Nusa Ceningan, baliilu.com – Cita-cita Gubernur Bali Wayan Koster di dalam mewujudkan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara secara terkoneksi dan terintegrasi dalam Visi Pembangunan Daerah Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru akhirnya mampu dibangun di tahun 2020, yang salah satunya berupa Pembangunan Pelabuhan Sanur – Denpasar, Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul – Nusa Ceningan, dan Pelabuhan Sampalan – Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.
Hal itu dibuktikan oleh Wayan Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, pada saat ia meletakkan batu pertama Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan tepat pada hari suci Purnama Kepitu, Selasa, Anggara Wage, Ugu (29/12).
Alasan utama yang menekadkan diri Gubernur Koster untuk mewujudkan ketiga pelabuhan itu, karena ia merasa terpanggil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bali hingga wisatawan dunia yang hendak melakukan penyeberangan dari Sanur menuju Pulau Nusa Penida, dan Pulau Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung.
Gubernur Bali Wayan Koster
“Ini bukan janji waktu Pilgub Bali, tapi karena ada niat yang membuat jiwa perjuangan saya tergerak ketika saat itu di tahun 2017 menyeberang ke Nusa Penida dalam kegiatan sosialisasi menjadi calon Gubernur Bali, dari Sanur saya merasakan keprihatinan karena melihat banyak masyarakat Bali hingga wisatawan mancanegara harus digendong, ada juga yang mengangkat kain celananya, hingga membuka sepatunya untuk menghindari terjangan ombak menuju speed boat,” ceritanya dihadapan masyarakat Nusa Ceningan.
Atas kondisi itu, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini sempat mengajak Wakil Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Anggota DPRD Bali, dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede untuk turun meninjau kondisi pelabuhan di Sanur, dan dalam kesempatan itu Wayan Koster mengungkapkan janji, apabila dirinya menjadi Gubernur Bali, maka ia akan bangun pelabuhan di Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan dengan kemampuan jaringan pemerintahan yang dimilikinya di tingkat nasional.
“Ternyata bersyukur rencana Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan ini terwujud berkat niat baik ketemu jalan baik, karena pada tahun 2019 saya dipanggil Bapak Presiden Joko Widodo, disana saya melaporkan salah satu rencana pembangunan pelabuhan ini dan langsung direspons oleh Bapak Presiden, hingga kemudian di Tahun 2020 ini langsung direalisasikan dalam jangka waktu yang cepat hingga dengan anggaran yang besar,” ungkapnya.
Sehingga Gubernur yang berpenampilan sederhana ini menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Presiden RI, dan hal ini terwujud berkat perhatian luar biasa dari Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi untuk Pulau Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Dirjen Perhubungan Darat Drs. Budi Setyadi, SH, MSi dan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta (kanan)
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Drs. Budi Setyadi, SH, MSi dalam sambutannya menyatakan kehadirannya pada acara peletakan batu pertama Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan, karena atas perintah langsung dari Bapak Menteri Perhubungan (Menhub) untuk menghadiri acara ini. Selanjutnya Bapak Menhub RI berpesan agar pembangunan pelabuhan ini menggunakan kearifan lokal, dan secara fisik mampu memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat dengan pembangunan yang tepat waktu, serta memperhatikan aspek keselamatan.
Karena pembangunan pelabuhan ini menggunakan APBN yang cukup besar yakni mencapai Rp 97 miliar dan dibangun oleh PT. Nindya Karya, maka dalam kesempatan itu Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setyadi dihadapan Perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali memohon kegiatan pendampingan dari Kejaksaan terus dilakukan, supaya pembangunan ini berjalan lancar dan berkualitas.
“Setelah pekerjaan ini kita selesaikan, maka ke depan kita sedang memikirkan operator pelabuhan ini nanti siapa? Apakah Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Kabupaten Klungkung. Apalagi nanti masalah pemeliharaan bangunannya juga perlu diperhatikan, demi menciptakan keselataman masyarakat yang ingin berlabuh keliling Pulau Nusa Penida dan menuju Sanur,” tegasnya seraya menyatakan siap untuk memback-up kebijakan Bapak Gubernur Koster, karena Bali yang pertama kali akan disempurnakan untuk kepentingan pariwisata.
Mendengar hal itu, Gubernur Koster menambahkan bahwa mengenai siapa nanti yang akan menjadi operator dari pelabuhan ini, apakah itu Pemerintah Pusat, ASDP, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, maka hal itu saya serahkan sepenuhnya kebijakan ini ke bapak Menteri.
Mengingat Nusa Penida ini punya daya tarik yang sangat kuat secara spiritual, dengan adanya Pura Ratu Gede di Dalem Ped serta aktivitas masyarakat dan pariwisatanya yang sangat tinggi dari Sanur menuju Nusa Penida, untuk itu Wayan Koster meminta kepada PT. Nindya Karya agar proses pembangunan pelabuhan ini dikerjakan secara profesional, dengan kualitas yang baik, dan selesai tepat waktu. Tidak hanya itu, mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga memohon desain pelabuhan ini mencerminkan kearifan lokal, seni dan budaya di Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida.
“Saya ikut membahas desain pelabuhan ini, harapannya Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan ini menjadi ikon,” jelas Gubernur Koster yang sangat getol memajukan kebudayaan Bali ini.
Dalam acara tersebut, turut juga dihadiri oleh Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, SH, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta, hingga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sebelumnya, Menhub RI Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Bali Wayan Koster telah melakukan Peletakan Batu Pertama dimulainya Pembangunan Pelabuhan Sanur – Denpasar dan Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida. Secara anggaran, pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan ini bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan dengan total sebesar Rp 555 Milyar, yang terdiri dari anggaran pembangunan Pelabuhan Sanur sebesar Rp 376 Milyar, untuk Pelabuhan Sampalan Rp 82 Milyar, dan Pelabuhan Bias Munjul sebesar Rp 97 Milyar.
Sehingga Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung itu direncanakan selesai pada akhir tahun 2021 dan Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2022. (gs)
PENGARAHAN: Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wabup Bagus Alit Sucipta saat memberikan arahan strategis kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengarahan khusus di Bandung, Sabtu (7/11/2026). (Foto: Hms Badung)
Badung, baliilu.com – Menegaskan komitmen bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan bukan agenda seremonial belaka, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa langsung memberikan arahan strategis kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengarahan khusus di Bandung, Sabtu (7/11/2026).
Arahan ini diberikan sehari setelah seluruh pimpinan dinas merampungkan pelatihan terpadu bersama fasilitator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Lembang.
Dalam pengarahan tersebut, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa tolak ukur keberhasilan agenda di Jawa Barat ini harus terwujud dalam langkah konkret di lapangan. Seluruh pimpinan instansi diberikan tugas terukur untuk segera mengonsolidasikan program kerja dan mengikis habis sekat-sekat sektoral.
Bupati menginstruksikan seluruh jajaran OPD agar fokus menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan perwujudan Visi, Misi, serta penuntasan 5 Isu Strategis Kabupaten Badung saat ini. Guna memastikan program tidak berjalan secara parsial, para kepala dinas diwajibkan aktif berkoordinasi antardinas untuk merumuskan Cross-Cutting Program (program kolaboratif lintas sektor). Untuk mengawal efektivitas integrasi ini, para Asisten Sekretaris Daerah ditugaskan langsung sebagai koordinator perumusan program lintas instansi tersebut.
“Pelatihan yang telah kita jalani bersama Kemendagri di Lembang kemarin harus melahirkan output nyata bagi masyarakat Badung. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang terkotak-kotak. Terwujudnya Cross-Cutting Program antardinas adalah bukti bahwa seluruh jajaran pimpinan daerah memiliki satu tarikan napas dalam menuntaskan isu-isu prioritas krama Badung,” tegas Bupati Wayan Adi Arnawa dihadapan para kepala OPD.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung, I Wayan Putra Yadnya, selaku leading sector kegiatan, menjelaskan bahwa lahirnya instruksi terintegrasi ini merupakan implementasi langsung dari kurikulum pembekalan yang telah dijalani.
Putra Yadnya memaparkan, serangkaian modul Kemendagri pada Jumat (6/11/2026) seperti Building Learning Commitment (BLC), Jalur Bola Pelayanan, dan Karpet Satu Tujuan, hingga simulasi kepemimpinan taktis di alam terbuka memang dirancang khusus untuk membangun kesiapan mental kolaboratif para pimpinan tinggi pratama.
“Rangkaian pembekalan berbasis experiential learning di Lembang berfungsi sebagai pemantik untuk menyelaraskan ritme kepemimpinan para kepala instansi. Arahan Bapak Bupati pada hari ini terkait Cross-Cutting Program merupakan action plan dan output terukur yang menjadi indikator kinerja utama kegiatan ini,” jelas Putra Yadnya.
Melalui koordinasi intensif di bawah para Asisten Sekda, rumusan Cross-Cutting Program hasil pembekalan ini akan langsung diselaraskan ke dalam perencanaan teknis anggaran daerah, memastikan setiap kebijakan pembangunan Kabupaten Badung hadir lebih responsif, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)
RAPAT PARIPURNA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026). (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026). Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian jawaban dan tanggapan pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat raperda strategis.
Empat Raperda strategis yang dibahas meliputi: Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I I Gusti Agung Ketut Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri segenap anggota dewan. Turut hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forkopimda Badung, Sekda Badung I Bagus Surya Suamba, kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, dan tamu undangan lainnya.
Usai rapat, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 9 Ayat (3), dewan wajib melakukan pembahasan mendalam sebelum memberikan persetujuan dan pengambilan keputusan atas Raperda yang diajukan pemerintah daerah.
“Pembahasan tersebut mencakup penyampaian usul, saran, pertimbangan, hingga kritik konstruktif melalui Pemandangan Umum Fraksi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Bupati untuk memberikan jawaban atas masukan tersebut,” ujar Anom Gumanti.
Ia mengapresiasi respons cepat Bupati Badung yang telah menjawab seluruh aspirasi dewan. Langkah selanjutnya, DPRD Badung akan menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum melangkah ke tahap penetapan dan persetujuan RAPBD menjadi APBD.
Terkait Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Anom Gumanti menegaskan hal itu dilakukan untuk menyelaraskan aturan dengan regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
“Supaya tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma, aturan yang berada di bawah secara otomatis dicabut dan mengacu pada regulasi pusat,” tegasnya.
Mengenai penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, pihak dewan menaruh harapan besar agar alokasi anggaran tersebut mampu mengatasi krisis air bersih, khususnya di wilayah Badung Selatan.
Anom Gumanti memaparkan bahwa kapasitas maksimal kebutuhan air di wilayah selatan mencapai 2.000 liter per detik (lps), sedangkan daya suplai PDAM saat ini baru sanggup memenuhi sekitar 800 lps.
“Kebutuhan kita jauh di atas kapasitas saat ini. Ke depan, dewan akan mengundang jajaran Direksi PDAM untuk berdiskusi mendalam, terlebih Pemkab Badung sedang berfokus membangun infrastruktur jalan di selatan yang dipastikan memicu pertumbuhan pembangunan baru dan meningkatkan kebutuhan air,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini proyek jalan masih dalam tahap pertama pembebasan lahan, sehingga dewan mendahulukan serapan aspirasi masyarakat serta kepastian perizinan sebelum mengkaji kebutuhan teknis air bersih secara menyeluruh.
Sebagai alternatif solusi jangka panjang, DPRD Badung membuka wacana penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air tawar. Mengingat kondisi Dam Estuari yang kian menyusut saat musim kemarau, inovasi teknologi mutakhir dinilai sangat mendesak.
“Langkah berani seperti teknologi SWRO ini layak dipertimbangkan, misalnya di area Kuta, Sawangan, atau Nusa Dua. Selama studi kelayakannya (feasibility study) jelas, ramah lingkungan, dan tidak memicu dampak sosial, kenapa tidak didukung? Ini solusi nyata untuk mengatasi defisit air,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung atas kecermatan serta inisiatif dalam mengawal pembahasan dokumen penganggaran dan Raperda.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, kebersamaan, dan pemikiran pimpinan serta anggota dewan. Pembahasan dokumen ini berlangsung sangat dinamis, konstruktif, dan harmonis. Kami berharap Ranperda ini dapat segera disetujui menjadi dokumen yang definitif,” tutup Bupati Adi Arnawa. (gs/bi)
TEBAR IKAN: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menebar ikan saat menghadiri Lomba Mancing Air Deras yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Manusmrtti Dauh Pala – Pengabetan, Tempek Pengabetan, bertempat di Telabah Yeh Pegat, Dauh Peken, Tabanan, Minggu (8/11). (Foto: bi)
Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Lomba Mancing Air Deras yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Manusmrtti Dauh Pala – Pengabetan, Tempek Pengabetan, bertempat di Telabah Yeh Pegat, Dauh Peken, Tabanan, Minggu (8/11). Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 350 peserta dari Kabupaten Tabanan maupun luar daerah tersebut berlangsung meriah.
Para peserta berkesempatan memperebutkan hadiah utama berupa uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah hiburan lainnya. Dengan harga kupon sebesar Rp 60.000, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi dan mempererat kebersamaan antarpemancing, tetapi juga memiliki tujuan sosial dan keagamaan, yakni sebagai upaya penggalian dana untuk mendukung pembangunan dan Pemelaspasan Gedong Suci Ratu Ayu Balai Tempek Pengabetan, sekaligus pelaksanaan Ngenteg Linggih dan Ngusaba Desa di Tempek setempat.
Bupati Sanjaya yang saat itu didampingi salah satu anggota DPRD Tabanan, Sekda dan Kepala Perangkat Daerah terkait, Perbekel dan tokoh masyarakat setempat, mengapresiasi penuh kegiatan ini. Ia berharap, semangat kebersamaan, gotong-royong, serta partisipasi masyarakat diharapkan terus terjaga dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan adat serta keagamaan di lingkungan masyarakat.
Menambah semarak kegiatan, Bupati Sanjaya juga turut ambil bagian dalam lomba mancing tersebut. Dengan penuh antusias, Sanjaya ikut memancing di Telabah Yeh Pegat dan berhasil mendapatkan seekor ikan lele. Momen tersebut semakin menambah keakraban dan suasana kebersamaan bersama masyarakat serta para peserta yang hadir. (gs/bi)