NEWS

60 Peserta Lulus Seleksi Adminitrasi Lelang Jabatan Tinggi Pratama/Eselon II B di Kota Denpasar

BALIILU Tayang

5 tahun yang lalu

9 Desember 2021

Reporter:

admin

Kepala BKPSDM Wayan Sudiana. (Foto : Ist)

Denpasar, baliilu.com – Tahapan awal pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Lelang Terbuka Jabatan Tinggi Pratama/Eselon II B di lingkungan Pemkot Denpasar tuntas. Dari Pengumuman Resmi Nomor : 800 / 044 – PANSEL / 2021 yang ditandangani langsung Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana selaku Ketua Pansel ini menyatakan, seluruh peserta atau 60 orang yang melamar di 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lulus seleksi administrasi.

Kepala BKPSDM Wayan Sudiana saat dikonfirmasi Rabu (8/12) menjelaskan, tahapan seleksi administrasi telah dilaksanakan setelah masa pandaftaran usai. 60 orang telah menyerahkan berkas lamaran dan mengikuti seleksi administrasi pada tanggal 6-7 Desember. Dari hasil tersebut, seluruh peserta yang mendaftar atau 60 orang dinyatakan lolos administrasi.

“Seluruh peserta yang mendaftar untuk 12 Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon II B yang kosong, 60 orang, dari jumlah tersebut seluruhnya lulus seleksi administrasi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, seluruh peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi akan bersiap mengikuti tahapan selanjutnya. Yakni penilaian rekam jejak pada 9 – 11 Desember 2021 yang dilanjutkan dengan Pengumuman Hasil Penilaian Rekam Jejak padal 13 Desember melalui website BKPSDM di https://bkpsdm.denpasarkota.go.id, papan pengumuman dan media sosial lainnya.

Sudiana mengatakan, pembuatan makalah jadwalnya dimajukan menjadi 13 Desember di Kantor BKPSDM Kota Denpasar. Sementara, jadwal Uji Kompetensi (Assessment Center) pada tanggal 14 -18 Desember 2021 dimulai pada pukul 08.00 Wita bertempat di UPTD Assesment Centre BKD Provinsi Bali.

Sudiana menambahkan bahwa pelaksanaan lelang terbuka ini merupakan sebuah upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana, dari pelaksanaan lelang ini diharapkan mampu menghasilkan Pejabat Tinggi Pratama yang mumpuni dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

“Tentu kami berharap, dengan pelaksanaan lelang ini mampu melahirkan pejabat Eselon II B yang mumpuni dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta dapat mendukung percepatan pembangunan di Kota Denpasar,” bebernya.

Adapun 60 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yakni untuk Jabatan Kadis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar terdapat 4 pelamar. Yakni Anak Agung Gede Wiratama (Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar), I Ketut Dirga (Kabid Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar), Komang Lestari Kusuma Dewi (Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar) dan Made Rai Edi Mulyawan (Kabid Penagihan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar terdapat 6 pelamar, yakni Anak Agung Ayu Diah Kurniawati (Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar), I Ketut Darsana, S.H., (Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Denpasar), dr. I.A. Asweni Dewi Yudarsana (Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar), dr. Ida Ayu Putri Widhiastuti, M.Kes., (Kabid Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar), I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, S.S.,M.Hum., (Kabag Kerjasama Setda Kota Denpasar) dan Putu Gede Sukadana, S.E., (Kabid Metrologi dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar terdapat 3 pelamar. Yakni drh. Ida Bagus Mayun Suryawangsa (Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Denpasar), A.A. Gede Trisnawijaya, S.Pi,M.Si., (Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Asset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali) dan I Gusti Ayu Ari Puspayeni, STP.,M.Si., (Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terdapat 3 pelamar. Yakni I Gede Putu Krisna Atmaja Karang, SE, M.Si., (Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar), Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP,M.Si., (Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar) dan I Dewa Gede Rai, S.Sos, M.Si., (Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar terdapat 3 pelamar. Yakni Drs. Raka Purwantara, M A P, (Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Denpasar), Ni Luh Lely Sriadi, S.Sos.,M.Si., (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar) dan Dwi Wahyuning Kristiansanti, S.Sn.,M.Si., (Kabid Kesenian Dinas Kebudayaan Kota Denpasar) dan Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, SS.,M.Si., (Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terdapat 7 pelamar. Yakni I Wayan Budha, S.IP.,M.A.P., (Camat Denpasar Selatan Kota Denpasar), Tresna Yasa, S.Pt, M.Pd., (Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar), Ida Ayu Dewi Citrawati, SE, M.Si., (Kabid Industri Kerajinan Aneka dan Sandang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar), Luh Emik Eka Indriyani, S.Sos., (Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar), Ni Made Puspitasari, SIP, M.Si., (Kepala Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar), I Made Sumarsana, SE.,M.Si., (Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar) dan Ida Bagus Yoga Endharta, S.E., (Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar).

Jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar terdapat 5 pelamar, yakni I Wayan Putra Sarjana, S.E., (Kabid Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar), Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos., (Kabid Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar), I Komang Agus Budiyasa, S.H,M.H., (Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar), Ni Luh Putu Ratna Lati Kammanta, SE.,M.Si., (Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar) dan Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, M.M., (Kabid Jasa Konstruksi dan Bina Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar terdapat 4 pelamar. Yakni Dr. Ni Putu Kusumawati, SE, Ak.,M.Si., (Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar), Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, S.E, M.M., (Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar), Ir. Luh Nyoman Rai Suryathi, M.S., (Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar) dan Jarot Agung Iswayudi, S.E., Kepala Bidang Industri Logam Mesin Elektronika Telematika dan Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

Jabatan Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar terdapat 6 pelamar. Yakni Drs. I Nyoman Artayasa, M.Si., (Sekretaris Dinas Sosial Kota Denpasar), Putu Lely Rahayu, SE, M.Si., (Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar), I Nyoman Agus Mahardika, S.KM, M.Kes., (Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar), Ida Ayu Gede Sutha Lingga Padmini, SH, M.Si., (Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar), I Komang Adi Wirawan, SE.,M.Si., (Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar), dan Dr. I Wayan Sudiarsa, S.Pd, M.Si., (Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung).

Jabatan Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kota Denpasar terdapat 7 pelamar. Yakni Ida Bagus Gde Agung Sutha Wijaya, S.E, M.M., (Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar), I Gusti Ngurah Putra Sanjaya, S.T., (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar), drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini (Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar), Komang Audi Berawijaya, SE.,M.Si., (Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar), Ir. Ida Bagus Putu Eka Jayana, M.M., (Kabid Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar), I Nengah Edi Suendra, SE.Ak., (Auditor Madya Inspektorat Kota Denpasar), dan Made Ayu Wahyuni, SE.,M.Si., (Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar terdapat 7 pelamar. Yakni Anak Agung Gede Raka Wiadnyana, (Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar), I Dewa Made Puspawan, S.I.P,M.M., (Kabid Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Denpasar), Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E., (Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar), I Wayan Tagel Sidarta, SE.,M.Si., (Kabid Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Denpasar) dan Drs. A. A. Gde Bagus Mahayana (Sekretaris Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar).

Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebanyak 6 pelamar. Yakni I Made Sukarata, S.E., M.Si., (Kabid Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar), Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, S.H., M.Si., (Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar), Cokorda Gede Partha Sudarsana, S,Sos., M.AP., (Kabid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar), Luh Putu Sri Anggreni, S.E., M.M., (Kabid Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar), I Wayan Yusswara, SSTP,M.Si., (Sekretaris Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar), dan Drs I Ketut Adhi Saskarayasa, M.Si., (Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali). (eka/bi)

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Topik Terkait:Lelang Jabatan pemkot denpasar

Up Next

Kasus Positif Covid-19 di Kota Denpasar Bertambah 8 Orang, Sembuh 2 Orang

Jangan Lewatkan

TPID Kota Denpasar Optimalisasi 4 K Jaga Stabilitas Harga dan Inflasi Jelang Nataru

Klik untuk Komentar

NEWS

Menkeu Purbaya: Pemerintah Perkuat Penindakan Impor Pakaian Bekas Ilegal

Published

16 jam ago

23 Juni 2026

baliilu

KONFERENSI PERS: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Buffer Area TPS CDC Banda, Tanjung Priok, Jakarta pada Selasa (23/6). (Foto: Hms Kemenkeu)

Jakarta, baliilu.com – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil mengungkap peredaran pakaian bekas impor ilegal (balpres) di Pelabuhan Tanjung Priok dan Kalimantan Barat. Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah terus menjalankan pengawasan dan penindakan terhadap praktik impor ilegal secara konsisten. Menurutnya, pengungkapan kasus kali ini merupakan salah satu hasil dari pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan negara, pelaku usaha yang patuh, dan masyarakat,” ujar Menkeu dalam konferensi pers di Buffer Area TPS CDC Banda, Tanjung Priok, Jakarta pada Selasa (23/6).

Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok bermula dari informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman balpres menggunakan KM Eden Mas dengan rute Pontianak-Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap 46 kontainer. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi balpres sehingga langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan.

Hingga 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan sebanyak 2.067 bal berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas. Sementara itu, total muatan dalam 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar Rp37,5 miliar. Informasi hasil penindakan di Tanjung Priok kemudian ditindaklanjuti melalui operasi pengembangan di Kalimantan Barat. Pada periode 19-21 Juni 2026, tim gabungan melakukan penindakan di dua lokasi pergudangan di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah. Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal dengan nilai sekitar Rp4,12 miliar.

“Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai, BAIS, TNI, Kejaksaan, dan Korwas Penyidik Polri. Penindakan terhadap 43 kontainer di Tanjung Priok serta pengungkapan lokasi penimbunan di Kalimantan Barat menunjukkan efektivitas pengawasan berbasis intelijen dan kolaborasi lintas instansi. Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memutus rantai perdagangan pakaian bekas impor ilegal dari hulu hingga hilir,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti pada pengamanan barang. Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan, dan distribusi barang ilegal tersebut, termasuk pemilik gudang dan pihak yang terkait dengan kepemilikan kontainer yang diamankan.

“Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Menkeu.

Pemerintah juga tengah mengkaji langkah hukum yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk sarana angkut yang digunakan dalam kegiatan ilegal tersebut. Menkeu mengungkapkan pendekatan penegakan hukum ke depan tidak hanya berfokus pada penyitaan barang, tetapi juga memberikan efek jera kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pelanggaran.

“Ke depan pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja. Dukungannya akan semakin kuat ke depan,” tegas Menkeu.

Untuk itu, Menkeu mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha secara legal dan mematuhi seluruh ketentuan kepabeanan serta perdagangan. Pemerintah akan terus menjaga perbatasan, mengawasi arus barang, dan menegakkan hukum guna melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, dan masyarakat Indonesia. (gs/bi)

Advertisements

Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Kembali untuk Rakyat, Kuncinya Pemerintahan yang Bersih

Published

16 jam ago

23 Juni 2026

baliilu

HADIRI PENUTUPAN: Presiden Prabowo Subianto menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/presidenri.go.id)

Bangkalan, Jatim, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara serta memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran yang dapat menghambat pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan pada acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang diselenggarakan di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah data kepada para ulama yang dinilainya memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Menurut Presiden, para ulama perlu mengetahui berbagai perkembangan dan kebijakan pemerintah karena memiliki peran penting sebagai pemimpin di tengah rakyat.

“Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti,” ujar Presiden.

Kepala Negara kemudian menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur yang baru saja diresmikannya, yakni pembangunan 1.151 kilometer jalan desa.

“Saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan, jalan desa, jalan daerah. 1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. 5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer. Bayangkan kalau 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun. Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita. Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki,” ungkap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menghentikan berbagai bentuk kebocoran yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal. Presiden menyebut langkah tersebut menjadi salah satu fokus utama pemerintah yang dipimpinnya.

“Begitu banyak uang kita menguap, hilang, dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini,” tegas Presiden.

Presiden juga menjelaskan langkah pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk mengambil kembali penguasaan atas lahan perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan serta menindak pertambangan tanpa izin.

“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin,” ujar Presiden.

Presiden menilai pengawasan terhadap sumber daya alam harus diperkuat karena negara memiliki kekayaan yang besar. “Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat kaya,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa kunci utama dalam menjaga kekayaan negara adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan negara mengelola sumber dayanya secara bertanggung jawab.

“Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di Pemerintah Republik Indonesia,” tegas Presiden.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa agenda pemberantasan korupsi, penertiban pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan tata kelola pemerintahan merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan kekayaan Indonesia benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. (gs/bi)

Advertisements

Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Resmikan 1.151 Kilometer Jalan Daerah di 37 Provinsi, Perkuat Konektivitas hingga Pelosok Indonesia

Published

16 jam ago

23 Juni 2026

baliilu

RESMIKAN RUAS JALAN: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Kris/presidenri.go.id)

Sampang, Jatim, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026. Peresmian dipusatkan di Ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo terlebih dahulu menerima penjelasan panel dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengenai capaian pelaksanaan program IJD di berbagai daerah. Setelah itu, Presiden menuju podium utama untuk mengikuti rangkaian peresmian yang diawali dengan laporan Menteri PU.

Dalam laporannya, Menteri Dody menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung swasembada pangan, energi, dan air. Menurut Menteri Dody, program tersebut dirancang untuk memastikan kelancaran rantai pasok pangan sekaligus memperkuat keterhubungan antara kawasan produksi dengan pusat-pusat konsumsi.

“Melalui program Inpres Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah pusat meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar konsumsi secara lebih efisien dan berkelanjutan,” ucap Menteri Dody.

Menteri Dody juga melaporkan bahwa capaian nasional program IJD tahun 2025 mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 5,41 triliun. Menteri Dody pun menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kini semakin menjangkau daerah-daerah yang selama ini membutuhkan dukungan konektivitas.

“Capaian keseluruhan ini membuktikan komitmen mutlak pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau keseluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil dan rata,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan jalan daerah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Negara menegaskan bahwa keberadaan jalan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian rakyat.

“Saya menyambut dengan bangga dan bahagia telah selesai pembangunan jalan daerah dengan total sepanjang 1.151 km di seluruh pelosok Indonesia, di 37 provinsi,” ujar Presiden.

Presiden menekankan bahwa jalan daerah merupakan infrastruktur dasar yang menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi masyarakat dari desa hingga pusat-pusat perdagangan.

“Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri dan sebaliknya dari mana-mana menuju ke desa,” kata Presiden. (gs/bi)

Advertisements

Lanjutkan Membaca

baliilu.com

60 Peserta Lulus Seleksi Adminitrasi Lelang Jabatan Tinggi Pratama/Eselon II B di Kota Denpasar

Berita Terkait

Leave a Reply

NEWS

Menkeu Purbaya: Pemerintah Perkuat Penindakan Impor Pakaian Bekas Ilegal

NEWS

Presiden Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Kembali untuk Rakyat, Kuncinya Pemerintahan yang Bersih

NEWS

Presiden Prabowo Resmikan 1.151 Kilometer Jalan Daerah di 37 Provinsi, Perkuat Konektivitas hingga Pelosok Indonesia