Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Dukung Gernas BBI, Sekda Dewa Indra: Pemprov Bali sudah Lebih Dulu Punya Kebijakan Majukan UMKM

BALIILU Tayang

:

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra


Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Dewa Made Indra mengaku Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dengan pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, selalu berkomitmen untuk memajukan produk lokal Bali. Hal tersebut bisa dilihat banyak program yang diluncurkan untuk membantu UMKM, serta peraturan-peraturan yang berpihak kepada produk lokal.

Hal itu disamapaikannya dalam sambutan acara Rapat Koordinasi Dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), bertempat di gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (26/1).

Dalam acara yang turut juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta, sementara secara langsung dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M. Manuhutu, Kepala BI Perwakilan Bali Trisno Nugroho serta bupati/walikota se-Provinsi Bali, lebih spesifik mengatakan jika Pemprov Bali bahkan sudah mengimplementasikannya dalam pengadaan unit barang dan jasa.

“Kami sudah memiliki space di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) untuk para UMKM kita di Bali. Sehingga mereka bisa ikut serta dalam tender-tender yang dilakukan oleh Pemprov Bali,” jelasnya dalam rakor yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Bali I Wayan Mardiana.

Bahkan menurutnya, Gubernur Bali Wayan Koster juga telah memandatkan 40% pengadaan barang dan jasa di Pemprov Bali harus melibatkan UMKM. Hal ini dijelaskannya bertujuan agar UMKM di Bali semakin berkembang dan produk mereka pun semakin dikenal.

Ia menambahkan, dengan adanya Gernas BBI, maka upaya menggerakkan sektor UMKM akan menjadi semakin massif. Karena ini berupa gerakan serentak di seluruh Indonesia yang dikoordinir oleh pemerintah pusat, bukan hanya kebijakan daerah semata.

Baca Juga  Suyasa Apresiasi Giri Prasta Penuhi Janji Jadikan Guru Kontrak Menjadi P3K di Badung

Ia mengharapkan, melalui gerakan ini bisa semakin menguatkan perekonomian lokal untuk kesejahteraan masyarakat. “Saya juga berharap ke depan, langkah-langkah seperti ini bisa ditiru oleh pemerintah kabupaken/kota seluruh Bali, sehingga gerakan ini semakin massif dan bisa memberikan ruang akses lebih untuk para UMKM kita,” tandasnya.

Sementara itu, Dirjen Hari Nur Cahya Murni dalam paparannya mengatakan selama ini UMKM juga terdampak oleh pandemi Covid-19 ini. Hal-hal yang paling dirasakan seperti omzet menurun, kurangnya inovasi, belum maksimalnya pemasaran online, kesulitan permodalan, dll.

Sehingga menurutnya pemerintah daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi dengan memberikan insentif atau kemudahan bagi masyarakat dalam berusaha. Hal itu menurutnya sudah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu semakin didukung dengan dikeluarkannya PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah serta Permendagri No. 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2021. Peraturan-peratran tersebut bertujuan untuk penguatan kewirausaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan kemitraan, kapasitas, permodalan serta fasilitas.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjabarkan beberapa dukungan Kemendagri dalam penguatan UMKM dan BBI seperti membuat surat edaran tentang pelaksanaan Gernas BBI kepada gubernur, bupati/walikota hingga membuat SE kepada pemerintah daerah guna mengikutkan UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal itu agar target 6,1 juta unit UMKM ikut ke produk digital marketing.

Deputi Odo R.M. Manuhutu juga menyatakan dukungan instansinya dalam Gernas BBI tersebut. Ia berharap agar pemerintah daerah terus memberikan pendampingan kepada UMKM, sehingga kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini saja. Ia juga berharap agar pemerintah daerah bisa mengarahkan para UMKM untuk menciptakan produk berkualitas, sehingga bisa menjadi nilai jual tinggi hingga ke pasar internasional.

Baca Juga  Astungkara, Pasien Sembuh Tembus 306 Orang Hari Ini di Bali

“Seperti contoh di beberapa negara Eropa, kualitas produk UMKM mereka sangat bagus, sehingga punya nilai jual tinggi, bahkan menandingi produk-produk terkenal,” jelasnya. Selain itu, ia mengharapkan pejabat di daerah bisa memberikan contoh dengan memakai produk-produk lokal sehingga bisa ditiru oleh masyarakat terutama anak muda.

Para bupati/walikota se-Bali menyatakan dukungannya dalam gerakan ini. Karena bagaimanapun gerakan ini bisa memberikan ruang bagi UMKM lokal dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus berjalan dan berkesinambungan sehingga tidak mengecewakan para pelaku UMKM kita nanti. (gs)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

APBN Semester I 2026 Tetap Kuat, Menkeu: Fundamental Fiskal Indonesia Diakui Dua Lembaga Pemeringkat

Published

on

By

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kinerja APBN Semester I 2026 pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026 Judul Gambar Menkeu Purbaya Paparkan Kinerja APBN Semester I 2026
KONFERENSI PERS: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja APBN hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). Kinerja APBN yang solid tersebut juga memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard & Poor’s (S&P) dan Lianhe Credit Rating.

Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.656,0 triliun atau meningkat 17,8 persen (yoy), mencerminkan APBN yang tetap ekspansif sekaligus produktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang dikelola secara terukur, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar Rp 85,1 triliun,” jelas Menkeu.

Menurut Menkeu, capaian tersebut menunjukkan bahwa APBN tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mendukung pembangunan nasional.

“Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” imbuhnya.

Kinerja APBN yang kuat tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendasari keputusan Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

“APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook stabil,” ujarnya.

Baca Juga  Astungkara, Pasien Sembuh Tembus 306 Orang Hari Ini di Bali

Selain S&P, Indonesia juga memperoleh pengakuan dari Lianhe Credit Rating, lembaga pemeringkat terkemuka di Tiongkok, yang memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil bagi rencana penerbitan Panda Bond oleh Pemerintah Indonesia.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa peringkat tertinggi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas basis investor dan mengakses pasar keuangan Tiongkok yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar.

“Kita keluar report-nya memberikan rating AAA stable. Jadi AAA itu yang paling tinggi. Di China peringkat utang kita itu yang mentok atas. Ini penting sekali untuk kita karena China merupakan pasar yang besar untuk surat utang,” jelas Menkeu dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

Menurut Menkeu Purbaya, Lianhe Creding Rating memberikan peringkat tersebut dengan didukung oleh indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat, fundamental ekonomi yang solid, ketahanan terhadap guncangan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap pruden. Menkeu menegaskan bahwa indikator-indikator tersebut mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sehat dan dikelola secara hati-hati.

“Utang luar negeri kita relatif rendah, kapasitas pembayarannya cukup, devisanya juga cukup. Rasio utang pemerintah juga tetap pruden,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Keyakinan Konsumen Bali Tetap Kuat

Published

on

By

Infografis survei Indeks Keyakinan Konsumen Bali dari Bank Indonesia Provinsi Bali
Infografis survei konsumen di Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Juni 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada di level optimis sebesar 121,5 (nilai indeks > 100). Meskipun menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 121,9, IKK Bali masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 117,8. Optimisme konsumen pada Juni 2026 didorong oleh peningkatan IKK pada masyarakat dengan kelompok pengeluaran Rp 7-8 juta sebesar 17% (mtm), Rp 1-2 juta sebesar 14% (mtm), Rp 3-4 juta sebesar 9% (mtm), dan Rp 4-5 juta sebesar 5% (mtm).

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa optimisme terutama meningkat pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan menengah atas yang terdorong oleh tetap kuatnya aktivitas ekonomi Bali. Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (122,8) dan sektor informal (120,4).

Perlambatan IKK dibandingkan bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan menjadi 123,7 atau turun 2,1% (mtm) dibandingkan IEK Mei 2026. “Penurunan terutama terjadi pada komponen prakiraan penghasilan (121,0) dan kegiatan usaha (123,5),“ ujarnya.

Sementara itu, kata Achris Sarwani, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang masih menunjukkan peningkatan sebesar 0,4% (mtm) atau menjadi 126,5. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami peningkatan dari 117,5 pada Mei 2026 menjadi 119,3 pada Juni 2026 atau tumbuh sebesar 1,6% (mtm). Peningkatan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (129,5), serta penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (125,5), komponen kegiatan usaha saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu relatif stabil pada level 100,0. Sedangkan, penurunan pada komponen konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (103,0).

Baca Juga  Polresta Denpasar Amankan Empat Pengedar Obat-obatan Farmasi Tanpa Izin

Penurunan IKK pada periode Juni 2026, terutama didorong oleh penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Hal ini mencerminkan masyarakat masih berhati-hati terhadap prospek ekonomi dalam enam bulan mendatang di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk kekhawatiran terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap harga komoditas dan aktivitas perekonomian.

Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi yang erat dengan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tidak hanya itu, Bank Indonesia Provinsi Bali terus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penguatan pengendalian inflasi, antara lain melalui pelaksanaan operasi pasar, pemantauan harga komoditas strategis, serta penguatan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia juga menetapkan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Sinergi bauran kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sehingga menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Survei Penjualan Eceran Bali Juni 2026: Optimisme Penjualan Eceran Tetap Kuat Didorong Momentum Hari Raya

Published

on

By

Infografis Indeks Penjualan Riil Provinsi Bali dari Bank Indonesia Bali
Infografis indek penjualan riil Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Mei 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Bali tetap kuat sebesar 125,7 dan masih berada di level optimis (>100). Kinerja tersebut meningkat sebesar 0,3% (mtm), terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan pada kategori barang lainnya 4,1% (mtm), sandang 3,7% (mtm), serta barang budaya dan rekreasi sebesar 1,9% (mtm). Peningkatan tersebut sejalan dengan menguatnya aktivitas mobilitas masyarakat pada periode Mei 2026 didorong oleh peningkatan aktivitas pariwisata, momentum libur panjang HBKN, serta meningkatnya konsumsi rumah tangga yang menopang permintaan di berbagai sektor ritel. Kinerja penjualan eceran pada Juni 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Juni 2026 diprakirakan sebesar 126,3, atau meningkat 0,4% (mtm), ditopang oleh prakiraan peningkatan penjualan pada kategori barang budaya dan rekreasi, kategori makanan, minuman, dan tembakau serta kategori barang lainnya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani melalui keterangan tertulisnya bahwa perkembangan tersebut sejalan dengan tetap kuatnya permintaan masyarakat di tengah periode Hari Raya Galungan dan Kuningan pada Juni 2026. Sementara itu, ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Agustus 2026 dan November 2026 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus 2026 dan November 2026 masing-masing sebesar 188 dan 200.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Achris Sarwani, inflasi Bali pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,27% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Optimisme penjualan ritel ke depan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP tiga bulan mendatang yaitu Agustus 2026 sebesar 190,0, meningkat dari IEP Juli 2026 sebesar 172,0. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang, yaitu November 2026 tercatat sebesar 190,0, masih sama dibandingkan IEP Oktober 2026 sebesar 190,0. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100) yang menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek penjualan ritel Bali tetap terjaga.

Baca Juga  Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Modal Kerja di Istana Bogor

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani menegaskan bahwa keyakinan pelaku usaha tersebut juga didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga Mei 2026 tercatatat tumbuh sebesar 1,95% (yoy). Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga (pro stability) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) guna mencapai inflasi yang stabil dan terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca