Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Apresiasi LPEI dan DJKN Resmikan Desa Devisa Garam Kusamba, Minta Garam Kusamba tak Diberi Yodium

BALIILU Tayang

:

de
PERESMIAN: Peresmian Desa Devisa Garam Kusamba yang berlangsung pada, Sabtu (Saniscara Umanis, Sungsang) 6 November 2021 ini berlangsung di Banjar Anyar, Desa Kusamba di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Direktur Eksekutif LPEI, James Rompas, DJKN Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusra Tenggara, Anugrah Komara, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan, Rahayu Puspasari, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Bali, Nusra Tenggara Barat dan Nusra Tenggara Timur, Susila Brata, Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra, dan Ketua Koperasi LEPP Mina Segara Dana, Putu Suarta. (Foto: Ist)

Klungkung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasi kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), karena telah meresmikan Desa Devisa Garam Kusamba. Sehingga LPEI dan DJKN secara resmi akan memfasilitasi ekspor produk garam tradisional lokal Bali di Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Peresmian Desa Devisa Garam Kusamba yang berlangsung pada, Sabtu (Saniscara Umanis, Sungsang) 6 November 2021 ini berlangsung di Banjar Anyar, Desa Kusamba di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan dihadiri secara langsung oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan  Ekspor Indonesia, James Rompas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusra Tenggara, Anugrah Komara, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan, Rahayu Puspasari, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Bali, Nusra Tenggara Barat dan Nusra Tenggara Timur, Susila Brata, Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra, dan Ketua Koperasi LEPP Mina Segara Dana, Putu Suarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan harapan kepada LPEI dan DJKN agar tidak berhenti sampai di sini memfasilitasi ekspor produk garam tradisional lokal Bali, namun secara berkelanjutan melakukan program ini untuk produk garam tradisional lokal Bali yang berada di seluruh Bali, sehingga bisa diekspor dengan memiliki kualitas rasa dan kemasan yang bagus.

Lebih lanjut Gubernur Koster dalam pidatonya menyatakan Bali yang memiliki wilayah kecil, namun Hyang Pencipta maha adil telah memberikan anugerah yang luar biasa untuk alam Bali, baik itu di bidang pangan, sandang, hingga industri kerajinan rakyat berbasis branding Bali. “Kalau pangan ada beras Bali, salak Bali, jeruk, hingga Manggis Bali. Kemudian pangan di bidang kelautan, Bali memiliki potensi dari ikan tuna, rumput laut, hingga garam. Sandangnya ada Kain Tenun Endek Bali hingga kerajinan rakyat yang berupa aksesoris yang sangat terkenal,” ujar orang nomor satu di Pemprov Bali ini.

Mengenai produk garam tradisional lokal Bali, jadi masyarakat tradisional di Bali sudah diberikan warisan tradisi yang luhur untuk melakukan suatu produksi dan hasilnya sangat diminati, terkenal, karena berkualitas serta memiliki cita rasa yang khas seperti garam Bali, selain ada salak Bali, kopi Bali, hingga jeruk Bali.

Soal produk garam tradisional Bali yang harus dipikirkan pertama ialah hulunya. Siapa hulu ini? Yaitu wilayah pesisirnya, ada petani yang mengolah garam di pesisir (Bali memiliki banyak pesisir pantai yang menjadi tempat produksi garam seperti di Kabupaten Karangasem yaitu dari wilayah Amed sampai ada di Tianyar; di Buleleng juga ada yang tersebar di Desa Les, Desa Tejakula, hingga di Desa Pemuteran; di Jembrana tempatnya berlokasi di Gumbrih; Kabupaten Tabanan tempatnya di Klating; dan di Kota Denpasar wilayah produksi garamnya di Pemogan dan Pedungan, red).

“Ini wilayah produksi garam yang digeluti masyarakat lokal dan diolah secara tradisional, saya sudah turun ke Desa Tejakula, Buleleng hingga ke Amed, Karangasem dan memperhatikan proses pembuatan garamnya mulai dari angkut air di laut sampai dicampur dengan tanah, kemudian diolah sampai keluar air, lalu di jemur menjadi garam. Tempo hari juga ke Kusamba, jadi agak mirip-mirip semua produksi garamnya dengan cara tradisional dan uniknya proses pengeringan garamnya menggunakan palung yang berbahan pohon kelapa,” ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng seraya mengatakan proses produksi garam yang menggunakan bahan palung harus dijaga dengan baik, karena mampu menghasilkan garam dengan cita rasa yang khas.

Produk garam tradisional lokal Bali saat ini sedang diperjuangkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual berupa Indikasi Geografis (IG) dengan syarat kita harus menjaga proses dengan tradisinya yang tradisional. “Saya juga ingatkan di Klungkung atau yang hadir saat ini, Pak Sekda Klungkung bahwa tidak boleh garam yang sudah bagus dengan cita rasanya yang khas dan terkenal di luar sampai diminati oleh pasar ekspor, lantas dikasi yodium. Jadi, jangan lagi pakai yodium, karena Indikasi Geografis garam Kusamba saat ini sedang diproses, sebentar lagi selesai se-Bali. Kalau garam yang memiliki IG ini digunakan di tempat lain, maka yang memproduksi garam ini akan mendapatkan kompensasinya (royalty),” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini seraya mengajak ayo jaga garam tradisional lokal Bali dan jangan mau dibohongi oleh aturan yang mengatakan garam itu harus beryodium, jadi jangan mau, itu mainan importir garam. Jaga garam warisan leluhur Bali yang sudah memiliki cita rasa yang berkualitas dan sudah diminati oleh pasar di Surabaya, selain oleh pasar ekspor. Impor itu merusak tradisi yang ada.

Untuk mendukung peningkatan produksi produk garam tradisonal lokal Bali, Gubernur Bali secara berulang menyatakan jangan rusak garam Bali dengan yodium. “Saya akan bantu mulai dari kelembagaannya berupa koperasi, permodalannya, kemudian membantu bahan proses pembuatannya yang berupa palung ini, hingga pemasarannya,” ungkapnya sembari mengatakan untuk itu kemasan garamnya harus diinovasikan dengan bentuk yang beragam, sehingga produk garam tradisional Bali bisa masuk di segala jenis pasar, seperti pasar tradisional dan pasar modern yang sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dan Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali.

‘’Setelah kemasannya dipercantik untuk pasar modern, maka saya akan panggil seluruh pengusaha pasar modern atau swalayan di Bali untuk mengajak mereka menjual garam tradisional lokal Bali dan tidak boleh menjual garam impor,” jelasnya yang disambut riuh tepuk tangan sembari mengatakan masak kita ekspor, lantas kita menggunakan garam impor, jadi enggak benar cara berfikirnya, logika dari mana ini.

Gubernur Koster menegaskan bahwa sebagai negara maritim, malu kita impor garam, sebagai negara agraris malu kita impor beras, impor gula, hingga garam putih. “Bapak Presiden RI, Joko Widodo sudah bagus arahannya dan berpihak kepada masyarakat, dan hal ini harus kita dorong bersama agar tidak impor garam. Jangan buat petani kita susah. Kita sudah 300 tahun dijajah oleh Belanda, masak dijajah lagi ekonominya, masak ngak kapok-kapok kita dijajah,” tegas mantan Anggota DPR-RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Alasan Gubernur Koster memperjuangkan produk garam tradisional lokal Bali masuk ke pasar modern hingga dimanfaatkan oleh hotel/restaurant di Pulau Dewata, karena Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menilai bahwa kita yang memiliki garam dan dimanfaatkan oleh hotel berbintang lima sampai ke beberapa negara, masak kita di sini tidak memanfaatkannya, malah mengkonsumsi garam impor. “Saya tekankan sekali lagi, garam kita di Bali ini sangat memiliki cita rasa yang bagus, lalu pasar modern di Bali tidak mau memasarkannya, jadi ini tidak benar kebijakannya. Maka hal ini akan saya perangi,” cetusnya, seraya mengajak seluruh masyarakat di Bali, ayo kita pakai produk garam tradisional lokal Bali, begitu juga semua pelaku usaha hotel/restaurant, dan pasar modern harus menjual produk-produk garam tradisional lokal Bali.

Gubernur Bali juga menceritakan bahwa setiap hari dari pagi, siang, sore di meja makan saya ada piring kecil berisi garam tradisional lokal Bali, rasanya sangat gurih dan asinnya yang khas. Nah itulah sebabnya, saya sekarang sedang memproteksi garam lokal ini untuk berdaya saing agar petaninya sejahtera. Karena dalam konstitusi sudah menegaskan bahwa sumber daya alam (SDA) ini harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi amanat konstitusi ini sangat esensial menurut saya untuk dijalankan.

‘’Target kami di Provinsi Bali, produk garam tradisional lokal Bali ini harus beredar di seluruh pasar lokal dan modern yang ada di Bali. Jadi pasar lokal dan modern di Bali yang menjadi nomor satu terlebih dahulu, setelah itu baru pasar nasional dan ekspor. Hal ini saya informasikan, untuk mencegah adanya permainan pasar, kalau nanti garam ini berhenti ekspor, maka akan berantakan lagi. Sehingga saya akan optimalkan pemasaran garam ini ke pasar lokal dan modern yang ada di Bali terlebih dahulu, kalau itu sudah berjalan secara berkelanjutan, maka ekonomi Bali ini akan terus dia berputar, dalam kondisi apapun, karena garam ini diproduksi dari sini dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokalnya, dimanfaatkan juga secara wajib oleh pegawai pemerintahan di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali. Saya akan membuat sentra berupa koperasi,’’ ujarnya.

Sebagai penutup, Gubernur Bali menjelaskan bahwa Garam Kusamba setiap bulannya menghasilkan produk garam sebanyak 4 ton. Namun Gubernur Koster menilai wilayah produksi garam di Kusamba perlu mendapatkan perhatian untuk ditata lebih bagus lagi, sehingga selain menjadi tempat produksi, juga akan menjadi destinasi wisata yang unik karena menampilkan tradisi tradisional lokal Bali-nya. “Kalau Bapak Direktur LPEI setuju, mari kita bersinergi untuk menatanya dengan desain yang bagus, hingga produk kemasannya yang bagus, dan memiliki koperasi yang beranggotakan dari petani garam, sehingga dari hulu sampai hilir semua nilai ekonominya itu didapatkan oleh petani garam,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan  Ekspor Indonesia, James Rompas menyebutkan sejak tahun 1.500 Masehi di jaman kerajaan Klungkung, tercatat di Desa Kusamba ini sudah dikenal dengan produksi garamnya yang berkualitas baik. Maka dari itu, kami dari LPEI bekerjasama dengan DJKN akan membantu melakukan pendampingan kepada para petani di Desa Kusamba ini untuk meningkatkan kualitas dan daya saing serta ekspor ke mancanegara.

Pendampingan yang kami lakukan itu terdiri dari empat aktivitas besar, yakni: 1). Inovasi produk yang dapat menciptakan nilai tambah bagi komunitas garam Kusamba. “Tadi sempat ngobrol, katanya garam Kusamba masih mengandung yodium. Untuk itu, kami berharap di kemudian hari dan yang menjadi kebutuhan ekspor itu tidak usah menggunakan yodium, tapi cukup garam murni dan memiliki cita rasa Indonesia, sehingga terkenal di dunia. Saat ini juga ada kerjasama dengan pihak Belanda, jadi mudah-mudahan sudah tidak beryodium garam Kusamba ini, dan segera menjadi produk lokal yang mendunia,” jelasnya.

2). Melakukan pendampingan kepada ibu rumah tangga (IRT) dengan memberikan pemberdayaan, sehingga menghasilkan kegiatan yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga; 3). Melakukan produk branding dan perluasan pasar ekspor; dan 4). Peningkatan kapasitas dan kemampuan untuk dapat memenuhi persyaratan dan perijinan ekspor.

Sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusra Tenggara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Anugrah Komara berharap peresmian Desa Devisa Garam Kusamba dapat menjadi bahan bakar semangat yang lebih besar untuk menciptakan sinergi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani Garam Kusamba, sehingga berkontribusi dalam peningkatan ekspor dan pendapatan devisa yang berkelanjutan. (gs) 

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Hamka Baco Kady: Pengelolaan Pelabuhan di Bali Perlu Libatkan Pemerintah Daerah

Published

on

By

Hamka Baco Kady Usai Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Bali
Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady usai mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Denpasar, Bali, baliilu.com – Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta pemerintah pusat melimpahkan kewenangan pengelolaan pelabuhan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, pelimpahan kewenangan tersebut penting agar keberadaan infrastruktur pelabuhan yang telah dibangun pemerintah pusat dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hamka mengungkapkan, pembangunan pelabuhan tersebut telah mendapat bantuan dari Kementerian Perhubungan sejak periode kedua dirinya menjadi anggota DPR RI pada 2019–2024.

“Setahu saya sejak periode kedua saya, 2019–2024, pembangunan pelabuhan ini sudah dibantu oleh Kementerian Perhubungan,” ujarnya kepada Parlementaria usai mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11/2026).

Namun, ia menyayangkan masih adanya kendala dalam pengelolaan pelabuhan karena pemerintah pusat belum menyerahkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi Bali.

“Memang terjadi kendala sekarang, seperti yang dikemukakan dan ditunjukkan kepada kami tadi, bahwa pemerintah pusat belum menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Bali,” jelasnya.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi Golkar tersebut meminta agar pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pelabuhan tersebut. Ia juga memastikan persoalan ini akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan.

“Untuk meningkatkan pendapatan daerah, kami mohon agar diberikan kewenangan atau pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan tersebut kepada pemerintah daerah. Ini nanti juga akan kami bicarakan dan sampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator Dapil Sulawesi Selatan I tersebut menekankan bahwa proses penyerahan aset maupun pengelolaan pelabuhan harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun menggunakan dukungan pemerintah pusat tersebut dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi daerah.

“Penyerahan aset dan seluruh pengelolaannya tentu ada aturan-aturannya. Silakan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengapa demikian? Agar pendapatan asli daerah (PAD) juga dapat ditingkatkan melalui keberadaan sarana dan prasarana pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Itu harapan kami,” pungkas Hamka. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Puluhan Petani Gagal Panen di Jembrana Diganjar Bantuan Penguatan Ekonomi

Published

on

By

Penyerahan Bantuan untuk Petani Gagal Panen Jembrana
SERAHKAN BANTUAN: Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati I Made Kembang Hartawan, didampingi Kalaksa (BPBD) Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya menyerahkan bantuan penguatan ekonomi setelah mengalami gagal panen akibat kekeringan di Balai Subak Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kamis (5/11/2026). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Sebanyak 27 petani di Kabupaten Jembrana diganjar bantuan penguatan ekonomi setelah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Bantuan yang berasal dari Pemprov Bali tersebut, disalurkan secara langsung oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati I Made Kembang Hartawan, didampingi Kalaksa (BPBD) Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya di Balai Subak Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kamis (5/11/2026).

Kalaksa BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya menyebut, 27 penerima bantuan merupakan petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan. Mereka berasal dari Desa Kaliakah, Manistutu, dan Banyubiru.

Teka Bhusana juga menambahkan bantuan yang diberikan juga bervariasi nilainya, tergantung luasan lahan. “Bantuan untuk petani tersebut merupakan tahap pertama. Sementara itu, usulan bantuan tahap kedua dari Kabupaten Jembrana masih dalam proses verifikasi,” ucapnya.

Wagub Nyoman Giri Prasta mengapresiasi ketangguhan para petani yang terus berjuang di tengah terjangan musim kemarau demi menjaga produktivitas dan ketersediaan pangan masyarakat. Kendati berbagai upaya telah dikerahkan untuk menyelamatkan tanaman, sebagian petani tetap harus menelan pil pahit gagal panen akibat kekeringan ekstrem. Situasi ini lantas memantik respons cepat dari pemerintah untuk meringankan beban para korban.

“Sebagian kecil ternyata tetap mengalami gagal panen, maka pemerintah tetap turun tangan,” ujar mantan Bupati Badung dua periode tersebut.

Giri Prasta membeberkan, pada tahap pertama ini uluran tangan pemerintah telah disalurkan kepada 27 orang petani. Sementara itu, usulan calon penerima untuk tahap kedua dari wilayah Jembrana saat ini masih berproses pada tahap verifikasi data.

Ia menegaskan, jajaran pimpinan daerah berkomitmen penuh untuk tidak membiarkan para petani berjuang sendirian menanggung kerugian.

“Bapak Gubernur tidak ingin para petani ini gagal begitu saja, harus dibantu mengatasi kerugiannya. Oleh karena itu BPBD telah memproses bantuannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kembang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam atas perhatian sigap yang diberikan oleh jajaran Pemprov Bali kepada petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan ekstrim di Jembrana. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat krusial dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pedesaan.

“Kami atas nama masyarakat dan para petani di Jembrana mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Bali. Kehadiran dan kepedulian pemerintah provinsi ini tentu menjadi penopang semangat bagi petani untuk bangkit kembo,” ujarnya.

Bupati Kembang menambahkan, pihaknya terus menggerakkan jajaran di tingkat dinas pertanian, kecamatan, hingga pemerintah desa untuk mengawal proses pendataan dan verifikasi agar penyaluran bantuan tahap berikutnya dapat berjalan tepat sasaran tanpa kendala berarti.

“Kami di daerah siap mengawal penuh proses ini. Untuk usulan tahap kedua yang saat ini sedang berproses, kami pastikan data yang dikirimkan valid sehingga para petani yang belum tersentuh di tahap awal bisa segera mendapatkan haknya,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Inovasi Genteng Biomassa Ramah Lingkungan dan Aman Gempa

BRIN Bersama BRIDA Buleleng Jajaki Pengembangan dengan Pelaku Usaha Lokal

Loading

Published

on

By

Kunjungan BRIN dan BRIDA ke Pelaku Usaha Buleleng
TINJAU PELAKU USAHA: BRIN Bersama BRIDA Buleleng saat meninjau pelaku usaha yang memanfaatkan limbah untuk diolah menjadi bahan baku produk bernilai ekonomi, termasuk material konstruksi. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemanfaatan sumber daya alam lokal menjadi salah satu peluang strategis dalam mendorong lahirnya inovasi material ramah lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sabut kelapa yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, padahal memiliki peluang untuk diolah menjadi bahan baku produk bernilai ekonomi, termasuk material konstruksi.

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng menerima kunjungan kerja dan diskusi teknis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa, 3 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng. Kegiatan mengangkat tema “Potensi Pemanfaatan Serat Alam sebagai Bahan Baku Genteng Biomassa Ramah Lingkungan”.

Kunjungan tersebut dihadiri tim BRIN, yakni Dr. Jajang Sutiawan, S.Hut., M.Si., Yeyen Nurhamiyah, S.Si., Ph.D., dan Mulya Supianto, S.Pd., M.Sc., Ph.D. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, S.STP., M.M., didampingi Putu Angga Kristyawan, M.Ing., I Made Ardaka, M.Si., dan Ferdi Kurniawan.

Dalam pemaparannya, tim BRIN memperkenalkan teknologi HERBAL-ROOF (Genteng Biomassa Indonesia), yaitu inovasi material atap berbasis biomassa yang dikembangkan melalui pemanfaatan serat alam sebagai bahan komposit. Teknologi ini membuka peluang pemanfaatan berbagai sumber biomassa, seperti sabut kelapa, bambu, tandan kosong kelapa sawit, dan bahan alam lainnya sebagai alternatif material konstruksi yang lebih ramah lingkungan.

Berdasarkan materi yang dipaparkan, teknologi genteng biomassa BRIN telah mencapai tahap prototipe skala penuh, memenuhi standar SNI, dan siap memasuki tahap pilot manufacturing. Inovasi ini juga memiliki sejumlah keunggulan, antara lain bobot material yang lebih ringan, kemampuan meredam panas, efisiensi penggunaan material, serta potensi mengurangi beban struktur atap sehingga dapat mendukung aspek keselamatan bangunan, khususnya di wilayah rawan gempa.

Diskusi kemudian diarahkan pada potensi ketersediaan sabut kelapa di Kabupaten Buleleng, karakteristik bahan baku, proses pengolahan, formulasi material, hingga kebutuhan pengujian teknis. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kekuatan mekanis, penyerapan air, ketahanan terhadap cuaca dan api, stabilitas dimensi, serta kelayakan ekonomi dan dampak lingkungan dari produk yang dikembangkan.

Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, menekankan pentingnya hilirisasi inovasi material hijau dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah. Menurutnya, Buleleng memiliki peluang besar untuk mengembangkan komoditas perkebunan dan hasil samping pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Ia juga mendorong agar potensi sabut kelapa dan bambu dapat dikembangkan menjadi material komposit serat alam yang memiliki nilai ekonomi. Pemanfaatan limbah perkebunan tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi persoalan limbah, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperkuat ekonomi sirkular, serta mendukung ketahanan bangunan dan perumahan daerah.

BRIDA Buleleng turut mendorong penjajakan pemanfaatan hasil riset Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN agar teknologi genteng biomassa dapat dikembangkan dan direplikasi secara bertahap melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, hasil riset tidak berhenti pada tahap pengembangan teknologi, tetapi dapat berlanjut menjadi produk yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari kegiatan, rombongan juga melaksanakan kunjungan lapangan ke Rumah Plastik Mandiri (RPM), sebuah perusahaan sosial, bank sampah induk, sekaligus pusat daur ulang sampah plastik inovatif di Kabupaten Buleleng. Berdiri sejak 2016, RPM yang didirikan oleh Putu Eka Darmawan berfokus pada pengelolaan sampah secara mandiri, edukasi daur ulang, serta pengembangan teknologi pengolahan limbah plastik lokal.

Kunjungan dilanjutkan ke PT Balisynwood, merek UMKM inovatif asal Buleleng yang mengembangkan produk kayu sintetik ramah lingkungan berbahan dasar limbah pertanian, khususnya jerami dan sekam padi. Dalam kesempatan tersebut, rombongan melihat langsung potensi pengembangan material alternatif berbasis limbah pertanian yang dikelola oleh Gede Wikrama Putra Setya Adiyana selaku Direktur Operasional.

Kunjungan ke kedua pelaku usaha tersebut menjadi bagian penting dalam melihat secara langsung praktik pengolahan limbah dan pengembangan material alternatif di Buleleng. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa potensi inovasi daerah tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga pada kreativitas, teknologi, dan kemampuan pelaku usaha dalam mengolah bahan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi.

Melalui pertemuan dan kunjungan lapangan ini, terbangun komunikasi awal antara BRIN dan BRIDA Kabupaten Buleleng untuk menjajaki peluang kolaborasi riset, karakterisasi bahan baku, pengembangan prototipe, pemanfaatan fasilitas pengujian, hingga peluang hilirisasi produk. Ke depan, penjajakan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui identifikasi sumber bahan baku, penyusunan formulasi material, serta pengujian kelayakan produk bersama calon mitra.

Sinergi tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah. Dengan mengoptimalkan potensi sabut kelapa, bambu, serta limbah pertanian dan perkebunan lainnya, Buleleng berpeluang mengembangkan industri material ramah lingkungan yang berdaya saing, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan bagi masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca