Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Badung Persiapkan Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026

BALIILU Tayang

:

de
Wabup Suiasa didampingi Sekda Adi Arnawa dan Kepala Bappeda Wira Darmajaya saat memimpin Rapat persiapan penyusunan RPJMD di Puspem Badung, Kamis (14/1).

Badung, baliilu.com – Pasca pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Badung kini bersiap melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana (SB) 2021-2026. Rapat persiapan penyusunan RPJMD ini dipimpin oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa bertempat di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (14/1).

Rapat ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, Kepala Bappeda Made Wira Darma Jaya, Kepala Balitbang Wayan Suambara, Inspektur Luh Suryaniti, Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan dan perwakilan dari perangkat daerah terkait lainnya. 

Wabup Suiasa menyampaikan dalam penyusunan RPJMD ini agar pokja- pokja berprogres untuk dapat bekerja lebih baik, pada prinsipnya siapa pun dan dimana pun ditugaskan dapat melakukan tugas dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawab. Karena dalam penyusunan ini diperlukan sinergi dan sinkronisasi dari perangkat-perangkat daerah yang terkait sehingga tinggal melanjutkan dan memperbaiki RPJMD sebelumnya.

“Saya minta juga Pokja membreakdown jadwal kegiatannya di dalam pokja masing- masing. Saya percaya kita saling membutuhkan antara pokja satu dan yang lainnya serta perangkat- perangkat daerah yang lain. RPJMD kita adalah dokumen daerah yang sifatnya vertikal yang artinya harus kita selaraskan dengan dokumen nasional,” katanya.

Untuk itu Wakil Bupati  berharap nantinya dokumen ini menjabarkan lebih jauh visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. “Kita tidak berpikir dari nol. Mari kita melanjutkan apa yang sudah ada, kita evaluasi dan perbaiki yang sebelumnya. Saya akan sebisa mungkin mengikuti rapat tiap-tiap Pokja,” ujarnya.

Sedangkan Sekda Adi Arnawa mengharapkan ada FGD untuk mendapatkan masukan-masukan, bahan, termasuk potensi- potensi dan rekomendasi yang harus didorong serta terkait apa yang harus dilakukan. Untuk itu dikatakan hal ini perlu dijadwalkan termasuk melibatkan semua pimpinan dan mencari pembanding, narasumber dari akademisi atau praktisi karena ini penting sekali dan bisa menjadi referensi.

Baca Juga  Pandemi Covid-19, Bali Raih Predikat “Destinasi Wisata Dunia Terfavorit” di PVK Award 2020

Sementara itu Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya melaporkan kegiatan saat ini pertemuan dengan tim penyusun rancangan awal RPJMD Kabupaten Badung karena sesuai perintah undang-undang untuk bisa mengajukan dan menetapkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi peraturan daerah RPJMD selambat- lambatnya 6 bulan setelah dilantik. “Kami sudah merancang tim penyusun dan saat ini sedang tahap proses di bagian hukum,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan secara regulasi penyusunan RPJMD berpijak pada dasar hukum yang berlaku, mulai dari tata cara perencanaan yang masih tetap merujuk Permendagri No. 86 tahun 2020 dan perkembangan terakhir terhadap perubahan- perubahan aturan berkenaan dengan keuangan daerah dan berkaitan dengan penyusunan RPJMD. “Satu atensi dari kita berkenaan dasar hukum adalah yang pertama Permendagri No. 90 tahun 2019 yang menjadi acuan kita dan Surat Edaran dari Kemendagri tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca Pemilihan Pilkada Serentak, yang memutuskan periode RPJMD adalah tahun 2021 – 2026,” ujarnya.

Disampaikan dalam ketentuan Permendagri banyak rangkaian tahapan- tahapan yang harus dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal RPJMD, kemudian konsultasi publik terhadap rancangan awal RPJMD. “Jadi dari sini kita mulai konsultasi publik setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tentu hasil konsultasi publik ini dikaitkan dengan penyusunan rancangan awal. Bappeda Provinsi siap untuk memfasilitasi proses penyusunan awal, dan nantinya kita berharap fasilitasi ini akan dilakukan pada saat pertemuan pembahasan intens di pokja- pokja,” jelasnya seraya menambahkan penyusunan rancangan akhir RPJMD setelah dilakukan musrenbang RPJMD, selanjutnya dilakukan agenda pembahasan melalui Sidang Paripurna DPRD, sehingga baru bisa melakukan penetapan RPJMD.

“Prosesnya dari awal Januari sampai terakhir awal bulan Juni kita sudah tetapkan Perda tentang RPJMD, sehingga kita menetapkan rencana kerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (bt)

Baca Juga  SE Penggunaan Kain Tenun Endek Bali adalah Perjuangan Gubernur Koster Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bali

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pembudidaya Lokal Badung Kebagian Pasar, Hasil Ikan Diserap untuk 6.200 Paket Gemarikan

Published

on

By

Kepala Dinas Perikanan Badung Nyoman Suardana bersama pembudidaya lokal mengemas paket olahan ikan Gemarikan
KEMAS PAKET OLAHAN IKAN: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung, I Nyoman Suardana, S.Sos., M.M. (kanan) bersama pembudidaya dan pengolah lokal saat mengemas paket olahan ikan. (Foto: Hms Diskominfo Badung)

Badung, baliilu.com – Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Kabupaten Badung tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini juga menjadi pasar bagi pembudidaya maupun pengolah ikan lokal.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung, I Nyoman Suardana, S.Sos., M.M., mengatakan bahan baku paket olahan ikan dalam program Gemarikan berasal dari pembudidaya dan pengolah lokal, yakni Kelompok Ikan Tunjung Putih yang juga berkolaborasi dengan kelompok pembudidaya di Kabupaten Badung guna pemenuhan bahan baku.

“Sehingga program ini juga turut mendukung sektor perikanan lokal,” katanya, Kamis (20/8/2026).

Paket Gemarikan tersebut berisi ikan nila, ikan lele, hingga abon tuna yang siap dikonsumsi. Hasil budidaya dan olahan masyarakat lokal tersebut kemudian disalurkan sebagai bagian dari program pemenuhan gizi dan pencegahan stunting.

“Tahun ini, Pemkab Badung menargetkan penyaluran 2.000 paket olahan ikan untuk pencegahan stunting. Paket tersebut dibagikan dalam 10 tahap di 10 desa sasaran, dengan masing-masing desa mendapat 200 paket,”ujarnya.

“Secara khusus paket ini diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” sambung Suardana.

Selain itu, pihaknya juga rutin menyalurkan 350 paket olahan ikan setiap bulan. Sasarannya balita yang membutuhkan peningkatan status gizi atau berpotensi mengalami stunting.

“Jika digabung dengan berbagai kegiatan distribusi lainnya sepanjang 2026, total paket olahan ikan yang akan disalurkan kepada masyarakat Badung mencapai 6.200 paket,” jelasnya.

Dengan skema tersebut, Gemarikan tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi hasil budidaya dan olahan ikan lokal untuk terserap. Pembudidaya dan pengolah ikan Badung pun ikut mendapat manfaat dari program pemerintah tersebut. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Wagub Cok Ace: Peran KPID Strategis di Tengah Pesatnya Perkembangan Media Online
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tangani Kasus Kegawatdaruratan, Aplikasi Badung Sehat Disiagakan 24 jam

Published

on

By

Kepala Dinkes Badung Bagus Padma Puspita jelaskan layanan Aplikasi Badung Sehat yang siaga 24 jam
Kepala Dinkes Kabupaten Badung, Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD, MARS., FINASIM. (Foto: ist)

Badung, baliilu.com – Arus wisatawan mancanegara yang tinggi ke Badung mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Badung memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan, terutama dalam menangani kasus kegawatdaruratan. Melalui aplikasi Badung Sehat, layanan kesehatan disiagakan selama 24 jam bagi masyarakat maupun wisatawan. Bersamaan dengan itu, pembinaan dan pengawasan fasilitas kesehatan (faskes) digalakkan, termasuk menertibkan praktik medis tanpa izin di kawasan akomodasi wisata.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat Badung menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Badung, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui bandara tersebut mencapai 3.307.775 orang hingga Juli 2026.

Tingginya arus kunjungan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan wisatawan maupun masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang cepat, aman, dan sesuai standar. Kesiapsiagaan layanan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pariwisata berkualitas, sebagaimana visi pembangunan Kabupaten Badung.

Kepala Dinkes Kabupaten Badung, Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD., MARS., FINASIM., mengatakan penguatan layanan kesehatan dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang berada di wilayah Badung.

“Kesehatan dan kenyamanan wisatawan adalah prioritas utama kami. Sesuai visi Bapak Bupati mewujudkan pariwisata berkualitas, jadi tidak hanya bicara soal keindahan alam dan budaya, tetapi juga layanan kesehatan yang berstandar mutu baik sesuai kebutuhan masyarakat termasuk para wisatawan, seperti perlindungan medis yang andal, respons cepat emergency 24 jam serta profesional dan tentunya mempunyai izin sesuai regulasi. Kami tidak menoleransi praktik medis ilegal yang berisiko membahayakan keselamatan pasien dan tentunya juga tenaga medis tersebut,” ujar Bagus Padma saat diwawancarai di Puspem Mangupraja Mandala, Mengwi, Jumat (21/8).

