NEWS
Gubernur Koster Minta Bupati Jaga Sentra Garam dan Jangan Bangun Villa di Wilayah Sentra Garam
Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan terimakasih kepada Direktur Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma yang telah membantu para pelaku usaha garam tradisional lokal Bali dengan bantuan modal Rp 10 juta. Hal itu disampaikannya dalam acara Penyerahan Kredit Mesari pada Klaster Pangan Bank BPD Bali, untuk mendukung penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal, serta Surat Edaran Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali.
Dalam acara ini, dihadiri secara langsung oleh Bupati Karangasem Gede Dana pada, Rabu (Buda Umanis, Julungwangi), 27 Oktober 2021 di Amed, Purwakerthi, Karangasem.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali menegaskan bagaimana pentingnya kita harus mensyukuri apa yang ada di alam Bali yang dianugerahi oleh Hyang Pencipta. Ini adalah prinsip nomor satu dalam Ekonomi Kerthi Bali. “Apa yang ada, apa yang tumbuh, itu dipakai, dan ini yang diajarkan oleh leluhur kita,” ujarnya seraya menambahkan di sini ada garam yang sudah tumbuh sejak jaman dahulu.
Kemudian di Karangasem juga ada arak, karena ada pohon ental, pohon jaka, dan pohon kelapa yang bisa menghasilkan tuak, kemudian diolah menjadi arak. Jadi itu sudah menjadi sumber penghidupan, begitu juga dengan garam. Ada lagi salak Bali dari Karangasem, ada kain tradisional Bali berupa kain tenun pengringsingan, dan berbagai jenis produk yang dihasilkan oleh alam Bali baik berupa hasil pertanian, hasil kelautan, dan hasil industri kerajinan rakyat. Itulah anugerah yang dititip oleh Hyang Pencipta sesuai dengan kondisi alamnya, sesuai dengan iklimnya yang diberikan kepada kita, kita rawat, kita bangun dan kita berdayakan sebagai sumber penghidupan.
Jadi melakoni hidup kita itu harus membumi, sekali lagi apa yang ada di daerah kita, itu pakai. Seperti memanfaatkan garam Karangasem, salak, menggunakan endek, bahkan kalau ada arak, itu yang diminum. Jadi jangan memanfaatkan yang diluar, apa yang dihasilkan di sini, ini yang kita manfaatkan dan dipromosikan. Sehingga inilah yang namanya ekonomi rakyat, ekonomi yang membumi, ekonomi yang berpijak pada sumber daya lokal yang digerakkan oleh pelaku seperti petani, nelayan, atau perajin.
Agar pelaku atau para petani garam ini pada khususnya terorganisir, diharapkan bisa membentuk lembaga seperti koperasi UMKM. Termasuk kedepannya perlu difasilitasi pendampingan untuk produksi garamnya, dan harus orang yang mengerti dicari untuk mendampinginya. “Di Buleleng ada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan di Dusun Gondol, Gerokgak bisa didatangkan untuk mengedukasi, atau bisa menggunakan ahli dari Unud ataupun Undiksha yang memiliki program studi kelautan. Supaya ilmunya itu diterapkan di masyarakat,” mintanya.
Kemudian di dalam produksi garam tradisional lokal Bali, Gubernur Bali mengharapkan harus adanya pasar. Untuk pasar ini, maka produknya harus dibranding dengan kemasannya supaya lebih menarik. Selanjutnya, yang paling utama pasar kita itu adalah orang kita sendiri. Seperti di Karangasem jumlah penduduknya 521.000, atau di Bali jumlahnya 4,3 juta orang yang mesti memanfaatkan garam tradisional lokal Bali ini (ada garam Amed di Karangasem, garam Tejakula dan garam Pemuteran di Buleleng, garam Kusamba di Klungkung, garam Gumbrih di Jembrana, garam Klanting di Tabanan, hingga garam Pemogan dan Pedungan di Denpasar, red).
Kita wajib menggunakan produk-produk dari hasil masyarakat Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. “Apalagi kualitas garam kita sangat bagus, di luar pakai, masak kita tidak memanfaatkannya, padahal produk kita bagus,” ajak Gubernur Bali jebolan ITB ini sambil mengatakan sekali lagi pasar produk garam ini harus kita sendiri, dimana yang buat krama Bali, yang memakai krama Bali, yang menjadi pelaku usaha krama Bali, yang mensupport permodalannya krama Bali, terus penggiatnya juga krama Bali. Jadi kalau semua bisa dijalankan dengan pola seperti itu, maka ekonomi itu akan berkembang di wilayah Bali. Lalu dimana letak tanggung jawab pemerintah? Kata Gubernur, pemerintah harus hadir memfasilitasi, dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018, terus kelanjutan khusus untuk garam, saya keluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali.
Kehadiran Pemerintah Provinsi Bali di kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster tidak hanya berhenti sampai keluarnya Pergub Nomor 99 Tahun 2018 dan SE Gubernur Nomor 17 Tahun 2021. Namun mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini menelusuri peraturan di Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan garam. “Usut punya usut, soal garam ini ternyata ada Kepresnya Nomor 69 Tahun 1994 tentang Garam Beryodium, dan hal ini menjadi kendala untuk pengembangan garam tradisional. Atas kondisi ini, dan adanya berbagai masukan, saya langsung adakan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan langsung tunjukkan, dan saya sikapi berupa surat supaya Kepres tersebut direvisi. Kurang dari 2 minggu, saya juga ajukan surat kepada Bapak Presiden untuk mengoreksi regulasi tersebut. Karena Kepres tersebut tidak berpihak kepada rakyat, dan akibatnya produk lokal kita tergencet terus. Maka malu, di negara maritim kita mengimpor garam, di negara agraris kita mengimpor beras hingga bawang putih, malu kita. Harusnya kita yang ekspor, itu baru benar,” tegasnya seraya mengungkapkan perubahan Kepres tersebut sudah direspons, untuk diubah menjadi Perpres.
Demi meningkatkan produksi petani garam tradisional Lokal Bali, Gubernur Bali meminta kepada pasar modern di Bali untuk ikut serta memasarkannya. “Kalau ada pelaku usaha modern yang menolak, akan saya panggil. Karena hidup berusaha di Bali, harus saling menghidupi. Jangan mau hidup sendiri, dan harusnya jual produk lokal kita,” tegasnya sambil mengatakan ini adalah ekonomi berdikari, sumbernya dari kita, kita yang mengembangin, dan kita yang memanfaatkan.
Sebagai penutup, Gubernur Bali Wayan Koster dengan tegas menyatakan untuk meningkatkan pasar produksi, ketika permintaan sudah meningkat. ‘’Maka saya minta Bupati harus menjaga, melindungi sentra-sentra garam di pesisir pantai. Jangan didesak oleh bangunan-bangunan di sekelilingnya. Di wilayah-wilayah sentra garam, batasi perijinan untuk pembangunan di luar itu, supaya produksi garam berkembang. Jangan juga dibangun villa di wilayah sentra garam, nanti lama-kelamaan mati sentra garam kita,” tegas Gubernur Bali yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Amed Bali, Nengah Suanda dalam testimoninya menyampaikan penyerahan kredit mesari pada klaster pangan Bank BPD Bali sangat mampu membangun masyarakat Bali sesuai dengan namanya mesari. “Karena penamaan mesari ini, diyakini mampu memberikan suatu keuntungan yang luar biasa untuk Bali. Jadi ini (acara penyerahan kredit mesari pada klaster pangan Bank BPD Bali, red) tidak terlepas dari permohonan saya kemarin dengan Bapak Gubernur Bali yang sangat merespons luar biasa, setelah mendengarkan aspirasi kelompok-kelompok petani garam yang ada di Bali terkait permohonan permodalan dengan bunga rendah,” ujarnya.
Anggota petani garam, setelah mendengarkan sosialisasi kredit mesari ini, sangat luar biasa peminatnya, walaupun plafond kredit mesari ini diberikan Rp 10 juta untuk 1 orang, akan tetapi harapan para petani kita kalau boleh pinjaman kreditnya sampai Rp 50 juta. “Tetapi kami tetap bersyukur, jadi seandainya anggota kami yang berjumlah 36 orang, itu dapat semua, astungkara dapat kami jadikan modal untuk berproduksi,” ujarnya seraya mengatakan dengan adanya kedatangan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster ke tempat kami, ternyata telah memberikan angin segar. Dimana para mantan-mantan petani terdahulu itu, sudah mau berproduksi lagi. Sehingga mereka memerlukan dana dan hari ini sudah dijawab dengan hadirnya kredit mesari dari Bank BPD Bali.
Ketua Kelompok MPIG Amed Bali, Nengah Suanda di akhir testimoninya menyampaikan bahwa kami sudah sempat mendaftarkan Indikasi Geografis Amed ini ke Uni Eropa, namun saat itu Uni Eropa bertanya ke kami, apakah pengawasan eksternalnya itu ada? “Kemudian kami jawab ke Dirjen Kekayaan Intelektual, tetapi itu ditolak. Setelah kami telusuri, ternyata di Indonesia belum ada. Meskipun demikian, kami selalu bersyukur dan astungkara akan diaudit dari lembaga dari Italia dengan tujuan agar garam kami bisa diterima di Uni Eropa,” jelasnya seraya berharap kepada Bapak Gubernur agar mengerahkan ASN-nya dan Bank BPD Bali agar ikut serta membeli garam Amed.
Sedangkan Direktur Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma melaporkan dalam acara penyerahan kredit mesari ini, kami khusus menghadirkan petani garam yang telah dibantu kreditnya dan sudah ada yang cair, seperti dari Desa Tejakula, Buleleng, Desa Kusamba, Klungkung. Sedangkan hari ini kami launching di Amed kredit mesari ini.
Lebih lanjut, ia meyampaikan bahwa kami di BPD Bali telah membuat produk yang namanya Mesari yaitu Membangun Masyarakat Bali. Program ini merupakan pengembangan dari kredit usaha rakyat yang pemerintah menetapkan bunganya 9 persen, tapi kami kembalikan lagi 3 persen di setiap akhir tahun. “Kredit mesari juga kami tambahkan benefit bagi kelompok-kelompok yang memang kami assessment memenuhi syarat untuk bisa dibantu dana kemitraan yang bentuknya bisa berupa pembelian peralatan atau proses produksi yang lebih bagus, dan di kelompok ini sebenarnya akan memberikan bantuan dana kemitraan dalam rangka peningkatan produksi dari pada petani garam,” jelasnya seraya menegaskan kredit mesari bukan hanya untuk pembiayaan garam, namun bisa untuk berbagai sektor yang bersifat klaster, khususnya untuk sektor produksi di bidang pertanian dan lain sebagainya.
Dalam acara tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Karangasem Gede Dana, dan Direktur Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyaksikan Penandatanganan PKS Bank BPD Bali dengan Koperasi Pemasaran MPIG Garam Amed Bali yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Bank BPD Bali Karangasem dengan Ketua Kelompok MPIG Garam Amed Bali. Kemudian dilanjutkan dengan acara penyerahan Bantuan Kemitraan Pengolahan Garam Tradisional dan Program Mesari dari Bank BPD Bali yang diberikan secara langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster kepada 1). Kelompok MPIG Garam Amed; 2). Kelompok Segara Nadi Pakurenan 1 Tianyar; 3). Kelompok Segara Nadi Pakurenan 2 Tianyar; 4). Kelompok Segara Nadi Pakurenan 3 Tianyar; 5). Kelompok Segara Nadi Pakurenan 4 Tianyar; 6). Kelompok Segara Lestari 2 Yeh Malet; 7). Kelompok Surya Kencana Bahari Yeh Malet; 8). Kelompok Garam Tejakula, Buleleng; 9). Kelompok Garam Kusamba; dan 10). Kelompok Tunas Mekar Klungkung. (gs)
Denpasar, baliilu.com – Menandai babak baru perjalanan perusahaan, PT BPR Sukawati Pancakanti atau BPRKanti meluncurkan logo baru, transformasi budaya perusahaan menuju Community Bank, serta meluncurkan buku Lawar Leadership dalam rangkaian acara Stakeholder Gathering BPR Kanti 2026 yang digelar di Hongkong Garden, Senin, 1 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, akademisi, tokoh masyarakat, pemimpin desa adat, nasabah, mitra kerja, media, hingga jajaran manajemen dan karyawan BPRKanti.
Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba, SE., ME., mengungkapkan bahwa momentum ini menjadi salah satu tonggak penting bagi BPR Kanti dalam memperkuat identitas perusahaan sekaligus menegaskan arah transformasi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada penguatan nilai budaya, kemanusiaan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia mengatakan, rangkaian Stakeholder Gathering Tahunan menjadi wadah silaturahmi antara perusahaan dengan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan BPRKanti. “Transformasi yang dilakukan perusahaan merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan lembaga keuangan yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, namun juga mampu memberikan dampak sosial yang bermakna bagi komunitas dan masyarakat luas,” ujarnya.
Arya Amitaba menegaskan bahwa perkembangan sebuah institusi tidak cukup hanya diukur dari pencapaian angka dan pertumbuhan aset semata. Namun, masa depan lembaga keuangan harus dibangun dengan tetap menjaga budaya, mempertahankan nilai-nilai luhur, serta mengedepankan sisi kemanusiaan dalam setiap proses transformasi yang dilakukan.
Ia menyampaikan bahwa BPR Kanti percaya institusi yang mampu bertahan dalam jangka panjang bukanlah yang terbesar, melainkan yang mampu menjaga nilai, memuliakan manusia, dan tetap setia pada dharma pengabdian yang diemban. Melalui kegiatan Stakeholder Gathering, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada para nasabah dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan selama bertahun-tahun. “Yang mana, perjalanan BPR Kanti hingga saat ini tidak dibangun oleh individu semata, tetapi merupakan hasil dari dukungan masyarakat, loyalitas nasabah, serta kolaborasi berbagai pihak yang terus memberikan kepercayaan kepada Perusahaan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, BPRKanti juga menggelar pengundian Tabungan Arisanku sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah yang telah mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada perusahaan. Tak hanya itu, BPRKanti turut memperkenalkan produk terbaru yakni Tabungan Arisanku Generasi Baru yang dirancang untuk mendorong budaya menabung sekaligus memberikan berbagai manfaat tambahan kepada masyarakat.
Melalui program tersebut, nasabah berkesempatan memperoleh berbagai hadiah utama yang telah disiapkan, antara lain: 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit BYD M6 MD, 1 unit Toyota Avanza Hybrid, 5 unit Honda Scoopy.
Hadiah Undian Tabungan Arisanku BPRKanti. (Foto: gs)
“Tujuan utama program tersebut bukan sekadar pemberian hadiah, melainkan mendorong tumbuhnya budaya menabung, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat kesadaran masyarakat dalam merencanakan masa depan finansial secara lebih baik. Salah satu agenda utama dalam acara ini adalah peluncuran logo baru BPRKanti,” ungkapnya.
Arya Amitaba menjelaskan bahwa perubahan identitas visual tersebut bukan sekadar penyegaran tampilan, tetapi juga representasi dari nilai dan semangat baru yang diusung perusahaan.
“Logo baru BPRKanti menggambarkan dua energi yang bergerak menuju satu titik harmoni. Filosofi tersebut mencerminkan keseimbangan antara profesionalisme dan kemanusiaan, keberanian dan kebijaksanaan, modernitas dan akar budaya, serta pertumbuhan usaha dan ketulusan pelayanan,” kata Amitaba.
Logo tersebut juga melambangkan semangat bekerja, melayani, membantu masyarakat, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Ia menilai bahwa kepemimpinan sejati bukan diukur dari besarnya kekuasaan, melainkan dari ketulusan dalam memberikan pelayanan dan pengabdian. Sedangkan warna biru pada logo baru melambangkan kepercayaan, integritas, keteduhan, serta keteguhan moral.
“Warna tersebut diharapkan menjadi simbol komitmen perusahaan untuk tetap menjaga kejujuran, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat lintas generasi,” harapnya.
Sementara itu, warna orange menggambarkan semangat pembaruan, energi positif, keberanian menghadapi perubahan, dan semangat pengabdian yang terus menyala. “Perpaduan kedua warna tersebut mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dan kasih, disiplin dan kemanusiaan, serta kecerdasan dan hati nurani,” terangnya.
Seiring dengan peluncuran identitas perusahaan, BPR Kanti juga memperkenalkan visi dan misi baru. Visi perusahaannya yakni: Menjadi mitra finansial terpercaya, berlandaskan prinsip kehati-hatian, dan berkelanjutan dalam menghadirkan solusi bermakna dan nilai tambah nyata bagi nasabah.
Peluncuran logo baru sekaligus menjadi penanda transformasi budaya perusahaan menuju konsep Community Bank. Transformasi ini menempatkan BPR Kanti tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan komunitas. Perubahan tersebut dibangun di atas nilai budaya perusahaan yang dirangkum dalam akronim KANTI, yaitu: Kepedulian, Akuntabilitas, Nilai Tambah,Transparansi, Inovasi.
Selain itu, budaya kerja perusahaan juga diperkuat melalui prinsip DKKB yang terdiri dari: Disiplin, Komunikasi, Kerja Sama dan Kolaborasi, Belajar Berkelanjutan. “Nilai-nilai tersebut bukan sekadar slogan perusahaan, melainkan fondasi yang menjadi pedoman seluruh insan BPR Kanti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” pungkasnya. (gs/bi)
NEWS
Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno VIII, Pemkab Tabanan Tegaskan Semangat Persatuan dan Nasionalisme
