NEWS
Bali Democracy Forum Ke-13, Menlu Retno: Demokrasi merupakan Tools Paling Tepat untuk Melawan Pandemi
Badung, baliilu.com – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi secara resmi membuka pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) Ke-13, Kamis (10/12-2020) di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Nusa Dua, Badung – Bali. Dalam situasi pandemi Covid-19, tampak antusiasme yang tinggi dari negara-negara di berbagai kawasan untuk mengikuti pertemuan BDF yang digelar secara hybrid. Di antaranya hadir Sekjen PBB Antonio Guterres dan Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Dalam konferensi pers usai membuka BDF, Menlu Retno Marsudi menyampaikan BDF yang mengambil tema “Democracy and Covid-19 Pandemic’’ digelar secara hybrid dimana kehadiran fisik dibatasi 44 orang dari 26 negara dan 3 organisasi internasional dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, serta dihadiri secara virtual oleh lebih dari 500 orang peserta dari 69 negara dan 4 organisasi internasional.
‘’Jadi semua pihak yang berada di dalam kegiatan ini, baik delegasi maupun panitia, semuanya tanpa terkecuali telah melakukan PCR Test dan hasilnya negatif. Diterapkannya protokol kesehatan yang ketat merupakan sebuah syarat yang pasti dan akan kita lakukan dalam seluruh tahap dari pelaksanaan kegiatan. BDF ke-13 adalah pertemuan internasional yang pertama yang kita lakukan secara hybrid sejak pandemi Covid-19,’’ terang Retno Marsudi di depan awak media.
Dalam sambutan pembukaannya, Menlu Retno Marsudi menyampaikan bahwa BDF merupakan kesempatan yang baik bagi seluruh peserta untuk mendiskusikan berbagai hal penting mengenai keterkaitan antara demokrasi dan pandemi.
Ia juga menekankan, pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi. ‘’Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi,’’ ujar Menlu Retno.
Sesuai Laporan Freedom House tahun 2019, kata Menlu Retno, demokrasi di seluruh dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir ini. Pandemi Covid-19 telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi. Beberapa pihak mungkin berpandangan bahwa restriksi yang dijalankan selama pandemi, termasuk larangan berkumpul, kewajiban memakai masker, diartikan sebagai bertabrakan dengan kebebasan individu. Ini ada beberapa pihak yang mengartikan seperti itu.
‘’Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi. Pembatasan-pembatasan terbatas yang sifatnya sementara itu memang diperlukan dan harus dilakukan, namun tetap harus dipantau pelaksanaannya agar dapat mencegah kemungkinan munculnya resiko terkurangkannya kebebasan dasar yang memang harus terus dihormati dan diimplementasikan,’’ ungkap Retno Marsudi.
Dalam pidatonya, ia menyampaikan tantangan lain yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi ini dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi yang memiliki potensi justru mengganggu upaya penanganan pandemi itu.
‘’Democratic Perception Index Survey 2020 menunjukkan bahwa 78% orang di dunia ini masih percaya pentingnya demokrasi bagi negara mereka. Oleh karena itu, demokrasi pandemi ini tidak boleh menghilangkan komitmen kita terhadap demokrasi, sama halnya, sama pentingnya bahwa demokrasi tidak boleh menghalangi upaya kita untuk secara efektif menangani pandemi. Tugas kita ke depan tidak mudah, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era post-pandemi,’’ ujarnya.
Dalam konteks inilah, Menlu menyampaikan 3 pandangan Indonesia bagaimana demokrasi dapat terus ditegakkan di masa pandemi dan bahkan diyakini dapat berkontribusi besar untuk mengatasi pandemi.
Yang pertama adalah mengenai pentingnya kita terus memulihkan kepercayaan terhadap demokrasi. Kita harus pastikan bahwa democracy delivers. Demokrasi dinilai akan dapat memberikan ruang bagi dialog mengenai pengambilan kebijakan kesehatan publik selama pandemi.
‘’Saya antara lain menyampaikan satu contoh yang dilakukan Indonesia yaitu pembentukan Komite untuk mitigasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, yang setiap hari memberikan update mengenai pengelolaan pandemi di Indonesia. Dan Indonesia, sangat beruntung memiliki masyarakat madani yang kuat, yang juga telah melakukan peran dalam pemantauan upaya pemerintah dalam pengelolaan pandemi ini, melalui Inisiatif Kawal Covid-19,’’ ucapnya.
Hal kedua yang disampaikan adalah mengenai pentingnya menjaga nilai dan norma demokrasi pada pasca-pandemi dan ketiga adalah pentingnya memupuk solidaritas demokrasi dalam melawan pandemi.
Indonesia percaya bahwa hak individu dapat dijalankan beriringan dengan kepentingan kolektif masyarakat, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Di Indonesia, hak individu dan kemaslahatan masyarakat bukan sesuatu yang harus dipilih. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik.
Dan disinilah diperlukan sebuah perspektif, yaitu perspektif solidaritas. Pelaksanaan demokrasi harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Dan perspektif solidaritas inilah, yang juga menjadi komponen esensial bagi respons terhadap pandemi, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. ‘’Hanya dengan solidaritas kita akan dapat mampu melampaui pandemi ini bersama. Dan hanya dengan spirit solidaritas, maka demokrasi dapat menjadi kekuatan untuk mempersatukan dan bukan untuk memecah,’’ katanya.
Sementara itu Sekjen PBB Antonio Guterres, seperti dikutip Menlu bahwa menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas penyelenggaraan BDF di tengah pandemi ini. Sekjen PBB menekankan tantangan global pandemi Covid-19, tidak boleh merusak nilai-nilai demokrasi, mengancam hak asasi manusia, atau digunakan untuk membatasi ruang sipil. Masyarakat sipil, media, dan sains harus menjadi bagian dari solusi.
Sedangkan, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Demokrasi, Good Governance, dan Supremasi Hukum adalah 3 aspek terpenting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan kesetaraan. Dirjen WHO juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah bergabung dalam solidarity trial dan skema vaksin COVAX Facility.
Dirjen WHO lanjut mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan peringatan bagi kita semua bahwa sistem kesehatan, ekonomi dan politik saling berkaitan erat. Kesehatan adalah sebuah investasi penting bagi terciptanya stabilitas, kemakmuran dan ketahanan.
Sebelum pertemuan BDF ke-13, Menlu menyampaikan ada tiga pilar BDF lainnya yang telah diselenggarakan dalam rangkaian yang terpisah, yang kita sebut sebagai “Road to BDF”. Kegiatan tiga pilar tersebut juga telah diselenggarakan secara hybrid di Bali pada Oktober-November lalu, yaitu: Bali Civil Society and media forum, yang dihadiri 300 peserta dari 18 negara; kemudian Bali Democracy Students Conference/ BDSC, dihadiri 250 pemuda dari 25 negara; dan Business Community Forum, yang diikuti oleh 500 peserta dari 25 negara.
Di tengah-tengah tantangan akibat pandemi, kata Menlu Retno Marsudi, BDF hadir menjadi platform yang kokoh untuk mendiskusikan masa depan demokrasi. Dan demokrasi, sekali lagi, membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog, dan ini akan dapat lebih membantu kita dalam menangani berbagai tantangan, termasuk yang ditimbulkan oleh pandemi itu. Oleh karena itu pesan yang disampaikan melalui forum ini adalah: tetap optimis, terus bekerja bersama untuk pemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. (eka)
NEWS
Peresmian Jembatan Perintis Garuda, Wujud Sinergi TNI dan Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
