Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Menkop UKM Teten Masduki Dukung Kebijakan Spasial untuk Pemulihan Ekonomi Bali

BALIILU Tayang

:

DISKUSI: Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki bersilaturahmi dan diskusi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Bali/Bali Tourism Board di Ruang Pertemuan Kantor BTB Bali, Selasa (8/6/2021).

Denpasar, baliilu.com – Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki mendukung kebijakan spasial untuk pemulihan ekonomi Bali yang terpuruk karena pandemi Covid-19. Dukungan tersebut disampaikannya pada acara silaturahmi dan diskusi dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Bali/Bali Tourism Board.

Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor BTB Bali, Selasa (8/6/2021), Menkop UKM menyampaikan bahwa Bali merupakan daerah yang punya posisi sangat strategis. Dengan potensi pariwisata yang dimiliki, Bali telah memberi kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Bahkan, ia menyebut Bali adalah lokomotif pariwisata nasional. Karena itu, tak berlebihan jika ia mengatakan bahwa pemerintah berhutang pada Bali.

“Kita semua wajib ikut bertanggung jawab dan berkolaborasi untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi Bali,” ucapnya.

Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah kebijakan spasial dalam bentuk fiskal kepada Daerah Bali agar pemulihannya bisa lebih dipercepat.

Terkait dengan upaya pemulihan Bali, Menkop UKM membaginya dalam tiga fase yaitu fase pandemi, survival dan transformasi. Pada fase pandemi yang saat ini masih dihadapi masyarakat dunia, menurutnya Bali perlu melakukan kampanye besar-besaran tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. “Saat ini kita perlu meyakinkan wisatawan bahwa mereka aman ketika berkunjung ke Bali, aman karena prokes diterapkan dengan baik. Prokesnya yang kita tonjolkan untuk meyakinkan, karena sampai saat ini negara manapun belum bisa memberi jaminan kalau Covid-19 itu sudah tidak ada,” urainya.

Lebih jauh, Teten Masduki menyampaikan bahwa sesungguhnya wisatawan domestik maupun mancanegara sudah sangat rindu plesiran ke Pulau Dewata. Namun sebagian besar masih menahan diri karena belum yakin dengan penerapan prokes. “Ini perlu kampanye secara terus-menerus agar mereka yakin prokes telah diterapkan secara benar. Promosi seperti subsidi tiket atau diskon kamar hotel tidak efektif untuk saat ini,” imbuhnya.

Berikutnya masuk pada fase survival, Teten berpendapat perlunya perubahan strategi dari ‘Bali dikunjungi dunia’ menjadi ‘Bali mengunjungi dunia’. Artinya, produk-produk khas Bali yang harus lebih banyak go international dengan memanfaatkan market digital. Untuk itu, sangat dibutuhkan pendampingan dan dorongan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan.

“Saya yakin, banyak yang rindu dengan berbagai produk khas Bali. Ubah mindset, kembangkan jiwa entrepreneur,” ajaknya.

Menginjak ke fase transformasi pascapandemi, Menkop UKM mengingatkan agar Bali jangan 100 persen mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata yang rentan terhadap berbagai isu seperti keamanan dan kesehatan. Daerah Bali didorong untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam seperti kelautan dan lainnya.

Lebih dari itu, transformasi juga bisa dilakukan pada pengemasan seni dan budaya dalam pertunjukan digital. Namun untuk saat ini, ia menilai pemulihan pariwisata menjadi prioritas karena sektor ini akan menarik gerbong ekonomi lainnya untuk bangkit dan kembali tumbuh.

Sependapat dengan Menkop UKM, Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menyebut pandemi Covid-19 sebagai momentum yang mengingatkan kembali bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat rapuh dan riskan terhadap berbagai isu, utamanya keamanan dan kesehatan.

“Ketika daerah lain sudah mulai tumbuh positif, kami di Bali masih harus menghadapi kontraksi ekonomi yang berlarut-larut,” ujarnya.

Kondisi ini menurutnya disebabkan besarnya ketergantungan Bali pada pariwisata, dimana 53 persen PDRB Bali bertumpu pada sektor ini. Kendati ada sektor UMKM, Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua BPD PHRI Bali ini menilai perkembangannya belum optimal. Menurutnya, untuk pengembangan sektor UMKM di Bali, kemampuan memanfaatkan market digital perlu terus ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho dan Ketua GIPI Bali/BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Gus Agung) sangat berharap adanya kebijakan spasial untuk pemulihan ekonomi Bali. Karena tanpa campur tangan dari pemerintah, keduanya berpendapat pemulihan ekonomi Bali akan sangat berat.

Acara diskusi juga diisi penandatanganan MoU antara GIPI Bali dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN). ICCN atau Jejaring Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia yang diketuai Staf Khusus Kementerian Koperasi dan UKM Fiki Satari adalah simpul organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan 10 Prinsip Kota Kreatif. ICCN berkomitmen untuk memajukan kota-kota kreatif di Indonesia, dengan melakukan riset dan pengembangan untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi dengan engine kreativitas (mesin penggerak kreativitas) yang berupa ide/gagasan kreatif dan inovatif yang ditopang oleh kelengkapan infrastruktur kelembagaan dalam keterlibatan unsur pentahelix (birokrasi, akademisi, bisnis, komunitas dan media) serta adanya dukungan infrastruktur digital yang berkualitas dan modern. (gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Inflasi Provinsi Bali Mei 2026: TPID Bali Bersinergi Menjaga Stabilitas Harga di Tengah Tensi Geopolitik Global

Published

on

By

inflasi bali
Infografis inflasi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 2 Juni 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,42% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan April sebesar 0,01% (mtm), dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional bulan Mei sebesar 0,28% (mtm). Inflasi bulanan meningkat terutama didorong oleh kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi, serta tekanan harga komoditas global yang turut memengaruhi dinamika pergerakan inflasi secara bulanan.

Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,08% (yoy) pada April 2026 menjadi 2,99% (yoy). Meskipun inflasi meningkat, level inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Mei 2026 yakni Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,54% (mtm) atau 2,78% (yoy).

Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,50% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,19% (yoy), diikuti Singaraja dengan inflasi bulanan sebesar 0,37% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,17% (yoy), dan selanjutnya Kabupaten Badung yang juga mengalami inflasi bulanan sebesar 0,25% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,64% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 bersumber dari kenaikan harga beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga canang sari, tomat, bawang merah, jeruk, dan bawang putih. Inflasi yang terjaga mendukung daya beli masyarakat di tengah konflik geopolitik global. Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%.

Ke depan, sebut Achris Sarwani, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Galungan-Kuningan serta periode high season wisatawan nusantara (libur sekolah), ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau disertai potensi El Nino berupa gangguan cuaca dan risiko kekeringan pada beberapa sentra produksi pangan yang mempengaruhi produksi pertanian, serta berlanjutnya ketidakpastian global berpotensi pada kenaikan lanjutan harga bensin dan bahan bakar rumah tangga. Per 1 Juni 2026, terdapat kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali senantiasa bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K. Adapun strategi tersebut diantaranya intensifikasi operasi pasar murah dan pemantauan harga secara berkala, termasuk monitoring dan sidak pasokan LPG bersubsidi, fasilitasi distribusi pangan serta optimalisasi kerjasama antar daerah oleh Perumda pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah kepada masyarakat di kab/kota. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Libur HBKN dan Perayaan Festival Daerah Dorong Penjualan Ritel Bali

Published

on

By

IPR Bali
Infografis indek penjualan riil. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Optimisme penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan April 2026 masih tumbuh secara tahunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 125,6 atau secara tahunan tumbuh 6,5% (yoy), dan masih berada di level optimis (>100). IPR Bali secara bulanan turut meningkat sebesar 1,0% (mtm) didukung dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, diantaranya seperti kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) di Kabupaten Gianyar dan Klungkung. Agenda tersebut meliputi pameran-pameran yang mendorong konsumsi pada sub sektor Barang Budaya dan Rekreasi (mainan anak-anak, kertas, karton, alat tulis, alat olahraga, dan alat musik). Belanja masyarakat masih relatif kuat yang didorong libur panjang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Jumat Agung yang diprakirakan meningkatkan penjualan eceran, khususnya pada kelompok kebutuhan rekreasi, gaya hidup, elektronik, serta produk rumah tangga.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.

Berdasarkan komponennya, dari 7 komponen pembentuknya, pertumbuhan bulanan tertinggi ada pada kategori Suku Cadang dan Aksesori dengan peningkatan sebesar 3,9% (mtm); Barang Budaya dan Rekreasi dengan peningkatan sebesar 3,3% (mtm); Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan peningkatan sebesar 2,6% (mtm); Makanan, Minuman dan Tembakau dengan peningkatan sebesar 1,4% (mtm); Sandang dengan peningkatan sebesar 0,3% (mtm); Barang Lainnya (farmasi, kosmetik, elpiji rumah tangga, dan barang kimia untuk rumah tangga) dengan peningkatan sebesar 0,2% (mtm); serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya dengan peningkatan sebesar 0,1% (mtm). Tingkat konsumsi April 2026 masih tumbuh terkendali berdasarkan inflasi tahunan pada bulan April 2026 sebesar 2,08% (yoy) dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%. Dari sisi pembiayaan, aktivitas perdagangan juga masih didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga Maret 2026 tercatatat tumbuh positif sebesar 1,09% (yoy).

Meskipun demikian, prospek positif penjualan ritel di Bali diprakirakan melandai berdasarkan Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah. Para responden memprakirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP Juni 2026 sebesar 170,0, lebih rendah dari IEP Mei 2026 sebesar 174,0. Prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada September 2026 sebesar 184, lebih rendah dibandingkan IEP Agustus 2026 sebesar 194. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100). Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan April 2026.

Lebih lanjut, Pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Lebih lanjut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus bersinergi dan berupaya mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) agar inflasi terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Tingkat Keyakinan Konsumen Bali Masih Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Published

on

By

keyakinan konsumen bali
Infografis info konsumen Bali. (Fotto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2026 sebagai cerminan optimisme konsumen terhadap perekonomian di Bali masih terjaga sebesar 124,1 (nilai indeks > 100). Meskipun demikian, IKK mengalami perlambatan atau turun sebesar 2,5% (mtm), namun relatif membaik dibandingkan Maret 2026 yang turun 2,6% (mtm). Di sisi lain, IKK Bali tetap berada pada level optimis dan lebih tinggi dibandingkan IKK Nasional sebesar 123,0. Keyakinan konsumen mayoritas didorong oleh kelompok pendapatan Rp4-5 juta (141,4), > Rp8 juta (135,1), dan kelompok pendapatan Rp5-6 juta (127,8). Optimisme IKK turut tercermin dari responden kategori pekerja di sektor formal (134,5) dan informal (116,2).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa Survei Konsumen adalah survei yang dilaksanakan setiap bulan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini serta harapan konsumen mengenai perkembangan perekonomian di masa mendatang. Perlambatan komponen IKK terutama dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari 129,8 pada Maret 2026 menjadi 120,7 pada April 2026 atau melambat sebesar 7,1% (mtm).

Achris Sarwani menegaskan faktor penahan pertumbuhan IKE berasal dari 3 (tiga) komponen pembentuk IKE, antara lain penurunan indeks konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 9,3% (mtm) atau menjadi 107,5, penurunan indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 6,6% (mtm) atau menjadi 128,0, serta penurunan penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 5,6% (mtm) atau menjadi 126,5. Sementara, terdapat satu komponen pembentuk IKE yang masih stabil jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu kegiatan usaha saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, dengan IKE sebesar 100,0.

Responden menyatakan adanya penurunan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja saat dibandingkan 6 bulan sebelumnya. Kondisi tersebut sejalan dengan menurunnya kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada bulan April sebesar 12,4% (mtm), dengan jumlah kunjungan wisnus tercatat sebesar 310,7 ribu orang. Penurunan tersebut seiring dengan normalisasi kunjungan wisnus pasca libur panjang yang terjadi pada Maret 2026. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menjelaskan adanya kenaikan biaya transportasi, khususnya lonjakan harga tiket pesawat lebih dari 30% (mtm) akibat kenaikan harga bahan bakar avtur. Fenomena tersebut turut menahan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata ke Bali.

Di sisi lain, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) mampu menopang optimisme konsumen, dengan IKE April 2026 sebesar 127,5, meningkat 2,3% (mtm) dibandingkan IKE Maret 2026. Faktor pendorong pertumbuhan IEK berasal dari seluruh komponen pembentuk IEK, antara lain peningkatan indeks prakiraan ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 2,5% (mtm) atau menjadi 125,0, peningkatan indeks prakiraan penghasilan 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 2,4% (mtm) atau menjadi 126,0, serta indeks prakiraan kegiatan usaha 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 1,9% (mtm) atau menjadi 131,5.

Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Bali terus bersinergi menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. TPID memastikan ketersediaan pasokan pangan melalui penyelenggaraan operasi pasar murah, pengawasan harga pada komoditas strategis, serta koordinasi rutin guna menjaga kelancaran distribusi pangan. Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia pada 21-22 April 2026 masih mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Lebih lanjut, untuk menjaga geliat konsumsi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Stimulus tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca