mengancam hak asasi manusia, atau digunakan untuk membatasi ruang sipil. Masyarakat sipil, media, dan sains harus menjadi bagian dari solusi.
Sedangkan, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Demokrasi, Good Governance, dan Supremasi Hukum adalah 3 aspek terpenting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan kesetaraan. Dirjen WHO juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah bergabung dalam solidarity trial dan skema vaksin COVAX Facility.
Dirjen WHO lanjut mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwa sistem kesehatan, ekonomi dan politik saling berkaitan erat. Kesehatan adalah sebuah investasi penting bagi terciptanya stabilitas, kemakmuran dan ketahanan.
Sebelum pertemuan BDF ke-13, Menlu menyampaikan ada tiga pilar BDF lainnya yang telah diselenggarakan dalam rangkaian yang terpisah, yang kita sebut sebagai “Road to BDF”. Kegiatan tiga pilar tersebut juga telah diselenggarakan secara hybrid di Bali pada Oktober-November lalu, yaitu: Bali Civil Society and media forum, yang dihadiri 300 peserta dari 18 negara; kemudian Bali Democracy Students Conference/ BDSC, dihadiri 250 pemuda dari 25 negara; dan Business Community Forum, yang diikuti oleh 500 peserta dari 25 negara.
Di tengah-tengah tantangan akibat pandemi, kata Menlu Retno Marsudi, BDF hadir menjadi platform yang kokoh untuk mendiskusikan masa depan demokrasi. Dan demokrasi, sekali lagi, membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog, dan ini akan dapat lebih membantu kita dalam menangani berbagai tantangan, termasuk yang ditimbulkan oleh pandemi itu. Oleh karena itu pesan yang disampaikan melalui forum ini adalah: tetap optimis, terus bekerja bersama untuk pemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. (eka)
Sarkofagus yang ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, menyimpan peninggalan bersejarah dari era prasejarah berupa sarkofagus atau peti kubur batu. Benda purbakala berbentuk menyerupai telur tersebut menjadi salah satu bukti adanya kehidupan masyarakat pada masa megalitikum di kawasan itu.
Sarkofagus tersebut ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. Penemuan bermula saat aktivitas pengerukan dan perataan tanah dilakukan di lahan milik warga untuk rencana pembangunan perumahan serta pembuatan batu bata merah.
Jro Made Widiasa menuturkan, awalnya pekerja menemukan batu cadas berukuran besar ketika menggali dan meratakan gundukan tanah. Setelah dilakukan penggalian lebih lanjut, barulah terlihat bentuk benda yang diketahui sebagai sarkofagus.
“Awalnya ada gundukan tanah yang diratakan untuk perumahan. Ketika digali, pekerja menemukan batu cadas berukuran besar. Setelah terus digali, barulah terlihat wujud sarkofagus tersebut,” ujar Jro Made Widiasa selaku Tetua dan Tokoh Adat setempat, saat ditemui, Sabtu 7 November 2026.
Sarkofagus tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan bentuk bulat polos tanpa ukiran maupun motif hiasan. Karakteristiknya disebut menyerupai sarkofagus yang sebelumnya ditemukan di kawasan Gilimanuk.
Dalam tradisi megalitikum, sarkofagus merupakan wadah pemakaman yang umumnya dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting dalam kelompok masyarakat, seperti pemimpin komunitas maupun orang yang dihormati.
Keberadaan peninggalan tersebut pun menjadi petunjuk penting untuk menelusuri kehidupan masyarakat prasejarah di Desa Bengkel. Temuan ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan komunitas serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat pada masa lampau.
“Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut. Hal ini membuktikan bahwa ada kehidupan dan komunitas masyarakat yang berkembang di Desa Bengkel sejak zaman prasejarah, perkiraannya berasal dari tradisi megalitikum,” tambahnya.
Namun, proses pengungkapan sejarah peninggalan tersebut tidak sepenuhnya berjalan mudah. Saat pertama kali ditemukan, sejumlah pecahan tembikar yang berada di sekitar lokasi sempat terbuang sebelum sempat diteliti lebih lanjut.
Selain itu, berkembangnya cerita mistis di tengah masyarakat, termasuk adanya warga yang mengalami kerauhan atau kesurupan, turut memengaruhi proses penelitian mendalam terhadap temuan tersebut.
Penelitian kemudian mulai direalisasikan dengan melibatkan tim ahli dan kalangan akademisi untuk menggali informasi mengenai nilai sejarah serta konteks keberadaan sarkofagus tersebut.
Hingga kini, peninggalan purbakala itu masih disimpan dan dilestarikan di lokasi asalnya di Banjar Salin, Desa Bengkel. Keberadaannya menjadi bagian dari kekayaan sejarah desa yang perlu dijaga sekaligus diteliti lebih lanjut. (gs/bi)
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.
Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan; mantan Bupati Jembrana periode 2000–2010, I Gede Winasa; serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.
Bantuan sosial diserahkan secara simbolis kepada tiga penerima dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran.
Ketiga penerima tersebut yakni I Ketut Sumerta, warga Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, yang menerima bantuan Rp 23 juta untuk perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang.
Selanjutnya, I Kadek Dwi Loka Wijaya, warga Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, menerima bantuan Rp 50 juta untuk perbaikan rumah dan balai sari yang mengalami kerusakan berat.
Sementara itu, Ahmad Kurniawan, warga Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, menerima bantuan Rp 25 juta untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan sedang.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya hadir membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan akibat bencana.
“Ini adalah wujud implementasi program Bapak Gubernur Bali, salah satunya dalam penanganan bencana. Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami memberikan bantuan sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana,” ujar Wagub Giri Prasta.
Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan tempat tinggal agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.
“Bantuan ini sudah dipergunakan untuk membangun kembali rumah yang sebelumnya terkena bencana. Semoga rumah yang dibangun ini bisa dijadikan tempat beraktivitas yang aman dan nyaman,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wagub Giri Prasta juga menyerahkan bantuan tambahan senilai Rp 2 juta kepada salah satu korban kebakaran, I Ketut Sumerta.
Selain bantuan perbaikan rumah bagi korban kebakaran, Pemerintah Provinsi Bali juga menyalurkan bantuan sosial berupa penguatan ekonomi kepada 27 penerima manfaat di Kabupaten Jembrana dengan total nilai mencapai Rp 206 juta.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyaluran kedua jenis bantuan tersebut mencapai Rp 304 juta, terdiri atas bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 98 juta kepada tiga penerima dan bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp 206 juta kepada 27 penerima.
Bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak bencana atau musibah, baik dari aspek tempat tinggal maupun kondisi ekonomi.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyerahan bantuan pada 5 November 2026 merupakan penyerahan bantuan yang kesepuluh di Kabupaten Jembrana sejak awal tahun 2026.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan sembilan kali penyerahan bantuan serupa dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 507,5 juta.
Dengan tambahan bantuan sebesar Rp304 juta yang diserahkan pada 5 November 2026, total bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jembrana hingga November 2026 mencapai Rp 811,5 juta.
Penyaluran bantuan secara berkelanjutan tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Bali dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana atau musibah serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga. (gs/bi)
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan diserahkan di Balai Subak Pangkung Buluh, didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.
Sebanyak 27 petani penerima bantuan berasal dari tiga subak, yakni Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati. Mereka mengalami kerugian akibat keterbatasan pasokan air irigasi selama musim kemarau yang berdampak terhadap produktivitas pertanian.
Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat perwakilan petani, yakni I Ketut Kaler sebesar Rp 20 juta, I Ketut Waca sebesar Rp 15,6 juta, I Ketua Malya sebesar Rp 8,9 juta, dan I Made Winata sebesar Rp 8,4 juta.
“Ini program dari Pemerintah Provinsi Bali. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat petani yang terdampak gagal panen,” ujar Giri Prasta.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan usaha pertanian, memperkuat ekonomi keluarga, serta menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian.
Wagub Giri Prasta mengapresiasi kerja keras para petani yang terus berupaya mempertahankan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.
Ia menyampaikan bahwa Gubernur Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami gagal panen agar mereka tidak harus menanggung kerugian tanpa adanya dukungan pemerintah.
“Pemerintah hadir untuk membantu meringankan kerugian yang dialami petani. Kita tidak ingin para petani yang sudah bekerja keras justru menghadapi kesulitan tanpa mendapatkan perhatian,” ungkapnya.
Dalam dialog bersama Wagub Giri Prasta, sejumlah petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari menurunnya debit air irigasi, kerusakan saluran pengairan, hingga harga jual hasil pertanian yang dinilai belum menguntungkan petani.
I Ketut Kaler mengeluhkan semakin berkurangnya debit air irigasi yang berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan krama subak. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap stabilitas harga hasil pertanian.
Sementara itu, I Ketut Waca menyampaikan persoalan kebocoran saluran irigasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal. Ia juga mengusulkan perbaikan sumur bor serta penggantian pompa berbahan bakar solar menjadi pompa bertenaga listrik.
“Kami berharap sumur bor yang ada dapat diperbaiki dan menggunakan tenaga listrik. Selama ini penggunaan bahan bakar solar menjadi kendala karena sulit diperoleh,” ujar I Ketut Waca.
Menanggapi persoalan menurunnya debit air irigasi, Wagub Giri Prasta menekankan pentingnya langkah konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan krama subak bersinergi menjaga kawasan hulu bendungan melalui penghijauan dan penanaman pohon.
Secara khusus, Giri Prasta menyoroti pentingnya pelestarian kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.
“Di sini ada Bendungan Benel dan Bendungan Palasari. Kita harus mulai melakukan penanaman pohon yang mendukung kelestarian sumber air di kawasan hulu bendungan. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bagi anak cucu dan generasi mendatang,” tegasnya.
Menurutnya, konservasi kawasan hulu menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air irigasi sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan sumur bor.
Ia juga mengaitkan upaya pelestarian lingkungan tersebut dengan nilai kearifan lokal Bali melalui perayaan Tumpek Uduh yang mengajarkan penghormatan dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan.
Selain persoalan ketersediaan air, Wagub Giri Prasta turut menyoroti pentingnya perlindungan harga hasil pertanian agar para petani memperoleh pendapatan yang layak, terutama saat memasuki musim panen.
Ia menyampaikan bahwa persoalan harga hasil pertanian telah dikoordinasikan dengan tim pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pasar dan melindungi kepentingan petani.
Menurutnya, upaya menjaga harga hasil pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan berupaya menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh saat musim panen,” tegas Giri Prasta.
Melalui penyerahan bantuan sosial penguatan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap para petani terdampak gagal panen dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sekaligus mempertahankan perekonomian keluarga.
Selain bantuan langsung, perhatian terhadap keberlanjutan sektor pertanian juga diarahkan pada upaya pelestarian sumber air, perbaikan sistem irigasi, serta stabilisasi harga hasil pertanian agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. (gs/bi)