Baca Juga  Universitas Udayana Gelar Sosialisasi SIM MBKM bagi Mahasiswa

Melalui sistem Badung Sehat, masyarakat dan wisatawan dapat mengakses berbagai layanan kesehatan, termasuk layanan kegawatdaruratan. Sistem tersebut didukung armada ambulans yang tersebar di 13 puskesmas dan terintegrasi dengan sistem respons internal tenaga medis serta petugas ambulans.

Integrasi sistem memungkinkan petugas mengarahkan armada terdekat ke lokasi kejadian sehingga waktu tanggap kegawatdaruratan dapat dipangkas. Jika sebelumnya waktu tanggap lebih dari 30 menit, kini rata-rata setiap kasus dapat ditekan menjadi sekitar 10-14 menit.

Selain layanan darurat, Badung Sehat menyediakan sejumlah fitur kesehatan lainnya, seperti telemedicine untuk konsultasi dokter, ambulans non-darurat, home care, informasi ketersediaan vaksin dan kebutuhan donor darah, pengaduan masyarakat, serta pemantauan wilayah terkait penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD) dan rabies.

Bagus Padma mengatakan penguatan layanan digital tersebut berjalan beriringan dengan pengetatan pembinaan dan pengawasan terhadap faskes serta praktik pelayanan kesehatan. Pengawasan Dinkes Badung menyasar klinik yang tidak memiliki izin maupun praktik medis yang dilakukan di luar ketentuan regulasi yang berlaku.

Pengawasan juga menyasar layanan IV drip atau infus vitamin/terapi yang ditawarkan secara terselubung dan tidak dilakukan oleh faskes berizin. Termasuk praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan warga negara asing (WNA) tanpa izin resmi untuk memberikan layanan medis.

Dinkes Badung mengimbau seluruh penyedia layanan kesehatan memastikan perizinan dan persyaratan pelayanan dipenuhi sebelum memberikan layanan kepada masyarakat maupun wisatawan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keselamatan pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara layanan kesehatan.

Di sisi lain, Dinkes Badung memperkuat pengendalian penyakit menular dan zoonosis. Cakupan vaksinasi rabies pada populasi anjing di Kabupaten Badung telah mencapai lebih dari 80 persen. Selain itu, rabies center telah berjalan di setiap puskesmas dan RS Daerah.

Baca Juga  Kodim Karangasem Laksanakan Karya Bakti Pembersihan Tempat Ibadah

Untuk kawasan wisata dengan potensi interaksi satwa, seperti Sangeh dan Uluwatu, disiapkan prosedur penanganan kasus gigitan satwa. Kasus yang terjadi diarahkan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi dan indikasi, termasuk pemberian Vaksin Antirabies (VAR) maupun Serum Antirabies (SAR) bila diperlukan.

Surveilans epidemiologi juga diperkuat untuk mengantisipasi penyakit menular, termasuk Legionella dan DBD, terutama di wilayah dengan aktivitas pariwisata yang tinggi.

Sementara untuk mencegah gangguan kesehatan pencernaan yang kerap disebut wisatawan sebagai Bali Belly, Dinkes Badung melakukan upaya dari hulu hingga hilir. Penanganan tidak hanya menyasar aspek lingkungan, tetapi juga keamanan pangan di kawasan pariwisata.

Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi dan pemeriksaan higiene, air bersih, sanitasi, serta keamanan pangan. Pengawasan dilakukan terhadap tempat pengolahan makanan, restoran, hotel hingga usaha kuliner skala mikro di kawasan wisata untuk memastikan memenuhi persyaratan kesehatan dan higiene sanitasi.

Pengelola vila, homestay, dan hostel juga diimbau mengarahkan wisatawan yang mengalami gangguan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan resmi, seperti puskesmas, klinik maupun rumah sakit yang telah berizin.

Selain layanan kesehatan, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan, kritik, dan saran terkait pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan melalui Kontak Bupati Badung di nomor 081-558-200-200. Layanan tersebut dapat diakses melalui WhatsApp.

Wisatawan maupun masyarakat yang membutuhkan layanan kegawatdaruratan kesehatan dapat menghubungi Safety Center Kesehatan Badung di nomor 081139919119. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Karya Kreatif Indonesia 2026: “Ngajegang lan Ngelestariang” Budaya Bali  

Published

on

By

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti dan Ketua Dekranas Selvi Gibran buka Karya Kreatif Indonesia 2026 di JICC Jakarta
BUKA KKI 2026: Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destry Damayanti dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Selvi Gibran Rakabuming membuka Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 sebagai bentuk komitmen mengembangkan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan NTT yang terdampak bencana alam yang berlangsung pada 20–23 Agustus 2026 di Hall A dan B JICC, Jakarta. (Foto: Hms BI Bali)

Jakarta, baliilu.com – Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 sebagai bentuk komitmen mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. KKI tahun ini mengangkat semangat Beudaya Meusare Sare dari Aceh, yang bermakna Berdaya, Bersama-sama.

Gelaran ini juga menjadi bentuk upaya mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana alam. Gelaran Bank Indonesia yang berlangsung pada 20–23 Agustus 2026 di Hall A dan B JICC, Jakarta ini dibuka oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming.

Turut hadir dalam momen tersebut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Putri, dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Doddy Zulverdi.

Mengusung tema “Penguatan Sinergi untuk Mendorong UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing”, Bank Indonesia menyelenggarakan KKI 2026 bersinergi dengan 27 Kementerian dan Lembaga serta 34 mitra strategis. KKI 2026 menjadi wadah sinergi lintas sektor untuk memperkuat daya saing, akses pembiayaan, digitalisasi, dan perluasan akses pasar UMKM. Kegiatan ini turut didukung dan dihadiri oleh duta besar negara sahabat, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi, perbankan, dan para pelaku usaha.

“Penguatan UMKM ke depan diwujudkan melalui tiga kata kunci, yaitu Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing. Bangkit merupakan semangat pemulihan UMKM yang menghadapi tantangan ekonomi maupun bencana alam. Tangguh diwujudkan melalui penguatan struktur usaha dan akses pembiayaan berkelanjutan. Berdaya Saing diwujudkan melalui inovasi produk dan perluasan akses pasar domestik maupun ekspor,” ujar Destry Damayanti, saat membuka KKI 2026.

Baca Juga  Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa Nahkodai FKUB Badung Masa Bakti 2020-2025

Dapat disampaikan, perekonomian Bali pada triwulan II 2026 menunjukkan kinerja yang tetap kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,78% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,58% (yoy), serta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29% (yoy). Di tengah pertumbuhan tersebut, inflasi Provinsi Bali pada Juni 2026 tetap terkendali sebesar 3,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy). Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga, asosiasi, pelaku usaha, dan UMKM.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali turut mendukung Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 sebagai langkah strategis untuk mendorong pengembangan UMKM yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berbasis kekayaan budaya Nusantara, khususnya melalui pengembangan wastra dan kerajinan. Kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari bertempat di JICC ini diikuti lebih dari 550 UMKM, sementara pameran daring melalui platform digital www.karyakreatifindonesia.co.id melibatkan lebih dari 1.300 UMKM. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan penyelenggaraan KKI 2025 yang diikuti 362 UMKM secara luring dan lebih dari 1.100 UMKM secara daring.

Pada KKI 2026, UMKM binaan/mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berpartisipasi melalui berbagai kategori, meliputi 5 UMKM wastra, 2 UMKM jewelry, 1 UMKM aksesoris, 1 desa wisata, serta 5 UMKM makanan dan minuman olahan melalui sistem toko retail. Selain itu, Fortuna Songket Sidemen turut berpartisipasi dalam Hall of Inspiration (HoI) dengan produk Songket Bali, sementara produk Akasa Coffee, Padma Herbal, dan Rotenbi menjadi bagian dari Bingkisan Nusantara sebagai souvenir KKI.

Secara keseluruhan, sebanyak 45 UMKM binaan/mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berpartisipasi secara online melalui website KKI dan 18 UMKM mengikuti Business Matching dengan sistem hybrid. Dalam KKI 2026 tersebut, perwakilan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga berpartisipasi dalam program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu Bank Indonesia 2026 berupa keikutsertaan barista dan UMKM dari Provinsi Bali dalam Championship Pejuang Kopi Nusantara (CANGKIR) Barista dan Championship Inovasi Wastra Nusantara (CITRA NUSA). Ke depan, partisipasi ini diharapkan semakin memperluas akses pasar, memperkuat jejaring bisnis, serta meningkatkan daya saing produk UMKM Bali di tingkat nasional maupun global. (gs/bi)

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Peran KPID Strategis di Tengah Pesatnya Perkembangan Media Online

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca