Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Ajak “Pasemetonan” Arya Wang Bang Pinatih Perkuat Karakter, Identitas dan Jati Diri Masyarakat Bali

BALIILU Tayang

:

AUDIENSI: Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Pengurus Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih (PW-AWBP) yang langsung dipimpin IGN Jaya Negara, SE. selaku Ketua Umum PW-AWBP Bali / Pusat beserta jajaran pengurusnya di Ruang Tamu Gubernur, Kantor Gubernur Bali, Selasa (2/11).

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Pengurus Paiketan Warga Arya Wang Bang Pinatih (PW-AWBP) yang langsung dipimpin IGN Jaya Negara, SE. selaku Ketua Umum PW-AWBP Bali / Pusat beserta jajaran pengurusnya di Ruang Tamu Gubernur, Kantor Gubernur Bali, Selasa (2/11).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas dukungan Pasemetonan AWBP terhadap program – program pemerintah daerah, khususnya Pemprov Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang memprioritaskan pembangunan alam Bali dan isinya yakni masyarakat Bali beserta kebudayaannya.

Lebih jauh, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan arahan terkait kebudayaan, dimana setiap komponen baik organisasi, kelompok maupun perorangan memiliki kewajiban untuk menjaga budaya yang sudah diwariskan secara turun temurun. Karena berkat budaya dan kearifan lokal inilah Bali menjadi terkenal dan dilirik sebagai salah satu destinasi wisata dunia terbaik oleh para pelancong.

“Kebudayaan Bali menjadi karakter yang terus hidup dalam keseharian masyarakat Bali dan menjadikan Bali terkenal. Karena budaya Bali memiliki kekayaan dan keunikan tersendiri yang tidak dimiliki budaya daerah lain. Oleh karena itu harus kita jaga bersama – sama,” pinta Gubernur Bali dihadapan para tamu sembari menyampaikan pembangunan ekonomi Bali harus berimbang dengan pembangunan dan pelestarian kebudayaan. Jika kebudayaan Bali terpelihara dengan baik, maka perkembangan ekonomi pun dengan sendirinya akan mengikuti.

Guna terus membangun, memelihara dan melestarikan kebudayaan Bali, selaku pemimpin, Gubernur Bali Wayan Koster pun telah menerbitkan berbagai kebijakan – kebijakan yang bersifat fundamental dan dapat mendukung alam, manusia serta kebudayaan Bali. Seperti Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Sastra dan Aksara Bali, Pergub Nomor 79 tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali secara serentak di seluruh Bali, dan sebagainya.

Selanjutnya Gubernur Wayan Koster mengharapkan pasemetonan – pasemetonan yang ada di Bali bisa menjadi benteng awal untuk menyaring berbagai kebudayaan yang datang dari luar, sehingga bisa memperkuat karakter, identitas dan jati diri sebagai masyarakat Bali.

“Di Bali banyak terdapat pasemetonan, ini bagus, di samping bisa untuk mempererat ikatan pasemetonan juga untuk memperkuat keberadaan Bali. Pasemetonan bisa memberikan pemahaman dan wawasan kepada warganya dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin komplek ke depan. Sehingga keberadaan masyarakat Bali beserta kebudayaannya tidak tergerus oleh perkembangan,” cetus Gubernur Bali.

“Sebagai orang Bali yang memegang teguh petuah leluhur, kita harus pageh, harus teguh, kata orang-orang tua itu kita miyasa. Sehingga godaan hidup yang datangnya diundang / tidak diundang bisa terlewati,” pungkas Gubernur Bali.

Sebelumnya Ketua Umum PW-AWBP Jaya Negara yang juga Walikota Denpasar melaporkan AWBP telah melaksanakan Mahasabha IV pada tanggal 31 Oktober 2021. Selaku organisasi di bawah binaan Gubernur, wajib menyampaikan hasil – hasil pembahasan yang disepakati sekaligus memperkenalkan kepengurusan PW-AWBP yang baru dikukuhkan. Mewakili pasemetonan, Jaya Negara menyampaikan dukungan terhadap program – program prioritas yang dilaksanakan Pemprov Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Organisasi pasemetonan AWBP selaku masyarakat umum, wajib mendukung apa pun program yang dilaksanakan Pemprov Bali. Di samping juga karena melihat begitu besar komitmen Bapak Gubernur Bali dalam menjaga alam, manusia dan kebudayaan Bali melalui visi misinya, sehingga sudah sepatutnya kita mendukung,” ujarnya.

Tak hanya itu, Jaya Negara juga berkesempatan menyampaikan gebrakan baru dalam organisasi pasemetonan AWBP yakni dengan pembentukan Dewan Pakar atau Sabha Maha Widya, yang di dalamnya terdiri dari para cendekiawan, intelektual, akademisi, birokrat, teknokrat, usahawan.

“Semoga lembaga yang baru kita bentuk ini, yang beranggotakan tokoh – tokoh intelektual dari berbagai kalangan, dapat memberikan kontribusi masukan –masukan positif dalam menghadapi berbagai tantangan besar seperti yang disampaikan Bapak Gubernur barusan. Bisa membangun kualitas SDM dan peran serta kita demi paiketan, daerah, bangsa dan negara kita. Intinya kami sesuai slogan pasemetonan Ayu Tunggal Kabeh, ingin membangun kebersamaan diantara pasemetonan kemudian kami teruskan ke masyarakat,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Jaya Negara mewakili pasemetonan AWBP juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Bali yang telah berkenan menerima Pengurus AWBP serta memberikan bantuan berupa tanah untuk pembangunan petilasan dan sekretariat di kawasan eks Balitex Denpasar serta berharap kedepannya mendapatkan bantuan untuk pembangunan wantilan dan penyengkernya. Pada kesempatan tersebut juga dilaporkan progres pembangunan Pura Segara Rupek di Grokgak yang mendapatkan bantuan hibah Pemprov Bali yang rencananya Jumat (5/11) akan dilaksanakan upakara Mulang Dasar. (gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Target Rampung 31 Mei, Bupati Jembrana Instruksikan Penyaluran Bantuan CPP Pusat Terapkan Sistem Jemput Bola

Published

on

By

bupati jembrana
SALURKAN BANTUAN: Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) seberat 219,72 ton beras dan 43.944 liter minyak goreng di Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Jembrana, Rabu (20/5/2026). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) seberat 219,72 ton beras dan 43.944 liter minyak goreng di Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Jembrana, Rabu (20/5/2026).

Bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Bulog Bali alokasi periode Februari–Maret 2026 ini diserahkan langsung kepada 10.986 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna menjaga stabilitas pangan dan meringankan beban ekonomi masyarakat.

​Dalam arahannya, Bupati I Made Kembang Hartawan menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah situasi ekonomi yang menantang ini adalah untuk meringankan beban hidup masyarakat rentan.

​Setiap KPM menerima jatah untuk dua bulan sekaligus, dengan rincian 20 kg beras (10 kg per bulan) dan 4 liter minyak goreng. Bupati Kembang menilai jumlah tersebut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

​”Sekarang hidup berat, pemerintah hadir untuk memberikan bantuan. Dengan adanya bantuan beras dan minyak ini, uang yang Bapak/Ibu miliki bisa dialokasikan untuk kebutuhan penting lainnya. Gunakan uangnya untuk kepentingan pendidikan anak, seperti membeli pulpen, buku, dan alat tulis. Jangan sekali-kali dipakai untuk memasang togel (judi),” tegas Bupati Kembang di hadapan warga penerima manfaat.

​Bantuan pangan yang bersumber dari Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial RI ini ditargetkan rampung disalurkan pada 31 Mei 2026. Kendati demikian, terdapat aturan batas waktu pengambilan selama 5 hari di tingkat desa/kelurahan sebelum bantuan dialihkan kepada warga lain yang membutuhkan.

​Mengantisipasi hal tersebut, Bupati Kembang menginstruksikan para Kepala Dusun (Kliang Banjar) untuk proaktif dan menerapkan sistem jemput bola agar bantuan tepat sasaran serta tepat waktu.

“Saya harap kepada para Kliang Banjar, kalau ada warga yang belum mengambil bantuannya dalam batas waktu 5 hari, tolong antarkan langsung ke rumahnya. Jangan langsung diganti, utamakan dulu hak mereka yang sudah terdata,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

TP PKK Gianyar Sosialisasikan Pemberdayaan Lansia, Wujudkan Lansia Sehat dan Berdaya

Published

on

By

tp pkk gianyar
PEMBERDAYAAN LANSIA: Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar menggelar kegiatan pemberdayaan lansia yang dirangkaikan dengan sosialisasi peningkatan kualitas hidup lanjut usia, Selasa (19/5) di Balai Banjar Bonjaka Tegalalang. (Foto: ist)

Gianyar, baliilu.com – Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar menggelar kegiatan pemberdayaan lansia yang dirangkaikan dengan sosialisasi peningkatan kualitas hidup lanjut usia, Selasa (19/5) di Balai Banjar Bonjaka Tegalalang. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Upaya Kesehatan Keluarga TP PKK Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan lansia yang sehat, kuat, tangguh dan berdaya di tengah masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan lansia tersebut juga diisi dengan senam lansia, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, serta pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis bagi para lansia yang hadir. Melalui kegiatan ini, TP PKK Kabupaten Gianyar berharap para lansia tetap sehat, aktif, mandiri dan mampu menjalani masa tua dengan bahagia serta produktif di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Acara juga dirangkaikan dengan sosialisasi pemberdayaan lansia oleh dr. Ni Wayan Sri Wardani Sp.PD, K-GH, FINASIM.

Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Dr. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penduduk lanjut usia setiap tahunnya merupakan indikator keberhasilan pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah mampu diakses dengan baik oleh masyarakat sehingga angka harapan hidup terus meningkat.

“Kita semua berharap populasi penduduk lanjut usia akan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di bidang sosial terutama kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya harapan hidup masyarakat, termasuk para lansia,” ujarnya.

Namun demikian, bertambahnya jumlah lansia juga memerlukan perhatian dan penanganan khusus agar kualitas hidup keluarga tetap sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, penanganan dan pemberdayaan lansia perlu dilakukan secara holistik, terpadu dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah, maupun masyarakat keluarga.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa kesejahteraan lansia tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga menyediakan kebutuhan dasar lainnya seperti sandang, pangan, tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta dukungan spiritual dan sosial.

“Kepedulian pemerintah, masyarakat terutama keluarga yang memiliki lansia merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Lansia harus tetap dapat menjalankan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat,” imbuh Istri Bupati Gianyar tersebut.

Lebih lanjut disampaikan, hal utama yang perlu dibangun adalah keberdayaan lansia dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya. Lansia juga memerlukan perhatian terhadap kebutuhan fisik berupa makanan sehat yang tidak keras, tidak asin dan tidak berstandar, pakaian yang nyaman, rumah tinggal yang aman serta akses layanan kesehatan rutin yang murah, mudah dan terjangkau.

Selain itu, aspek spiritual dan psikologis juga menjadi perhatian penting. Lansia membutuhkan ruang untuk berinteraksi, teman berbincang, teman beraktivitas hingga pendamping saat menjalani pengobatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Terima Pemeriksaan Substantif DJKI Kemenkumham RI, Batu Pulaki Banyupoh Siap Miliki HKI

Published

on

By

Batu Pulaki Banyupoh
PEMERIKSAAN: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI saat melakukan pemeriksaan substantif langsung ke lapangan terkait pengajuan Indikasi Geografis (IG) untuk Batu Pulaki Banyupoh asli Desa Banyupoh, Selasa, (19/5), di Wantilan Kantor Perbekel Desa Banyupoh. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Buleleng terus mematangkan langkah perlindungan hukum bagi produk lokal unggulan. Dengan menggandeng Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja dalam pelaksanaan riset, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan pemeriksaan substantif langsung ke lapangan terkait pengajuan Indikasi Geografis (IG) untuk Batu Pulaki Banyupoh asli Desa Banyupoh, Selasa, (19/5), di Wantilan Kantor Perbekel Desa Banyupoh.

Kepala Brida Buleleng, Ketut Suwarmawan mengungkapkan bahwa proses pengajuan IG itu merupakan perjalanan panjang yang berbasis riset ilmiah. Pihaknya mengaku menggandeng Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja untuk melakukan riset Batu Pulaki Banyupoh pada tahun 2025 dan berhasil didaftarkan ahkir Desember 2025. “Prosesnya cukup lama. Kami terlebih dahulu melakukan riset yang dibantu oleh rekan-rekan dari Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan pada tahun 2025 lalu. Setelah data lengkap, kami melakukan pendaftaran di akhir Desember 2025 melalui fasilitas Kanwil Kemenkumham Bali,” ujar Suwarmawan saat ditemui di sela-sela verifikasi lapangan.

Kaban yang akrab disapa Ketsu itu menambahkan, setelah melewati masa pengumuman dan uji administrasi selama dua bulan tanpa adanya sanggahan, tahapan kini memasuki pemeriksaan substantif untuk mencocokkan dokumen dengan realita di lapangan. Pemeriksaan itu nantinya akan dilakukan pengecekan langsung kondisi riil terkait keberadaan kelompok sampai dengan letak geografis dan pemrosesan Batu Pulaki Banyupoh.

Sementara itu, perwakilan dari DJKI Kemenkumham RI, Gunawan, menyatakan bahwa verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan spesifikasi produk yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Batu Pulaki Banyupoh Buleleng. Pihaknya mengatakan Batu Pulaki Banyupoh memiliki potensi besar karena memiliki nilai kultur, budaya, dan religi yang sangat spesifik bagi masyarakat Bali, yang tidak ditemukan pada batuan dari daerah lain.

“Secara dokumen, semuanya sudah sesuai. Namun, ada beberapa hal teknis yang perlu dilengkapi, salah satunya terkait tingkat kekerasan batu yang berkisar antara 6 hingga 7 skala Mohs,” ujar Gunawan.

Pihaknya menyarankan agar ke depannya kelompok MPIG difasilitasi alat uji kekerasan untuk menjaga kontrol kualitas. Hal itu penting dilakukan agar setiap batu yang diproduksi harus terstandar pada skala tersebut. Jika di bawah 6, maka tidak bisa disebut sebagai Batu Pulaki Banyupoh Buleleng. Gunawan juga mengingatkan pentingnya perlindungan hukum ini agar tidak terjadi penyalahgunaan nama oleh pihak luar. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pihak luar yang menggunakan nama “Batu Pulaki Banyupoh Buleleng” tanpa hak dapat dikenai sanksi hukum.

Usai pemeriksaan IG, Ketua MPIG Batu Pulaki Banyupoh, Kadek Sudiasa mengaku bahwa kerajinan Batu Pulaki sudah eksis sejak tahun 1980-an, yang pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh tokoh lokal bernama Almarhum Putu Dana yang lebih dikenal dengan nama Pak Gobel, bahkan sempat mengikuti pameran nasional di Jakarta Convention Center (JCC). Pihaknya mengatakan meskipun potensi batu di kawasan hutan dan sungai Banyupoh sangat melimpah, untuk tahap awal ini baru ada tiga jenis batu dari dua lokasi yang didaftarkan karena dinilai paling langka dan diminati, yaitu: Batu Kresna Dana, Batu Gadang Tabur dan Batu Brumbun Tabur.

Disinggung terkait kisaran harga, Kadek Sudiasa menegaskan nilai ekonomi ketiga batu itu tergolong tinggi tergantung pada tingkat kemulusan tanpa retak. Untuk Batu Kresna Dana kualitas baik dibanderol mulai dari 1 juta rupiah ke atas. Sedangkan untuk jenis Hijau Tabur Emas dan Berumbun Pancawarna yang mulus, harganya bisa menembus di angka 5 juta rupiah.

“Saat ini pasca-pandemi Covid-19, jumlah perajin yang aktif tercatat sebanyak 26 orang. Kami berharap dengan adanya sertifikasi IG ini, Batu Pulaki bisa kembali booming seperti tahun 2015-2016 lalu dan tidak diklaim oleh daerah lain,” ujarnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca