Denpasar, baliilu.com – Ny. Putri Suastini Koster selalu Ketua TP PKK Provinsi Bali dan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali membuka lanjut meninjau pelaksanaan Pasar Rakyat Pemprov Bali Menyambut Hari Raya Nasional yang digelar di Depan Kantor Gubernur Bali, Jumat (7/5/2021). Saat meninjau stand yang menawarkan berbagai produk pangan segar maupun olahan, Ny. Putri Koster mengajak pedagang agar menggunakan tempat atau kemasan yang aman bagi kesehatan.
Ditemui awak media usai menyambangi seluruh stand, istri Orang Nomor Satu di Bali ini menilai pelaku IKM/UMKM Bali makin peduli terhadap kemasan produk. “Ibu lihat dari kemasan sudah mulai ada kemajuan, rata-rata dibuat lebih menarik,” ujarnya kepada awak media. Kendati demikian, ia mengingatkan agar mereka tak mengabaikan faktor keamanan dan kesehatan. “Silahkan saja buat kemasan yang unik dan semenarik mungkin, tapi harus tetap memperhatikan faktor kepantasan dan kesehatan agar tidak membahayakan bagi tubuh saat makanan itu dikonsumsi,” imbuhnya.
Terkait dengan kemasan aman, salah satu yang menarik perhatiannya adalah stand yang menjual tipat cantok dan rujak. Bermaksud mengemas barang dagangannya agar terlihat menarik, si pedagang menempatkan ketupat pada bokor berbahan fiber. Melihat hal itu, Ny. Putri Koster menyarankan agar sebaiknya ketupat ditempatkan pada wadah berbahan anyaman bambu yang dialasi daun pisang. Sebab ia khawatir, ketupat yang kontak langsung dengan bahan fiber dan cat akan berdampak pada kesehatan konsumen.
Selain soal kemasan, perempuan yang dikenal sebagai penyair berbakat ini juga mendorong pelaku IKM/UMKM terus mengasah kemampuan agar bisa menghasilkan olahan pangan dengan citarasa yang bisa memenuhi selera konsumen. “Jadi, bukan hanya kemasannya saja yang dipercantik, rasa juga harus diperhatikan,” pesannya.
Pada bagian lain, Ny. Putri Koster juga menyinggung dampak pendemi Covid-19 yang sangat dirasakan oleh pelaku IKM/UMKM Bali. Karena penerapan protokol kesehatan yang membatasi mobilitas warga, sebagian pelaku IKM/UMKM harus berjualan dari rumah dan tak bisa menyapa konsumen secara langsung. Lebih dari itu, omzet mereka pun rata-rata mengalami penurunan. Bertolak dari kondisi tersebut, ia menyambut positif kegiatan Pasar Rakyat Menyambut Hari Raya Nasional yang diselenggarakan atas kerjasama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, TP PKK Provinsi Bali, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) dan Gatriwara Provinsi Bali. Ia menyebut kegiatan ini sebagai hal yang sangat membahagiakan bagi pelaku IKM/UMKM karena mereka bisa kembali menyapa konsumen secara langsung.
BUKA PASAR RAKYAT: Ny. Putri Suastini Koster membuka lanjut meninjau pelaksanaan Pasar Rakyat Pemprov Bali Menyambut Hari Raya Nasional yang digelar di Depan Kantor Gubernur Bali, Jumat (7/5/2021)
Masih dalam wawancara, Ny. Putri Koster mengajak pelaku IKM/UMKM memanfaatkan waktu jeda di masa pandemi untuk mengevaluasi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya saing. “Dengan demikian, ketika masa pandemi ini melandai, IKM/UMKM kita siap. Jangan sampai yang lain sudah start, kita baru pemanasan,” urainya. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tetap diperhatikan. “Apapun kegiatannya, silahkan laksanakan. Tapi dengan protokol kesehatan ketat seperti penggunaan masker, jaga jarak dan penggunaan hand sanitizer. Belajar dari negara lain, jangan sampai kita yang sudah bagus jadi ambyar lagi karena lalai,” terangnya mengingatkan.
Sementara itu, Kadis Koperasi UKM Provinsi Bali I Wayan Mardiana menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan produk-produk pangan yang aman, segar dan sehat. Selain itu, Pasar Rakyat Pemprov Bali yang berlangsung selama dua hari mulai 7 hingga 8 Mei 2021 juga bertujuan membantu para pelaku IKM/UMKM dalam memasarkan produk mereka.
Ditambahkannya, Pasar Rakyat Pemprov Bali melibatkan 40 pelaku IKM/UMKM yang menawarkan produk komoditi seperti daging telur, beras dan produk olahan pangan lainnya dengan harga di bawah harga pasaran karena yang dilibatkan adalah produsen bukan pedagang. Melihat tingginya antusiasme pelaku IKM/UMKM dalam mengikuti kegiatan ini, pihaknya akan mempertimbangkan kemungkinan Pasar Rakyat Pemprov Bali menjadi agenda berkelanjutan.
Disinggung mengenai kendala pemasaran yang dihadapi pelaku IKM/UMKM, Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali telah melakukan sejumlah upaya, satu di antaranya pelatihan digitalisasi pemasaran melalui marketplace. Mengandeng sejumlah marketplace, selama periode Januari hingga Maret 2021, Diskop UKM Bali telah melatih 1.026 pelaku UMKM dan 250 di antaranya telah bergabung dalam sistem penjualan online. “Setelah bergabung, mereka merasakan sekali manfaatnya karena jangkauan pemasaran lebih luas dan penghasilan mereka meningkat,” ucapnya sembari menegaskan bahwa ke depannya Diskop UKM Bali akan terus mendorong pelaku UMKM beralih dari sistem pemasaran konvensional ke digital.
Pasar Rakyat Pemprov Bali juga dikunjungi Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho, Ketua BKOW Bali Ny. Tjokorda Putri Hariyani Ardhana Sukawati, Ketua DWP Bali Ny. Widiasmini Indra dan Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali. Pegawai Pemprov Bali dan masyarakat yang kebetulan sedang beraktivitas di seputaran Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar nampak antusias berbelanja. (gs)
Infografis inflasi Provinsi Bali per September 2026. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 Oktober 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Agustus yang mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, khususnya harga pakan, yang mendorong kenaikan harga ayam ras di tingkat Konsumen, serta kemarau berkepanjangan yang diiringi oleh El Nino dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang mempengaruhi harga cabai dan beras. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 3,45% (yoy) pada Agustus 2026 menjadi 3,79% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28% (yoy).
Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Bali mencatat inflasi bulanan pada September 2026. Kabupaten Badung mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,55% (mtm), diikuti Kabupaten Tabanan sebesar 0,46% (mtm), Kota Denpasar sebesar 0,21% (mtm), dan Singaraja sebesar 0,19% (mtm). Sementara secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 4,54% (yoy), diikuti Kabupaten Badung sebesar 3,95% (yoy), Singaraja sebesar 3,87% (yoy), dan Kota Denpasar sebesar 3,42% (yoy).
Berdasarkan komoditas, lanjut Achris Sarwani, secara bulanan inflasi pada September 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, cabai rawit, air kemasan, biaya akademik/perguruan tinggi, jeruk, bahan bakar rumah tangga, dan beras. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga angkutan udara, canang sari, cabai merah, bawang putih, sawi hijau, ketimun, emas perhiasan, bawang merah, terong, dan kangkung.
Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar agar capaian inflasi Provinsi Bali pada akhir tahun dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati antara lain berlanjutnya fenomena El Niño dan mundurnya awal musim hujan yang berpotensi mengganggu produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura. Selain itu, potensi gangguan distribusi pangan antardaerah termasuk melalui jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, serta masih tingginya biaya angkutan barang global juga perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, meredanya aktivitas kunjungan wisatawan setelah periode puncak liburan diprakirakan dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, kata Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dengan dukungan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPID se-Bali, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%, sehingga dapat mendukung stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. (gs/bi)
Infografis indeks penjualan riil Provinsi Bali bulan Agustus 2026. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Juli 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,6 dan meningkat 1,7% (mtm), sekaligus mempertahankan level optimis (indeks >100). Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori sandang sebesar 7,9% (mtm), kategori makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,9% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,5% (mtm). Penguatan tersebut mencerminkan tetap kuatnya permintaan ritel pada periode libur sekolah serta meningkatnya aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode peak season. Kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan membaiknya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas sektor pariwisata yang tetap kuat. Di sisi lain, inflasi Bali pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kondisi ini mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Selain itu, aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode puncak kunjungan pada Juli-September 2026 turut mendorong permintaan barang dan jasa serta menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian daerah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengungkapkan bahwa kinerja penjualan eceran pada Agustus 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Agustus 2026 yang diprakirakan berada pada level 129,2, atau meningkat 0,5% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, serta suku cadang dan aksesori. Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata selama periode peak season, meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Hari Kemerdekaan RI, serta tingginya kegiatan sosial dan adat yang mendorong permintaan berbagai komoditas ritel.
Sementara itu, Achris Sarwani menegaskan bahwa ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Oktober 2026 dan Januari 2027 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2026 dan Januari 2027 masing-masing sebesar 198 dan 200. Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Bali pada Agustus 2026 sebesar 3,45% (yoy) masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Kondisi tersebut mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi konsumsi rumah tangga untuk tetap tumbuh.
Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin pada Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) yang masih berada pada level optimis (indeks >100), baik untuk tiga bulan maupun enam bulan mendatang. IEP enam bulan mendatang (Januari 2027) lebih rendah menjadi 188 dari 198 pada survei sebelumnya.
Sementara itu, Achris Sarwani menyampaikan bahwa IEP tiga bulan mendatang (Oktober 2026) tercatat sebesar 180, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebelumnya sebesar 184. Meskipun mengalami moderasi jangka pendek, pelaku usaha tetap meyakini prospek penjualan ritel Bali akan meningkat, terutama didukung aktivitas pariwisata dan konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy).
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan menopang momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (gs/bi)
Infografis indeks keyakinan konsumen di Provinsi Bali. (Foto; Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Pada Agustus 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada pada level optimis sebesar 123,1 (indeks >100), serta lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 118,5. Sejalan dengan proses normalisasi aktivitas ekonomi pasca periode libur sekolah dan tingginya basis keyakinan pada bulan sebelumnya, IKK Bali mengalami penyesuaian terbatas dari 126,3 pada Juli 2026 menjadi 123,8 pada Agustus 2026. Optimisme konsumen tetap terjaga terutama pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp 8 juta, Rp 6-7 juta, dan Rp 3-4 juta per bulan.
Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (128,3) dan sektor informal (116,8). Optimisme yang terjaga didukung oleh membaiknya kinerja pariwisata dan tetap kuatnya aktivitas sektor jasa.
Lebih detail, penurunan IKK pada periode Agustus 2026 turut dipengaruhi oleh penurunan pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 122,3 pada Juli 2026 menjadi 118,0 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 3,5% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (128,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (124,5), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (101,5). Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan dari 130,3 pada Juli 2026 menjadi 128,2 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 1,7% (mtm). Penurunan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (127,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (129,5) dan perkiraan kegiatan usaha (128,0).
Kepala kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa meskipun mengalami penyesuaian, tingkat keyakinan konsumen Bali masih berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi pasca periode libur sekolah dan tingginya aktivitas konsumsi pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat tetap menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan seiring dengan masih kuatnya aktivitas sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian Bali.
Tetap terjaganya optimisme konsumen juga sejalan dengan berbagai indikator ekonomi Bali yang masih menunjukkan kinerja positif. Aktivitas pariwisata yang memasuki periode peak season pada Juli-September 2026 turut mendorong peningkatan mobilitas wisatawan dan permintaan barang serta jasa di Bali. Di sisi lain, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,45% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut menjadi faktor penopang keyakinan konsumen terhadap prospek perekonomian Bali ke depan.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, TP2ED, TPID, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika perekonomian global, sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga optimisme masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi Bali ke depan. (gs/bi)