Tabanan, baliilu.com – Semarak Hari Posyandu Tahun 2026 di Kabupaten Tabanan berlangsung penuh antusias melalui pelaksanaan pelayanan Posyandu 6 SPM serentak yang digelar di tingkat desa/kelurahan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, turun langsung meninjau pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) di Desa Adat Dukuh Pulu, Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur, Selasa (19/5).

Kehadiran Bunda Rai sekaligus memastikan transformasi Posyandu 6 SPM di Kabupaten Tabanan berjalan optimal, tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, namun berkembang menjadi pusat pelayanan masyarakat yang lebih terpadu dan menyentuh berbagai kebutuhan dasar warga.

Dalam kunjungan tersebut, Bunda Rai didampingi jajaran pengurus Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Selemadeg Timur beserta jajaran, Perbekel, kader Posyandu, hingga pengurus desa setempat.

Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 sendiri mengusung tema “Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (6 SPM): Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”. Tema tersebut menegaskan perubahan peran Posyandu sebagai pusat pelayanan enam bidang SPM yang mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, dan diperingati setiap tanggal 29 April.

Transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan terintegrasi langsung di tengah masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pun tetap mengedepankan asas efisiensi dengan fokus pada optimalisasi pelayanan enam bidang SPM.

Dalam kesempatan itu, Bunda Rai memberikan apresiasi kepada Tim Pembina Posyandu desa dan kelurahan yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program Posyandu 6 bidang SPM di tingkat masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan Posyandu di Desa Mambang dinilai berjalan aktif dan inovatif. Salah satu program yang mendapat perhatian khusus yakni inovasi “Serdadu Balok” atau Serentak Datang ke Posyandu Hijau dengan Bahan Pangan Lokal. Program tersebut dinilai efektif meningkatkan partisipasi masyarakat hadir ke Posyandu sekaligus mendukung pemenuhan gizi keluarga melalui pemanfaatan pangan lokal.

Dalam sambutannya, Bunda Rai menegaskan bahwa penerapan Posyandu 6 SPM merupakan bentuk penguatan pelayanan masyarakat di desa secara menyeluruh. Selain pelayanan kesehatan, Posyandu kini juga menjadi ruang penyelesaian berbagai persoalan masyarakat mulai dari pendidikan, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum hingga pengaduan masyarakat.

Ia menyampaikan, dari hasil pemantauan di Desa Mambang, implementasi Posyandu 6 SPM sudah mulai dimanfaatkan masyarakat dan mampu membantu penyelesaian sejumlah persoalan warga secara langsung di tingkat desa.

“Posyandu dengan 6 SPM ini tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bagaimana setiap aduan masyarakat bisa kita selesaikan bersama. Tadi ada persoalan pendidikan, perumahan rakyat hingga tantibmas yang sudah mulai ditangani. Artinya program ini sudah berjalan dan dimanfaatkan masyarakat,” ujar Bunda Rai.

Bunda Rai juga mengapresiasi sinergi kader Posyandu bersama perangkat desa yang dinilai menjadi garda terdepan keberhasilan pelayanan terpadu tersebut. Ia menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat mengingat program Posyandu 6 SPM masih tergolong baru.

“Ini sebenarnya tidak sulit, hanya menambah meja pelayanan dan kader untuk mencatat. Yang terpenting masyarakat tahu bahwa Posyandu sekarang sudah bertransformasi, tidak hanya melayani balita dan ibu hamil saja, tetapi juga pelayanan masyarakat lainnya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda Rai turut menyoroti pentingnya inovasi berkelanjutan di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Tabanan. Menurutnya, capaian penurunan stunting harus terus dijaga melalui gerakan bersama yang diperkuat lewat sinergi program Pemerintah Kabupaten Tabanan seperti Bupati Ngantor di Desa dan program Semara Ratih yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

“Saya targetkan stunting di Tabanan bisa mencapai 5 persen tahun ini dan jangan sampai naik lagi. Ini harus menjadi gerakan bersama. Saya sebagai Duta Orang Tua Hebat akan terus memotivasi dan memantau agar penanganan stunting berjalan maksimal,” tegasnya.

Transformasi Posyandu 6 SPM di Desa Mambang sendiri telah menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah pengaduan warga mulai dari perbaikan got, penerangan jalan hingga infrastruktur lingkungan diketahui telah berhasil ditindaklanjuti langsung di tingkat desa. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Posyandu kini hadir sebagai pusat pelayanan masyarakat yang lebih cepat, dekat, dan terintegrasi. (gs/bi)

Jembrana, baliilu.com – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, secara resmi membuka Musyawarah Kabupaten (Muskab) IV Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kabupaten Jembrana pada Senin (18/5/2026). Acara yang mempertemukan seluruh pengurus LPD se-Kabupaten Jembrana ini digelar di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno dengan fokus utama penguatan sinergi program daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menekankan pentingnya transformasi pelayanan di tubuh LPD. Menurutnya, daya saing LPD saat ini tidak lagi sekadar diukur dari murahnya suku bunga, melainkan dari rasa aman, kenyamanan, serta kecepatan pelayanan yang prima bagi nasabah.

Lebih dari itu, Bupati mendorong LPD untuk mengambil peran strategis dalam menyukseskan program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, khususnya Program Dana Talangan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang disubsidi penuh tanpa bunga dan tanpa jaminan.

“LPD harus bisa tanggap dan menyesuaikan diri dengan situasi daerah, regional, maupun internasional. Seperti kita di Jembrana, saya harap LPD menjadi garda terdepan yang bekerja sama dengan Pemkab untuk menyalurkan kredit talangan PMI ini. Ini adalah wujud nyata LPD hadir untuk krama,” ujar Bupati Kembang.

Melalui sinergi ini, LPD diharapkan dapat mempermudah proses pembiayaan keberangkatan para calon PMI asal Jembrana. Dukungan subsidi dari Pemkab Jembrana akan memastikan beban bunga dan jaminan tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat adat yang ingin mengubah nasib di luar negeri.

Merespons arahan tersebut, Ketua BKS-LPD Kabupaten Jembrana, I Kadek Arnaya, menyatakan kesiapan seluruh jajaran LPD di Jembrana untuk menyukseskan program prorakyat tersebut. Saat ini, Kabupaten Jembrana memiliki modal sosial yang kuat dengan jaringan 64 LPD dan total 407 karyawan yang tersebar di berbagai desa adat.

Kadek Arnaya menjelaskan bahwa pelaksanaan Muskab IV tahun 2026 ini didasarkan pada regulasi resmi, yaitu: Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Pasal 48 ayat 2), AD/ART BKS-LPD Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.

Sejalan dengan tantangan baru tersebut, Muskab kali ini mengusung tema “Melalui Muskab BKS-LPD Kabupaten Jembrana kita tingkatkan Persatuan dan Kebersamaan untuk memperkuat Peran dan Fungsi LPD dalam memperkuat Ekonomi Adat untuk Kesejahteraan Krama Desa“.

Di akhir laporannya, I Kadek Arnaya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas komitmen dan dukungan penuh yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

“Terima kasih atas dukungan, masukan, dan saran dari Bapak Bupati Jembrana. Dengan adanya program bersama seperti kredit talangan PMI tanpa bunga dan jaminan ini, kami optimis LPD dapat terus berkontribusi nyata dan semakin dirasakan manfaatnya bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana,” pungkas Kadek Arnaya. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan upaya percepatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Tahun 2026 melalui Pertemuan Evaluasi yang melibatkan lintas sektor dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Buleleng, bertempat di Lovina Haven Boutique Resort, Selasa (19/5).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dr. Sucipto menyampaikan bahwa evaluasi ini dilakukan sebagai langkah memperkuat koordinasi dan menyatukan strategi guna meningkatkan capaian Program CKG di Buleleng.

“Capaian angka absolut program CKG di Buleleng tertinggi di Bali, karena jumlah penduduk terbanyak, namun jika diprosentasikan dari target, kita di nomor 3, karena pembagi atau jumlah penduduk kita banyak, ini artinya progres kita sudah sangat baik,”jelasnya.

Ditambahkan, di Bali Program CKG sendiri merupakan program pemerintah pusat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng sejak Februari 2025. Hingga pertengahan Mei 2026, capaian program di Buleleng tercatat sekitar 12,4 persen, sementara target nasional tahun 2026 ditetapkan sebesar 46 persen.

Untuk mengejar target tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus mendorong keterlibatan seluruh puskesmas, koordinator CKG, camat, serta OPD terkait agar pelaksanaan program semakin optimal dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.“Kita harus bersinergi bersama agar target capaian Program CKG dapat terpenuhi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.

Melalui evaluasi ini, Dinkes Buleleng berharap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di masyarakat semakin masif sehingga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kesehatan juga terus meningkat yang bermuara pada derajat kesehatan masyarakat meningkat pula. (gs/bi)