Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat langkah menuju era digitalisasi pemerintahan. Kali ini melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Buleleng, percepatan dan efisiensi tata kelola keuangan daerah direncanakan dikemas dalam aplikasi DIGILAKU (Digitalisasi Layanan Keuangan). Demikian terungkap dalam Sosialisasi DIGILAKU yang dibuka langsung oleh Kepala BKAD Buleleng, Made Pasda Gunawan di Ruang Rapat BKAD Buleleng, Selasa (29/9).

Kaban Made Pasda menerangkan DIGILAKU merupakan sebuah platform inovasi digital yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan layanan dan mempercepat pengelolaan tata kelola keuangan OPD Lingkup Pemkab Buleleng. Pihaknya menyebutkan kehadiran aplikasi DIGILAKU menjadi solusi strategis untuk mendigitalisasi proses administrasi keuangan yang sebelumnya kerap berjalan secara konvensional atau manual, khususnya dalam hal penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan.

“Selama ini, proses penyusunan laporan keuangan di tingkat OPD sering kali menghadapi hambatan teknis, terutama terkait mekanisme penandatanganan dokumen yang masih bersifat manual. Sering kali, proses penatausahaan keuangan terkendala oleh kesibukan atau mobilitas kepala OPD yang membuat kehadiran fisik untuk penandatanganan menjadi sulit dipenuhi tepat waktu. Nah DIGILAKU ini nantinya akan hadir untuk percepatan urusan laporan keuangan itu,” ujarnya.

Kaban yang akrab disapa Pasda itu menambahkan, fitur tanda tangan elektronik yang ada dalam DIGILAKU memungkinkan proses pengesahan dokumen menjadi jauh lebih cepat, praktis, efektif, serta efisien dari segi waktu. Selain itu, aplikasi itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung gerakan ramah lingkungan melalui pengurangan penggunaan alat tulis kantor secara masif.

“Kompleksitas hal-hal positif inilah yang kemudian kita kemas dalam program aplikasi DIGILAKU, di mana rancangan jangka pendek dan jangka panjangnya telah kami sesuaikan agar penerapannya ke depan bisa sepenuhnya menggunakan sistem digital,” terang Kaban Pasda.

Pihaknya menekankan melalui DIGILAKU, Pemkab Buleleng menaruh harapan besar agar aplikasi berbasis website itu mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan dalam tata kelola keuangan daerah. Inovasi itu diyakini mampu memangkas kendala jarak, keterbatasan waktu, serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Melalui sistem itu, seluruh OPD dapat memproses dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan secara real-time selama jam kerja kepada BKAD Buleleng selaku Bendahara Umum Daerah dan pengelola keuangan di Pemerintah Kabupaten Buleleng. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Asistensi dan Supervisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Denpasar Tahun 2026 di Gedung Graha Sewaka Dharma, Selasa (29/9). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam penerapan SPM guna memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana, dalam laporannya mengatakan, Bimtek ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan SPM semakin meningkat sehingga pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan SPM, sehingga pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Hendaryana.

Lebih lanjut disampaikan, Bimtek dilaksanakan selama dua hari, yakni 29–30 September 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Peserta terdiri atas pimpinan perangkat daerah, tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta tim teknis penerapan SPM di Kota Denpasar.

Kegiatan turut menghadirkan sejumlah narasumber, baik secara langsung maupun daring, yakni Perencana Ahli Madya pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Benjamin Sibarani; Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Maddaremmeng, M.Si.; serta Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Gunawan Eko Movianto, S.E., M.M.

Sementara itu, Walikota Denpasar dalam sambutan yang dibacakan Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, disampaikan bahwa penerapan SPM merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat.

“Penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan. Kita patut bersyukur, pada SPM Award Tahun 2025, Pemerintah Kota Denpasar berhasil meraih peringkat ketujuh secara nasional untuk tahun anggaran 2024, sekaligus menjadi yang terbaik di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, bagi Pemerintah Kota Denpasar, penerapan SPM merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.

“Melalui Bimtek ini yang menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, saya berharap seluruh peserta dapat semakin memahami kebijakan dan mekanisme penerapan SPM serta mampu menindaklanjuti berbagai kendala dalam penerapan SPM. Dengan demikian, penerapan SPM di Kota Denpasar dapat semakin terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Memasuki musim kemarau yang berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah, Kodam IX/Udayana mengerahkan jajarannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak agar satuan jajaran TNI AD membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan.

Sebagai wujud nyata kepedulian tersebut, Detasemen Markas Kodam (Denmadam) IX/Udayana menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Kelurahan Benoa, Banjar Menesa, Desa Adat Kampial, Jalan Raya Kampial, Selasa (29/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 650 kepala keluarga atau sekitar 3.900 jiwa menjadi penerima manfaat. Bantuan disalurkan menggunakan empat armada mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami keterbatasan akibat kondisi kekeringan.

Antusiasme masyarakat terlihat saat proses penyaluran berlangsung. Warga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kodam IX/Udayana atas kepedulian serta bantuan yang diberikan, terutama di tengah kondisi keterbatasan air bersih yang dirasakan masyarakat.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto melalui jajarannya menegaskan bahwa TNI AD akan terus hadir membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai kesulitan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Bantuan air bersih ini menjadi bagian dari upaya TNI untuk memberikan manfaat secara langsung di tengah masyarakat.

Menindaklanjuti perintah Kasad tersebut, Kodam IX/Udayana mengerahkan seluruh jajarannya melalui Kodim-Kodim di bawah Korem 161/Wira Sakti di wilayah Nusa Tenggara Timur, Korem 162/Wira Bhakti di Nusa Tenggara Barat, serta Korem 163/Wira Satya di Bali untuk melaksanakan penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

Untuk wilayah Bali, selain penyaluran di Desa Kampial, bantuan air bersih juga dilaksanakan di Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Korem 163/Wira Satya dengan dukungan empat tangki air atau sekitar 16.000 liter air bersih.

Sementara itu, di Desa Kampial, bantuan yang disalurkan berjumlah empat tangki atau sekitar 16.000 liter air bersih, menggunakan dua unit kendaraan tangki air milik Makodam IX/Udayana yang dioperasikan oleh Denmadam IX/Udayana.

Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian dan respons cepat TNI AD dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kekeringan.

“Penyaluran air bersih ini merupakan tindak lanjut atas perintah Bapak Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak agar jajaran TNI AD hadir membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kodam IX/Udayana melalui seluruh jajarannya akan terus berupaya memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan kondisi di wilayah masing-masing,” ujar Kapendam.

Lebih lanjut, Kapendam menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak hanya dilaksanakan di satu wilayah, tetapi menjadi gerakan bersama jajaran Kodam IX/Udayana di Bali, NTB dan NTT. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen TNI AD untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan dukungan dan kepedulian bersama.

“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Penyaluran air bersih tersebut menjadi wujud nyata komitmen Kodam IX/Udayana untuk senantiasa hadir dan memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat. Di tengah kondisi kekeringan, kepedulian dan gotong-royong menjadi kekuatan bersama, sehingga kehadiran prajurit TNI AD tidak hanya memberikan bantuan air bersih, tetapi juga menghadirkan harapan serta manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (gs/bi)