Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Tahun 2020, Gubernur Koster Realisasikan Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida & Nusa Ceningan

BALIILU Tayang

:

de
Gubernur Bali Wayan Koster meletakkan batu pertama pembangunan pelabuhan penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Selasa (29/12)

Nusa Ceningan, baliilu.com – Cita-cita Gubernur Bali Wayan Koster di dalam mewujudkan Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara secara terkoneksi dan terintegrasi dalam Visi Pembangunan Daerah Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru akhirnya mampu dibangun di tahun 2020, yang salah satunya berupa Pembangunan Pelabuhan Sanur – Denpasar, Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul – Nusa Ceningan, dan Pelabuhan Sampalan – Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.

Hal itu dibuktikan oleh Wayan Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, pada saat ia meletakkan batu pertama Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan tepat pada hari suci Purnama Kepitu, Selasa, Anggara Wage, Ugu (29/12).

Alasan utama yang menekadkan diri Gubernur Koster untuk mewujudkan ketiga pelabuhan itu, karena ia merasa terpanggil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bali hingga wisatawan dunia yang hendak melakukan penyeberangan dari Sanur menuju Pulau Nusa Penida, dan Pulau Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung.

Gubernur Bali Wayan Koster

“Ini bukan janji waktu Pilgub Bali, tapi karena ada niat yang membuat jiwa perjuangan saya tergerak ketika saat itu di tahun 2017 menyeberang ke Nusa Penida dalam kegiatan sosialisasi menjadi calon Gubernur Bali, dari Sanur saya merasakan keprihatinan karena melihat banyak masyarakat Bali hingga wisatawan mancanegara harus digendong, ada juga yang mengangkat kain celananya, hingga membuka sepatunya untuk menghindari terjangan ombak menuju speed boat,” ceritanya dihadapan masyarakat Nusa Ceningan.

Atas kondisi itu, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini sempat mengajak Wakil Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Anggota DPRD Bali, dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede untuk turun meninjau kondisi pelabuhan di Sanur, dan dalam kesempatan itu Wayan Koster mengungkapkan janji, apabila dirinya menjadi Gubernur Bali, maka ia akan bangun pelabuhan di Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan dengan kemampuan jaringan pemerintahan yang dimilikinya di tingkat nasional.

“Ternyata bersyukur rencana Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan ini terwujud berkat niat baik ketemu jalan baik, karena pada tahun 2019 saya dipanggil Bapak Presiden Joko Widodo, disana saya melaporkan salah satu rencana pembangunan pelabuhan ini dan langsung direspons oleh Bapak Presiden, hingga kemudian di Tahun 2020 ini langsung direalisasikan dalam jangka waktu yang cepat hingga dengan anggaran yang besar,” ungkapnya.

Sehingga Gubernur yang berpenampilan sederhana ini menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Presiden RI, dan hal ini terwujud berkat perhatian luar biasa dari Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi untuk Pulau Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Dirjen Perhubungan Darat Drs. Budi Setyadi, SH, MSi dan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta (kanan)

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Drs. Budi Setyadi, SH, MSi dalam sambutannya menyatakan kehadirannya pada acara peletakan batu pertama Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan, karena atas perintah langsung dari Bapak Menteri Perhubungan (Menhub) untuk menghadiri acara ini. Selanjutnya Bapak Menhub RI berpesan agar pembangunan pelabuhan ini menggunakan kearifan lokal, dan secara fisik mampu memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat dengan pembangunan yang tepat waktu, serta memperhatikan aspek keselamatan.

Karena pembangunan pelabuhan ini menggunakan APBN yang cukup besar yakni mencapai Rp 97 miliar dan dibangun oleh PT. Nindya Karya, maka dalam kesempatan itu Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setyadi dihadapan Perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali memohon kegiatan pendampingan dari Kejaksaan terus dilakukan, supaya pembangunan ini berjalan lancar dan berkualitas.

“Setelah pekerjaan ini kita selesaikan, maka ke depan kita sedang memikirkan operator pelabuhan ini nanti siapa? Apakah Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Kabupaten Klungkung. Apalagi nanti masalah pemeliharaan bangunannya juga perlu diperhatikan, demi menciptakan keselataman masyarakat yang ingin berlabuh keliling Pulau Nusa Penida dan menuju Sanur,” tegasnya seraya menyatakan siap untuk memback-up kebijakan Bapak Gubernur Koster, karena Bali yang pertama kali akan disempurnakan untuk kepentingan pariwisata.

Mendengar hal itu, Gubernur Koster menambahkan bahwa mengenai siapa nanti yang akan menjadi operator dari pelabuhan ini, apakah itu Pemerintah Pusat, ASDP, Pemerintah Provinsi Bali, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, maka hal itu saya serahkan sepenuhnya kebijakan ini ke bapak Menteri.

Mengingat Nusa Penida ini punya daya tarik yang sangat kuat secara spiritual, dengan adanya Pura Ratu Gede di Dalem Ped serta aktivitas masyarakat dan pariwisatanya yang sangat tinggi dari Sanur menuju Nusa Penida, untuk itu Wayan Koster meminta kepada PT. Nindya Karya agar proses pembangunan pelabuhan ini dikerjakan secara profesional, dengan kualitas yang baik, dan selesai tepat waktu. Tidak hanya itu, mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga memohon desain pelabuhan ini mencerminkan kearifan lokal, seni dan budaya di Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida.

“Saya ikut membahas desain pelabuhan ini, harapannya Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan ini menjadi ikon,” jelas Gubernur Koster yang sangat getol memajukan kebudayaan Bali ini.

Dalam acara tersebut, turut juga dihadiri oleh Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, SH, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta, hingga Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebelumnya, Menhub RI Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Bali Wayan Koster telah melakukan Peletakan Batu Pertama dimulainya Pembangunan Pelabuhan Sanur – Denpasar dan Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida. Secara anggaran, pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida dan Nusa Ceningan ini bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan dengan total sebesar Rp 555 Milyar, yang terdiri dari anggaran pembangunan Pelabuhan Sanur sebesar Rp 376 Milyar, untuk Pelabuhan Sampalan Rp 82 Milyar, dan Pelabuhan Bias Munjul sebesar Rp 97 Milyar.

Sehingga Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung itu direncanakan selesai pada akhir tahun 2021 dan Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar direncanakan selesai pada pertengahan tahun 2022. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Sarkofagus Berusia Ribuan Tahun Ditemukan di Desa Bengkel, Jadi Jejak Kehidupan Prasejarah

Published

on

By

Sarkofagus Peninggalan Megalitikum di Desa Bengkel
Sarkofagus yang ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, menyimpan peninggalan bersejarah dari era prasejarah berupa sarkofagus atau peti kubur batu. Benda purbakala berbentuk menyerupai telur tersebut menjadi salah satu bukti adanya kehidupan masyarakat pada masa megalitikum di kawasan itu.

Sarkofagus tersebut ditemukan sekitar tahun 2006 di Banjar Salin, Desa Bengkel. Penemuan bermula saat aktivitas pengerukan dan perataan tanah dilakukan di lahan milik warga untuk rencana pembangunan perumahan serta pembuatan batu bata merah.

Jro Made Widiasa menuturkan, awalnya pekerja menemukan batu cadas berukuran besar ketika menggali dan meratakan gundukan tanah. Setelah dilakukan penggalian lebih lanjut, barulah terlihat bentuk benda yang diketahui sebagai sarkofagus.

“Awalnya ada gundukan tanah yang diratakan untuk perumahan. Ketika digali, pekerja menemukan batu cadas berukuran besar. Setelah terus digali, barulah terlihat wujud sarkofagus tersebut,” ujar Jro Made Widiasa selaku Tetua dan Tokoh Adat setempat, saat ditemui, Sabtu 7 November 2026.

Sarkofagus tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan bentuk bulat polos tanpa ukiran maupun motif hiasan. Karakteristiknya disebut menyerupai sarkofagus yang sebelumnya ditemukan di kawasan Gilimanuk.

Dalam tradisi megalitikum, sarkofagus merupakan wadah pemakaman yang umumnya dikaitkan dengan tokoh-tokoh penting dalam kelompok masyarakat, seperti pemimpin komunitas maupun orang yang dihormati.

Keberadaan peninggalan tersebut pun menjadi petunjuk penting untuk menelusuri kehidupan masyarakat prasejarah di Desa Bengkel. Temuan ini membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan komunitas serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat pada masa lampau.

“Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut. Hal ini membuktikan bahwa ada kehidupan dan komunitas masyarakat yang berkembang di Desa Bengkel sejak zaman prasejarah, perkiraannya berasal dari tradisi megalitikum,” tambahnya.

Namun, proses pengungkapan sejarah peninggalan tersebut tidak sepenuhnya berjalan mudah. Saat pertama kali ditemukan, sejumlah pecahan tembikar yang berada di sekitar lokasi sempat terbuang sebelum sempat diteliti lebih lanjut.

Selain itu, berkembangnya cerita mistis di tengah masyarakat, termasuk adanya warga yang mengalami kerauhan atau kesurupan, turut memengaruhi proses penelitian mendalam terhadap temuan tersebut.

Penelitian kemudian mulai direalisasikan dengan melibatkan tim ahli dan kalangan akademisi untuk menggali informasi mengenai nilai sejarah serta konteks keberadaan sarkofagus tersebut.

Hingga kini, peninggalan purbakala itu masih disimpan dan dilestarikan di lokasi asalnya di Banjar Salin, Desa Bengkel. Keberadaannya menjadi bagian dari kekayaan sejarah desa yang perlu dijaga sekaligus diteliti lebih lanjut. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan Rp 98 Juta kepada Tiga Korban Kebakaran di Jembrana

Pemprov Bali Juga Salurkan Bantuan Penguatan Ekonomi Rp 206 Juta kepada 27 Penerima

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp 98 juta kepada tiga warga terdampak bencana kebakaran di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan; mantan Bupati Jembrana periode 2000–2010, I Gede Winasa; serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.

Bantuan sosial diserahkan secara simbolis kepada tiga penerima dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran.

Ketiga penerima tersebut yakni I Ketut Sumerta, warga Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, yang menerima bantuan Rp 23 juta untuk perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang.

Selanjutnya, I Kadek Dwi Loka Wijaya, warga Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, menerima bantuan Rp 50 juta untuk perbaikan rumah dan balai sari yang mengalami kerusakan berat.

Sementara itu, Ahmad Kurniawan, warga Banjar Anyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, menerima bantuan Rp 25 juta untuk perbaikan rumah yang mengalami kerusakan sedang.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya hadir membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan akibat bencana.

“Ini adalah wujud implementasi program Bapak Gubernur Bali, salah satunya dalam penanganan bencana. Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami memberikan bantuan sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana,” ujar Wagub Giri Prasta.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan tempat tinggal agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

“Bantuan ini sudah dipergunakan untuk membangun kembali rumah yang sebelumnya terkena bencana. Semoga rumah yang dibangun ini bisa dijadikan tempat beraktivitas yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Giri Prasta juga menyerahkan bantuan tambahan senilai Rp 2 juta kepada salah satu korban kebakaran, I Ketut Sumerta.

Selain bantuan perbaikan rumah bagi korban kebakaran, Pemerintah Provinsi Bali juga menyalurkan bantuan sosial berupa penguatan ekonomi kepada 27 penerima manfaat di Kabupaten Jembrana dengan total nilai mencapai Rp 206 juta.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyaluran kedua jenis bantuan tersebut mencapai Rp 304 juta, terdiri atas bantuan perbaikan rumah sebesar Rp 98 juta kepada tiga penerima dan bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp 206 juta kepada 27 penerima.

Bantuan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak bencana atau musibah, baik dari aspek tempat tinggal maupun kondisi ekonomi.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, penyerahan bantuan pada 5 November 2026 merupakan penyerahan bantuan yang kesepuluh di Kabupaten Jembrana sejak awal tahun 2026.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan sembilan kali penyerahan bantuan serupa dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 507,5 juta.

Dengan tambahan bantuan sebesar Rp304 juta yang diserahkan pada 5 November 2026, total bantuan sosial yang telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jembrana hingga November 2026 mencapai Rp 811,5 juta.

Penyaluran bantuan secara berkelanjutan tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Bali dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana atau musibah serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan kepada 27 Petani Terdampak Gagal Panen di Jembrana

Dorong Konservasi Sumber Air dan Perlindungan Harga Hasil Pertanian untuk Menjaga Kesejahteraan Petani

Loading

Published

on

By

Wagub Giri Prasta Serahkan Bantuan untuk Petani Jembrana
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan sosial penguatan ekonomi kepada 27 petani terdampak kekeringan dan gagal panen di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11/2026). Bantuan diserahkan di Balai Subak Pangkung Buluh, didampingi Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.

Sebanyak 27 petani penerima bantuan berasal dari tiga subak, yakni Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, dan Subak Tegal Jati. Mereka mengalami kerugian akibat keterbatasan pasokan air irigasi selama musim kemarau yang berdampak terhadap produktivitas pertanian.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyerahkan bantuan secara simbolis kepada empat perwakilan petani, yakni I Ketut Kaler sebesar Rp 20 juta, I Ketut Waca sebesar Rp 15,6 juta, I Ketua Malya sebesar Rp 8,9 juta, dan I Made Winata sebesar Rp 8,4 juta.

“Ini program dari Pemerintah Provinsi Bali. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat petani yang terdampak gagal panen,” ujar Giri Prasta.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan usaha pertanian, memperkuat ekonomi keluarga, serta menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian.

Wagub Giri Prasta mengapresiasi kerja keras para petani yang terus berupaya mempertahankan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan ketersediaan air. Menurutnya, petani memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.

Ia menyampaikan bahwa Gubernur Bali memberikan perhatian terhadap kondisi petani yang mengalami gagal panen agar mereka tidak harus menanggung kerugian tanpa adanya dukungan pemerintah.

“Pemerintah hadir untuk membantu meringankan kerugian yang dialami petani. Kita tidak ingin para petani yang sudah bekerja keras justru menghadapi kesulitan tanpa mendapatkan perhatian,” ungkapnya.

Dalam dialog bersama Wagub Giri Prasta, sejumlah petani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari menurunnya debit air irigasi, kerusakan saluran pengairan, hingga harga jual hasil pertanian yang dinilai belum menguntungkan petani.

I Ketut Kaler mengeluhkan semakin berkurangnya debit air irigasi yang berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan krama subak. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap stabilitas harga hasil pertanian.

Sementara itu, I Ketut Waca menyampaikan persoalan kebocoran saluran irigasi yang menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal. Ia juga mengusulkan perbaikan sumur bor serta penggantian pompa berbahan bakar solar menjadi pompa bertenaga listrik.

“Kami berharap sumur bor yang ada dapat diperbaiki dan menggunakan tenaga listrik. Selama ini penggunaan bahan bakar solar menjadi kendala karena sulit diperoleh,” ujar I Ketut Waca.

Menanggapi persoalan menurunnya debit air irigasi, Wagub Giri Prasta menekankan pentingnya langkah konservasi sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengajak pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan krama subak bersinergi menjaga kawasan hulu bendungan melalui penghijauan dan penanaman pohon.

Secara khusus, Giri Prasta menyoroti pentingnya pelestarian kawasan hulu Bendungan Benel dan Bendungan Palasari sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian.

“Di sini ada Bendungan Benel dan Bendungan Palasari. Kita harus mulai melakukan penanaman pohon yang mendukung kelestarian sumber air di kawasan hulu bendungan. Ini untuk kepentingan jangka panjang, bagi anak cucu dan generasi mendatang,” tegasnya.

Menurutnya, konservasi kawasan hulu menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air irigasi sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan sumur bor.

Ia juga mengaitkan upaya pelestarian lingkungan tersebut dengan nilai kearifan lokal Bali melalui perayaan Tumpek Uduh yang mengajarkan penghormatan dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan.

Selain persoalan ketersediaan air, Wagub Giri Prasta turut menyoroti pentingnya perlindungan harga hasil pertanian agar para petani memperoleh pendapatan yang layak, terutama saat memasuki musim panen.

Ia menyampaikan bahwa persoalan harga hasil pertanian telah dikoordinasikan dengan tim pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pasar dan melindungi kepentingan petani.

Menurutnya, upaya menjaga harga hasil pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan sebagaimana menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kedaulatan pangan, sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami akan berupaya menjaga agar harga hasil pertanian tidak jatuh saat musim panen,” tegas Giri Prasta.

Melalui penyerahan bantuan sosial penguatan ekonomi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berharap para petani terdampak gagal panen dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sekaligus mempertahankan perekonomian keluarga.

Selain bantuan langsung, perhatian terhadap keberlanjutan sektor pertanian juga diarahkan pada upaya pelestarian sumber air, perbaikan sistem irigasi, serta stabilisasi harga hasil pertanian agar kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca