Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Menkop UKM Teten Masduki Dukung Kebijakan Spasial untuk Pemulihan Ekonomi Bali

BALIILU Tayang

:

DISKUSI: Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki bersilaturahmi dan diskusi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Bali/Bali Tourism Board di Ruang Pertemuan Kantor BTB Bali, Selasa (8/6/2021).

Denpasar, baliilu.com – Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki mendukung kebijakan spasial untuk pemulihan ekonomi Bali yang terpuruk karena pandemi Covid-19. Dukungan tersebut disampaikannya pada acara silaturahmi dan diskusi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Bali/Bali Tourism Board.

Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor BTB Bali, Selasa (8/6/2021), Menkop UKM menyampaikan bahwa Bali merupakan daerah yang punya posisi sangat strategis. Dengan potensi pariwisata yang dimiliki, Bali telah memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Bahkan, ia menyebut Bali adalah lokomotif pariwisata nasional. Karena itu, tak berlebihan jika ia mengatakan bahwa pemerintah berhutang pada Bali.

“Kita semua wajib ikut bertanggung jawab dan berkolaborasi untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi Bali,” ucapnya.

Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah kebijakan spasial dalam bentuk fiskal kepada Daerah Bali agar pemulihannya bisa lebih dipercepat.

Terkait dengan upaya pemulihan Bali, Menkop UKM membaginya dalam tiga fase yaitu fase pandemi, survival dan transformasi. Pada fase pandemi yang saat ini masih dihadapi masyarakat dunia, menurutnya Bali perlu melakukan kampanye besar-besaran tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Saat ini kita perlu meyakinkan wisatawan bahwa mereka aman ketika berkunjung ke Bali, aman karena prokes diterapkan dengan baik. Prokesnya yang kita tonjolkan untuk meyakinkan, karena sampai saat ini negara manapun belum bisa memberi jaminan kalau Covid-19 itu sudah tidak ada,” urainya.

Lebih jauh, Teten Masduki menyampaikan bahwa sesungguhnya wisatawan domestik maupun mancanegara sudah sangat rindu plesiran ke Pulau Dewata. Namun sebagian besar masih menahan diri karena belum yakin dengan penerapan prokes. “Ini perlu kampanye secara terus-menerus agar mereka yakin prokes telah diterapkan secara benar. Promosi seperti subsidi tiket atau diskon kamar hotel tidak efektif untuk saat ini,” imbuhnya.

Berikutnya masuk pada fase survival, Teten berpendapat perlunya perubahan strategi dari ‘Bali dikunjungi dunia’ menjadi ‘Bali mengunjungi dunia’. Artinya, produk-produk khas Bali yang harus lebih banyak go international dengan memanfaatkan market digital. Untuk itu, sangat dibutuhkan pendampingan dan dorongan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan.

“Saya yakin, banyak yang rindu dengan berbagai produk khas Bali. Ubah mindset, kembangkan jiwa entrepreneur,” ajaknya.

Menginjak ke fase transformasi pascapandemi, Menkop UKM mengingatkan agar Bali jangan 100 persen mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata yang rentan terhadap berbagai isu seperti keamanan dan kesehatan. Daerah Bali didorong untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam seperti kelautan dan lainnya.

Lebih dari itu, transformasi juga bisa dilakukan pada pengemasan seni dan budaya dalam pertunjukan digital. Namun untuk saat ini, ia menilai pemulihan pariwisata menjadi prioritas karena sektor ini akan menarik gerbong ekonomi lainnya untuk bangkit dan kembali tumbuh.

Sependapat dengan Menkop UKM, Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menyebut pandemi Covid-19 sebagai momentum yang mengingatkan kembali bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat rapuh dan riskan terhadap berbagai isu, utamanya keamanan dan kesehatan.

“Ketika daerah lain sudah mulai tumbuh positif, kami di Bali masih harus menghadapi kontraksi ekonomi yang berlarut-larut,” ujarnya.

Kondisi ini menurutnya disebabkan besarnya ketergantungan Bali pada pariwisata, dimana 53 persen PDRB Bali bertumpu pada sektor ini. Kendati ada sektor UMKM, Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali ini menilai perkembangannya belum optimal. Menurutnya, untuk pengembangan sektor UMKM di Bali, kemampuan memanfaatkan market digital perlu terus ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho dan Ketua GIPI Bali/BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Gus Agung) sangat berharap adanya kebijakan spasial untuk pemulihan ekonomi Bali. Karena tanpa campur tangan dari pemerintah, keduanya berpendapat pemulihan ekonomi Bali akan sangat berat.

Acara diskusi juga diisi penandatanganan MoU antara GIPI Bali dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN). ICCN atau Jejaring Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia yang diketuai Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM Fiki Satari adalah simpul organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan 10 Prinsip Kota Kreatif. ICCN berkomitmen untuk memajukan kota-kota kreatif di Indonesia, dengan melakukan riset dan pengembangan untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi dengan engine kreativitas (mesin penggerak kreativitas) yang berupa ide/gagasan kreatif dan inovatif yang ditopang oleh kelengkapan infrastruktur kelembagaan dalam keterlibatan unsur pentahelix (birokrasi, akademisi, bisnis, komunitas dan media) serta adanya dukungan infrastruktur digital yang berkualitas dan modern. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Balinomics Bank Indonesia Rekomendasikan Langkah Taktis Dorong Pemerataan Ekonomi Bali Utara–Selatan

Published

on

By

Forum Diskusi Balinomics Bank Indonesia di Buleleng
BALINOMICS: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. (Foto: ist)  

Buleleng, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. Penyelenggaraan kegiatan Balinomics di Buleleng merupakan salah satu perwujudan semangat mendorong penguatan ekonomi di Bali Utara. Forum dibuka oleh Bupati Buleleng yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni. Forum BALINOMICS kali ini mempertemukan perwakilan instansi vertikal seperti Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, OPD Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, perwakilan akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha, media, dan perwakilan asosiasi pengusaha.

Dalam pembukaannya, Putu Ayu menyampaikan bahwa tantangan ekonomi Bali saat ini yakni masih terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Wilayah Bali Selatan. ”Ke depan, pengembangan Bali Utara sangat esensial yang sejatinya merupakan bagian dari strategi penguatan ekonomi Bali secara keseluruhan, agar manfaat pembangunan yang dapat dirasakan di seluruh wilayah Bali,” tutur Putu Ayu. Putu Ayu menekankan tiga strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan yakni Penguatan Konektivitas Bali Utara–Selatan, (ii) Pengembangan Pariwisata Bali Utara yang Berkualitas dan Berkelanjutan, (iii) Peningkatan Nilai Tambah Sektor Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Melalui Hilirisasi.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Provinsi Bali, Achris Sarwani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Balinomics kali ini merupakan penyelenggaraan keempat di tahun ini yang berfokus pada perumusan strategi taktis untuk mendukung pemerataan ekonomi Bali Utara dan Selatan. Achris menyebutkan kinerja perekonomian Bali tahun 2026 tetap kuat dengan pertumbuhan yang diprakirakan berada pada batas atas kisaran 5,4–5,9% (yoy). Namun demikian, potensi ekonomi Bali belum sepenuhnya optimal karena aktivitas ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Bali Selatan. Hal ini tercermin dari, kontribusi PDRB Wilayah Bali Selatan (Daerah Sarbagia) mencapai 58% terhadap PDRB Bali. Realisasi penanaman modal juga terkonsentrasi di Daerah Sarbagia mencapai Rp 30,49 triliun (pangsa 81,64%) sepanjang 2026. Pada Balinomics kali ini, Achris menegaskan pentingnya penciptaan nilai tambah komoditas unggulan daerah sebagai langkah pemerataan ekonomi, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Untuk itu pada Balinomics kali ini terdapat sharing dari pengusaha yang telah sukses meningkatkan nilai tambah komoditas lokal unggulan.

Sharing session disampaikan oleh Founder & CEO PT. Haldin Pacific Semesta, PT. Talasi Tru Origin, Alisjahbana Haliman. Ali menyampaikan Bali memiliki berbagai komoditas unggulan daerah yang sangat dibutuhkan oleh pasar domestik dan internasional, mulai dari kopi, rumput laut, anggur, dsb. Ketersediaan produk lokal menjadi modal untuk meningkatkan value ekonomi melalui strategi substitusi impor. Sebagai contoh, Ali menyebutkan mapple syrup yang selama ini banyak diimpor, dapat disubstitusi dengan aren syrup. Namun Ali menegaskan yang masih menjadi PR untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas lokal adalah penguatan value chain, mulai dari jaminan mutu, keberlanjutan supply, dan perluasan market.

Sejalan dengan Ali, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, Dedy Arief Hendriyanto memaparkan komoditas perikanan Bali telah mampu bersaing di pasar global seperti ikan tuna, udang, dsb yang selalu dijaga mutunya, namun perlu juga untuk dilakukan perluasan pasar ekspor. Turut hadir, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, menyampaikan harapan kedepannya dapat dibangun satu ekosistem pertumbuhan Bali Utara sehingga lebih banyak nilai ekonomi yang tinggal di Bali Utara.

Penguatan konektivitas fisik, digital, pariwisata, serta penguatan value chain komoditas lokal menjadi langkah taktis untuk pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan. Ke depan, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan mitra kerja, BALINOMICS dapat menjadi katalis penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan Bali yang tumbuh lebih merata, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan akan menjadi fondasi penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI Bali: Inflasi Oktober 2026 Terkendali, Sinergi Pengendalian Terus Diperkuat Jelang Akhir Tahun

Published

on

By

Infografis Inflasi Provinsi Bali Oktober 2026 dari Bank Indonesia Bali
Infografis Inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat perkembangan inflasi di wilayah Bali pada Oktober 2026 menunjukkan dinamika yang memerlukan penguatan sinergi lintas instansi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis pada 2 November 2026, Provinsi Bali secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,32 persen (mtm).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Senin (2/11), menjelaskan bahwa inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh terbatasnya pasokan pangan, khususnya komoditas hortikultura.

“Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño. Selain itu, gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah,” ujar Achris.

Ia menambahkan, kenaikan harga daging babi juga terjadi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Provinsi Bali meningkat dari 3,79 persen pada September 2026 menjadi 3,87 persen pada Oktober 2026. Capaian tersebut berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, secara tahun kalender (year-to-date/ytd), inflasi Bali naik dari 2,49 persen menjadi 2,74 persen (ytd).

Melihat perkembangan tersebut, BI menilai pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun 2026 perlu terus diperkuat agar tetap berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% pada akhir tahun.

Perkembangan Spasial dan Komoditas Penyumbang

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,16 persen (yoy).

Kota Denpasar menyusul dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm) atau 3,63 persen (yoy), Kabupaten Tabanan sebesar 0,16 persen (mtm) atau 4,35 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10 persen (mtm) atau 3,67 persen (yoy).

Secara komoditas, inflasi bulanan pada Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook. Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Mitigasi Risiko dan Strategi 4K

Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, antara lain melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar.

Ke depan, Achris memaparkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai, di antaranya berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi serta pasokan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan utama seperti padi.

Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga pada sejumlah komoditas. Kendati demikian, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan mampu menahan tekanan inflasi pada November 2026.

Sebagai langkah antisipasi, BI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan komunikasi publik. Melalui langkah-langkah komprehensif ini, inflasi Bali pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Dunia Usaha Bali Terus Menguat di Tengah Kinerja Pariwisata dan Sektor Jasa yang Tetap Solid

Published

on

By

Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali
Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengindikasikan bahwa aktivitas dunia usaha di Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 terus menguat. Perbaikan tersebut sejalan dengan terjaganya kinerja ekonomi Bali yang didukung oleh tingginya mobilitas wisatawan, kuatnya konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas berbagai sektor jasa. Kondisi tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 63,06%, meningkat dibandingkan 49,32% pada Triwulan II 2026. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pariwisata dan sektor jasa yang memiliki keterkaitan luas dengan aktivitas ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan persnya mengatakan bahwa hasil SKDU Triwulan III 2026 menunjukkan bahwa optimisme dunia usaha Bali tetap terjaga dan semakin tersebar pada berbagai sektor ekonomi. “Temuan ini memperkuat indikasi bahwa perekonomian Bali masih berada pada jalur pertumbuhan yang solid dengan dukungan kinerja pariwisata, konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas jasa yang tetap kuat,” ujarnya.

Menguatnya aktivitas pariwisata tercermin dari peningkatan SBT LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 14,62% pada Triwulan II 2026 menjadi 19,12% pada Triwulan III 2026. Penguatan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata pada awal Triwulan III 2026.

Achris Sarwani mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli–Agustus 2026 mencapai sekitar 691,9 ribu kunjungan per bulan, meningkat 19,5% dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 578,9 ribu kunjungan per bulan. Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Juli–Agustus 2026 juga meningkat menjadi 67,74%, dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 61,32%.

Menguatnya aktivitas pariwisata tidak hanya meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum, tetapi juga mendorong aktivitas usaha pada sektor transportasi, perdagangan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali dan menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai lapangan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perbaikan SBT dari -1,39% menjadi 0,00%, sedangkan LU Jasa Lainnya meningkat dari 0,00% menjadi 1,57%. Perkembangan tersebut mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha pada sejumlah sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata.

Selain pariwisata, sebut Achris Sarwani, aktivitas pada sektor jasa juga menunjukkan penguatan. SBT LU Informasi dan Komunikasi meningkat dari 3,14% pada Triwulan II 2026 menjadi 6,27% pada Triwulan III 2026, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas masyarakat serta kegiatan ekonomi. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga meningkat dari 3,33% menjadi 5,55%. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan data DJPb, realisasi belanja daerah di Bali hingga Agustus 2026 tumbuh 9,45% (yoy), termasuk peningkatan belanja operasi sebesar 9,75% (yoy). Sementara itu, LU Jasa Pendidikan meningkat dari 2,39% menjadi 4,78%, sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026 yang mendorong aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan layanan pendukungnya. Di luar sektor tersebut, mayoritas LU lainnya juga mencatat peningkatan SBT, antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, serta LU Jasa Keuangan yang mengindikasikan perbaikan persepsi pelaku usaha yang lebih luas, tidak hanya terkonsentrasi pada sektor pariwisata dan jasa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Bali semakin terdiversifikasi dan ditopang oleh semakin luasnya sumber pertumbuhan antar lapangan usaha.

Ke depan, kata Achris Sarwani, dunia usaha pada Triwulan IV 2026 di Bali diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dari Triwulan III dengan SBT sebesar 47,76%. Optimisme pelaku usaha didorong oleh prospek konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang periode akhir tahun, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan berbagai kegiatan ekonomi pendukung. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan meningkat seiring penguatan permintaan domestik dan distribusi barang, sementara Lapangan Usaha Industri Pengolahan didukung oleh kenaikan permintaan terhadap produk makanan-minuman dan produk industri lokal. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan juga diperkirakan mendorong aktivitas Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali hingga akhir tahun 2026. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca