Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bali Democracy Forum Ke-13, Menlu Retno: Demokrasi merupakan Tools Paling Tepat untuk Melawan Pandemi

BALIILU Tayang

:

de
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi

Badung, baliilu.com – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi secara resmi membuka pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) Ke-13, Kamis (10/12-2020) di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Nusa Dua, Badung – Bali. Dalam situasi pandemi Covid-19, tampak antusiasme yang tinggi dari negara-negara di berbagai kawasan untuk mengikuti pertemuan BDF yang digelar secara hybrid. Di antaranya hadir Sekjen PBB Antonio Guterres dan Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dalam konferensi pers usai membuka BDF, Menlu Retno Marsudi menyampaikan BDF yang mengambil tema “Democracy and Covid-19 Pandemic’’ digelar secara hybrid dimana kehadiran fisik dibatasi 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, serta dihadiri secara virtual oleh lebih dari 500 orang peserta dari 69 negara dan 4 organisasi internasional.

‘’Jadi semua pihak yang berada di dalam kegiatan ini, baik delegasi maupun panitia, semuanya tanpa terkecuali telah melakukan PCR Test dan hasilnya negatif. Diterapkannya protokol kesehatan yang ketat merupakan sebuah syarat yang pasti dan akan kita lakukan dalam seluruh tahap dari pelaksanaan kegiatan. BDF ke-13 adalah pertemuan internasional yang pertama yang kita lakukan secara hybrid sejak pandemi Covid-19,’’ terang Retno Marsudi di depan awak media.

Dalam sambutan pembukaannya, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa BDF merupakan kesempatan yang  baik bagi seluruh peserta untuk mendiskusikan berbagai hal penting mengenai keterkaitan antara demokrasi dan pandemi.

Ia juga menekankan, pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi. ‘’Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi,’’ ujar Menlu Retno.

Baca Juga  Tumbuhkan Generasi Penerus yang Berkualitas, Bank Indonesia Berikan Beasiswa kepada Mahasiswa dan Pelajar

Sesuai Laporan Freedom House tahun 2019, kata Menlu Retno, demokrasi di seluruh dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir ini. Pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi. Beberapa pihak mungkin berpandangan bahwa restriksi yang dijalankan selama pandemi, termasuk larangan berkumpul, kewajiban memakai masker, diartikan sebagai bertabrakan dengan kebebasan individu. Ini ada beberapa pihak yang mengartikan seperti itu.

‘’Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi. Pembatasan-pembatasan terbatas yang sifatnya sementara itu memang diperlukan dan harus dilakukan, namun tetap harus dipantau pelaksanaannya agar dapat mencegah kemungkinan munculnya resiko terkurangkannya kebebasan dasar yang memang harus terus dihormati dan diimplementasikan,’’ ungkap Retno Marsudi.

Dalam pidatonya, ia menyampaikan tantangan lain yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi ini dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi yang memiliki potensi justru mengganggu upaya penanganan pandemi itu.

 ‘’Democratic Perception Index Survey 2020 menunjukkan bahwa 78% orang di dunia ini masih percaya pentingnya demokrasi bagi negara mereka. Oleh karena itu, demokrasi pandemi ini tidak boleh menghilangkan komitmen kita terhadap demokrasi, sama halnya, sama pentingnya bahwa demokrasi tidak boleh menghalangi upaya kita untuk secara efektif menangani pandemi. Tugas kita ke depan tidak mudah, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era post-pandemi,’’ ujarnya.

Menlu RI Retno Marsudi

Dalam konteks inilah, Menlu menyampaikan 3 pandangan Indonesia bagaimana demokrasi dapat terus ditegakkan di masa pandemi dan bahkan diyakini dapat berkontribusi besar untuk mengatasi pandemi.

Yang pertama adalah mengenai pentingnya kita terus memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi. Kita harus pastikan bahwa democracy delivers. Demokrasi dinilai akan dapat memberikan ruang bagi dialog mengenai pengambilan kebijakan kesehatan publik selama pandemi.

Baca Juga  Angka Kecelakaan Tinggi, Ditlantas Polda Bali Gandeng Admin Medsos Sosialisasikan Kamseltibcarlantas

‘’Saya antara lain menyampaikan satu contoh yang dilakukan Indonesia yaitu pembentukan Komite untuk mitigasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, yang setiap hari memberikan update mengenai pengelolaan pandemi di Indonesia. Dan Indonesia, sangat beruntung memiliki masyarakat madani yang kuat, yang juga telah melakukan peran dalam pemantauan upaya pemerintah dalam pengelolaan pandemi ini, melalui Inisiatif Kawal Covid-19,’’ ucapnya.

Hal kedua yang disampaikan adalah mengenai pentingnya menjaga nilai dan norma  demokrasi pada pasca-pandemi dan ketiga adalah pentingnya memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi.

Indonesia percaya bahwa hak individu dapat dijalankan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Di Indonesia, hak individu dan kemaslahatan masyarakat bukan sesuatu yang harus dipilih. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik.

Dan disinilah diperlukan sebuah perspektif, yaitu perspektif solidaritas. Pelaksanaan demokrasi harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Dan perspektif solidaritas inilah, yang juga menjadi komponen esensial bagi respons terhadap pandemi, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. ‘’Hanya dengan solidaritas kita akan dapat mampu melampaui pandemi ini bersama. Dan hanya dengan spirit solidaritas, maka demokrasi dapat menjadi kekuatan untuk mempersatukan dan bukan untuk memecah,’’ katanya.

Sekjen PBB Antonio Guterres

Sementara itu Sekjen PBB Antonio Guterres, seperti dikutip Menlu bahwa menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas penyelenggaraan BDF di tengah pandemi ini. Sekjen PBB menekankan tantangan global pandemi Covid-19, tidak boleh merusak  nilai-nilai demokrasi, mengancam hak asasi manusia, atau digunakan untuk membatasi ruang sipil. Masyarakat sipil, media, dan sains harus menjadi bagian dari solusi.

Sedangkan, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Demokrasi, Good  Governance, dan Supremasi Hukum adalah 3 aspek  terpenting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan kesetaraan. Dirjen WHO juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah bergabung dalam solidarity trial dan skema vaksin COVAX Facility.

Baca Juga  Dukung Gernas BBI, Sekda Dewa Indra: Pemprov Bali sudah Lebih Dulu Punya Kebijakan Majukan UMKM
Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dirjen WHO lanjut mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwa sistem kesehatan, ekonomi dan politik saling berkaitan erat. Kesehatan adalah sebuah investasi penting bagi terciptanya stabilitas, kemakmuran dan ketahanan.

Sebelum pertemuan BDF ke-13, Menlu menyampaikan ada tiga pilar BDF lainnya yang telah diselenggarakan dalam rangkaian yang terpisah, yang kita sebut sebagai “Road to BDF”. Kegiatan tiga pilar tersebut juga telah diselenggarakan secara hybrid di Bali pada Oktober-November lalu, yaitu: Bali Civil Society and media forum, yang dihadiri 300 peserta dari 18 negara; kemudian Bali Democracy Students Conference/ BDSC, dihadiri 250 pemuda dari 25 negara; dan  Business Community Forum, yang diikuti oleh 500 peserta dari 25 negara.

Di tengah-tengah tantangan akibat pandemi, kata Menlu Retno Marsudi, BDF hadir menjadi platform yang kokoh untuk mendiskusikan masa depan demokrasi. Dan demokrasi, sekali lagi, membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog, dan ini akan dapat lebih membantu kita dalam menangani berbagai tantangan, termasuk yang ditimbulkan oleh pandemi itu. Oleh karena itu pesan yang disampaikan melalui forum ini adalah: tetap optimis, terus bekerja bersama untuk pemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. (eka)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Dandim 1613/Sumba Barat Hadir Melayat di Rumah Duka Korban Penembakan, Imbau Warga Tetap Tenang

Published

on

By

Dandim Sumba Barat Melayat Korban Penembakan
MELAYAT: Dandim 1613/Sumba Barat Letkol Inf Ignasius Hali Sogen saat melayat ke rumah duka almarhum Jowa Tana di Desa Bali Ledo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Rabu (16/9/2026). (Foto: Pendam IX)

Sumba Barat, NTT, baliilu.com – Di tengah situasi pasca penyerangan Mapolres Sumba Barat, jajaran Kodim 1613/Sumba Barat terus berupaya membantu menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui pengamanan, tetapi juga pendekatan humanis kepada masyarakat guna mencegah berkembangnya situasi yang dapat memicu gangguan keamanan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada Rabu (16/9/2026), Dandim 1613/Sumba Barat Letkol Inf Ignasius Hali Sogen melayat ke rumah duka almarhum Jowa Tana di Desa Bali Ledo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Kehadiran Dandim menjadi wujud kepedulian dan empati TNI AD kepada keluarga yang tengah berduka atas meninggalnya korban dalam peristiwa penembakan yang melibatkan anggota Polres Sumba Barat.

Kepada keluarga almarhum Jowa Tana, Dandim menyampaikan belasungkawa serta dukungan moril agar keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut. Kehadiran Dandim juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi secara langsung dengan keluarga dan masyarakat, sekaligus memastikan situasi di lingkungan sekitar tetap aman dan kondusif.

Kepedulian Kodim 1613/Sumba Barat juga ditunjukkan kepada keluarga almarhum Marsel, yang turut menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Pada malam kejadian, Dandim melalui Kapten Inf Nyoman Sukada turut mendampingi proses pengantaran jenazah dari RS Lende Moripa menuju kediaman orang tua almarhum di Desa Maradesa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah.

Sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan turut berduka cita, perwakilan Kodim 1613/Sumba Barat hadir dengan mengikuti tata cara adat dan budaya Sumba, berupa penyerahan satu lembar kain adat dan satu ekor babi kepada keluarga almarhum. Kehadiran dan perhatian tersebut diterima dengan baik oleh keluarga sebagai bentuk kepedulian serta penghormatan di tengah suasana duka.

Baca Juga  Pemerintah Kota Denpasar Mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023

Kehadiran aparat kewilayahan di tengah keluarga korban merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya menjaga komunikasi dengan masyarakat, sehingga suasana tetap tenang, sejuk, dan kondusif.

Korban diketahui merupakan warga yang diduga terkait dengan kasus pencurian hewan ternak di Desa Bali Ledo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Kedatangan Dandim ke rumah duka disambut baik oleh kakak kandung almarhum bersama keluarga besar.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim menyampaikan belasungkawa dan turut merasakan duka yang dialami keluarga.

Suasana kemudian diisi dengan komunikasi bersama Camat, Kepala Desa Bali Ledo, tokoh masyarakat serta keluarga besar almarhum untuk mendengarkan situasi dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain menyampaikan belasungkawa, Dandim juga melakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian penembakan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperoleh gambaran situasi di lapangan sekaligus memastikan kondisi wilayah tetap aman dan terkendali.

Kepada keluarga dan masyarakat yang hadir, Dandim mengimbau agar seluruh pihak dapat menahan diri serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan. Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan menyerahkan proses penanganan peristiwa kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh keluarga dan masyarakat untuk tetap tenang, menahan diri dan bersama-sama menjaga keamanan. Jangan sampai situasi yang sudah terjadi kembali berkembang menjadi persoalan baru yang merugikan kita semua,” ujar Dandim 1613/Sumba Barat.

Imbauan tersebut mendapat respons positif dari keluarga dan masyarakat yang hadir. Mereka menyambut baik pendekatan yang dilakukan Dandim serta berharap situasi di wilayah Sumba Barat dapat terus terjaga dengan aman dan kondusif.

Sementara itu, personel Kodim 1613/Sumba Barat tetap membantu pengamanan di Mapolres Sumba Barat sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan pasca peristiwa penyerangan yang terjadi pada Selasa malam (15/9/2026).

Baca Juga  Direktur Poltrada Bali Serahkan Bantuan Kelengkapan Prokes kepada Sopir Terminal Ubung

Hingga Rabu (16/9/2026), situasi pasca penyerangan Mapolres Sumba Barat dilaporkan telah kembali kondusif dan aman. Kodim 1613/Sumba Barat bersama unsur terkait terus memantau perkembangan situasi serta mengedepankan langkah-langkah persuasif untuk menjaga stabilitas keamanan.

Kodim 1613/Sumba Barat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketenangan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengutamakan penyelesaian setiap persoalan melalui mekanisme hukum dan komunikasi yang baik. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemkab Gianyar Sosialisasikan Pelindungan Data Pribadi

Published

on

By

Pemkab Gianyar Sosialisasi Pelindungan Data Pribadi
SOSIALISASI: Pemerintah Kabupaten Gianyar saat mensosialisasikan perlindungan data pribadi melalui Zoom Meeting, Rabu (16/9). (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar sosialisasikan perlindungan data pribadi melalui Zoom Meeting, Rabu (16/9). Kegiatan digelar sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah terhadap pentingnya menjaga keamanan serta kerahasiaan data pribadi.

Sosialisasi menghadirkan narasumber I Made Widiartha, ST, MAP, Sandiman Ahli Madya Dinas Kominfo Provinsi Bali serta diikuti pejabat dan pegawai yang menangani data pengelolaan, informasi teknologi dan/atau layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip pelindungan data pribadi, kewajiban dalam pengelolaan data, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran maupun kebocoran data dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik. Sosialisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Gianyar, Ni Putu Dian Pratiwi Udayani, S.STP, M.AP, mengatakan sosialisasi menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap regulasi baru yang diterbitkan Pemerintah Pusat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

“PP Nomor 33 Tahun 2026 ini sangat penting untuk kita cermati bersama, karena selama ini Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi masih memuat ketentuan yang bersifat umum. Kini melalui aturan teknis yang lebih rinci, pemerintah daerah termasuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki pedoman yang lebih operasional dalam pengelolaan data pribadi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PP Nomor 33 Tahun 2026 ditetapkan pada 16 Juli 2026 dan mulai berlaku efektif enam bulan kemudian. Masa transisi tersebut perlu dimanfaatkan untuk mempersiapkan berbagai aspek yang diperlukan sebelum regulasi berlaku efektif.

Baca Juga  Update Covid-19 (11/3) di Bali, Total Pasien Meninggal 1.000 Orang

Menurut Dian, salah satu hal yang diperjelas dalam aturan tersebut adalah pembedaan antara data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum antara nama lain, jenis kelamin dan kewarganegaraan, sedangkan data pribadi spesifik meliputi data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak dan data keuangan pribadi yang memerlukan tingkat pelindungan lebih tinggi.

Hal tersebut dinilai sangat relevan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gianyar, mulai dari layanan administrasi kependudukan, kesehatan di Puskesmas dan RSUD, pendidikan hingga layanan perizinan yang menggunakan data masyarakat.

Selain itu, setiap perangkat daerah yang bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi mempunyai kewajiban untuk menyusun kebijakan pemrosesan data secara internal, melaksanakan penilaian dampak pelindungan data pribadi, serta menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi di instansi masing-masing.

PP tersebut juga mengatur mekanisme pelaksanaan hak masyarakat sebagai subjek data pribadi. Di antaranya hak mengajukan izin atas pemrosesan otomatis, hak menerima ganti rugi, serta kewajiban instansi melakukan notifikasi apabila terjadi kegagalan pelindungan data.

Ketentuan lainnya meliputi transfer data pribadi lintas negara, pengawasan oleh lembaga pelindungan data pribadi tingkat pusat, serta mekanisme sanksi administratif bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan.

Dian menegaskan, Diskominfo Kabupaten Gianyar berkomitmen terus mengawal kesiapan seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan PP Nomor 33 Tahun 2026.

“Masa transisi sebelum aturan ini berlaku efektif pada Januari 2027 hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan evaluasi kesiapan, mulai dari kebijakan internal, sistem keamanan data, aplikasi layanan publik, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data di masing-masing OPD,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa pelindungan data pribadi bukan sekedar memberikan kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca Juga  Direktur Poltrada Bali Serahkan Bantuan Kelengkapan Prokes kepada Sopir Terminal Ubung

“Kepatuhan terhadap pelindungan data pribadi bukan sekedar memberikan kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat Gianyar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, aman dan akuntabel di era digital,” tegas Dian. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Disbudpar Buleleng Gelar Lomba Wayang dan Perasi untuk Anak Muda

Published

on

By

Disbudpar Buleleng Gelar Lomba Wayang dan Perasi
LOMBA WAYANG: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng saat menggelar Lomba Wayang dan Perasi di Wantilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedong Kertya, Rabu, (16/8). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng kembali menggelar Lomba Berbasis Tradisi dan Budaya Masyarakat Bali di Wantilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedong Kertya, Rabu, (16/8). Ajang tahunan ini diikuti oleh pemuda-pemudi perwakilan dari sembilan kecamatan di Kabupaten Buleleng.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, I Nyoman Wisandika, menjelaskan bahwa pelaksanaan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya terdapat empat hingga lima cabang lomba, kali ini pihaknya fokus pada dua kategori utama, yakni pembuatan wayang dan perasi.

“Lebih sederhana ya, kalau kemarin tahun lalu kita mungkin ada empat lomba, lima lomba. Nah sekarang ada dua lomba yaitu membuat wayang dan perasi,” ujar Wisandika di lokasi acara.

Ia merinci, perlombaan wayang tahun ini mengangkat lakon Sahadewa. Pemilihan kisah ini menandai babak pamungkas dari rangkaian narasi pewayangan yang telah dilombakan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir.

“Jadi wayang ini sebenarnya ini episode terakhir ini. Karena kemarin kan Yudhistira sudah, Bima sudah, Arjuna sudah, Nakula sudah, sekarang Sahadewanya. Jadi ini episode terakhir dari membuat wayang,” tambahnya.

Sementara itu, untuk kategori perasi atau seni menulis dan menggambar di atas daun lontar, panitia menetapkan tema Sutasoma. Baik peserta lomba wayang maupun perasi diberi waktu pengerjaan selama lima jam, dengan target pengumuman pemenang pada sore hari.

Wisandika tidak menampik bahwa regenerasi seniman pembuat wayang dan perasi menghadapi tantangan tersendiri akibat minimnya minat generasi muda. Karena itu, pelestarian melalui jalur kompetisi ini menjadi langkah strategis instansinya dalam merawat warisan leluhur.

“Salah satunya seperti yang disampaikan, itu memang regenerasi. Terutama perasi itu kan cerita bergambar, cerita di atas lontar, itu memang agak susah. Termasuk wayang,” ungkapnya.

Baca Juga  Dukung Gernas BBI, Sekda Dewa Indra: Pemprov Bali sudah Lebih Dulu Punya Kebijakan Majukan UMKM

Kompetisi yang menyasar kelompok usia 15 hingga 25 tahun ini melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar tingkat sekolah menengah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng berharap kegiatan ini tidak berhenti sekadar sebagai ajang perlombaan, melainkan berlanjut pada program pembinaan jangka panjang di masing-masing kecamatan.

“Harapan kita seperti itu. Karena kita tahu generasi muda itu agak sedikit sekali peminatnya untuk membuat wayang, perasi. Oleh karena itulah sebagai instansi yang memang membawahi untuk terus melakukan perlindungan dan pelestarian,” pungkas Wisandika.

Adapun hasil lomba wayang pada kegiatan ini Juara 1 diraih Kecamatan Buleleng, Juara 2 diraih Kecamatan Gerogak dan Juara 3 diraih Kecamatan Seririt.

Sedangkan untuk lomba Perasi Juara 1 diraih Kecamatan Kubutambahan, Juara 2 diraih Kecamatan Buleleng dan Juara 3 diraih Kecamatan Banjar. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca