Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Apresiasi LPEI dan DJKN Resmikan Desa Devisa Garam Kusamba, Minta Garam Kusamba tak Diberi Yodium

BALIILU Tayang

:

de
PERESMIAN: Peresmian Desa Devisa Garam Kusamba yang berlangsung pada, Sabtu (Saniscara Umanis, Sungsang) 6 November 2021 ini berlangsung di Banjar Anyar, Desa Kusamba di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Direktur Eksekutif LPEI, James Rompas, DJKN Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusra Tenggara, Anugrah Komara, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan, Rahayu Puspasari, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Bali, Nusra Tenggara Barat dan Nusra Tenggara Timur, Susila Brata, Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra, dan Ketua Koperasi LEPP Mina Segara Dana, Putu Suarta. (Foto: Ist)

Klungkung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasi kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), karena telah meresmikan Desa Devisa Garam Kusamba. Sehingga LPEI dan DJKN secara resmi akan memfasilitasi ekspor produk garam tradisional lokal Bali di Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Peresmian Desa Devisa Garam Kusamba yang berlangsung pada, Sabtu (Saniscara Umanis, Sungsang) 6 November 2021 ini berlangsung di Banjar Anyar, Desa Kusamba di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan dihadiri secara langsung oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan  Ekspor Indonesia, James Rompas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusra Tenggara, Anugrah Komara, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan, Rahayu Puspasari, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Bali, Nusra Tenggara Barat dan Nusra Tenggara Timur, Susila Brata, Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra, dan Ketua Koperasi LEPP Mina Segara Dana, Putu Suarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan harapan kepada LPEI dan DJKN agar tidak berhenti sampai di sini memfasilitasi ekspor produk garam tradisional lokal Bali, namun secara berkelanjutan melakukan program ini untuk produk garam tradisional lokal Bali yang berada di seluruh Bali, sehingga bisa diekspor dengan memiliki kualitas rasa dan kemasan yang bagus.

Lebih lanjut Gubernur Koster dalam pidatonya menyatakan Bali yang memiliki wilayah kecil, namun Hyang Pencipta maha adil telah memberikan anugerah yang luar biasa untuk alam Bali, baik itu di bidang pangan, sandang, hingga industri kerajinan rakyat berbasis branding Bali. “Kalau pangan ada beras Bali, salak Bali, jeruk, hingga Manggis Bali. Kemudian pangan di bidang kelautan, Bali memiliki potensi dari ikan tuna, rumput laut, hingga garam. Sandangnya ada Kain Tenun Endek Bali hingga kerajinan rakyat yang berupa aksesoris yang sangat terkenal,” ujar orang nomor satu di Pemprov Bali ini.

Mengenai produk garam tradisional lokal Bali, jadi masyarakat tradisional di Bali sudah diberikan warisan tradisi yang luhur untuk melakukan suatu produksi dan hasilnya sangat diminati, terkenal, karena berkualitas serta memiliki cita rasa yang khas seperti garam Bali, selain ada salak Bali, kopi Bali, hingga jeruk Bali.

Soal produk garam tradisional Bali yang harus dipikirkan pertama ialah hulunya. Siapa hulu ini? Yaitu wilayah pesisirnya, ada petani yang mengolah garam di pesisir (Bali memiliki banyak pesisir pantai yang menjadi tempat produksi garam seperti di Kabupaten Karangasem yaitu dari wilayah Amed sampai ada di Tianyar; di Buleleng juga ada yang tersebar di Desa Les, Desa Tejakula, hingga di Desa Pemuteran; di Jembrana tempatnya berlokasi di Gumbrih; Kabupaten Tabanan tempatnya di Klating; dan di Kota Denpasar wilayah produksi garamnya di Pemogan dan Pedungan, red).

“Ini wilayah produksi garam yang digeluti masyarakat lokal dan diolah secara tradisional, saya sudah turun ke Desa Tejakula, Buleleng hingga ke Amed, Karangasem dan memperhatikan proses pembuatan garamnya mulai dari angkut air di laut sampai dicampur dengan tanah, kemudian diolah sampai keluar air, lalu di jemur menjadi garam. Tempo hari juga ke Kusamba, jadi agak mirip-mirip semua produksi garamnya dengan cara tradisional dan uniknya proses pengeringan garamnya menggunakan palung yang berbahan pohon kelapa,” ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng seraya mengatakan proses produksi garam yang menggunakan bahan palung harus dijaga dengan baik, karena mampu menghasilkan garam dengan cita rasa yang khas.

Produk garam tradisional lokal Bali saat ini sedang diperjuangkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual berupa Indikasi Geografis (IG) dengan syarat kita harus menjaga proses dengan tradisinya yang tradisional. “Saya juga ingatkan di Klungkung atau yang hadir saat ini, Pak Sekda Klungkung bahwa tidak boleh garam yang sudah bagus dengan cita rasanya yang khas dan terkenal di luar sampai diminati oleh pasar ekspor, lantas dikasi yodium. Jadi, jangan lagi pakai yodium, karena Indikasi Geografis garam Kusamba saat ini sedang diproses, sebentar lagi selesai se-Bali. Kalau garam yang memiliki IG ini digunakan di tempat lain, maka yang memproduksi garam ini akan mendapatkan kompensasinya (royalty),” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini seraya mengajak ayo jaga garam tradisional lokal Bali dan jangan mau dibohongi oleh aturan yang mengatakan garam itu harus beryodium, jadi jangan mau, itu mainan importir garam. Jaga garam warisan leluhur Bali yang sudah memiliki cita rasa yang berkualitas dan sudah diminati oleh pasar di Surabaya, selain oleh pasar ekspor. Impor itu merusak tradisi yang ada.

Untuk mendukung peningkatan produksi produk garam tradisonal lokal Bali, Gubernur Bali secara berulang menyatakan jangan rusak garam Bali dengan yodium. “Saya akan bantu mulai dari kelembagaannya berupa koperasi, permodalannya, kemudian membantu bahan proses pembuatannya yang berupa palung ini, hingga pemasarannya,” ungkapnya sembari mengatakan untuk itu kemasan garamnya harus diinovasikan dengan bentuk yang beragam, sehingga produk garam tradisional Bali bisa masuk di segala jenis pasar, seperti pasar tradisional dan pasar modern yang sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali dan Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali.

‘’Setelah kemasannya dipercantik untuk pasar modern, maka saya akan panggil seluruh pengusaha pasar modern atau swalayan di Bali untuk mengajak mereka menjual garam tradisional lokal Bali dan tidak boleh menjual garam impor,” jelasnya yang disambut riuh tepuk tangan sembari mengatakan masak kita ekspor, lantas kita menggunakan garam impor, jadi enggak benar cara berfikirnya, logika dari mana ini.

Gubernur Koster menegaskan bahwa sebagai negara maritim, malu kita impor garam, sebagai negara agraris malu kita impor beras, impor gula, hingga garam putih. “Bapak Presiden RI, Joko Widodo sudah bagus arahannya dan berpihak kepada masyarakat, dan hal ini harus kita dorong bersama agar tidak impor garam. Jangan buat petani kita susah. Kita sudah 300 tahun dijajah oleh Belanda, masak dijajah lagi ekonominya, masak ngak kapok-kapok kita dijajah,” tegas mantan Anggota DPR-RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Alasan Gubernur Koster memperjuangkan produk garam tradisional lokal Bali masuk ke pasar modern hingga dimanfaatkan oleh hotel/restaurant di Pulau Dewata, karena Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menilai bahwa kita yang memiliki garam dan dimanfaatkan oleh hotel berbintang lima sampai ke beberapa negara, masak kita di sini tidak memanfaatkannya, malah mengkonsumsi garam impor. “Saya tekankan sekali lagi, garam kita di Bali ini sangat memiliki cita rasa yang bagus, lalu pasar modern di Bali tidak mau memasarkannya, jadi ini tidak benar kebijakannya. Maka hal ini akan saya perangi,” cetusnya, seraya mengajak seluruh masyarakat di Bali, ayo kita pakai produk garam tradisional lokal Bali, begitu juga semua pelaku usaha hotel/restaurant, dan pasar modern harus menjual produk-produk garam tradisional lokal Bali.

Gubernur Bali juga menceritakan bahwa setiap hari dari pagi, siang, sore di meja makan saya ada piring kecil berisi garam tradisional lokal Bali, rasanya sangat gurih dan asinnya yang khas. Nah itulah sebabnya, saya sekarang sedang memproteksi garam lokal ini untuk berdaya saing agar petaninya sejahtera. Karena dalam konstitusi sudah menegaskan bahwa sumber daya alam (SDA) ini harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi amanat konstitusi ini sangat esensial menurut saya untuk dijalankan.

‘’Target kami di Provinsi Bali, produk garam tradisional lokal Bali ini harus beredar di seluruh pasar lokal dan modern yang ada di Bali. Jadi pasar lokal dan modern di Bali yang menjadi nomor satu terlebih dahulu, setelah itu baru pasar nasional dan ekspor. Hal ini saya informasikan, untuk mencegah adanya permainan pasar, kalau nanti garam ini berhenti ekspor, maka akan berantakan lagi. Sehingga saya akan optimalkan pemasaran garam ini ke pasar lokal dan modern yang ada di Bali terlebih dahulu, kalau itu sudah berjalan secara berkelanjutan, maka ekonomi Bali ini akan terus dia berputar, dalam kondisi apapun, karena garam ini diproduksi dari sini dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokalnya, dimanfaatkan juga secara wajib oleh pegawai pemerintahan di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali. Saya akan membuat sentra berupa koperasi,’’ ujarnya.

Sebagai penutup, Gubernur Bali menjelaskan bahwa Garam Kusamba setiap bulannya menghasilkan produk garam sebanyak 4 ton. Namun Gubernur Koster menilai wilayah produksi garam di Kusamba perlu mendapatkan perhatian untuk ditata lebih bagus lagi, sehingga selain menjadi tempat produksi, juga akan menjadi destinasi wisata yang unik karena menampilkan tradisi tradisional lokal Bali-nya. “Kalau Bapak Direktur LPEI setuju, mari kita bersinergi untuk menatanya dengan desain yang bagus, hingga produk kemasannya yang bagus, dan memiliki koperasi yang beranggotakan dari petani garam, sehingga dari hulu sampai hilir semua nilai ekonominya itu didapatkan oleh petani garam,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan  Ekspor Indonesia, James Rompas menyebutkan sejak tahun 1.500 Masehi di jaman kerajaan Klungkung, tercatat di Desa Kusamba ini sudah dikenal dengan produksi garamnya yang berkualitas baik. Maka dari itu, kami dari LPEI bekerjasama dengan DJKN akan membantu melakukan pendampingan kepada para petani di Desa Kusamba ini untuk meningkatkan kualitas dan daya saing serta ekspor ke mancanegara.

Pendampingan yang kami lakukan itu terdiri dari empat aktivitas besar, yakni: 1). Inovasi produk yang dapat menciptakan nilai tambah bagi komunitas garam Kusamba. “Tadi sempat ngobrol, katanya garam Kusamba masih mengandung yodium. Untuk itu, kami berharap di kemudian hari dan yang menjadi kebutuhan ekspor itu tidak usah menggunakan yodium, tapi cukup garam murni dan memiliki cita rasa Indonesia, sehingga terkenal di dunia. Saat ini juga ada kerjasama dengan pihak Belanda, jadi mudah-mudahan sudah tidak beryodium garam Kusamba ini, dan segera menjadi produk lokal yang mendunia,” jelasnya.

2). Melakukan pendampingan kepada ibu rumah tangga (IRT) dengan memberikan pemberdayaan, sehingga menghasilkan kegiatan yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga; 3). Melakukan produk branding dan perluasan pasar ekspor; dan 4). Peningkatan kapasitas dan kemampuan untuk dapat memenuhi persyaratan dan perijinan ekspor.

Sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusra Tenggara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Anugrah Komara berharap peresmian Desa Devisa Garam Kusamba dapat menjadi bahan bakar semangat yang lebih besar untuk menciptakan sinergi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani Garam Kusamba, sehingga berkontribusi dalam peningkatan ekspor dan pendapatan devisa yang berkelanjutan. (gs) 

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Gubernur Koster: Lindungi Lahan Pertanian Bali di Tengah Tekanan Investasi

Published

on

By

Gubernur Koster saat membuka seminar perlindungan lahan pertanian Bali di Denpasar.
BUKA SEMINAR: Gubernur Bali Wayan Koster membuka seminar bertajuk “Sinergi Pemerintah Daerah, Kementerian ATR/BPN, Notaris dan PPAT untuk Memberikan Perlindungan terhadap Tanah Pertanian Bali di Tengah Arus Investasi serta Menjaga Pembangunan Bali Berkelanjutan” di Hongkong Garden Restaurant, Denpasar Timur, Minggu (20/9) siang. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian Bali di tengah derasnya arus investasi dan perkembangan pariwisata. Menurutnya, pembangunan Bali harus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, keberlanjutan pertanian, serta kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menjadi Keynote Speaker dalam seminar bertajuk “Sinergi Pemerintah Daerah, Kementerian ATR/BPN, Notaris dan PPAT untuk Memberikan Perlindungan terhadap Tanah Pertanian Bali di Tengah Arus Investasi serta Menjaga Pembangunan Bali Berkelanjutan” di Hongkong Garden Restaurant, Denpasar Timur, Minggu (20/9) siang.

Gubernur Koster memaparkan bahwa Bali pulau kecil dengan tekanan pembangunan besar.  Luas Bali sekitar 5.590 km², kurang dari 0,1 persen luas daratan Indonesia.  Penduduk sekitar 4,4 juta jiwa.  Bali memiliki 57 kecamatan, 636 desa, dan 80 kelurahan. Dengan wilayah yang relatif kecil, Bali menghadapi tekanan pembangunan yang semakin besar, khususnya dari sektor pariwisata dan investasi.

Namun, kata Koster, pariwisata Bali berkontribusi besar bagi Indonesia. Tahun 2025, Bali menerima 7,05 juta wisatawan mancanegara, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Angka tersebut tumbuh 11,4 persen dibandingkan 2024. Wisatawan domestik mencapai sekitar 9,3 juta orang. Total kunjungan wisatawan pada 2025 mencapai 16,3 juta orang.  Devisa pariwisata Bali mencapai sekitar Rp 176 triliun.  Nilai tersebut berkontribusi sekitar 55 persen terhadap total devisa pariwisata nasional yang disebut mencapai Rp 319,9 triliun.

Koster menjelaskan indikator makro ekonomi Bali 2025 meningkat. Ia menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Bali pada 2025 di antaranya, pertumbuhan ekonomi: 5,82 persen, meningkat dari 5,48 persen pada 2024 dan di atas pertumbuhan nasional 5,11 persen.  PDRB per kapita: Rp 72,66 juta, meningkat dari Rp 67,32 juta pada 2024. Tingkat kemiskinan: 3,42 persen, turun dari 3,80 persen dan disebut sebagai yang terendah secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka: 1,45 persen, turun dari 1,79 persen dan disebut sebagai yang terendah secara nasional. IPM Bali: 79,37, meningkat dari 78,63 pada 2024. Prevalensi stunting: 8,7 persen, dibandingkan angka nasional 21,5 persen. Koster menegaskan pemerintah kabupaten/kota tetap didorong bekerja lebih keras menangani kasus stunting.

Ketimpangan Sarbagia dan Luar Sarbagia

Koster memaparkan bahwa luas wilayah Sarbagia sekitar 889 km² atau 16 persen wilayah Bali.  Wilayah luar Sarbagia mencapai 4.701 km² atau 84 persen.  PAD Sarbagia mencapai Rp 10,9 triliun atau 83 persen.  PAD luar Sarbagia sekitar Rp 2,3 triliun atau 17 persen.  Koster menyebut ketimpangan tersebut menjadi persoalan serius yang harus ditangani. Infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan. Kemampuan fiskal Bali yang terbatas membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan komunikasi dan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat.

Koster juga menyoroti tekanan ekonomi yang dihadapi petani. Ketika investor menawarkan harga tanah yang nilainya setara dengan 10–20 tahun hasil panen, menjual tanah menjadi pilihan yang sangat manusiawi bagi keluarga petani.

Karena itu, menurut Koster, larangan alih fungsi lahan saja tidak cukup. Perlindungan lahan pertanian harus disertai insentif nyata bagi petani, sehingga mempertahankan sawah menjadi pilihan ekonomi yang layak. Jika persoalan tersebut tidak ditata dengan baik, Koster mengingatkan cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan Bali akan sulit tercapai.

Gubernur Koster juga menekankan regenerasi petani juga menjadi tantangan. Tenaga kerja pertanian Bali didominasi masyarakat berusia di atas 50 tahun.  Generasi muda semakin sedikit yang tertarik bekerja di sektor pertanian. Lahan pertanian yang dipertahankan hari ini berpotensi tidak tergarap di masa depan apabila tidak ada regenerasi petani. Karena itu, perlindungan lahan harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan profesi dan kesejahteraan petani.

Koster menyampaikan Bali telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga lahan produktif Bali dari tekanan alih fungsi dan praktik kepemilikan secara nominee.

Koster mengingatkan pembangunan Bali tidak boleh semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi jangka pendek. “Jangan karena uang kita mengorbankan Bali,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus memiliki idealisme serta tanggung jawab serius untuk menjaga Bali bagi generasi mendatang.

Pada kesempatan itu, Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya demi kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, secara niskala-sakala. Visi tersebut dijabarkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Nilai pembangunan Bali berangkat dari kearifan lokal Sad Kerthi: Jana Kerthi, Jagat Kerthi, Atma Kerthi,  Segara Kerthi,  Danu Kerthi, Wana Kerthi.

Dengan berpedoman pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Koster menekankan pembangunan harus memuliakan alam melalui penguatan tradisi dan kearifan lokal Bali; Perlindungan ekosistem serta kesucian gunung; Perlindungan sumber air, danau, mata air, sungai, laut, dan kawasan konservasi; Pengelolaan iklim; Pengendalian alih fungsi lahan; Pengembangan pertanian organik; dan Perwujudan kedaulatan pangan.

Pada akhir sambutannya, Koster meminta Notaris dan PPAT tidak hanya melihat diri sebagai pihak yang mengesahkan transaksi. Menurutnya, Notaris dan PPAT merupakan garda terdepan dalam pencegahan praktik nominee, karena praktik tersebut dapat melibatkan berbagai bentuk akta dan perjanjian pertanahan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Penanganan Perkara Pertanahan Kementerian ATR/BPN Joko Subagya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyan, Ketua Pengwil Bali Ikatan Notaris Indonesia I Wayan Muntra, dan Anggota Ikatan Notaris Indonesia se-Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Terima Audiensi WHDI Bali, Ibu Putri Koster Dorong Sinergi Wujudkan SDM Unggul, Berkualitas, dan Berkarakter

Published

on

By

Ibu Putri Koster Terima Audiensi WHDI Bali
TERIMA AUDIENSI: Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menerima audiensi jajaran Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Bali di Gedung Nari Graha, Denpasar, Senin (21/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menerima audiensi jajaran Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Bali di Gedung Nari Graha, Denpasar, Senin (21/9/2026). Pertemuan membahas penguatan sinergi dalam pendidikan karakter, pemahaman nilai-nilai agama Hindu, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Ibu Putri Koster menegaskan dukungannya terhadap keberadaan dan program WHDI Bali sebagai organisasi wanita Hindu yang memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai nilai-nilai dan ajaran agama Hindu di tengah masyarakat.

“WHDI penting untuk terus tumbuh dan aktif di tengah masyarakat sebagai wadah komunikasi dan informasi mengenai ajaran agama Hindu. Dari sini kita dapat memperkuat pemahaman umat sekaligus membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama,” ujar Ibu Putri Koster.

Menurutnya, pemahaman agama yang baik juga harus tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam membangun sikap toleransi dan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. “Pemahaman agama harus mampu menjadi pegangan dalam kehidupan, termasuk bagaimana kita menjaga tata krama, perilaku, serta toleransi dalam hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya,” imbuhnya.

Ketua WHDI Bali, Tjokorda Istri Sri Ramaswati, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rencana pelaksanaan webinar bertajuk Catur Guru yang menyasar kalangan remaja, khususnya siswa SMP, SMA, dan SMK.

Webinar tersebut dirancang sebagai salah satu upaya menanamkan nilai-nilai Catur Guru kepada generasi muda di tengah perkembangan era digital. Penguatan pendidikan karakter ini juga diharapkan membantu anak-anak dan remaja dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk perundungan (bullying).

“Dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang Catur Guru, kita berharap mereka memiliki pegangan dalam berpikir dan berperilaku sehingga tidak keluar dari koridor nilai-nilai agama. Pemahaman yang kuat terhadap Catur Guru diharapkan mampu membentuk karakter individu menjadi lebih baik, kuat, beretika, dan memiliki sopan santun,” ujar Tjokorda Istri Sri Ramaswati.

Ibu Putri Koster juga berharap keberadaan WHDI Bali tidak hanya memberikan manfaat dalam bidang keagamaan, tetapi mengambil peran lebih luas dalam mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan, pengajaran agama, serta berbagai kegiatan sosial.

Sinergi antara Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali dan WHDI Bali diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan sekaligus menjadi legacy bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Hindu.

“Sinergi ini kita harapkan mampu menjadi legacy bagi organisasi dalam memajukan sumber daya manusia Hindu. Dengan ruang gerak yang berlandaskan ajaran Hindu serta tetap berpijak pada adat, dresta, dan kearifan lokal, kita ingin melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berkarakter,” pungkas Ibu Putri Koster. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bunda Rai Sosialisasikan Posyandu 6 SPM serta Tinjau Persiapan Lomba Telajakan dan PSBS

Published

on

By

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya saat membina Posyandu 6 SPM dan meninjau persiapan lomba
PEMBINAAN: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, saat melaksanakan pembinaan dan sosialisasi Posyandu 6 SPM di Kecamatan Kerambitan sekaligus meninjau persiapan Lomba Telajakan di Desa Tista, Kerambitan, dan Persiapan lomba PSBS di Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan, Senin (21/9/2026). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Tim Pembina Posyandu. Hal tersebut kembali ditunjukkan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, saat melaksanakan pembinaan dan sosialisasi Posyandu 6 SPM di Kecamatan Kerambitan sekaligus meninjau persiapan Lomba Telajakan di Desa Tista, Kerambitan, dan Persiapan lomba PSBS di Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan, Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara roadshow tersebut diawali dengan pembinaan dan sosialisasi Posyandu 6 SPM di Banjar Wani, Kerambitan, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan persiapan Lomba Telajakan di Banjar Dauh Pangkung, Desa Tista, Kerambitan dan kunjungan ke SD Negeri 1 Mambang, Selemadeg Timur melihat giat Pengolahan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) SD setempat.  Kegiatan turut dihadiri Kepala Perangkat Daerah terkait dan jajaran Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Perbekel, serta pengurus Posyandu Kecamatan Kerambitan dan Desa Tista.

Setibanya di Banjar Wani, Srikandi Tabanan yang akrab disapa Bunda Rai, disambut hangat oleh kelompok senam lansia. Selanjutnya, Bunda Rai langsung meninjau pelaksanaan 6 SPM sekaligus melihat kinerja para kader dan memberikan sosialisasi terkait tugas serta tanggung jawab masing-masing. Ia memastikan para kader telah memiliki surat keputusan (SK) dan memahami tugas yang diemban, terlebih Posyandu 6 SPM di Banjar Wani telah mulai diterapkan sejak Januari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda Rai menekankan pentingnya Posyandu sebagai wadah awal bagi masyarakat dalam menyampaikan berbagai permasalahan, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga lima bidang pelayanan dasar lainnya. “Saya selaku Tim Pembina Posyandu Kabupaten memberikan sosialisasi dan mengharapkan semua di sini sudah menerapkan 6 SPM. Kebetulan di Banjar Wani ini sudah diterapkan mulai Januari 2026,” ujarnya. Ia juga mendorong agar masyarakat dapat terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan maupun permasalahan kepada kader Posyandu untuk kemudian dikoordinasikan dengan perbekel dan OPD terkait apabila diperlukan.

Menurut Bunda Rai, keberhasilan program tersebut membutuhkan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan serta keterlibatan aktif para kader dalam mendata dan membantu mencarikan solusi atas persoalan masyarakat.

“Sosialisasi harus dilakukan kepada masyarakat secara terus-menerus. Nanti kader bisa memberikan edukasi dan mencatat permasalahan agar bisa mencarikan jalan keluar yang tepat. Kita harus selalu bersinergi, berkoordinasi dan bekerja sama agar program bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Roadshow kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Telajakan di Desa Tista. Bunda Rai bersama jajaran melihat langsung berbagai tanaman yang ditata untuk memperindah lingkungan, seperti bunga kamboja, pohon bunga bougenville, pohon bunga sandat, kacang tanah dan tanaman lainnya. Peninjauan juga menyasar ke rumah warga sebagai rumah percontohan, termasuk pemanfaatan lahan melalui tanaman obat keluarga (TOGA), warung hidup dan lumbung hidup, serta sumber pangan tambahan berupa sayuran, buah-buahan, serta pemanfaatan lahan untuk ternak ayam. Bunda Rai pun memberikan apresiasi atas upaya warga memanfaatkan pekarangan agar memberikan manfaat bagi keluarga.

Kunjungan berikutnya menyasar SD Negeri 1 Mambang yang merupakan juara pada tahun sebelumnya dalam pengelolaan sampah melalui program PSBS (Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber). Bunda Rai meninjau langsung berbagai inovasi yang telah dilakukan sekolah, di antaranya pemanfaatan ecobrick sebagai pagar taman, ruang khusus pembuatan maggot, serta sejumlah teba modern yang telah digunakan dan bahkan sudah memasuki tahap panen. Selain itu, sekolah juga memiliki berbagai poster edukasi terkait sampah, tanaman sayuran dan buah, serta kolam lele berbahan terpal. Melihat berbagai upaya tersebut, Bunda Rai mengapresiasi kreativitas dan inovasi yang telah dilakukan.

“Ini merupakan inovasi yang luar biasa dan harus terus dikembangkan,” ujarnya.

Bunda Rai juga mendorong agar berbagai hasil karya dan inovasi yang telah dibuat dapat ditata serta ditempatkan dengan baik, sehingga tetap memberikan nilai edukasi sekaligus menjaga keindahan lingkungan sekolah.

“Karya-karya anak-anak ini sangat luar biasa, tetapi harus ditata dengan baik agar lingkungan sekolah tetap terlihat rapi, bersih dan indah,” ungkapnya.

Menurutnya, pengelolaan lingkungan membutuhkan kreativitas sekaligus kolaborasi seluruh pihak agar berbagai program dapat berjalan secara berkelanjutan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan dalam memperkuat sinergi lintas sektor melalui pemberdayaan masyarakat, kepedulian lingkungan dan pelayanan dasar. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca