Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Dipimpin Gubernur Koster, Pemprov Bali Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut dari BPK RI

Gubernur Tegaskan WTP yang Diraih Benar-benar Berkualitas dan Bisa Dipertanggungjawabkan

Loading

BALIILU Tayang

:

wayan koster
Gubernur Bali Wayan Koster menerima LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali Wayan Koster meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali mempertahankan opini WTP sebanyak sembilan kali secara berturut-turut, setelah Anggota VI Badan BPK RI, Pius Lustrilanang menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Gubernur Bali Wayan Koster dan Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun 2022 pada, Selasa (Anggara Pon, Warigadean) 17 Mei 2022 di Ruang Sidang Utama, Gedung DPRD Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyatakan LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan laporan keuangan Perangkat Daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan LKPD kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD disampaikan BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Untuk memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Bali bersama-sama telah melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 18 Maret 2022 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci oleh Tim BPK Perwakilan Provinsi Bali dari tanggal 21 Maret sampai dengan 24 April 2022.

Gubernur Bali Wayan Koster foto bersama BPK RI, Ketua DPRD Bali. (Foto: gs)

Sebagai bentuk sinergitas yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dan BPK Perwakilan Provinsi Bali, maka melalui Rapat Paripurna ke-13 DPRD Provinsi Bali pada tanggal 17 Mei 2022 ini dilakukan penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2021 secara bersamaan kepada DPRD Provinsi dan Gubernur Bali, serta DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota se-Bali.

‘’Ini merupakan cara yang kami tempuh, sebagai pendekatan pembangunan wilayah Bali, dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Kami atas nama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, terutama Tim Pemeriksa BPK yang dapat menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota secara tepat waktu,” ujar Gubernur Bali jebolan ITB ini.

Baca Juga  Tindak Lanjut Instruksi Presiden, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Ikuti Rakornas Dana Transfer Daerah

Lebih lanjut Wayan Koster menyampaikan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan kepada DPRD oleh BPK RI pada hari ini memuat opini pemeriksaan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, yang juga menjadi ukuran akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali.

‘’Kami, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali menyadari bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah kami masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kami mohon kepada BPK untuk tidak henti-hentinya memberikan tuntunan dan bimbingan dalam mengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kami mampu meningkatkan kinerja yang berkualitas dan layak memperoleh opini pemeriksaan BPK dengan kategori WTP,’’ kata Gubernur.

Sangat besar harapan kami Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih secara berturut-turut, dan pada tahun 2022 ini kami kembali mendapatkan Opini WTP atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021. ”Tadi Bapak menyampaikan bahwa Provinsi Bali sudah sembilan kali berturut-turut memperoleh WTP, tapi saya ingin menegaskan bahwa di era yang saya pimpin ini, tidak saja mendapat predikat WTP, tapi saya mengharapkan kepada jajaran di Provinsi Bali agar WTP yang diperoleh itu adalah WTP yang benar-benar berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan terukur. Jadi bukan WTP yang normatif, sekedar untuk mencari nama yang baik. Itu bukan tujuan, yang penting adalah WTP apa adanya, yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara Niskala dan Sekala,” tegas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini yang disambut tepuk tangan seraya menyatakan pada kesempatan yang baik ini, ijinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Bali, jika sekiranya selama pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, yang tentunya terjadi tanpa disengaja.

Baca Juga  Anggota DPRD Badung Yandinata: Gubernur Koster Tolak Timnas Israel Bertanding di Bali Merupakan Kebijakan Sangat Tepat

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga melaporkan perkembangan pandemi Covid-19 di Bali telah berkembang dengan semakin baik dan kondusif. Situasi ini diiringi dengan pencapaian vaksinasi yang semakin tinggi di Provinsi Bali, dimana Vaksinasi Pertama telah mencapai 105 persen, Vaksinasi Kedua mencapai 95 persen dan Vaksinasi Ketiga (booster) sudah mencapai 70 persen atau tertinggi dan tercepat di Indonesia. Itulah sebabnya, situasi di Bali saat ini sebenarnya sudah sangat nyaman, aman, dan kondusif untuk dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Sejak diberlakukan kebijakan baru bagi Wisatawan Mancanegara (Wisman) pada tanggal 7 Maret yang lalu, tanpa karantina dan penerapan kebijakan Visa on Arrival (VoA) dari semula 29 negara, bertambah menjadi 40 negara, dan sekarang bertambah menjadi 60 negara, tercatat tidak ada penambahan kasus Covid-19 di Provinsi Bali. Dengan membaiknya pandemi Covid-19 di Bali, momentum pemulihan pariwisata di Bali sudah terjadi sejak bulan Maret yang lalu sampai Mei 2022 ini, dimana peningkatan Wisman sudah terjadi dan sekarang berada di kisaran 3.000 sampai 4.000 orang per hari wisman. Sedangkan maskapai penerbangannya sudah berjumlah 14 yang langsung ke Bali. Untuk Wisatawan Domestik (Wisdom) itu angkanya terus meningkat, bergerak diantara 13 ribu sampai 18 ribu per hari yang lewat udara (belum lagi Wisdom yang nyeberang dari Ketapang – Gilimanuk juga banyak menggunakan mobil pribadi, red).

Jadi sekarang sudah mulai kelihatan geliat kunjungan Wisdom dan Wisman ke Bali sudah cukup baik dan ramai, dan ini menjadi penanda pemulihan pariwisata dan perekonomian di Bali. “Astungkara terus berjalan ke depan,” kata mantan Anggota DPR – RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Baca Juga  Buka Bulfest 2026 di Praja Mandala Singa Ambara Raja, Gubernur Koster Serahkan Penghargaan kepada Tiga Maestro Tari Buleleng

Gubernur Bali juga menyampaikan akibat pandemi Covid-19 yang melanda Bali 2 tahun lebih, dan sebagaimana diketahui bahwa perekonomian Bali ketergantungannya terhadap pariwisata itu mencapai lebih dari 54 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Bali mengalami kontraksi minus 9,33 persen Tahun 2020. Kemudian ekonomi Bali membaik pada Tahun 2021, sejalan dengan membaiknya Covid-19, dengan mengalami kontraksi negatif 2,47 persen. “Pada Tahun 2022 Triwulan I, astungkara hasil Sensus BPS sudah positif 1,46 persen,” ujar orang nomor satu di Pemprov Bali ini yang disambut tepuk tangan seraya menambahkan kalau kita melihat geliat-geliatnya ini, pada Triwulan ke-II mudah-mudahan sudah bisa tumbuh di atas 2 persen, Triwulan ke-III sudah bisa tumbuh 3 persen, dan Triwulan ke-IV kita harapkan bisa tumbuh 4 persen lebih, karena akan ada event internasional seperti pada tanggal 23 Mei 2022 ini akan ada pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang diikuti 190 negara dengan melibatkan peserta 4.000 orang lebih secara langsung hadir ke Bali. Kemudian juga akan ada KTT G20 yang puncaknya pada 15-16 November 2022.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang yang didampingi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Wahyu Priyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan opini atas kawajaran LKPD Tahun 2021 dengan memperhatikan empat hal yaitu kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap perundang- undangan, kecukupan pengungkapan dan elektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan empat indikator tersebut, tim menyimpulkan bahwa LKPD Provinsi Bali Tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkap secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang material dan telah menyusun serta merancang efektivitas SPI. “Dengan demikian, LKPD Pemprov Bali Tahun 2021 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Ibu Putri Koster Kawal “Wastra Hitakara”, Dorong Lahirnya Desainer Berbakat dari Kabupaten/Kota

Published

on

By

Putri Koster Buka Fashion Road Show Wastra Hitakara di Bangli
WASTRA HITAKARA: Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster saat memberikan sambutan pada Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” yang digelar di Alun-Alun Kota Bangli, Kamis (10/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Bangli, baliilu.com – Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” kembali digelar dengan menampilkan karya tujuh desainer muda Bali yang dibawakan oleh 30 model di Alun-Alun Kota Bangli, Kamis (10/9/2026). Kegiatan yang dikawal Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem fesyen berbasis wastra sekaligus mendorong lahirnya desainer-desainer berbakat dari kabupaten/kota di Bali.

Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perajin IKM Bali berkarya dan berinovasi menghasilkan produk busana berkualitas dengan memanfaatkan kain tenun tradisional endek Bali. Menurutnya, pengembangan fesyen berbasis endek menjadi salah satu upaya menjaga keberlanjutan perajin sekaligus memperluas penggunaan wastra Bali di tengah masyarakat.

Ibu Putri Koster menyoroti semakin berkurangnya jumlah perajin endek yang salah satunya dipengaruhi minimnya penggunaan endek sebagai bahan sandang sehari-hari. Karena itu, promosi endek tidak cukup hanya dengan memperkenalkan kain, tetapi perlu menghadirkannya dalam bentuk busana yang menarik, relevan, dan dapat digunakan masyarakat.

“Perajin kain endek kita semakin sedikit dan tergerus karena minimnya masyarakat Bali yang memilih endek sebagai bahan sandang. Oleh karena itu, upaya memperkenalkan kain endek dalam bentuk busana terus saya lakukan. Bahkan, pada periode kedua ini saya menggandeng desainer, model, koreografer, dan komposer untuk berkeliling Bali,” ungkapnya.

Menurut Ibu Putri Koster, Dekranasda Bali Fashion Road Show dirancang untuk membangun sinergi berbagai unsur dalam ekosistem fesyen Bali. Ekosistem tersebut melibatkan perajin kain tenun tradisional, desainer, penjahit, model, koreografer, hingga komposer musik. Kolaborasi antarpelaku tersebut diharapkan mampu menghidupkan rantai ekonomi kreatif dari hulu hingga hilir.

Baca Juga  Buka Bulfest 2026 di Praja Mandala Singa Ambara Raja, Gubernur Koster Serahkan Penghargaan kepada Tiga Maestro Tari Buleleng

Pelaksanaan “Wastra Hitakara” secara bergiliran di kabupaten/kota juga diarahkan untuk menemukan dan memberikan ruang kepada desainer lokal berbakat. Kehadiran desainer muda Bali dalam setiap road show diharapkan dapat mengetoktularkan kreativitas sekaligus mendorong desainer lokal untuk berani tampil dan memperkenalkan karya mereka.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memunculkan desainer lokal dari setiap kabupaten yang kami kunjungi dan pilih sebagai lokasi penyelenggaraan Dekranasda Bali Fashion Road Show ‘Wastra Hitakara’ secara bergantian setiap bulan,” ujarnya.

Selain mendorong regenerasi desainer, road show tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan wastra Bali yang memiliki karakter berbeda di setiap wilayah. Ibu Putri Koster menekankan bahwa kain tradisional Bali tidak hanya memiliki keindahan secara visual, tetapi juga menyimpan motif, filosofi, dan taksu yang mencerminkan identitas masyarakat serta daerah asalnya.

PAYAS AGUNG: Salah satu payas agung yang ditampilkan pada Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” yang digelar di Alun-Alun Kota Bangli, Kamis (10/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Salah satu contoh yang disampaikan adalah filosofi kain geringsing. Menurut Ibu Putri Koster, kata “gering” berarti sakit dan “sing” berarti tidak. Makna tersebut merepresentasikan harapan akan kesehatan dan keselamatan yang diwariskan melalui tradisi menenun. Nilai-nilai seperti inilah yang menurutnya menjadi kekuatan wastra Bali untuk diperkenalkan lebih luas.

Upaya mengembangkan fesyen berbasis wastra Bali diperkuat melalui tiga program utama Dekranasda Provinsi Bali, yakni Dekranasda Bali Fashion Day yang melibatkan perangkat daerah dan dilaksanakan setiap bulan, Dekranasda Bali Fashion Week yang digelar setiap akhir tahun, serta Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” yang dilaksanakan secara bergiliran di kabupaten/kota.

Melalui rangkaian tersebut, karya desainer Bali diharapkan tidak berhenti di panggung peragaan busana, tetapi juga dapat masuk ke ruang kreatif dan digital yang lebih luas. Wastra Bali didorong menjadi bagian dari perkembangan industri fesyen dengan tetap mempertahankan spirit, estetika, filosofi, dan identitas budaya yang melandasinya.

Baca Juga  DPRD Bali Sampaikan Catatan Rekomendasi LKPJ 2021 ke Pemprov Bali

Ibu Putri Koster juga mengingatkan potensi endek Bali untuk tampil di tingkat global. Pada periode sebelumnya, enam motif kain endek Bali dipilih oleh rumah mode Dior untuk digunakan dalam koleksinya. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa kekayaan wastra Bali memiliki daya tarik dan potensi untuk mendapatkan tempat dalam industri fesyen dunia.

“Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Oleh karena itu, saya mengajak para perajin kain endek untuk terus menenun dan melakukan regenerasi. Sementara itu, para desainer muda Bali agar terus berkreasi dan berinovasi menghasilkan busana untuk ditampilkan di atas panggung, sekaligus menjadi rekomendasi pakaian yang dapat digunakan pada hari kerja,” ungkapnya.

Pada penyelenggaraan di Bangli, sebanyak 30 model membawakan karya tujuh desainer muda Bali, yakni A Tiga by Turah Mayun, Taksu Design by Adhi Taksu, Agung Bali Collection by Agung Indira, Limas Boutique by Yenni Limas, Deluxe Design by Dayu Dian, Ipong Design by Ipong, serta Body & Mind Bali by Dayu Karang. A Tiga by Turah Mayun antara lain menampilkan payas agung Kabupaten Karangasem, payas ningrat Kabupaten Buleleng, dan payas agung Kota Denpasar.

Ketua Dekranasda Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyambut positif pelaksanaan “Wastra Hitakara” di Bangli. Ia menyampaikan bahwa Bangli memiliki beragam produk wastra dan kerajinan dengan keunikan serta karakter tersendiri. Kreativitas dan inovasi pelaku usaha perlu terus dikembangkan agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas daerah.

Melalui kegiatan tersebut, Dekranasda berharap semakin banyak perajin dan pelaku UMKM/IKM yang terdorong untuk berkarya serta memperluas jaringan pemasaran. Pengembangan fesyen berbasis wastra juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan perajin, serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat menggunakan produk lokal Bali.

Baca Juga  Koster-Giri Linier dengan Sanjaya-Dirga

Ibu Putri Koster menegaskan bahwa Bali tidak hanya tumbuh sebagai destinasi pariwisata, tetapi juga sebagai sumber inspirasi. Denyut perekonomian Bali turut digerakkan oleh tangan-tangan terampil para perajin, desainer, seniman, dan pelaku industri kreatif yang terus menghasilkan karya berbasis kekayaan budaya Bali.

Di penghujung acara, karya para desainer ditampilkan kembali di area catwalk Dekranasda Bali Fashion Road Show “Wastra Hitakara” to Bangli. Busana yang diperagakan juga dapat dipilih dan dibeli oleh undangan yang hadir sebagai bagian dari upaya mempertemukan karya desainer dengan pasar secara langsung. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

ENSIA 2026, Gubernur Koster: Pembangunan Bali Harus Harmonis dengan Alam

Published

on

By

Gubernur Koster Hadiri Puncak Penganugerahan ENSIA 2026
PUNCAK PENGANUGERAHAN: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri puncak penganugerahan Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) Tahun 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (10/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri puncak penganugerahan Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) Tahun 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (10/9/2026). Acara turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta Direktur Utama PT SUCOFINDO Sandry Pasambuna.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengapresiasi penyelenggaraan ENSIA 2026 oleh SUCOFINDO sebagai bentuk penghargaan terhadap berbagai inovasi di bidang lingkungan dan sosial. Menurutnya, semangat ENSIA sejalan dengan arah pembangunan Bali yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan.

Gubernur Koster menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan melalui visi pembangunan Bali berbasis kearifan lokal, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Inti dari visi tersebut adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan kehidupan yang sehat, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup.

Prinsip pembangunan ramah lingkungan tersebut diperkuat dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang mengamanatkan seluruh aspek pembangunan di Bali harus berjalan secara berkelanjutan serta menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.

“Tidak boleh hidup sendiri, lalu mematikan yang lain. Hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus harmonis dengan alam. Itulah ajaran leluhur kami dan menjadi konsep teknokratis pembangunan agar Bali terjaga dengan baik untuk masa depan generasi penerus,” ujar Gubernur Koster.

Komitmen tersebut antara lain diwujudkan melalui kebijakan penggunaan energi bersih dari hulu hingga hilir yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur. Salah satu program prioritas yang dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang telah didorong sejak 2019 sebagai bagian dari transformasi menuju penggunaan energi bersih di Bali.

Baca Juga  Koster-Giri Linier dengan Sanjaya-Dirga

Gubernur Koster menyampaikan bahwa pengembangan PLTS di Bali mendapat dukungan Pemerintah Pusat. Bali diharapkan memperoleh pasokan listrik sebesar 1.000 MW dari pengembangan PLTS sebagai bagian dari program nasional berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Pengembangan energi bersih tersebut diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sekaligus memperkuat ekosistem pendukung pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelas.

Selain pengembangan energi bersih, Gubernur Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam memperkuat penanganan sampah. Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah menunjukkan perkembangan positif.

“Khusus untuk kawasan Denpasar dan Badung, tingkat pemilahan sampah telah mencapai 80 hingga 90 persen. Hal ini berdampak pada beban TPA Suwung yang makin menurun,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat turut mengapresiasi penyelenggaraan ENSIA 2026. Pemerintah, menurutnya, terus mendorong peningkatan kualitas lingkungan, termasuk memperkuat tanggung jawab pelaku usaha terhadap sampah yang dihasilkan. Salah satu perhatian diarahkan pada produk makanan berkemasan plastik yang berkontribusi cukup besar terhadap timbulan sampah.

Direktur Utama PT SUCOFINDO Sandry Pasambuna menjelaskan, ENSIA merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan PT SUCOFINDO bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengapresiasi pelaku usaha dan local hero atas inovasi nyata di bidang lingkungan dan sosial. ENSIA bertujuan mendorong inovasi berkelanjutan yang selaras dengan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Antusiasme pelaku usaha terhadap ENSIA tahun ini mengalami peningkatan. Panitia menerima sebanyak 954 makalah inovasi dari 253 perusahaan serta menyeleksi 48 calon local hero inspiratif.

Pada ENSIA 2026, penghargaan Best of the Best Participant diraih PT Smelting. Empat peserta terbaik lainnya yakni PT PLN Nusantara Power UP Rembang, PT TIMAH Tbk Divisi Pengolahan dan Peleburan Kundur, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu, serta PT ANTAM Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat. (gs/bi)

Baca Juga  Ruang Berbahasa Bali Semakin Sempit, Gubernur Koster Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya Bali

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Forum Balinomics 2026: Sinergi Menjaga Stabilitas dan Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali

Published

on

By

Bank Indonesia Gelar Forum Balinomics 2026 di Legian
BALINOMICS: Bank Indonesia menggelar forum dialog strategis Balinomics di Padma Resort Legian Bali, dengan mengusung tema "Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali", pada Rabu, 9 September 2026. Tampak para narasumber melakukan sesi foto bersama. (Foto: Hms BI)

Badung, baliilu.com – Pada tanggal 9 September 2026, Bank Indonesia menggelar forum dialog strategis Balinomics di Padma Resort Legian Bali, mengusung tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, asosiasi industri, pelaku UMKM, hingga Majelis Desa Adat untuk merumuskan langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang berdaya tahan, inklusif dan berkelanjutan.

Forum Balinomics ini turut dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bali Triwulan II-2026 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Bali, serta penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan bagi kelompok subak dan nelayan lokal. Penyampaian LPP Triwulan II-2026 serta sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu bentuk advisory Bank Indonesia kepada pemerintah daerah serta dukungan Bank Indonesia terhadap sektor pertanian dan perikanan Bali.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, memaparkan bahwa perekonomian Bali pada Triwulan II-2026 mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh sebesar 5,78% (yoy), melampaui rata-rata nasional. Inflasi Bali pada bulan Agustus 2026 yang sebesar 3,45% (yoy) masih terjaga dalam kisaran target, berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi Bali. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Bali tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,4%–5,9% dengan dua tantangan fundamental yang memerlukan perhatian bersama, yaitu: Ketergantungan Sektoral yang masih terkonsentrasi pada sektor tersier/pariwisata, sehingga rentan terhadap gejolak eksternal, dan Konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi yang masih didominasi wilayah Bali Selatan (Sarbagia).

Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., menegaskan kembali arah Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (Perda No. 4 Tahun 2023) dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19 menuntut keterhubungan 6 (enam) sektor unggulan: pertanian dalam arti luas, kelautan/perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM/koperasi, ekonomi kreatif & digital, serta pariwisata. “Yang dibangun bukan sekedar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektor,” tegas Prof. Damriyasa.

Baca Juga  Tindak Lanjut Instruksi Presiden, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Ikuti Rakornas Dana Transfer Daerah

Sebagai narasumber, kegiatan ini menghadirkan Josua Pardede (Chief Economist Permata Bank), Aradhita Priyanti (Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur / PT SMI) dan Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. (Ketua BPD PHRI Bali / Wakil Gubernur Bali 2018–2023).

Josua menyoroti dinamika global seperti ketegangan geopolitik Timur Tengah yang menekan harga minyak/avtur dan melemahkan mobilitas penerbangan internasional. Ia memaparkan bahwa pertumbuhan Bali pada triwulan kedua banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi, sementara sektor transportasi-pergudangan sempat terkontraksi. Untuk menjawab bottleneck belanja dan investasi, Josua merekomendasikan 8 Quick Wins, di antaranya: front-loading belanja modal APBD dan DAK fisik dan optimalisasi SILPA, perluasan paket mitigasi El Niño di sektor pertanian, operasi pasar dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), diplomasi kapasitas rute penerbangan alternatif, perluasan penyaluran KUR sektor primer (minimal 30%), penyiapan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, peningkatan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), dan penguatan peran LPD dan Desa Adat sebagai ujung tombak distribusi MBG, KDMP dan KUR. Ia juga mengingatkan pentingnya menekan economic leakage (kebocoran nilai tambah keluar daerah).

Sebagai Special Machine Vehicle Kementerian Keuangan, Aradhita memaparkan kesiapan PT SMI dalam mendukung pembiayaan daerah melalui skema pinjaman publik, pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek (project development). Ia menegaskan bahwa pembiayaan PT SMI menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang ketat serta asesmen kelayakan untuk memastikan pembiayaan merupakan proyek yang sustainable dan juga selaras dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup.

Tokoh pariwisata Cok Ace mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun paradigma: “Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”. Ia menggarisbawahi perlunya menata daya dukung lingkungan (carrying capacity), mengatasi masalah sampah terpadu (seperti proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik / PSEL), serta mendorong rantai pasok lokal agar kebutuhan hotel dan restoran menyerap hasil pertanian dan produk UMKM Bali. Cok Ace menekankan transformasi harus berjalan serentak pada tiga pilar: pemerintah (kebijakan terkoordinasi dan tata ruang berakar budaya), pelaku usaha (fokus pada value bukan sekadar volume), dan masyarakat/desa adat (sebagai subjek aktif pembangunan).

Baca Juga  Gubernur Koster Minta Seluruh Pegawai Pemprov Bali Komit Sukseskan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Dalam Bali Era Baru 2025–2125

Melalui penyelenggaraan Forum Balinomics, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan menegaskan kembali komitmen memperkuat sinergi lintas sektor. Harmonisasi kebijakan dan konsistensi implementasi di lapangan menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca