Denpasar, baliilu.com – Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) melaksanakan asesmen lapangan secara luring terhadap Program Studi Farmasi dan Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana pada Jumat, 1 Juli 2022 bertempat di ruang sidang FMIPA Universitas Udayana.
Penilaian lapangan atau asesmen lapangan terhadap Prodi Farmasi dan Program Studi Profesi Apoteker yang dilaksanakan selama 2 hari sampai Sabtu, 2 Juli 2022 dihadiri oleh Rektor Universitas Udayana yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., Dekan FMIPA Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc, Ph.D, Ketua LP3M yang diwakili oleh Sekretaris LP3M Prof. Dr. Ir. I Made Alit Karyawan Salain, DEA, Ketua LP2M Prof. Dr. Drh. I Nyoman Suarsana, M.Si., Ketua USDI Dr. I Nyoman Putra Sastra, S.T., M.T., Ketua UPT Perpustakaan, Dr. Ida Ayu Laksmita Sari, Koprodi PS Farmasi, Profesi Apoteker, Ketua Unit di FMIPA, dosen, tenaga kependiikan, dan mahasiswa di lingkungan FMIPA Universitas Udayana.
Proses penilaian atau asesmen lapangan luring ini dinilai oleh 3 orang asesor LAM-PTKes yakni Dr. Iskandarsyah, M.Si, Apt dari Universitas Indonesia, Dr. Bondan Ardiningtyas, M.Sc., Apt. dari Universitas Gadjah Mada, Erindyah Retno Wikantyasning, Ph.D, Apt. dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.
LAM-PTKes saat melakukan Asesmen Lapangan Luring terhadap Prodi Farmasi dan Profesi Apoteker FMIPA Unud. (Foto: Ist)
Rangkaian asesmen diawali dengan dilaksanakannya peninjauan secara langsung ke wahana apoteker di RSPTN Unud, Apotek BWF Puri Gading, PT. Pak Oles Tokcer, dan RSUD Bali Mandara kemudian dilanjutkan acara pembukaan dan penilaian di ruang sidang FMIPA Universitas Udayana.
Dekan FMIPA Ni Luh Watiniasih dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu Asesor yang mengemban tugas menilai program studi kami sehingga akreditasi yang telah dicapai yaitu unggul dapat dipertahankan. Penilaian akreditasi telah disiapkan dengan baik sesuai laporan dan catatan pada saat akreditasi daring tahun lalu.
‘’Akreditasi yang telah kami capai, merupakan capaian yang sangat membanggakan bagi kami civitas akademika, pengelola UPPS, dan juga tentunya bagi universitas Udayana. Akreditasi yang telah dicapai ini merupakan hasil dari kerja keras penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) SDM, sarana prasarana, dan proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta selalu ditingkatkan dengan baik untuk makin mendongkrak proses serta hasil pembelajaran di FMIPA dan Universitas Udayana,’’ ujar Dekan.
Pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan koordinasi dengan semua pihak, baik itu civitas akademika FMIPA, alumni, stakeholder telah dilaksanakan menggunakan sistem yang terintegrasi yang disupport oleh USDI maupun media sosial. Dukungan yang telah diterima dari semua pihak sangat bermanfaat dan berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan di FMIPA.
Kebijakan Rektor Universitas Udayana terkait pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di Fakultas MIPA Universitas Udayana sangatlah tinggi. Sebagai contoh adalah telah diserahterimakannya gedung baru yang berlokasi di Kampus Sudirman kepada FMIPA pada Januari 2022 dan saat ini telah digunakan dengan baik.
Wakil Rektor 1 Prof. Rai saat memberikan sambutan. (Foto: Ist)
‘’Dapat juga kami laporkan bahwa pada tahun 2022 ini, bapak Rektor telah memutuskan pembangunan gedung baru bagi FMIPA, yang akan dimanfaatkan dan diprioritaskan untuk program studi Farmasi, Apoteker, dan Informatika yang saat ini lokasinya masih terpencar. Sementara gedung dekanat lama, akan dimanfaatkan sebagai laboratorium farmasi yang saat ini sebenarnya sudah direnovasi, namun tetap diupayakan agar menjadi satu lokasi dengan program studinya,’’ ujarnya seraya berharap semoga pengembangan sarana dan prasarana ini nantinya dapat meningkatkan kemampuan akademik dan nonakademik mahasiswa sehingga lulusan FMIPA memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja maupun di masyarakat secara langsung.
Sementara itu, Rektor Universitas Udayana yang diwakili WR 1 Prof. Rai Maya Temaja saat membuka Asesmen Lapangan Luring menyampaikan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya karena kita semua dapat hadir dan diberi kesehatan di dalam acara asesmen lapangan PS Farmasi dan Profesi Apoteker ini.
Prof. Rai lanjut mengucapkan selamat datang kepada Bapak/Ibu Asesor LAM-PTKes di Universitas Udayana yang akan melaksanakan asesmen lapangan Program Studi Farmasi dan Profesi Apoteker. Asesmen lapangan ini menindaklanjuti asesmen lapangan secara daring yang telah dilaksanakan tahun lalu. Dan kita sangat senang dihadiri oleh para asesor.
Prof. Rai menjelaskan, Kampus Unud terbagi menjadi 3 lokasi yakni di Jl. Pulau Nias dimana ini adalah kampus pertama Unud, sehingga diusahakan tidak akan dipindah. Kemudian kampus di Sudirman yang saat ini diperuntukkan untuk program pascasarjana, profesi dokter spesialis. Sehingga semua program sarjana yang masih ada di Denpasar harus pindah ke Bukit Jimbaran. ‘’Tahun ini dan tahun depan kami siapkan 7 dekanat baru bagi fakultas yang belum memiliki gedung dekanat di Bukit Jimbaran,’’ ujarnya.
Lebih lanjut Prof. Rai membeberkan, pengelolaan Universitas Udayana saat ini sudah Badan Layanan Umum (BLU) sejak 12 tahun yang lalu dan saat ini kami sedang mengusulkan pengelolaan ke Badan Hukum (BH), dimana pengelolaan uang 1 triliun sudah cukup untuk menjadikan kami berbadan hukum sehingga kami dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan lain di samping dana UKT mahasiswa seperti melakukan kerja sama pengelolaan aset yang kami miliki.
‘’Jika dulu lahan Universitas Udayana adalah lahan kering, maka berbeda dengan saat ini. Lahan di Bukit Jimbaran/Universitas Udayana ini adalah lahan yang sangat mahal dan diminati oleh banyak pihak. Sampai-sampai ada saja pihak yang masih berusaha menggugat sertifikat atas lahan kami. Menyadari hal ini, kami sedang menjajaki kerja sama dengan pihak swasta sebagai salah satu penunjang pendapatan di luar UKT,’’ ujarnya.
Universitas Udayana adalah salah satu dari 27 universitas/ perguruan tinggi yang terakreditasi Unggul. ‘’Kami terus berusaha mengikuti jejak universitas-universitas besar seperti UI, UGM, UMS tentunya,’’ ujarnya seraya mengungkapkan saat ini 17 prodi terakreditasi Unggul, 59 terakreditasi A, dan yang lainnya masih perlu ditingkatkan lagi. Universitas Udayana memiliki SDM sejumlah 1.459 dosen, 1.590 tenaga pendidik, dan 27.000 lebih mahasiswa aktif.
Terkait dengan asesmen lapangan ini, pihaknya menyadari mungkin ada hal-hal yang belum maksimal. ‘’Untuk itu kami mohon kepada para asesor untuk mengijinkan kami melengkapi dokumen-dokumen yang mungkin masih tercecer sehingga peringkat akreditasi kami di program studi farmasi dan profesi apoteker dapat tetap unggul,’’ ujarnya.
‘’Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan, maupun hospitality. Mohon kekurangan ini jangan dibawa ke hati seperti pula peringkat unggul ini nantinya juga jangan dibawa ke hati, namun dibawa ke sertifikatnya,’’ pungkas Prof. Rai yang diiringi dengan suara riuh tepuk tangan dari para hadirin.
Tim asesor yang diwakili oleh Dr. Iskandarsyah, M.Si, Apt. mendapat kesempatan memberikan sambutan terakhir. Ia mengucapkan selamat siang kepada bapak WR 1, ibu dekan, para undangan yang telah hadir dalam asesmen lapangan luring. Pada asesmen ini pada dasarkan kita melakukan kunjungan sebagai salah satu persyaratan dalam proses akreditasi, dimana tahun lalu kita sudah laksanakan ALD namun dalam proses akreditasi wajib melaksanakan kunjungan ke universitas.
Jika melihat dari sambutan dari ibu Dekan dan Wakil Rektor, dimana sarana dan prasarana sudah berkembang dimana direncanakan pengembangan gedung baru sehingga diharapkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu dekan juga telah menyampaikan dimana PPEPP juga telah menjadi budaya di lingkungan Universitas Udayana.
‘’Kami bertiga ditugaskan oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan ALL ini. Jika di awal tadinya koprodi Profesi Apoteker sepertinya merasa khawatir dalam proses akreditasi ini, perlu kami sampaikan bahwa tidak perlu khawatir apalagi kita sama-sama rekan-rekan kolega seprofesi. Tentunya tujuannya adalah membina sehingga mahasiswa kita dapat memperoleh bekal yang terbaik. Saya kira pun Universitas Udayana telah menyiapkan bekal yang terbaik bagi mahasiswa,’’ ucapnya.
Setelah ini kita akan lihat sarana dan prasarana di program studi, selanjutnya nanti dilanjutkan dengan drafting. ‘’Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan akreditasi ini nantinya ada yang kurang berkenan, semoga proses akreditasi ini dapat berjalan lancar dan baik,’’ ujarnya.
Acara dilanjutkan dengan peninjuan sarana dan prasarana di prodi yaitu di ruang baca, ruang tata usaha, lab Farmasetika, Lab Farkog/Fitokimia, lab Analisis dan Farmakologi, Lab Steril dan Mikrobiologi, UPT Forensik, UPT Biosains, Lab Bersama FMIPA, Lab CBT (FK Unud via daring), Skill Lab (FK Unud via daring) serta ruang kuliah (BG, BH) dan diakhiri dengan diskusi.
Pada hari kedua (Sabtu, 2 Juli 2022), proses ALL dilanjutkan dengan penyampaian hasil diskusi mandiri para asesor yang dilanjutkan dengan diskusi serta penyerahan dokumen berita acara yang ditandatangani oleh para asesor serta para koordinator program studi sebagai bukti kesepakatan penilaian atas ALL yang dilaksanan selama dua hari ini. Acara diakhiri dengan foto bersama dan ramah tamah. Sumber: https://www.unud.ac.id/in/berita-fakultas1306-Asesmen-Lapangan-PS-Farmasi-dan-Profesi-Apoteker-oleh-LAM-PTKes.html(gs/bi)
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.
Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).
“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.
Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.
Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.
Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.
“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.
“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.
Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.
Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.
Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027
Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.
Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.
Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).
Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.
Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan
Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:
Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.
Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.
Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.
Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)
TINJAU BEDAH RUMAH: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Jembrana, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Wagub Giri Prasta Tinjau Program Bedah Rumah di Jembrana
Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 75 juta.
Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.
Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.
Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.
Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.
I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.
Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.
Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.
Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.
Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. (gs/bi)