NEWS
Pidato Akhir Tahun 2020 dan Menyambut Tahun Baru 2021, Gubernur Koster: Solid Bergerak Memasuki Bali Era Baru
BALIILU Tayang
6 tahun yang lalu:
Denpasar, baliilu.com – Di tengah pandemi Covid-19, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pidato akhir tahun 2020 dalam rangka menyongsong tahun 2021 memasuki Era Baru melalui siaran pers, Jumat (31/12-2020) malam. Pada momen penting di pengujung tahun 2020 ini Gubernur Koster menyampaikan pencapaian kinerja secara umum pelaksanaan Visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Sekaligus juga menyampaikan rencana pelaksanaan kebijakan dan program tahun 2021.
Dalam pidatonya, Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini menegaskan bahwa Bali Era Baru berisi arah kebijakan dan program Lima Bidang Prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana yaitu bidang 1: pangan, sandang, dan papan, bidang 2 : kesehatan dan pendidikan, bidang 3 : jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang 4 : adat, agama, tradisi, seni dan budaya, dan bidang 5 : pariwisata. Lima bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.
Gubernur Koster menyampaikan rasa syukur, sampai akhir tahun 2020 ini telah berhasil menyelesaikan 40 peraturan yang sangat penting dan strategis, terdiri dari 15 Peraturan Daerah dan 25 Peraturan Gubernur. Keseluruhan peraturan ini merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan sesuai dengan filosofi Sad Kerthi. Dengan demikian, Bali akan kembali menjadi pulau yang hijau, bersih, indah, suci, dan mataksu sebagai Padma Bhuwana, pusat peradaban dunia.
Norma yang diatur dalam peraturan tersebut bersifat progresif, transformatif, dan inovatif yang memberi kepastian untuk menyelenggarakan kebijakan Lima Bidang Prioritas agar berjalan dengan tatanan yang baik secara permanen dan berkelanjutan.
Secara umum program Lima Bidang Prioritas telah dapat berjalan sesuai arah kebijakan, namun ada beberapa program yang belum berjalan secara optimal karena berbagai hambatan akibat pandemi Covid-19, yang tidak hanya menimpa Kita di Bali melainkan seluruh dunia.
Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini memaparkan dalam program bidang pangan, telah terjadi peningkatan ekspor hasil pertanian, seperti manggis, kakao, buah naga, salak, kopi, dan jeruk nipis ke negara Tiongkok, Uni Emirat Arab, Eropa dan Maladewa. Adapun program prioritas bidang sandang telah dilakukan penguatan industri sandang bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi Bali antara lain: pelestarian dan promosi tenun songket, endek, dan produk cinderamata.
‘’Peningkatan ekspor didukung oleh maskapai penerbangan Garuda yang membuka penerbangan langsung pesawat kargo dari Denpasar ke Hongkong setiap minggu sekali, yang Titiang resmikan tanggal 7 November 2020. Pesawat tersebut mengangkut sekitar 40 ton hasil kelautan dan produk kerajinan rakyat Bali. Ini merupakan kemajuan di bidang ekspor dalam situasi pandemi Covid-19,’’ ungkap Gubernur jebolan ITB Badung ini.
Lanjut dipaparkan, program bidang pendidikan, pada tahun 2020 telah dibangun 2 unit sekolah baru SMAN 1 di Kecamatan Abang dan SMKN 2 di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem; dan 2 unit sekolah baru SMAN 9 dan SMAN 10 di Kota Denpasar dengan total anggaran sebesar Rp 48 milyar yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan direncanakan selesai pada tahun 2021.
Program bidang adat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal telah berjalan dengan pencapaian sangat baik. Pembangunan adat meliputi realisasi dana Desa adat masing-masing sebesar Rp 350 juta dengan total anggaran sebesar Rp 522,5 milyar untuk 1.493 Desa Adat yang ditransfer langsung ke rekening Desa Adat. Bidang seni dan budaya telah diselenggarakan Bulan Bahasa Bali, fasilitasi seni virtual, dan Festival Seni Bali Jani ke-2.
‘’Yang membahagiakan Kita secara sakala-niskala, adalah karena telah selesai dibangun gedung Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali serta 6 gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota (Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Denpasar) dengan total anggaran sebesar Rp 31 milyar yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, BPD Bali, dan perusahaan swasta nasional. Sedangkan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar dibangun dengan anggaran sebesar Rp 3,5 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar. Akan dilanjutkan pembangunan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp 6,6 milyar bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN,’’ ungkapnya.
Mantan anggota DPR RI tiga periode ini juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 di Bali telah dapat ditangani dengan baik yang ditandai terkendalinya kasus positif baru (rata-rata di bawah 100 kasus per hari), meningkatnya angka kesembuhan (mencapai di atas 90%), dan terkendalinya angka kematian (kurang dari 5 orang per hari). Bahkan Bali termasuk kategori daerah dengan tingkat kesembuhan tertinggi di Indonesia.
‘’Pencapaian yang baik ini berkat kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Kejati Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Desa Adat, dan Desa/Kelurahan se-Bali serta gotong-royong berbagai komponen masyarakat,’’ ucapnya seraya mengatakan Bali, bahkan menjadi percontohan yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak dalam penanganan Covid-19 dengan memberdayakan Desa Adat melalui pembentukan Satgas Gotong-Royong.
Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan berbagai upaya dan program penanganan Covid-19 beserta dampaknya terhadap masyarakat, yang anggarannya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yaitu Upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan semakin memperketat pemberlakuan protokol kesehatan. Peningkatan kapasitas layanan uji swab berbasis PCR dan rapid test antigen. Peningkatan kualitas layanan pasien Covid-19 dengan menyediakan fasilitas karantina dan rumah sakit rujukan yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan tenaga medis yang memadai. Memberi insentif bagi tenaga medis dan nonmedis. Penanganan dampak Covid-19 terhadap ekonomi berupa bantuan sosial tunai sebesar Rp 78,1 milyar kepada 43.400 kelompok IKM/UKM/UMKM, bantuan sebesar Rp 16,3 milyar kepada 1.407 koperasi, dan bantuan sosial tunai sebesar Rp 13,1 milyar lebih kepada 7.287 orang pekerja formal yang terkena PHK/dirumahkan.
Penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat berupa bantuan sosial pendidikan sebesar Rp 24,8 milyar kepada 19.882 siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB, dan kepada 9.423 mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
Hal penting yang patut diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Bali berhasil memperjuangkan Bantuan Jaring Pengaman Sosial yang telah direalisasikan sebesar Rp 2,5 triliun lebih bersumber dari APBN Pemerintah Pusat, yaitu: Program Kartu Prakerja dengan anggaran sebesar Rp 404 milyar lebih untuk 113.899 orang pekerja; Bantuan subsidi upah dengan anggaran sebesar Rp 630 milyar lebih untuk 262.711 orang pekerja; Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan anggaran sebesar Rp 397 milyar lebih untuk 108.499 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), realisasi sampai bulan Desember; Bantuan Sosial Pangan (BSP) dengan anggaran sebesar Rp 246 milyar lebih untuk 159.358 KPM, realisasi sampai bulan November; Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran sebesar Rp 315 milyar lebih untuk 94.340 KPM, realisasi sampai bulan Desember; Bantuan Sosial Beras (BSB) 3.895 ton lebih untuk 86.566 KPM Program Keluarga Harapan selama 3 bulan (Agustus, September, dan Oktober tahun 2020 masing-masing 15 kg/bulan); Bantuan Sosial Tunai non-PKH dengan anggaran sebesar Rp 40 milyar lebih untuk 81.034 KPM; dan Bantuan Produksi Usaha Mikro (BPUM) dengan anggara sebesar Rp 520 milyar lebih untuk 216.000 usaha mikro.
Selain itu, untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali juga telah melakukan terobosan dan berhasil memperjuangkan dana hibah pariwisata yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha pariwisata dengan total anggaran sebesar Rp 1,183 triliun bersumber dari APBN; sebesar Rp 948 milyar lebih untuk Kabupaten Badung dan sisanya untuk Kabupaten/Kota lainnya.
Dalam menghadapi situasi sulit akibat dampak Covid-19, Gubernur Koster mengingatkan kita harus tetap bersemangat. Semangat inilah yang memacu upaya untuk membantu masyarakat dengan berbagai inovasi kegiatan, antara lain Pasar Gotong-Royong Krama Bali sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali, yang diselenggarakan oleh semua perangkat daerah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan unit kerja Pemeritah Pusat di Bali. Selain itu juga dilaksanakan pameran lukisan secara virtual, pameran UMKM secara virtual, dan pameran UMKM secara konvensional pada tanggal 4 – 31 Desember 2020 bertempat di Taman Budaya Provinsi Bali oleh Dekranasda Provinsi Bali dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.
Dalam situasi menurunnya kemampuan anggaran negara akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat tetap dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang strategis, fundamental, sekaligus monumental, seperti Melanjutkan program pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja – Mengwitani pada titik 7 dan 8 tahun 2021. Total anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 193,5 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Sedangkan pembangunan konstruksi titik 7 dan 8 dengan total anggaran sebesar Rp 95 milyar bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
Telah mulai dilaksanakan program pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang dimulai tahun 2020 dan akan selesai tahun 2022. Total anggaran sebesar Rp 555 milyar bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan.
Pada tahun 2020 telah dimulai pelaksanaan pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besakih, yang dimulai dengan pembebasan lahan dengan total anggaran sebesar Rp 174 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan fisik akan dilaksanakan mulai tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 784 milyar terdiri dari sebesar Rp 276 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan sebesar Rp. 508 milyar bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
Pada tahun 2020 telah dimulai pelaksanaan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, yang diawali dengan normalisasi Tukad Unda dengan anggaran sebesar Rp 270 milyar bersumber dari Kementerian PUPR dan pembebasan lahan (tahap 1) dengan anggaran sebesar Rp 52 milyar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan akan dilanjutkan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun bersumber dari pinjaman tanpa bunga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penandatanganan Perjanjian Pinjaman PEN sudah dilaksanakan tanggal 28 Desember 2020 di Jakarta.
Melanjutkan program pembangunan bendungan Sidan di Kabupaten (Badung, Bangli, dan Gianyar) dan bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng yang dimulai tahun 2020 dan akan selesai tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp. 1,6 triliun lebih bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
Melanjutkan program pembangunan pasar Sukawati Kabupaten Gianyar (blok A, B, dan C) dengan total anggaran sebesar Rp 150 milyar lebih bersumber dari APBN Kementerian PUPR.
Pada tahun 2020 ini, telah dimulai pelaksanaan pembangunan renovasi Stadion Kapten I Wayan Dipta di Kabupaten Gianyar dan 4 lapangan pendukung (Stadion I Gusti Ngurah Rai, Stadion Kompyang Sujana, Stadion Gelora Trisakti, dan Stadion Gelora Samudra) dengan total anggaran sebesar Rp. 152 milyar bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Program ini untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U-20 yang semula direncanakan bulan Juni tahun 2021, diundur menjadi tahun 2023 akibat pandemi Covid-19. Untuk pertama kali dalam sejarah, Bali mendapat kehormatan dan kepercayaan sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan sepak bola tingkat dunia, bersama lima daerah lain.
Telah dimulai tahun 2020 pembangunan pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dengan anggaran sebesar Rp 6,1 triliun bersumber dari PT Pelindo III dan APBN Kementerian BUMN. Pembangunan direncanakan selesai pada tahun 2023. Pengembangan kapasitas parkir pesawat dan terminal internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan selesai pada tahun 2022.
‘’Keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Bali dapat dicapai berkat dukungan kebijakan kuat dari Yang Mulia Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, ijinkan titiang menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya, sekaligus mendoakan agar Bapak Presiden beserta keluarga dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dianugerahi kesehatan dan tuntunan dalam melaksanakan tugas membangun bangsa dan negara di tengah-tengah masa pandemi Covid-19,’’ kata Gubernur.
Sementara itu, Gubernur Koster menyampaikan pada tahun ketiga pemerintahan yang dipimpinnya, akan mulai diisi dengan merancang arah kebijakan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian yaitu menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali; antara pariwisata, pertanian termasuk kelautan, dan industri. Ini merupakan kebijakan strategis yang mendesak untuk dilaksanakan dalam upaya pemulihan dan penguatan perekonomian Bali ke depan, mengingat Bali memiliki potensi pertanian, kelautan, dan industri berbasis warisan tradisi dan budaya yang sangat unggul.
Upaya tersebut dimulai dengan mendesain kebijakan percepatan pengembangan perekonomian Bali secara progresif, dengan membentuk Kelompok Kerja Percepatan program tematik, meliputi: Pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir; Implementasi sistem pertanian organik menuju Bali pulau organik; Pengembangan sumber daya kelautan; Implementasi sistem perekonomian adat Bali; Industri dan teknologi kesehatan berbasis kearifan lokal Bali; Pembangunan industri branding Bali dari hulu sampai hilir; Pembangunan industri kreatif berbasis budaya branding Bali; Pengembangan industri mode/fashion berbasis budaya Bali; Pengembangan/penguatan/pemberdayaan UMKM dan koperasi produksi; dan Pengembangan Ekonomi Digital 6.0 Kerthi Bali.
Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam memasuki Bali Era Baru tahun 2021, akan dilaksanakan melalui percepatan pelaksanaan kebijakan penting dan strategis, yaitu: Percepatan pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang baru diberlakukan, sehingga belum berjalan, antara lain: sistem pertanian organik; pembangunan industri; penyelenggaraan kesehatan; penyelenggaraan ketenagakerjaan; pelindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan; sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat); pelestarian tanaman lokal Bali sebagai taman gumi banten, puspa dewata, usada, dan penghijauan; standar kepariwisataan budaya Bali; tata kelola pariwisata Bali; Bali energi bersih; pengelolaan sampah berbasis sumber; dan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut.
Percepatan pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang sudah diberlakukan, namun pelaksanaannya baru memasuki tahap awal, antara lain: tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali; pelayanan kesehatan tradisional Bali; dan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Percepatan pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang sudah diberlakukan, serta sudah dilaksanakan namun harus dioptimalkan, antara lain: pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali; pelaksanaan Bulan Bung Karno; penggunaan busana adat Bali; penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali; penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali; penguatan Desa Adat; dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.
‘’Kita sadari bersama, tahun 2020 yang disertai munculnya pandemi Covid-19, merupakan situasi dan kondisi yang sama sekali tidak pernah terbayangkan. Ini menjadi tahun penuh tantangan, dan ujian berat sehingga memerlukan kesabaran revolusioner,’’ ujarnya menegaskan.
‘’Angayubagia, atas paswecan Ida Bhatara Sasuhunan, Lelangit, dan Leluhur sami, serta berkat adanya kerjasama, gotong-royong, secara bersinergi dan berkolaborasi kita dapat menangani pandemi Covid-19 dengan baik. Kita juga dapat melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 6 Kabupaten/Kota dengan lancar, aman, damai, dan sukses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara tertib,’’ ujarnya lagi.
Tahun 2021, ungkap Guernur, kerja besar penuh tantangan menanti Kita bersama. Terlebih lagi, sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Kondisi ini memerlukan dukungan serta komitmen kuat, tulus, lurus, dan keluhuran hati dari Sameton Krama Bali sareng sami, sesuai dengan swadharma masing-masing. Kita harus tetap semangat dan optimis mencari jalan keluar yang membuka harapan baru.
‘’Untuk itu, titiang mengajak Sameton Krama Bali sareng sami agar tetap kompak, guyub, bersatu, sagilik-saguluk, parasparos, salunglung sabayantaka, sarpanaya, se-ia sekata, seiring sejalan, bekerja sama dengan sama-sama bekerja, bahu-membahu, membanting tulang, bergotong-royong mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali memasuki Bali Era Baru,’’ kata Gubernur Koster.
Sejalan dengan itu, Gubernur menekankan kembali untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dengan tertib dan disiplin, seraya terus nunas ica semoga pandemi Covid-19 segera berlalu.
Sebagai generasi penerus kita memiliki tanggung jawab besar terhadap eksistensi dan keberlanjutan Bali yang diwariskan oleh tabik pakulun Ida Lelangit, Leluhur, dan Panglingsir Bali. Mari solid bergerak maju di tengah perubahan yang dinamis dalam skala lokal, nasional, dan global, dengan terus membangun hal-hal yang baik dalam diri kita, karena hanya di tangan kitalah sesungguhnya nasib dan masa depan Bali dapat dijaga demi kelangsungan kehidupan generasi mendatang.
Semoga sinar suci Hyang Widhi Wasa senantiasa menuntun dan menguatkan kita untuk berani mengambil langkah dan membuat keputusan dalam situasi yang sulit dan penuh resiko, sepanjang berada di jalan yang benar/Dharma sesuai kehendak-Nya.
Mengakhiri pidatonya, Gubernur atas nama pribadi, keluarga, serta Pemerintah Provinsi Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. (gs)
![]()
Berita Terkait
NEWS
Presiden Prabowo: Hukum Harus Ditegakkan Secara Adil Melindungi Seluruh Lapisan Rakyat
Published
2 jam agoon
1 Juli 2026
Bogor, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi penegakan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam amanatnya pada Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026.
“Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah,” ucap Presiden.
Selain itu, Kepala Negara menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak boleh digunakan untuk membela kepentingan kelompok tertentu.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum,” lanjut Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang paling lemah. “Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menegaskan bahwa Indonesia terus membangun kehidupan demokrasi dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap kritik. Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa kualitas demokrasi harus tetap dijaga.
“Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia,” ucapnya.
Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengedepankan persatuan dan kerukunan. Dalam hal ini, Presiden menegaskan bahwa Polri memiliki peran sebagai penjaga demokrasi yang dewasa.
“Polri harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara,” pungkasnya. (gs/bi)
![]()
NEWS
Presiden Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Ke-80 Hari Bhayangkara di Bogor
Published
2 jam agoon
1 Juli 2026
Bogor, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026. Presiden Prabowo tiba di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob sekitar pukul 07.35 WIB.
Rangkaian upacara dimulai dengan masuknya Komandan Upacara ke lapangan, dilanjutkan dengan masuknya Lambang Kesatuan Polri Tri Brata serta penghormatan kepada Lambang Kesatuan Polri Tri Brata. Bertindak selaku Komandan Upacara yakni Irjen Pol. Suhendri.
Sekitar pukul 07.55 WIB, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden menuju mimbar kehormatan. Presiden kemudian menerima laporan Perwira Upacara Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra P.J., sebelum menuju mimbar upacara selaku Inspektur Upacara, didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Prosesi upacara diawali dengan penghormatan kebesaran, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, serta pemeriksaan pasukan. Presiden Prabowo kemudian memimpin mengheningkan cipta, dilanjutkan dengan pengucapan Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri.
Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada sejumlah satuan dan personel Polri. Presiden turut menganugerahkan Pangkat Kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah purnawirawan.
Usai rangkaian penganugerahan, Presiden Prabowo menyampaikan amanat selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Tema peringatan tahun ini, ‘Polri untuk Masyarakat’ adalah sangat tepat, ini adalah jati diri, ini adalah arah pengabdian, ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara,” ujar Presiden.
Setelah upacara pokok, Presiden Prabowo didampingi Panglima TNI menuju ke depan pasukan untuk menerima Penganugerahan Medali Keamanan dan Keselamatan Publik atau Loka Praja Samrakshana yang disematkan oleh Kapolri. Prosesi tersebut dilanjutkan dengan foto bersama Presiden dengan pasukan.
Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan sejumlah peragaan kemampuan dan keterampilan personel Polri. Presiden dan Wakil Presiden menyaksikan penampilan Drum Corps Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian, kolone senapan, peragaan penyelamatan sandera, terjun payung, serta aksi trail cross jumping dan smoke bomb.
Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden juga menyaksikan defile pasukan yang melintas di hadapan mimbar upacara. Defile tersebut menampilkan kesiapan, disiplin, serta soliditas jajaran Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Setelah rangkaian upacara dan defile, acara dilanjutkan dengan syukuran Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026. Dalam prosesi syukuran tersebut, Presiden Prabowo melakukan pemotongan tumpeng yang kemudian diberikan kepada Kapolri.
Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 menjadi momentum bagi Polri untuk terus memperkuat komitmen pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Peringatan ini mencerminkan semangat Korps Bhayangkara dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan mendukung pembangunan Indonesia. (gs/bi)
![]()
NEWS
Hari Bhayangkara Ke-80, Polri Tegaskan Komitmen Pengabdian melalui Tema “Polri untuk Masyarakat”
Published
2 jam agoon
1 Juli 2026
Bogor, Jabar, baliilu.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu (1/7). Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, usia ke-80 bukan sekadar perjalanan waktu bagi institusi Polri, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Hari Bhayangkara ke-80 memiliki makna yang sangat penting. Delapan puluh tahun bukan sekadar perjalanan usia sebuah institusi, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Momentum ini menjadi refleksi untuk memperteguh semangat dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Johnny.
Menurutnya, melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polri terus memperkuat transformasi menuju institusi kepolisian yang modern, profesional, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.
Johnny menegaskan bahwa tema “Polri untuk Masyarakat” dipilih karena masyarakat merupakan kekuatan utama Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ sangat relevan karena kami menyadari bahwa kekuatan sejati Polri adalah masyarakat. Oleh karena itu, orientasi kepada masyarakat menjadi komitmen dalam setiap pelaksanaan tugas, baik pelayanan publik, perlindungan, pengayoman, maupun penegakan hukum yang berkeadilan,” katanya.
Ia menambahkan, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus menghadirkan Polri yang semakin profesional, humanis, dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan keamanan yang terus berkembang. (gs/bi)
![]()





