Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi perubahan iklim melalui pembangunan berkelanjutan, pengembangan energi bersih, serta perluasan Kawasan Rendah Emisi (KRE). Komitmen tersebut disampaikan saat memberikan paparan pada pembukaan Pekan Iklim Bali 2026 di Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (13/10).

Gubernur Koster menyampaikan bahwa perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Tingginya aktivitas pariwisata membawa konsekuensi terhadap kebutuhan energi, air, transportasi, serta peningkatan timbulan sampah yang memberikan tekanan terhadap daya dukung lingkungan Bali.

Menurutnya, dampak perubahan iklim bukan lagi sekadar ancaman masa depan, melainkan telah dirasakan langsung oleh krama Bali melalui berbagai fenomena, seperti banjir, kekeringan, abrasi pantai, kenaikan suhu, serta tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air.

“Semuanya bertumpu pada daya dukung alam Bali yang terbatas. Di sinilah persoalan iklim menjadi sangat nyata bagi Bali,” tegasnya.

Karena itu, menjaga keseimbangan iklim dan lingkungan menjadi prioritas pembangunan Bali yang berkaitan erat dengan keberlangsungan alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa komitmen menjaga lingkungan telah menjadi bagian penting dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, yang menempatkan pelestarian alam sebagai fondasi pembangunan Bali secara berkelanjutan.

Upaya tersebut dilaksanakan secara niskala-sakala. Secara niskala, Pemprov Bali konsisten melaksanakan upacara Jagat Kerthi sebagai wujud penghormatan dan pemuliaan alam. Sementara secara sakala, berbagai kebijakan dijalankan melalui perluasan kawasan hutan, pengembangan pertanian organik, pemanfaatan energi bersih, penggunaan kendaraan listrik, pembatasan sampah plastik sekali pakai, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.

Dalam haluan pembangunan tersebut, Pemprov Bali juga menetapkan arah kebijakan pelestarian lingkungan melalui target luas kawasan hutan minimal 30 persen dan tutupan hijau minimal 60 persen dari luas daratan Bali. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan ketahanan Bali dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Salah satu langkah konkret yang terus diperkuat adalah pengembangan Kawasan Rendah Emisi (KRE). Gubernur Koster menyebut kawasan Sanur, yang menjadi lokasi penyelenggaraan Pekan Iklim Bali 2026, sebagai contoh kolaborasi pemerintah daerah, desa adat, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan yang lebih ramah lingkungan.

Kawasan Sanur telah ditetapkan sebagai KRE melalui Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 39 Tahun 2025.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Walikota Denpasar, Desa Adat Sanur, dan Desa Adat Intaran yang terlibat langsung dalam penataannya. Sanur membuktikan bahwa aksi iklim berjalan efektif apabila desa adat dan masyarakat menjadi pelaku, bukan sekadar penerima kebijakan,” ujarnya.

Keberhasilan pengembangan KRE Sanur selanjutnya menjadi pijakan bagi perluasan kawasan rendah emisi di Bali. Gubernur Koster mengungkapkan bahwa Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota terkait telah menandatangani kesepakatan bersama pengembangan KRE Kerthi Bhumi Satwika yang dicanangkan bertepatan dengan Rahina Tumpek Wayang, Sabtu (10/10), di Pura Dang Kahyangan Er Jeruk, Gianyar.

Pengembangan KRE tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Badung, Gianyar, Klungkung, dan Pemerintah Kota Denpasar, dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 912/04-B/HK/2026.

Enam kawasan yang menjadi sasaran pengembangan meliputi Ubud, Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar.

Gubernur Koster menerangkan bahwa pengembangan keenam kawasan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan terukur hingga 2030 dengan bertumpu pada lima pilar utama, yakni energi hijau, transportasi hijau, ekosistem hijau, industri pariwisata hijau, dan masyarakat hijau.

Secara khusus, Nusa Penida disiapkan menjadi proyek percontohan pulau hijau dengan target penggunaan energi terbarukan mencapai 100 persen pada 2030, disertai penerapan kendaraan listrik untuk mendukung mobilitas di kawasan tersebut.

“Penetapannya pada Rahina Tumpek Wayang menegaskan bahwa aksi iklim Bali dijalankan secara niskala-sakala. Bahkan, Nusa Penida kami siapkan sebagai percontohan pulau hijau dengan 100 persen energi terbarukan pada tahun 2030, dengan seluruh mobilitasnya menggunakan kendaraan listrik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan target pengurangan emisi.

Komitmen tersebut diperkuat melalui peluncuran Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi Bali sebagai peta jalan menuju Net Zero Emission 2045.

“Dokumen ini menjadi pedoman bersama bagi Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, sesuai Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam satu kesatuan wilayah, Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola,” imbuhnya.

Mengawali paparannya, Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, World Resources Institute (WRI) Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dengan Pemprov Bali dalam penyelenggaraan Pekan Iklim Bali 2026.

Ia menyambut baik keberlanjutan kegiatan yang memasuki tahun kedua sejak pertama kali diselenggarakan pada Agustus 2025. Forum tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong aksi iklim yang konkret dan berkelanjutan di Bali.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Koster dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim.

Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat strategis dalam mendukung pencapaian target nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Karena itu, Pekan Iklim Bali diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga mampu menghasilkan kemitraan investasi dan langkah nyata dalam mempercepat aksi iklim.

“Dukungan daerah sangat dibutuhkan karena Indonesia rentan terhadap isu perubahan iklim. Kita sadar betul, saat ini global tengah menghadapi triple planetary crisis yang bahkan telah mengarah pada triple planetary disasters. Untuk itu, yang sangat dibutuhkan adalah perubahan perilaku manusia,” pungkasnya.

Pekan Iklim Bali 2026 berlangsung pada 13–17 Oktober 2026 dengan mengusung tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Kembali Arti Transisi untuk Semua”.

Kegiatan yang didukung Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama berbagai lembaga dan organisasi nonpemerintah ini dipusatkan di Kawasan Rendah Emisi Sanur. Penyelenggara turut mendorong praktik mobilitas ramah lingkungan melalui pemanfaatan jalur pejalan kaki, sepeda, dan layanan angkutan listrik (shuttle) Intaran.

Rangkaian Pekan Iklim Bali 2026 dikemas melalui empat agenda utama, yakni Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, dan Festival Rakyat. Keempat agenda tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi kebijakan serta inovasi menghadapi perubahan iklim.

Melalui penyelenggaraan Pekan Iklim Bali 2026, diharapkan semakin tumbuh kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mempercepat terwujudnya Bali yang hijau, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi secara bergantian di sejumlah daerah. Meski pemerintah menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman, kelangkaan masih dilaporkan terjadi, terbaru di Bali, setelah sebelumnya melanda Malang, Sintang, Kefamenanu, dan Bone Bolango.

Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer (CEO) IESR, menilai gangguan pasokan yang berulang selama dua bulan terakhir mengindikasikan adanya tekanan serius pada rantai pasok BBM nasional. Lonjakan harga minyak akibat perang di Timur Tengah turut meningkatkan biaya pengadaan dan distribusi BBM, sementara kondisi arus kas Pertamina menghadapi tekanan yang semakin besar.

“Pemerintah tidak cukup hanya menjamin bahwa stok BBM nasional aman, tetapi harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di seluruh daerah. Kelangkaan yang terus berulang menunjukkan perlunya penanganan segera terhadap rantai pasok dan distribusi BBM,” ujar Fabby, Selasa, 13 Oktober 2026.

IESR mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dalam tujuh hari ke depan, mulai dari membentuk koordinasi penanganan krisis BBM, melakukan redistribusi stok ke daerah terdampak, hingga mengaudit pasokan dan distribusi sampai tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemerintah juga perlu memprioritaskan pasokan bagi layanan publik dan kegiatan ekonomi vital, serta memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kondisi pasokan BBM.

“Kelangkaan BBM yang terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera,” tegas Fabby. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Transformasi Posyandu menjadi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi langkah penting dalam memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, saat melakukan penilaian langsung tiga besar Lomba Posyandu 6 SPM di Banjar Dinas Munduk Malang, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, dan Banjar Dinas Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Tabanan, Selasa (13/10). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan sekaligus evaluasi penerapan Posyandu 6 SPM di Kabupaten Tabanan.

Dalam kegiatan tersebut, Bunda Rai didampingi jajaran pengurus Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, tim penilai, Kepala Dinas PMD, Camat Selemadeg Timur, Camat Tabanan, Ketua TP Posyandu Kecamatan, serta Perbekel setempat. Di lokasi pertama, jajaran disambut yel-yel penuh semangat dari para kader. Bunda Rai juga menyempatkan diri menyapa balita, berbelanja hasil bumi yang dipasarkan masyarakat, serta meninjau inovasi bank sampah. Ia mengapresiasi upaya masyarakat yang telah mengolah sampah plastik secara mandiri sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam arahannya di Banjar Dinas Munduk Malang, Bunda Rai menegaskan lomba tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari juara, melainkan menjadi sarana menggerakkan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan Posyandu 6 SPM. Transformasi ini memperluas cakupan pelayanan Posyandu yang sebelumnya berfokus pada ibu dan anak menjadi enam bidang, yakni kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum, dan sosial.

“Yang terpenting bukan hanya lombanya, tetapi bagaimana Posyandu 6 SPM ini benar-benar diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Bunda Rai juga mendorong peningkatan kapasitas kader secara berjenjang, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa, agar seluruh kader memahami tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat harus terus diperkuat, sehingga Posyandu menjadi ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kebutuhan, dan aspirasi terkait pelayanan dasar. Apresiasi juga disampaikan Bunda Rai atas semangat para kader dan pemerintah desa yang telah berupaya mengimplementasikan program tersebut, seraya mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke Posyandu.

Penilaian kemudian berlanjut ke Posyandu 6 SPM Banjar Dinas Tuakilang Belodan, Desa Denbatas, Kecamatan Tabanan. Kedatangan jajaran disambut penampilan senam lansia serta yel-yel kreatif para kader. Dalam arahannya, Bunda Rai kembali menekankan, bahwa lomba ini merupakan momentum untuk melihat sejauh mana Posyandu 6 SPM telah diterapkan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Sekaligus menyoroti pentingnya menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan masyarakat, termasuk persoalan ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta infrastruktur.

Bunda Rai berharap semakin banyak warga memanfaatkan Posyandu sebagai ruang penyampaian permasalahan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Kita belajar bersama karena ini program baru. Melalui peningkatan kapasitas, sosialisasi, dan sinergi semua pihak, saya berharap kader semakin memahami tugasnya dan masyarakat semakin merasakan manfaat Posyandu 6 SPM,” ujarnya seraya berharap penerapan Posyandu 6 SPM semakin merata di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tabanan.

Monitoring dan evaluasi dikatakannya akan terus dilakukan secara berjenjang, disertai penguatan kapasitas kader serta pengembangan inovasi pelayanan. Dengan semangat kolaborasi pemerintah daerah, kecamatan, desa, kader, dan masyarakat, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga wadah terpadu untuk mendekatkan pelayanan dasar dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan.

Perbekel Desa Gadungan, I Wayan Muliartana, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bunda Rai beserta jajaran yang menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus membangun desa melalui penguatan pelayanan Posyandu.

“Kehadiran Ibu Ketua beserta jajaran menjadi semangat bagi masyarakat kami untuk membangun dari desa. Kami berharap kunjungan ini membawa dampak positif bagi pengembangan Posyandu dan pembangunan Desa Gadungan. Kami juga siap mengikuti lomba ini dengan penuh semangat,” ungkapnya. (gs/bi)