Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan setelah menangkap isi dari buku ‘’Padmabhuwana Bali’’ karya Wagub Bali Cok Oka Sukawati bahwa isinya dalam konteks detailing daripada pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, menjaga alam Bali beserta isinya.
Demikian dikatakan Gubernur Koster saat peluncuran buku ‘’Padmabhuwana Bali’’ serangkaian Bulan Bahasa Bali 2022 di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Denpasar, Sabtu (Saniscara Wage Prangbakat) 12 Februari 2022.
Gubernur Koster lanjut membeberkan dalam konteks membangun Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera bahagia sekala niskala. Sesuai prinsip Trisakti Bung Karno berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembanguan secara terpola menyeluruh terencana terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
Gubernur yang mantan anggota DPR-RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali itu dibangun berdasarkan kearifan lokal Sat Kerthi. Enam sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia yang meliputi atma kerthi atau penyucian dan pemuliaan jiwa, segara kerthi atau penyucian laut, danu kerthi atau penyucian dan pemuliaan sumber mata air, wana kerthi atau penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan, jana kerthi atau penyucian dan pemuliaan manusia, dan jagat kerthi atau penyucian dan pemuliaan alam semesta.
Gubernur Bali Wayan Koster menerima buku Padmabhuwana Bali dari Wagub Cok Ace. (Foto: gs)
‘’Nilai-nilai kearifan lokal ini saya jadikan sebagai basis untuk membangun Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dipakai untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif agar alam, manusia dan kebudayaan Bali ini harmoni dalam segala aspek. Itulah sebabnya Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dijabarkan secara detail dengan perda dan pergub bahkan ditindaklanjuti surat edaran gubernur dalam berbagai bidang dengan basis kearifan lokal itu.
Maka, ungkap Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini, dalam konteks menjalankan pembangunan ini diperlukan tata kelola dalam kaitan wilayahnya ini adalah tata ruang beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya, karena Bali ini sakral, tenget tak bisa asal dibangun. Kenapa, karena yang menata Bali ini keseluruhan wilayahnya ini adalah orang-orang suci, para Mpu, Dhanghyang. Mulai dari pinggir dari Pura Uluwatu, ke timur ke utara, barat, selatan, tengah, semua dalam tatanan teknokratis itulah yang ditulis oleh Pak Wagub dengan ‘’Padmabhuwana Bali’’.
‘’Jadi ruang Bali Utara, Barat, Selatan, Timur, Tengah ini ada filosofinya. Sing dadi ngawag-ngawag membangun di Bali. Sekarang visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali inilah yang dipakai untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam dinamika pembangunan sejak Bali dibangun dari awal sampai saat ini dengan segala permasalahan dan tantangannya. Itu yang dijabarkan sekarang ini untuk agar Bali kembali kepada jati dirinya, kepada karakter alam, manusia dan budayanya agar harmoni kembali. Dan saya sangat meyakini bahwa pandemi Covid ini muncul sebagai jawaban atas disharmoni yang selama ini berlangsung di Bali,’’ ungkap Gubernur jebolan ITB ini.
Gubernur Koster menegaskan, itulah yang menjadi inspirasi Bapak Wagub untuk menyusun buku Padmabhuwana, yang saya tangkap isinya sudah pasti dalam konteks detailing daripada pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, menjaga alam beserta isinya.
Itulah sebabnya, kata Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini, kita perlu menjalankan dengan sebaik-baiknya agar ke depan Bali bisa eksis sepanjang jaman, berkelanjutan dari generasi ke generasi. Pembanguan yang dijalankan dalam satu landasan kearifan lokal yang kuat, dijalankan oleh kepemimpinan beserta jajarannya yang arif dan bijaksana serta memiliki arah yang benar serta dikelola dengan tangan-tangan yang baik, kerja sama sinergi yang harus dibangun yang tidak bisa ada egoisme wilayah dan sektoral. Itulah sebabnya Bali yang kecil ini dibangun secara terpola dan terintegrasi dalam pendekatan satu pulau, satu pola dan satu tata kelola.
Walaupun kewenangan ada masing-masing, tapi bisa dijalankan dengan penuh kebersamaan agar Bali bisa dikelola dengan baik, agar Bali menjadi pulau yang indah, menarik bagi masyarakat dunia dan berkah bagi semua masyarakat di Bali, Indonesia dan dunia. Dan menjadikan Bali sebagai pusat peradaban dunia itulah Padmabhuwana Bali. Selamat kepada Bapak Wagub sudah tuntas menyusun buku Padmabhuwana ini. (gs/bi)
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pengangkatan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Jenderal Tandyo Budi Revita. Pengucapan sumpah tersebut menjadi penegasan komitmen KSAD yang baru untuk menjunjung tinggi konstitusi, menjaga kehormatan prajurit, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sapta marga dan sumpah prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.
Usai pengucapan sumpah, rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Prosesi tersebut berlangsung khidmat dan disaksikan oleh para pejabat negara serta tamu undangan yang hadir.
Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD dan kini mendapat penugasan baru sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Jenderal TNI Tandyo merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991.
Lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969, Jenderal TNI Tandyo memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan militer.
Dalam jabatan barunya, Jenderal TNI Tandyo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurutnya, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, mulai dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, hingga ketahanan pangan, menjadi perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh jajaran TNI Angkatan Darat.
“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo dalam keterangannya usai pelantikan.
Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, dan undangan lainnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hadir sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan. (gs/bi)
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Keputusan Presiden tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.
Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan, yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.
“Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.
Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Presiden Prabowo. Acara dilanjutkan penandatanganan berita acara.
Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.
Usai pelantikan, Maruli mengatakan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil merupakan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Menurutnya, gagasan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih. Sementara, terkait dengan tugasnya sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli menegaskan bahwa tugas utamanya adalah membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas.
“Ini jadi badannya nanti dari badan nasional pengelola perbatasan jadi sekarang pengelola perbatasan dan daerah terpencil. Itu nanti tugas saya. Kalau wakil Panglima ya jelas wakil Panglima dan membantu Panglima,” ujar Maruli kepada awak media.
Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, dan para undangan lainnya. (gs/bi)
KUNJUNGI MA: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). (Foto: Hms Polri)
Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).
Kapolri hadir bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung oleh Ketua MA RI Sunarto beserta jajaran hakim agung.
Suyudi mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus koordinasi sebagai pejabat baru untuk memperkuat hubungan antarlembaga penegak hukum dalam pelaksanaan tugas ke depan.
“Ini adalah bentuk koordinasi sekaligus juga silaturahmi sebagai pejabat baru agar kita semua bagian dari criminal justice system ini bisa lebih solid, lebih kuat, dan lebih koordinatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas ke depan,” ujar Suyudi.
Ia berharap, penguatan sinergi tersebut dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia tetap aman dan kondusif.
“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat, hukum yang berkeadilan bisa terwujud. Situasi masyarakat, kondisi kamtibmas di Indonesia bisa aman, lancar, dan kondusif,” kata Suyudi.
Melalui kunjungan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan MA dan lembaga penegak hukum lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang profesional, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. (gs/bi)