Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

60 Peserta Lulus Seleksi Adminitrasi Lelang Jabatan Tinggi Pratama/Eselon II B di Kota Denpasar

BALIILU Tayang

5 tahun yang lalu

:

eka
Kepala BKPSDM Wayan Sudiana. (Foto : Ist)

Denpasar, baliilu.com – Tahapan awal pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Lelang Terbuka Jabatan Tinggi Pratama/Eselon II B di lingkungan Pemkot Denpasar tuntas. Dari Pengumuman Resmi Nomor  : 800 / 044 – PANSEL / 2021 yang ditandangani langsung Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana selaku Ketua Pansel ini menyatakan, seluruh peserta atau 60 orang yang melamar di 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lulus seleksi administrasi.

Kepala BKPSDM Wayan Sudiana saat dikonfirmasi Rabu (8/12) menjelaskan, tahapan seleksi administrasi telah dilaksanakan setelah masa pandaftaran usai. 60 orang telah menyerahkan berkas lamaran dan mengikuti seleksi administrasi pada tanggal 6-7 Desember. Dari hasil tersebut, seluruh peserta yang mendaftar atau 60 orang dinyatakan lolos administrasi.

“Seluruh peserta yang mendaftar untuk 12 Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon II B yang kosong, 60 orang, dari jumlah tersebut seluruhnya lulus seleksi administrasi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, seluruh peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi akan bersiap mengikuti tahapan selanjutnya. Yakni penilaian rekam jejak pada 9 – 11 Desember 2021  yang dilanjutkan dengan Pengumuman Hasil Penilaian Rekam Jejak padal 13 Desember melalui website BKPSDM di https://bkpsdm.denpasarkota.go.id, papan pengumuman dan media sosial lainnya.

Sudiana mengatakan, pembuatan makalah jadwalnya dimajukan menjadi 13 Desember di Kantor BKPSDM Kota Denpasar. Sementara, jadwal Uji Kompetensi (Assessment Center) pada tanggal 14 -18 Desember 2021 dimulai pada pukul 08.00 Wita bertempat di UPTD Assesment Centre BKD Provinsi Bali.

Sudiana menambahkan bahwa pelaksanaan lelang terbuka ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana, dari pelaksanaan lelang ini diharapkan mampu menghasilkan Pejabat Tinggi Pratama yang mumpuni dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

“Tentu kami berharap, dengan pelaksanaan lelang ini mampu melahirkan pejabat Eselon II B yang mumpuni dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta dapat mendukung percepatan pembangunan di Kota Denpasar,” bebernya.

Adapun 60 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yakni untuk Jabatan Kadis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar terdapat 4 pelamar. Yakni Anak Agung Gede Wiratama (Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar), I Ketut Dirga (Kabid Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar), Komang Lestari Kusuma Dewi (Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar) dan Made Rai Edi Mulyawan (Kabid Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar).

Baca Juga  Dikpora Gelar Upacara “Rsi Gana”, Wawali Arya Wibawa “Mendem Pedagingan”

Jabatan Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar terdapat 6 pelamar, yakni Anak Agung Ayu Diah Kurniawati (Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar), I Ketut Darsana, S.H., (Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Denpasar), dr. I.A. Asweni Dewi Yudarsana (Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar), dr. Ida Ayu Putri Widhiastuti, M.Kes.,  (Kabid Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar), I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, S.S.,M.Hum., (Kabag Kerjasama Setda Kota Denpasar) dan Putu Gede Sukadana, S.E., (Kabid Metrologi dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar terdapat 3 pelamar. Yakni drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa (Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar), A.A. Gede Trisnawijaya, S.Pi,M.Si., (Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Asset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali) dan I Gusti Ayu Ari Puspayeni, STP.,M.Si., (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terdapat 3 pelamar. Yakni I Gede Putu Krisna Atmaja Karang, SE, M.Si., (Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar), Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP,M.Si., (Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar) dan I Dewa Gede Rai, S.Sos, M.Si., (Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar terdapat 3 pelamar. Yakni Drs. Raka Purwantara, M A P, (Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar), Ni Luh Lely Sriadi, S.Sos.,M.Si., (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar) dan Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn.,M.Si., (Kabid Kesenian Dinas Kebudayaan Kota Denpasar) dan Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, SS.,M.Si., (Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terdapat 7 pelamar. Yakni I Wayan Budha, S.IP.,M.A.P., (Camat Denpasar Selatan Kota Denpasar), Tresna Yasa, S.Pt, M.Pd., (Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar), Ida Ayu Dewi Citrawati, SE, M.Si., (Kabid Industri Kerajinan Aneka dan Sandang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar), Luh Emik Eka Indriyani, S.Sos., (Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar), Ni Made Puspitasari, SIP, M.Si., (Kepala Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar), I Made Sumarsana, SE.,M.Si., (Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar) dan Ida Bagus Yoga Endharta, S.E., (Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar).

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Pimpin Rapat Koordinasi Pemkot Denpasar Tahun 2023

Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar terdapat 5 pelamar, yakni I Wayan Putra Sarjana, S.E., (Kabid Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar), Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos., (Kabid Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar), I Komang Agus Budiyasa, S.H,M.H., (Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar), Ni Luh Putu Ratna Lati Kammanta, SE.,M.Si., (Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar) dan Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, M.M., (Kabid Jasa Konstruksi dan Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar terdapat 4 pelamar. Yakni Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, Ak.,M.Si., (Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar), Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, S.E, M.M., (Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar), Ir. Luh Nyoman Rai Suryathi, M.S., (Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar) dan Jarot Agung Iswayudi, S.E., Kepala Bidang Industri Logam Mesin Elektronika Telematika dan Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

Jabatan Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar terdapat 6 pelamar. Yakni Drs. I Nyoman Artayasa, M.Si., (Sekretaris Dinas Sosial Kota Denpasar), Putu Lely Rahayu, SE, M.Si., (Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar), I Nyoman Agus Mahardika, S.KM, M.Kes., (Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar), Ida Ayu Gede Sutha Lingga Padmini, SH, M.Si., (Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar), I Komang Adi Wirawan, SE.,M.Si., (Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar), dan Dr. I Wayan Sudiarsa, S.Pd, M.Si., (Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung). 

Baca Juga  Pastikan Kembali Berfungsi Optimal, Dishub Denpasar Cek LPJU dan Traffic Light Pasca-Nyepi

Jabatan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kota Denpasar terdapat 7 pelamar. Yakni Ida Bagus Gde Agung Sutha Wijaya, S.E, M.M., (Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar), I Gusti Ngurah Putra Sanjaya, S.T., (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar), drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini (Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar), Komang Audi Berawijaya, SE.,M.Si., (Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar), Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, M.M., (Kabid Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar), I Nengah Edi Suendra, SE.Ak., (Auditor Madya Inspektorat Kota Denpasar),  dan Made Ayu Wahyuni, SE.,M.Si., (Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar terdapat 7 pelamar. Yakni Anak Agung Gede Raka Wiadnyana, (Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar), I Dewa Made Puspawan, S.I.P,M.M., (Kabid Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar), Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E., (Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar), I Wayan Tagel Sidarta, SE.,M.Si., (Kabid Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Denpasar) dan Drs. A. A. Gde Bagus Mahayana (Sekretaris Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebanyak 6 pelamar. Yakni I Made Sukarata, S.E., M.Si., (Kabid Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar), Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, S.H., M.Si., (Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar), Cokorda Gede Partha Sudarsana, S,Sos., M.AP., (Kabid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar), Luh Putu Sri Anggreni, S.E., M.M., (Kabid Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar), I Wayan Yusswara, SSTP,M.Si., (Sekretaris Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar), dan Drs I Ketut Adhi Saskarayasa, M.Si., (Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali). (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Topik Terkait:
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Banggar Dorong Penguatan Infrastruktur Pariwisata untuk Perpanjang Masa Tinggal Wisatawan di Bali

Published

13 jam ago

on

3 Oktober 2026

By

muhidin
KUNKER: Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhidin Mohamad Said (kanan) dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026). (Foto: dpr.go.id)

Denpasar, baliilu.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong penguatan infrastruktur pariwisata di Bali untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperpanjang masa tinggal wisatawan. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai, pengembangan pariwisata Bali tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan jumlah kunjungan, tetapi perlu diarahkan agar wisatawan lebih lama tinggal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Muhidin dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026). Menurutnya, dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui kebijakan fiskal, perlu diarahkan untuk memperkuat infrastruktur yang menunjang sektor pariwisata.

“Peringkatan pariwisata di Bali ini khususnya terkait dengan bagaimana memperbaiki infrastruktur. Saya kira begitu Pak Gubernur ya. Jadi kalau itu kita bisa perbaiki, bukan hanya sekadar banyaknya kedatangan. Tetapi bagaimana pariwisata itu bisa lebih lama tinggal di Bali,” ujar Muhidin.

Infrastruktur Topang Pariwisata

Muhidin mengatakan, masa tinggal wisatawan yang lebih panjang dapat memperluas manfaat ekonomi bagi berbagai sektor, termasuk hotel dan UMKM. Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih baik.

“Jadi kalau hanya jumlahnya tetapi tinggalnya kurang, UMKM-nya juga bisa mandek. Hotelnya juga, unit hotelnya juga bisa terbatas. Jadi saya kira inti daripada itu bagaimana merangsang mereka itu bisa senang tinggal di Bali,” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pariwisata juga perlu didukung dengan tata kelola lingkungan yang baik. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar pertumbuhan kunjungan, tetapi juga mendukung kenyamanan dan keberlanjutan aktivitas pariwisata.

Muhidin juga membuka kemungkinan adanya insentif khusus bagi pembangunan di Bali. Menurutnya, penguatan infrastruktur dapat mendukung kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian, termasuk melalui peningkatan devisa.

Baca Juga  Desa Sumerta Kelod Tebar 10 Ribu Bibit Ikan Lele

“Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan mungkin ada sesuatu insentif khusus terkait dengan pembangunan dari Provinsi Bali ini,” katanya.

Ruang Fiskal Daerah Diperkuat

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto mengatakan hubungan pemerintah pusat dan daerah tetap perlu diperkuat melalui dukungan APBN terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Ia menyebut dukungan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar.

Pada tahun 2027, menurut Wihadi, pemerintah daerah dapat mengajukan pemanfaatan DBH kurang bayar dalam bentuk program pembangunan sesuai kebutuhan daerah, seperti jalan, flyover, rumah sakit, maupun infrastruktur lainnya.

“Jadi pembangunan itu jelas ada untuk dana bagi hasilnya. Saya kira, ini sudah mungkin bisa mulai dengan Kementerian Keuangan dibuka ruang untuk komunikasi hal seperti itu,” ujar Wihadi.

Wihadi menambahkan, pemerintah pusat juga menyiapkan sekitar Rp 23 triliun untuk pembiayaan PPPK pekerja paruh waktu. Menurutnya, dukungan tersebut dapat membantu ruang fiskal pemerintah daerah sehingga anggaran dapat diarahkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

“Dananya itu kalau saya nggak salah Rp 23 triliun yang kita siapkan untuk seluruh PPPK dengan pekerja paruh waktu. Jadi amanlah, fiskalnya Bapak agak terbantu lah sekarang ini,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Banggar Usulkan Skema DBH 2027 Perkuat Fiskal Daerah

Published

13 jam ago

on

3 Oktober 2026

By

banggar dprri
KUNKER BANGGAR: Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Gubernur Bali beserta jajaran, perwakilan Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia saat kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026). (Foto: dpr.go.id)

Denpasar, baliilu.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong penerapan skema pendanaan inovatif melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai instrumen pembiayaan pada 2027. Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian Kurang Bayar DBH (KB-DBH) pemerintah pusat kepada daerah yang secara nasional telah mencapai sekitar Rp 71 triliun.

Wakil Ketua sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan skema tersebut dirancang untuk membantu menjaga ruang fiskal dan arus kas pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026).

Menurut Syarief, mekanisme tersebut memungkinkan kewajiban pembiayaan proyek daerah ditangani melalui lembaga pembiayaan yang ditunjuk pemerintah, dengan kewajiban pokok dan bunga ditanggung pemerintah pusat. Pembayaran tersebut selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian dari penyelesaian akumulasi kurang bayar DBH kepada daerah.

“Skema ini memungkinkan pemerintah daerah tetap menjalankan proyek infrastruktur prioritas melalui lembaga pembiayaan yang ditunjuk pemerintah. Selanjutnya, pemerintah pusat menanggung pokok dan bunga pinjaman tersebut yang diperhitungkan sebagai pelunasan kurang bayar DBH. Dengan demikian, ruang fiskal daerah dapat lebih longgar tanpa menambah beban APBD,” ujar Syarief.

Ia menilai, kelonggaran fiskal tersebut perlu diikuti kesiapan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai peluang ekonomi. Penguatan infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu dipersiapkan agar daerah mampu menarik dan mengembangkan investasi secara lebih optimal.

Senada, Anggota Banggar DPR RI Danang Wicaksana menyebut bahwa Bali memiliki peluang untuk mengembangkan investasi, termasuk dari investor mancanegara. Karena itu, kesiapan infrastruktur pendukung menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan ekonomi dapat berkembang secara terintegrasi dan efisien.

Baca Juga  Pastikan Kembali Berfungsi Optimal, Dishub Denpasar Cek LPJU dan Traffic Light Pasca-Nyepi

“Jika investor dari kawasan global seperti Dubai dan Singapura bersedia menanamkan modalnya di Bali, maka pemerintah daerah harus bergerak cepat menyiapkan infrastruktur pendukung. Langkah ini penting agar seluruh sektor dapat terintegrasi dengan baik dan memiliki daya saing operasional dengan biaya yang lebih efisien,” kata Danang.

Selain penguatan infrastruktur, Anggota Banggar DPR RI Agus Ambo Djiwa turut menekankan pentingnya mengarahkan penguatan fiskal daerah untuk mendukung ketahanan pangan. Salah satunya melalui dukungan terhadap pengembangan komoditas bawang putih lokal di Bali.

Agus menyampaikan dukungan tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan bibit dan pupuk bagi petani. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bawang putih lokal sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau Bali membutuhkan lahan untuk pengembangan bawang putih, kami siap mendukung. Kalau diperlukan sampai seribu hektare, kami bisa arahkan dan fasilitasi. Kami siap memberikan dukungan. Karena itu, kami berharap hal ini bisa segera disikapi,” tandasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Transfer ke Daerah Didorong Jadi Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Bali

Published

13 jam ago

on

3 Oktober 2026

By

wakil banggar dpr ri
KUNKER: Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie (kanan) dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026). (Foto: dpr.go.id)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah transfer pemerintah pusat ke daerah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan transfer ke daerah pada 2026 perlu diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel.

Syarief mengatakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional. Hal tersebut menjadi perhatian Banggar DPR RI dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk melihat langsung pelaksanaan APBN, penyaluran transfer ke daerah, efektivitas kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, dan pengelolaan keuangan daerah.

“Pada tahun 2026, kebijakan transfer ke daerah semakin diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, akuntabel, serta mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, dan prioritas pembangunan nasional,” kata Syarief saat memimpin kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).

Menurut Syarief, efektivitas transfer ke daerah tidak hanya dilihat dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan bagi perekonomian dan masyarakat. Karena itu, sinkronisasi kebijakan APBN dan APBD menjadi penting agar dukungan fiskal pemerintah pusat dapat berjalan searah dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah transfer pusat benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat,” ujar Syarief.

Perlu Selaras dengan Pembangunan Daerah

Dalam kunjungan tersebut, Banggar DPR RI mencermati sejumlah kebutuhan pembangunan di Bali, termasuk infrastruktur, konektivitas, pelayanan dasar, serta penguatan sektor ekonomi. Syarief berharap hasil kunjungan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk memperkuat efektivitas transfer ke daerah sekaligus sinkronisasi APBN dan APBD.

Baca Juga  Sekda Alit Wiradana Hadiri Lomba Karya Tulis dan Yel-yel Anti Korupsi

“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah, sinkronisasi APBN dan APBD, stabilitas ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta transformasi pariwisata Bali menuju pariwisata yang semakin berkualitas dan berkelanjutan,” tandas Syarief.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan dukungan anggaran pemerintah pusat dibutuhkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal tersebut juga diperlukan untuk memperluas manfaat pembangunan ke wilayah Bali yang memiliki kapasitas fiskal lebih terbatas.

“Ini yang harus kami atasi di Bali dengan tentunya yang utama adalah infrastruktur untuk memacu pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Koster.

Koster menjelaskan pembangunan infrastruktur tersebut mencakup konektivitas darat, laut, dan udara. Salah satu kebutuhan yang disampaikannya adalah pengembangan infrastruktur pelabuhan, termasuk Pelabuhan Sangsit dan Amed, yang dinilai dapat memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur diharapkan tidak sekadar meningkatkan penyerapan anggaran, tetapi juga menciptakan dampak lanjutan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan memperluas pemerataan pembangunan di Bali. (gs/bi) 

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca