NEWS
Gubernur Koster Keluarkan Surat Edaran, Antisipasi Penyebaran Covid saat Libur Natal dan Tahun Baru 2021
Denpasar, baliilu.com -Adanya kecenderungan peningkatan kasus baru positif Covid-19 di berbagai negara dan masih tingginya tingkat penularan kasus positif Covid-19 di wilayah Indonesia termasuk Provinsi Bali yang ditandai dengan munculnya klaster baru, serta meningkatnya arus kunjungan ke Bali dan tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 di Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 yang diberlakukan sejak tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari 2021.
‘’Perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia. Siapa pun yang akan berkunjung ke Bali, berwisata atau aktivitas lainnya dari berbagai daerah dipersilakan, namun harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam surat edaran ini, sehingga kita semua selamat,’’ terang Gubernur Bali Wayan Koster saat konferensi pers sosialisasi SE Nomor 2021 Tahun 2020, Selasa (15/12-2020), di Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar. Turut mendampingi Sekda Bali Dewa Made Indra, Kadis Kesehatan dr. Suarjaya dan unsur Forkompinda Provinsi Bali.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menggarisbawahi dikeluarkannya surat edaran ini didasarkan pada peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru, dan juga arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI pada rapat secara virtual tanggal 14 Desember 2020. ‘’Atas pertimbangan keselamatan, kenyamanan dan kesehatan kita semua yang menurut Bapak Presiden adalah yang paling prinsip yang harus kita laksanakan,’’ tegas Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.
Sesuai Surat Edaran ini, Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini menyampaikan pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 agar dengan sungguh-sungguh, tertib, dan disiplin serta penuh tanggung jawab menaati ketentuan yakni Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020.
Gubernur Koster lanjut menyampaikan bahwa kepada Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia. Bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.
Ditegaskan, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji Rapid Test Antigen berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan. Selama masih berada di Bali wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku.
Bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau Rapid Test Antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali.
Gubernur juga menyampaikan kepada setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama Libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 untuk wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer, membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.
‘’Dilarang keras menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan atau di luar ruangan, menggunakan petasan, kembang api, dan sejenisnya, dan juga mabuk minuman keras,’’ ujarnya menegaskan.
Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
Gubernur jebolan ITB Bandung ini juga meminta kepada bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah, bandesa adat se-Bali, serta para pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
Gubernur juga meminta kepada Panglima Kodam IX/Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya edaran ini.
Untuk menyiapkan pelaksanaan surat edaran berjalan tertib maka Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan rapat koordinasi, Rabu besok (16/12) yang melibatkan semua pihak terkait dengan pelaksanaan surat edaran ini termasuk dari Kementerian Perhubungan, maupun juga pihak-pihak lain yang akan menjadi bagian dari pelaksanaan swab dan rapit test antigen. Bagi pelaku perjalanan darat, alat rapid test antigen akan dipersiapkan di wilayah Pelabuhan Banyuwangi.
Gubernur juga memaparkan fasilitas kesehatan yang tersedia sampai saat ini sangat memadai baik untuk yang bergejala dimana kapasitas kamar yang terpakai di bawah 50 persen. Kapasitas uji swab bisa mencapai 4.000 lebih per hari paling lama 2 x 24 jam, juga menyiapkan layanan khusus di lab kesehatan bagi para peserta perjalanan dalam negeri serta tempat karantina.
‘’Bali betul-betul mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan masyarakat dunia. Jika penanganan Covid misalnya kasus baru meningkat dan kesembuhan tidak dapat ditingkatkan dan kematian tidak bisa dikendalikan maka akan langsung berdampak terhadap kepercayaan publik baik masyarakat lokal, nasional dan internasional. Oleh karena itu surat edaran ini supaya dapat dipahami, dimengerti, dimaklumi serta ditaati oleh semua pihak,’’ pungkas Gubernur Koster. (gs)
NEWS
DPD PDI Perjuangan Bali Kuatkan Perlindungan Karya dan Inovasi melalui Sosialisasi Sertifikasi HKI
