Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Ketua Dewan Putu Parwata: Pemerintah Sangat Kooperatif dan Konstruktif Memberikan Tanggapan

Terkait Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Badung atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021

Loading

BALIILU Tayang

:

parwata
Bupati Giri Prasta saat menyerahkan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Badung kepada Ketua Dewan Putu Parwata. (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Sehari setelah pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Badung Gede DPRD Kabupaten Badung terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, Bupati Badung Giri Prasta menyampaikan jawaban melalui Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung, pada Selasa (12/7/2022).

Rapat Paripurna yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung Dr. Drs. I Putu Parwata MK, M.M. ini didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Sunartha. Hadir Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Anggota DPRD Badung, Sekda Badung Adi Arnawa, Sekwan DPRD Badung I Gusti Agung Made Wardika, Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, beserta undangan lainnya.

Usai rapat paripurna, Ketua Dewan Putu Parwata kepada media menyampaikan jawaban pemerintah sudah jelas, bahwa apa yang disampaikan melalui pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Badung secara konstruktif sudah ditanggapi oleh Bupati. Seperti ada kurang optimalnya pendapatan, bagaimana melakukan penanganan pajak, hutang-hutang pajak, kemudian bagaimana melakukan program –program yang belum dilaksanakan atau belum maksimal dilaksanakan, nampaknya pemerintah sangat kooperatif sekali dan konstruktif dalam memberikan tanggapan. ‘’Semoga di tahun 2022 ini ke depan benar-benar Pemerintah Kabupaten Badung good governance dan clean goverment,’’ ujar Politisi asal Dalung Kuta Utara ini.

Ketua DPRD Badung Putu Parwata. (Foto: Ist)

Lebih lanjut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung ini mengatakan, inilah harapannya, sehingga hasil akhir yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk masyarakat Badung dalam mencapai tujuan kesejahteraannya betul-betul akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

‘’Kami harapkan Pemerintahan Kabupaten Badung antara DPRD dan Bupati benar-benar dapat dilakukan secara sinergi. Dengan demikan semua program visi misi yang disampaikan bisa dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dan harapan kami ke depan di tahun 2022 ini pendapatan akan bisa lebih maksimal, sehingga program-program yang belum terlaksana atau yang tertunda bisa dilaksanakan dan dituntaskan sampai akhir 2024,’’ ucap Parwata.

Baca Juga  Tingkatkan Potensi Guru, Ketua DPRD Badung Putu Parwata Dorong Kegiatan Pimpinan Daerah Aiyiyah Badung

Dengan demikian, program-program yang menjadi program mandatory akan bisa menjadi prioritas. ‘’Kami harapkan ini bisa berjalan dan kami DPRD akan selalu memberikan support yang positif supaya program pemerintah berjalan dengan baik,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan, setelah disimak dengan seksama pemandangan umum fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Badung yang telah disampaikan pada rapat paripurna DPRD kemarin, bahwa secara eksplisit, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Badung dapat menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah, setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

parwata
Bupati Badung Giri Prasta menyerahkan KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata. (Foto: Ist)

Persetujuan dewan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa adanya kesamaan komitmen dan visi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Badung terhadap pengelolaan keuangan daerah saat ini serta rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance and clean goverment. “Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang dengan sungguh-sungguh melakukan pendalaman terhadap substansi yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah tersebut,” ungkapnya.

Bertepatan dengan rapat paripurna tersebut, Bupati Badung Giri Prasta menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Semesta (KUA-PPAS) kepada Ketua DPRD Badung Putu Parwata. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Klarifikasi Kapendam IX/Udayana Terkait Ranpur Anoa yang Terparkir di Area Student Center Universitas Udayana

Published

on

By

Kapendam IX/Udayana Kolonel Amrizal Nasution
Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution. (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Menanggapi unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan kendaraan tempur (Ranpur) Anoa bernomor 9557-IX terparkir di area Student Center Universitas Udayana, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa keberadaan kendaraan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengamanan Very Very Important Person (VVIP).

“Benar, Ranpur Anoa tersebut merupakan kendaraan yang disiapkan untuk mendukung tugas pengamanan VVIP. Pada Rabu, 21 Oktober 2026, setelah melaksanakan Apel Gelar Pasukan di Makorem, kendaraan bergerak menuju titik penempatan sesuai arahan unsur pengamanan VVIP,” jelas Kolonel Inf Amrizal Nasution, Jumat, 23 Oktober 2026.

Kolonel Amrizal menjelaskan, Ranpur Anoa tiba di area parkir Universitas Udayana sekitar pukul 10.00 WITA karena lokasi pos pengamanan yang dituju tidak memiliki area parkir yang memadai. Area parkir kampus dipilih dengan pertimbangan jaraknya yang relatif dekat dengan lokasi posyandu, setelah memperoleh izin dari petugas keamanan dan dosen Universitas Udayana.

“Penempatan kendaraan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian teknis di lapangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan. Selanjutnya, penempatan dan pergerakan kendaraan tetap mengikuti arahan unsur yang bertanggung jawab dalam pengamanan VVIP,” tambahnya.

Selanjutnya, Pada Kamis, 22 Oktober 2026, Ranpur Anoa tersebut bergerak menuju markas kompi untuk pengisian bahan bakar, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem, guna menempati kedudukan pengamanan VVIP sesuai arahan yang telah ditentukan.

Kapendam menegaskan bahwa keberadaan Ranpur Anoa di area parkir Universitas Udayana berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pengamanan VVIP, bukan untuk kepentingan di luar tugas kedinasan.

“Kami mengimbau masyarakat agar menyikapi informasi yang beredar di media sosial secara bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari unggahan yang belum menyajikan kronologi secara utuh. Apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut, masyarakat dapat mengacu pada keterangan resmi dari pihak terkait,” pungkas Kolonel Inf Amrizal Nasution. (gs/bi)

Baca Juga  Diduga Lakukan PHK Sepihak, Komisi IV DPRD Badung Sidak Cafe Organic Petitenget

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Jajaki Peluang Ekspor Sapi Bali ke Timor-Leste, Dorong Kerja Sama Peternakan yang Saling Menguntungkan

Published

on

By

Gubernur Koster terima kunjungan Pejabat Peternakan Timor-Leste
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster, menerima kunjungan Sekretaris Negara Peternakan, Kementerian Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (MALFF) Timor-Leste, H.E. Mr. José Vieira de Araújo, Lic. CSH., Lic. Dir., MD., M.AP, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/10/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, menerima kunjungan Sekretaris Negara Peternakan, Kementerian Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (MALFF) Timor-Leste, H.E. Mr. José Vieira de Araújo, Lic. CSH., Lic. Dir., MD., M.AP, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/10/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di sektor peternakan, khususnya potensi ekspor sapi Bali untuk mendukung pengembangan populasi dan peningkatan kualitas ternak di Timor-Leste.

Pertemuan ini sekaligus menjadi tindak lanjut komunikasi yang telah terjalin antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjajaki kerja sama peternakan yang saling menguntungkan.

Melalui kerja sama tersebut, Bali berpeluang memperluas pasar bagi komoditas peternakan daerah, sementara Timor-Leste dapat memanfaatkan potensi sapi Bali untuk mendukung peningkatan produksi ternak dan penguatan ketahanan pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Timor-Leste menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki pasokan sapi dari Bali guna mendukung pengembangan sektor peternakan di negaranya.

Pembahasan awal mencakup kemungkinan ketersediaan hingga 10.000 ekor sapi. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pendataan dan kajian teknis untuk memastikan jumlah ternak yang tersedia dan memenuhi persyaratan perdagangan.

Menanggapi peluang tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait untuk memastikan potensi pasokan sapi Bali berdasarkan kondisi di lapangan.

Pendataan perlu mencakup jumlah ternak yang dapat dipasarkan, usia, jenis kelamin, asal ternak, kondisi kesehatan hewan, serta kesiapan peternak dan fasilitas pendukung.

Langkah ini diperlukan agar rencana kerja sama dapat disusun berdasarkan data yang akurat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan peternak lokal dan keberlanjutan populasi sapi Bali.

Gubernur Koster menegaskan pentingnya kesiapan teknis dan pemenuhan ketentuan yang berlaku sebelum peluang ekspor sapi Bali ke Timor-Leste dapat ditindaklanjuti.

Baca Juga  Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa Hadiri Seminar KSPSI Bali

Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi persyaratan kesehatan hewan, karantina, transportasi ternak, kapasitas pengiriman, serta prosedur administrasi dan perdagangan internasional.

Seluruh tahapan tersebut memerlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berwenang agar mekanisme perdagangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di Indonesia maupun Timor-Leste.

Selain memastikan kelancaran pengiriman, pemenuhan persyaratan teknis dan administratif juga penting untuk memberikan kepastian bagi kedua pihak serta melindungi kepentingan peternak Bali.

Selain menjajaki peluang perdagangan sapi, pertemuan tersebut turut membahas potensi kerja sama dalam pengembangan kapasitas peternak dan pertukaran pengetahuan di bidang peternakan.

Kerja sama yang dapat dikembangkan antara lain mencakup pembibitan, peningkatan mutu genetik ternak, pengelolaan peternakan, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia.

Gubernur Koster menyambut baik peluang kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada perdagangan ternak, tetapi juga mendukung pengembangan sektor peternakan secara berkelanjutan.

Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peternak dan pelaku usaha peternakan di Bali maupun Timor-Leste.

Dorong Kerja Sama yang Konkret

Gubernur Koster berharap peluang kerja sama yang telah dibahas dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Timor-Leste, serta kementerian dan lembaga terkait.

Koordinasi lanjutan diperlukan untuk memastikan kebutuhan ternak, potensi pasokan, persyaratan perdagangan, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung.

Pemerintah Provinsi Bali juga perlu memastikan bahwa pengembangan peluang perdagangan sapi tetap memperhatikan keberlanjutan populasi ternak dan kepentingan peternak lokal.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, kerja sama Bali dan Timor-Leste diharapkan dapat berkembang menjadi kemitraan yang konkret, produktif, dan saling menguntungkan, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi kedua pihak di sektor peternakan. (gs/bi)

Baca Juga  Terima DPRD Bitung, Nyoman Satria Beberkan Penyertaan Modal di Badung

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster: Pariwisata Jadi Indikator Penting Pertumbuhan Ekonomi Bali

Published

on

By

Gubernur Koster hadiri Temu Wirasa Stakeholders
HADIRI TEMU WIRASA: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Temu Wirasa Stakeholders 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (23/10/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa sektor pariwisata masih menjadi tumpuan utama perekonomian Bali. Oleh karena itu, perkembangan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kondisi dan pertumbuhan ekonomi Bali. Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri Temu Wirasa Stakeholders 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (23/10/2026).

“Secara umum, melihat ekonomi Bali bagus atau tidak itu sederhana, dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik wisatawan asing maupun domestik, apakah naik atau turun,” ujar Gubernur Koster.

Menurut Gubernur Koster, pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor ekonomi masyarakat, mulai dari perhotelan, vila, restoran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, hingga pertanian dan penyediaan pangan. Dengan karakteristik tersebut, peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha pariwisata, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Gubernur Koster mengungkapkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali pada 2025 mencapai sekitar 66 persen. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa dinamika pariwisata memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah. Karena itu, keberlanjutan sektor pariwisata menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Bali.

Dari sisi kunjungan wisatawan, Gubernur Koster menyampaikan bahwa perkembangan wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir September 2026 menunjukkan tren positif dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun sempat mengalami penurunan pada Februari hingga April 2026 akibat dinamika geopolitik global, kunjungan wisman kembali pulih dan menunjukkan peningkatan.

Baca Juga  Wakil Ketua III DPRD Badung Made Sunarta Apresiasi Pemkab Badung Cairkan Bansos Hari Raya Rp 2 Juta per KK bagi Umat Hindu

Gubernur Koster juga menyoroti capaian kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 yang mencapai sekitar 7,05 juta kunjungan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali, bahkan melampaui jumlah kunjungan sebelum pandemi Covid-19 pada 2019.

Sejalan dengan perkembangan pariwisata, perekonomian Bali pada 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen. Gubernur Koster menilai capaian tersebut memiliki arti penting karena struktur perekonomian Bali terutama ditopang oleh sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat, bukan oleh eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan minyak dan gas bumi.

“Bedanya ekonomi berbasis sumber daya alam dengan ekonomi pariwisata sangat jauh. Kalau ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti tambang, minyak, gas, dan emas, hanya terkonsentrasi di satu tempat. Namun, kalau ekonomi berbasis pariwisata, dampaknya menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali,” jelasnya.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa meskipun aktivitas pariwisata cenderung terkonsentrasi di Denpasar, Badung, dan Gianyar, manfaat ekonominya turut dirasakan masyarakat di kabupaten/kota lainnya. Kebutuhan sektor pariwisata terhadap produk pertanian, bahan pangan, kerajinan, transportasi, dan berbagai jasa pendukung menciptakan keterkaitan ekonomi antardaerah di Bali.

Kinerja perekonomian Bali juga tercermin dari sejumlah indikator sosial yang menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan Bali tercatat sebesar 3,42 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,45 persen, serta rasio Gini sebesar 0,333. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali turut diikuti oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif baik.

Dengan memperhatikan perkembangan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat, Gubernur Koster optimistis pertumbuhan ekonomi Bali pada 2026 akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Jadi, kalau dibandingkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 dengan tahun 2025, pasti jauh lebih bagus,” tegas Gubernur Koster.

Baca Juga  Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa Hadiri Seminar KSPSI Bali

Kendati demikian, Gubernur Koster mengingatkan adanya tantangan yang perlu mendapat perhatian, khususnya penurunan kunjungan wisatawan domestik yang antara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga tiket pesawat domestik. Menurutnya, wisatawan domestik memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan sektor pariwisata dan aktivitas perekonomian Bali secara keseluruhan.

Gubernur Koster menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan ketahanan sektor pariwisata karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial masyarakat Bali.

“Sekarang, pariwisata menjadi tumpuan ekonomi Bali. Artinya, hidup kita di Bali bergantung pada pariwisata. Kalau ini terganggu, dampaknya tidak hanya ke ekonomi, tetapi juga ke bidang sosial dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan bahwa ketersediaan data dan informasi yang akurat dari para pemangku kepentingan memiliki peran strategis dalam memahami perkembangan perekonomian daerah serta mendukung perumusan kebijakan ekonomi yang tepat.

Achris menjelaskan bahwa informasi yang diperoleh dari para responden survei Bank Indonesia menjadi salah satu sinyal awal untuk mengidentifikasi perkembangan dunia usaha, perilaku konsumen, serta pergerakan harga di masyarakat sebelum data makroekonomi resmi dirilis. Informasi tersebut turut menjadi bahan dalam penyusunan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan rekomendasi kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memperkirakan perekonomian Bali pada 2026 tetap tumbuh positif pada kisaran 5,4–5,9 persen. Sementara itu, inflasi diharapkan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5 persen ± 1 persen.

Temu Wirasa Stakeholders 2026 mengusung tema “Data Pramana, Bali Rahayu: Bersinergi Mendorong Pertumbuhan Bali yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Kegiatan ini menjadi wadah penguatan sinergi antara Bank Indonesia, responden survei, dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas serta ketersediaan data ekonomi daerah.

Baca Juga  Komisi III DPRD Badung Evaluasi Serapan Anggaran 2025 Siapkan Sinkronisasi APBD 2026

Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan pertukaran informasi yang berkelanjutan guna mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan perekonomian Bali di tengah dinamika ekonomi global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca