Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. bersama dengan Sekda dan Ketua DPRD Tabanan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) KPK dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se-Bali terkait dengan Pencegahan Korupsi di Provinsi Bali di Gedung Jaya Sabha, Jumat (18/3). (Foto: Ist)
Denpasar, baliilu.com – Senantiasa mendukung upaya pemerintah yang bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. bersama dengan Sekda dan Ketua DPRD Tabanan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) KPK dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se-Bali terkait dengan Pencegahan Korupsi di Provinsi Bali, Jumat (18/3).
Rapat Koordinasi yang berlangsung di Gedung Gajah Jaya Sabha Denpasar ini dihadiri langsung oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Firli Bahuri, M.Si. selaku Ketua KPK RI, Wayan Koster selaku Gubernur Bali serta para Kepala Daerah Kabupaten / Kota se-Bali.
Dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan suatu upaya pengawalan tata kelola dari sisi akuntabilitas, ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan nasional dan daerah. Oleh sebab itu, dalam hal ini KPK senantiasa melakukan beragam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan salah satu upaya strategisnya adalah mendampingi pemerintah daerah dalam memenuhi dan melaksanakan indikator-indikator yang terdapat dalam area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP).
Ketua KPK foto bersama bersama Gubernur Bali dan Kepala Daerah se-Provinsi Bali. (Foto: Ist)
Provinsi Bali berkesempatan untuk menerima plakat dan piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh ketua KPK RI kepada Pemerintah Provinsi, yang diterima Gubernur Bali. Penghargaan tersebut merupakan capaian peringkat 1 MCP Wilayah Bali tahun 2021 dan peringkat 1 MCP Nasional tahun 2021 dengan capaian 98,86%.
Dalam kesempatan ini, Firli Bahuri sebagai Ketua KPK RI memberikan arahan terkait bahaya tindakan korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan juga merampas hak-hak asasi manusia. Di mana pelakunya tidak hanya akan mendapat sanksi hukum, namun juga sanksi sosial, sanksi ekonomi, sanksi keluarga dan sanksi politik.
Oleh sebab itu, mengingat pentingnya peran kepala daerah dalam melakukan pembangunan di Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Negara, Menjamin Stabilitas Politik dan Kemananan, Menjamin Keselamatan Masyarakat dari Segala Gangguan Bencana dan Pertumbuhan Ekonomi, Menjamin Kepastian Kemudahan Investasi dan Perizinan Berusaha, Menjamin Keberlangsungan Program Pembangunan Nasional. Dengan tetap memperhatikan 7 indikator pembangunan nasional yang bisa dilakukan termasuk angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian Bali, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan angka genio ratio.
“Pada 9 Desember 2021 lalu, bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi Sedunia, kami pada Presiden Joko Widodo, bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional, di mana setiap kamar-kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi,” sebut Firli.
Kamar kekuasaan yang dimaksud termasuk di antaranya, kamar legislatif; dalam penyusunan dan pengesahan anggaran belanja negara serta daerah harus bebas dari korupsi. Kamar eksekutif dalam penyusunan pengesahan anggaran belanja negara serta daerah dan implementasi serta pengesahan maupun dalam pengawasannya harus bebas dari korupsi. Selanjutnya kamar yudikatif, di mana seluruh proses-proses peradilan harus bebas dan bersih dari korupsi dan kekuasaan parpol, di mana kamar kekuasaan di partai politik juga harus bebas dan bersih dari korupsi.
Lebih lanjut terkait dengan capaian yang diterima, Gubernur Bali juga memberikan imbauan kepada para kepala daerah, sekda dan seluruh jajaran se-Kabupaten/Kota di Bali, untuk selalu berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi di segala lini dan area yang menjadi domain masing-masing urusan pemerintahan. “Rakor yang dilaksanakan pada hari ini tentunya akan kami jadikan acuan untuk dapat menjawab tantangan dan permasalahan upaya pencegahan korupsi di Bali, dan kami akan terus berkomitmen untuk terus melaksanakan program pencegahan tindak pidana korupsi terintegrasi secara bersungguh-sungguh,” ujar Koster.
Apresiasi terhadap capaian MCP peringkat 1 yang diraih Wilayah Bali tahun 2021 juga mendapat respons dan apresiasi positif dari Bupati Tabanan. “Ini merupakan pencapaian luar biasa dan sebuah kebanggaan untuk kita, di jajaran pemerintahan di Bali. Semoga dengan penghargaan ini kedepannya bisa semakin meningkatkan integritas, efisiensi dan efektivitas serta kualitas pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, di Indonesia khususnya di Bali,” ungkap Sanjaya. (gs/bi)
NELAYAN TANGGUH: PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar bersama Yayasan Samawa Berdaya Lestari secara resmi menutup Program Nelayan Tangguh yang dilaksanakan di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa pada Kamis (21/5/2026). (Foto: Hms PT Pegadaian)
Sumbawa, NTB, baliilu.com – PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar atau Kanwil Bali Nusra terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui Program Nelayan Tangguh yang dilaksanakan di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.
Program yang dijalankan bersama Yayasan Samawa Berdaya Lestari sejak Desember 2025 tersebut resmi ditutup pada Kamis (21/5/2026) dan menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi Pegadaian dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Program Nelayan Tangguh hadir sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat nelayan sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Melalui pendekatan berbasis komunitas, program ini mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Selama pelaksanaan program, PT Pegadaian bersama Yayasan Samawa Berdaya Lestari melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemetaan kondisi masyarakat pesisir, pelatihan perikanan berkelanjutan, penguatan kapasitas usaha masyarakat, edukasi pengelolaan sampah pesisir, hingga pembentukan kelompok bank sampah dan forum komunikasi masyarakat pesisir.
Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar, Edy Purwanto, menyampaikan bahwa Program Nelayan Tangguh merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.
“Program Nelayan Tangguh diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk penguatan kapasitas masyarakat pesisir yang tidak hanya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. PT Pegadaian akan terus mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurutnya, program tersebut juga menjadi kontribusi Pegadaian dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pelestarian ekosistem laut, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Deputy Bisnis PT Pegadaian Area Pulau Sumbawa, Mustofa, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Program Nelayan Tangguh, khususnya masyarakat dan tim pendamping program di lapangan.
“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Labuhan Burung. Potensi desa yang ada diharapkan terus berkembang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan penutupan program turut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sarana pendukung kepada kelompok masyarakat sebagai bentuk penguatan keberlanjutan program. Bantuan tersebut meliputi alat monitoring kualitas air, sarana produksi pengolahan hasil perikanan berupa perlengkapan pembuatan pentol ikan, serta perlengkapan pendukung bank sampah untuk edukasi lingkungan di sekolah.
Kegiatan penutupan program dihadiri oleh Kepala Desa Labuhan Burung, Camat Buer, perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, BKSDA Wilayah Sumbawa, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait, kelompok masyarakat, serta para penerima manfaat program.
Melalui Program Nelayan Tangguh, PT Pegadaian berharap tercipta masyarakat pesisir yang lebih mandiri, tangguh, dan mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dari kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat pesisir. (eka/bi)
SERAHKAN HEWN QURBAN: Bupati I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna bersama Forkopimda secara resmi menyerahkan bantuan hewan qurban untuk masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana di UD Fajar, Desa Banyubiru, Senin (25/5). (Foto: Hms Jembrana)
Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menunjukkan komitmen dan kehadirannya di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bupati I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna bersama Forkopimda secara resmi menyerahkan bantuan hewan qurban untuk masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana di UD Fajar, Desa Banyubiru, Senin (25/5).
Berbeda dari tahun sebelumnya, formula penyaluran hewan qurban tahun ini sengaja diubah demi mengedepankan asas pemerataan. Jika pada tahun lalu pemerintah daerah membagikan 6 ekor sapi dan 22 ekor kambing untuk 28 masjid, maka tahun ini 69 masjid di Kabupaten Jembrana dipastikan menerima bantuan berupa hewan qurban kambing.
Bupati Jembrana menyampaikan bahwa langkah ini diambil agar kebahagiaan dan perhatian pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh umat muslim di Jembrana. Sejalan dengan perluasan jangkauan tersebut, alokasi anggaran qurban tahun ini juga mengalami peningkatan yang signifikan.
“Pemerintah daerah, seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu hadir untuk bisa juga ikut berbagi. Tetapi tahun ini ada yang berbeda. Untuk tahun ini, kita berikan ke semua masjid berupa kambing supaya merata. Dari sisi anggaran tentu naik; kalau dulu Rp 180 juta, sekarang menjadi Rp 246 juta. Ada kenaikan sekitar Rp 66 juta,” ujar Bupati Kembang.
Manfaat dari bantuan ini dirasakan langsung oleh para pengurus masjid. Idrus, perwakilan dari Masjid Nurul Huda Melaya sekaligus penerima manfaat, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas perhatian berlapis yang diterima umat muslim di Jembrana, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban yang diberikan kepada kami pada Idul Adha 1447 Hijriah ini. Dan juga, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Jembrana yang telah memberikan sumbangan kambing kepada masjid-masjid di Kabupaten Jembrana,” kata Idrus.
Ia menegaskan bahwa bantuan ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap umat. Pihaknya berkomitmen untuk mengelola dan mendistribusikan daging qurban tersebut secara adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan syariat agama.
Di sisi lain, momentum Idul Adha tahun ini juga membawa berkah tersendiri bagi peternak lokal Jembrana. Ketut Suartini, seorang peternak asal Sumbersari sekaligus pemilik sapi yang terpilih sebagai bantuan qurban Presiden, mengungkapkan rasa bangganya. Sapi yang dirawatnya dengan telaten selama tiga tahun tersebut berhasil mencapai bobot prima.
“Sapi itu saya beli umur sekitar 1 tahun dan saya pelihara selama 3 tahun. Saat awal dicek oleh dinas terkait, bobotnya 630 kg, namun saat penyerahan hari ini timbangannya sudah mencapai 680 kg,” jelas Suartini.
Ia menambahkan bahwa koordinasi yang baik dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Jembrana dalam menjaga kesehatan ternak menjadi kunci keberhasilannya. Berkat rekam jejaknya sebagai penyedia sapi berkualitas, dinas terkait merekomendasikan sapinya untuk dipinang sebagai hewan qurban Presiden RI.
Melalui penyerahan bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap semangat berbagi di hari raya kurban dapat mempererat tali silaturahmi, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta membawa keberkahan bagi kemajuan seluruh masyarakat Jembrana. (gs/bi)
SOSIALISASI: Kegiatan sosialisasi implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin (25/5). (Foto: Hms Buleleng)
Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin (25/5).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan seluruh perangkat daerah agar mampu beradaptasi dengan sistem pengadaan elektronik yang semakin terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.
Kepala Bagian PBJ Setda Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, mengungkapkan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKI di Buleleng.
“Tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau KKI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan KKI menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa. Sistem pembayaran non-tunai tersebut dinilai mampu mempercepat proses administrasi keuangan sekaligus meningkatkan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Melalui sistem yang terintegrasi secara digital, proses transaksi pengadaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat berjalan lebih cepat, aman, dan efisien. Selain itu, digitalisasi pembayaran juga dinilai mampu meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk mendukung implementasi tersebut, Pemkab Buleleng juga menjalin sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali serta sejumlah marketplace lokal. Kolaborasi itu diharapkan dapat membangun ekosistem pengadaan digital yang lebih optimal di lingkungan pemerintah daerah.
Keterlibatan marketplace lokal juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Buleleng untuk ikut terlibat dalam pengadaan pemerintah. Dengan demikian, belanja pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat lokal. (gs/bi)