Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Dari Capacity Building Media BI: Digitalisasi, Perkuat Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah

BALIILU Tayang

:

de
Capacity Building Media yang menghadirkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho (nomor dua dari kiri), Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari (paling kiri), Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Agus Sistyo Widjajati (paling kanan) dan Rizki W Wimanda. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menggelar Capacity Building Media. Kali ini mengangkat tema ‘’Digitalisasi Pengelolaan Uang Rupiah’’ yang dilaksanakan di Big Garden Corner Jalan By Pass Ngurah Rai Denpasar, Kamis, 21 April 2022.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari, Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Agus Sistyo Widjajati serta Rizki W Wimanda yang sebentar lagi bertugas di Surabaya.

Agus Sistyo Widjajati sebagai pembicara menyampaikan ada tiga pilar Bank Indonesia melakukan digitalisasi pengelolaan uang Rupiah. Pertama digitalisasi cetak uang, digitalisasi di dalam melakukan pengedaran, pendistribusian, dan ketiga adalah digitalisasi pemusnahan terhadap uang rupiah yang sudah expired dan lusuh.

Agus menyebut tujuan digitalisasi pengelolaan uang Rupiah oleh Bank Indonesia baik mencetak, mengedarkan sampai memusnahkan karena ingin uang yang beredar di masyarakat punya masa edar yang cukup lama. ‘’Jadi kita ingin menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat,’’ ujar Agus.

Selain itu, tujuannya untuk menjaga uang tidak mudah dipalsukan, dengan melalui digitalisasi di percetakan. Digitalisasi pendistribusian untuk efisiensi karena amanah undang-undang mengatakan Bank Indonesia wajib menyediakan uang dalam jumlah dan pecahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kebutuhan uang itu bisa disediakan dalam jumlah yang cepat sehingga ada proses digitalisasi peredaran atau distribusi. Juga untuk pemenuhan masyarakat berbasis spasial sesuai dengan pecahan yang ditunjukkan.

Agus memaparkan ada frame work policy untuk mendigitalisasi pencetakan mata uang dan pendistribusiannya. Adapun tahapan Bank Indonesia di dalam melakukan pencetakan uang diawali perencanaan. Mulai semester kedua setiap tahun sudah mulai menghitung berapa jumlah uang yang harus dicetak. Ini melibatkan dua pihak, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Ungkap Digitalisasi Kunci Membuka Potensi Ekonomi Baru di Bali

‘’Digitalisasinya, kita akan estimasi kebutuhan uang. Berapa triliun dicetak, kalau manual proyeksinya seperti apa. Faktor apa yang harus dimasukkan di dalam perhitungan, pertumbuhan ekonomi dan lain lain akan dimasukkan secara digital sehingga akan muncul jumlah berapa uang yang harus dicetak,’’ paparnya.

Kemudian membuat perencanaan Currency Design e-Catalogue. Mulai membuat jenis dan mata uang, karena masa edar uang itu ada batasnya. Setiap beberapa waktu Bank Indonesia akan mengeluarkan disain baru. Supaya tidak mengulang, belajar dari disain sebelumnya maka setiap jenis dan mata uang yang dicetak dibuatkan Currency Design e-Catalogue. Langkah pencetakan membutuhkan persetujuan antara Bank Indonesia, Pemerintah dan juga Peruri.

‘’Di dalam percetakan pun, kita akan melakukan digitalisasi dalam rangka untuk meningkatkan pengamanan uang itu sendiri. Jadi bagaimana kita mencetak uang bagaimana keamanananya ada di uang itu harus semakin hari semakin kita kembangkan. Salah satunya ada terkait dengan optical banknote inspection system. Kalau mencetak uang, pasti ada kemungkinan hasil cetak itu rusak. Jadi kalau kita lihat di pabrik Peruri, secara manual lihat cacat atau tidak,’’ bebernya.

Sekarang ini memang masih dilakukan secara manual, namun Agus menyebut ke depan untuk efisiensi proses manual tersebut dengan teknologi optical banknote inspection system. Lewat robot dicek cacat atau tidak. Kalau lolos layak lanjut diedarkan.

Setelah dicetak oleh Peruri, uang diserahkan ke Bank Indonesia yang kemudian dimasukkan ke dalam gudang dengan aplikasi central racking system. Setiap hari uang yang jumlahnya 4 triliunan di BI Bali dihitung pagi dan sore secara digitalisasi yang membutuhkan 1,5 jam untuk sekali hitung. Aplikasi central packing system juga untuk tujuan berkomunikasi dengan bank secara digital menginformasikan antara bank dengan Bank Indonesia.

Baca Juga  Pj. Gubernur Bali Buka BALIGIVATION 2024

Terkait uang tidak mudah dipalsukan, uang rupiah menggunakan bahan durable paper seperti plastik dua sisi yang ditempel menjadi satu. Bahkan untuk desain uang rupiah 75 ribu menggunakan dua teknik yang tidak ada di uang pecahan lainnya. Yakni dengan pengamanan micro lens seperti benang pengaman yang bisa gerak-gerak dan dengan optically variable magnetic ink spark, seperti bunga yang ada di pojok kiri. Juga mengadoptsi tinta vernis supaya mengkilat.

‘’Disain dengan pengamanan itu membawa UPK 75 RI menjadi finalis best commemorative currency award 2022 karena menggunakan teknik yang berbeda dari pencetakan yang ada di dunia,’’ ujar Agus.

Agus menyampaikan dari tiga pilar pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia melakukan digitalisasi dalam mencintai rupiah dengan melakukan sosialisasi dengan cara bermain dengan aplikasi AR Rupiah berbais augmented reality yang seperti metaverse. Kita masuk seperti ada di dalam uang tersebut.

Bank Indonesia juga menggunakan aplikasi Pintar atau Penukaran dan Tarik Uang Rupiah. Dimana langsung menyediakan uang dalam bentuk yang layak edar dan baru.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dalam sambutannya menyampaikan atas nama Bank Indonesia mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi rekan-rekan media yang selalu membantu melakukan komunikasi kepada masyarakat.

Trisno Nugroho berharap acara Capacity Building Media ini bisa menambah kompetensi dan tidak salah memahami terkait dengan peran dan tugas Bank Indonesia yang terus baru. Baik masalah program dan layanan seperti aplikasi QRIS, AR Rupiah atau cinta bangga paham rupiah, dan aplikasi Pintar termasuk digitalisasi pengelolaan uang rupiah. Kebijakan Bank Indonesia dalam memperkuat pengelolaan uang sudah direalisasikan dari tahap perencanaan hingga pemusnahan. (gs/bi)

Baca Juga  Bank Indonesia Dorong Inovasi dan Digitalisasi Melalui Baligivation 2023

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

EKONOMI & BISNIS

Survei Agustus 2026, Penjualan Eceran Bali Tetap Kuat

Published

on

By

Penjualan Eceran Bali Tetap Kuat pada Agustus 2026
Infografis indeks penjualan riil Provinsi Bali bulan Agustus 2026. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Juli 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,6 dan meningkat 1,7% (mtm), sekaligus mempertahankan level optimis (indeks >100). Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori sandang sebesar 7,9% (mtm), kategori makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,9% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,5% (mtm). Penguatan tersebut mencerminkan tetap kuatnya permintaan ritel pada periode libur sekolah serta meningkatnya aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode peak season. Kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan membaiknya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan aktivitas sektor pariwisata yang tetap kuat. Di sisi lain, inflasi Bali pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,42% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kondisi ini mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Selain itu, aktivitas pariwisata Bali yang memasuki periode puncak kunjungan pada Juli-September 2026 turut mendorong permintaan barang dan jasa serta menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian daerah.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui siaran pers mengungkapkan bahwa kinerja penjualan eceran pada Agustus 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR Agustus 2026 yang diprakirakan berada pada level 129,2, atau meningkat 0,5% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor, barang budaya dan rekreasi, serta suku cadang dan aksesori. Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata selama periode peak season, meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Hari Kemerdekaan RI, serta tingginya kegiatan sosial dan adat yang mendorong permintaan berbagai komoditas ritel.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Genjot Digitalisasi Belanja Daerah Lewat KKPD, Sasar 5 OPD Jadi Percontohan

Sementara itu, Achris Sarwani menegaskan bahwa ekspektasi harga umum tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Oktober 2026 dan Januari 2027 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2026 dan Januari 2027 masing-masing sebesar 198 dan 200. Meskipun meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Bali pada Agustus 2026 sebesar 3,45% (yoy) masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Kondisi tersebut mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi konsumsi rumah tangga untuk tetap tumbuh.

Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin pada Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) yang masih berada pada level optimis (indeks >100), baik untuk tiga bulan maupun enam bulan mendatang. IEP enam bulan mendatang (Januari 2027) lebih rendah menjadi 188 dari 198 pada survei sebelumnya.

Sementara itu, Achris Sarwani menyampaikan bahwa IEP tiga bulan mendatang (Oktober 2026) tercatat sebesar 180, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebelumnya sebesar 184. Meskipun mengalami moderasi jangka pendek, pelaku usaha tetap meyakini prospek penjualan ritel Bali akan meningkat, terutama didukung aktivitas pariwisata dan konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy).

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan menopang momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (gs/bi)

Baca Juga  IETPD Kota Denpasar Tembus 3 Besar Nasional, Wawali Arya Wibawa: Momentum Perluasan Digitalisasi, Optimalisasi Pendapatan Daerah

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Konsumen Bali Tetap Kuat di Tengah Normalisasi Aktivitas Ekonomi

Published

on

By

Infografis Indeks Keyakinan Konsumen Bali Agustus 2026
Infografis indeks keyakinan konsumen di Provinsi Bali. (Foto; Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada Agustus 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali tetap berada pada level optimis sebesar 123,1 (indeks >100), serta lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat sebesar 118,5. Sejalan dengan proses normalisasi aktivitas ekonomi pasca periode libur sekolah dan tingginya basis keyakinan pada bulan sebelumnya, IKK Bali mengalami penyesuaian terbatas dari 126,3 pada Juli 2026 menjadi 123,8 pada Agustus 2026. Optimisme konsumen tetap terjaga terutama pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp 8 juta, Rp 6-7 juta, dan Rp 3-4 juta per bulan.

Selain itu, optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (128,3) dan sektor informal (116,8). Optimisme yang terjaga didukung oleh membaiknya kinerja pariwisata dan tetap kuatnya aktivitas sektor jasa.

Lebih detail, penurunan IKK pada periode Agustus 2026 turut dipengaruhi oleh penurunan pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 122,3 pada Juli 2026 menjadi 118,0 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 3,5% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (128,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (124,5), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (101,5). Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turut mengalami penurunan dari 130,3 pada Juli 2026 menjadi 128,2 pada Agustus 2026 atau turun sebesar 1,7% (mtm). Penurunan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (127,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (129,5) dan perkiraan kegiatan usaha (128,0).

Kepala kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa meskipun mengalami penyesuaian, tingkat keyakinan konsumen Bali masih berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi pasca periode libur sekolah dan tingginya aktivitas konsumsi pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, masyarakat tetap menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi ke depan seiring dengan masih kuatnya aktivitas sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi penggerak utama perekonomian Bali.

Baca Juga  Bank Indonesia Dorong Inovasi dan Digitalisasi Melalui Baligivation 2023

Tetap terjaganya optimisme konsumen juga sejalan dengan berbagai indikator ekonomi Bali yang masih menunjukkan kinerja positif. Aktivitas pariwisata yang memasuki periode peak season pada Juli-September 2026 turut mendorong peningkatan mobilitas wisatawan dan permintaan barang serta jasa di Bali. Di sisi lain, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,45% (yoy) dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut menjadi faktor penopang keyakinan konsumen terhadap prospek perekonomian Bali ke depan.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, TP2ED, TPID, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika perekonomian global, sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga optimisme masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi Bali ke depan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Inflasi Provinsi Bali Agustus 2026 Meningkat namun Tetap Terjaga pada Rentang Sasaran

Published

on

By

Infografis inflasi Provinsi Bali pada Agustus 2026 yang menunjukkan tren inflasi bulanan dan tahunan berdasarkan rilis BPS.
Infografis inflasi Provinsi Bali pada Agustus 2026. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 September 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Agustus 2026 mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm), berbeda arah dibandingkan bulan Juli yang mengalami deflasi sebesar 0,51% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali terutama didorong oleh masuknya peak season pariwisata yang meningkatkan permintaan tiket pesawat dan bahan pangan seperti daging ayam ras di tengah permintaan yang tinggi dari penyelenggaraan pernikahan, upacara adat dan ngaben, serta normalisasi permintaan MBG pasca libur sekolah.

Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,42% (yoy) pada Juli 2026 menjadi 3,45% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19% namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.

Secara spasial, 4 (empat) Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Agustus 2026 yakni Kabupaten Buleleng dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,12% (mtm) atau 3,61% (yoy). Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,65% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,64% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan sebesar 0,35% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,86% (yoy), dan selanjutnya kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan sebesar 0,33% (mtm) atau inflasi tahunan 3,59% (yoy).

Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Achris Sarwani melalui keterangan tertulis Rabu (2/9/2026) mengatakan bahwa berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Agustus 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, tarif angkutan udara, buncis, nasi dengan lauk, dan biaya sekolah dasar. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah, bawang putih, bensin, tomat, dan baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria.

Achris Sarwani lanjut menyampaikan Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi dan mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain berlanjutnya permintaan barang dan jasa yang tinggi pada periode peak wisatawan mancanegara (Juli – September), berlanjutnya musim kemarau panjang disertai El Nino kuat yang memengaruhi produksi pertanian, serta tetap tingginya biaya angkutan barang di tingkat global yang memberikan tekanan terhadap harga barang impor.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Ungkap Digitalisasi Kunci Membuka Potensi Ekonomi Baru di Bali

Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, sebut Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca