Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Bank Indonesia Dorong Indonesia Menuju Ekonomi Hijau

BALIILU Tayang

:

juda agung
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung saat diwawancarai media. (Foto: gs)

Nusa Dua, Badung, baliilu.com – Pertemuan hari kelima acara seminar “Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery” yang merupakan rangkaian side event  G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/7) mengemuka soal komitmen Indonesia menuju ekonomi hijau untuk mencapai net zero sebelum tahun 2060.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung sebelum pertemuan menyampaikan kepada media bahwa untuk Indonesia menuju ekonomi hijau, pertama, pentingnya merumuskan kebijakan yang terus mendorong transisi ekonomi hijau, yang tahapan-tahapannya harus dipersiapkan dengan baik agar disrupsi-disrupsi tidak merugikan perekonomian kita. Kedua, mendorong sektor keuangan perbankan, pasar uang, untuk terus membiayai atau memberikan financing kepada sektor hijau.

‘’Apabila kita tidak bergegas untuk mendorong transisi ekonomi menuju hijau tentu saja dampaknya akan sangat signifikan terhadap ekonomi dan keuangan, ekspor kita bisa terhambat. Investasi hijau dari luar negeri juga akan beralih ke negara-negara yang memang sudah siap dari sisi kebijakan-kebijakan ekonomi hijau. Dan juga akses keuangan kita di luar negeri menjadi terbatas karena investor sekarang ini prefer untuk melakukan investasi kepada sektor-sektor yang sudah hijau, baik itu untuk portofolio maupun juga untuk direct investment karena mereka juga kalau tidak hijau di sana kena pajak yang lebih tinggi,’’ ujar Juda Agung.

Untuk itu, Juda Agung mengemukakan pertama ke depan bagaimana untuk mendorong ini perlu adanya kebijakan-kebijakan dari stakeholder, dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, untuk terus memberikan insentif kepada sektor hijau ini. Kedua, harus melakukan inovasi-inovasi, instrument-instrument keuangan untuk pembiayaan ekonomi hijau ini dan perbankan harus segera untuk melakukan reposisi menuju ekonomi hijau.

Baca Juga  Presiden Jokowi Tinjau Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang

‘’Tentu saja semua ada transisinya, ada tahapan-tahapannya supaya ekonominya tidak terdisrupsi kalau kemudian kita tiba-tiba semua beralih ke hijau,’’ terangnya.

Sementara itu, Sinta Kamdani, selaku Wakil Ketua Kadin dan mewakili dunia usaha menyampaikan acara seminar yang diinisiasi Bank Indonesia bersama WWF dalam rangkaian G20 timingnya sangat tepat. ‘’Kami melihat bahwa memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat komitmen Indonesia untuk mencapai net zero sebelum tahun 2060 dan itu jelas harus ditranslasikan juga ke dalam dunia usaha,’’ ujar Sinta.

Sekarang perusahaan-perusahaan juga harus sudah memikirkan bagaimana mencapai net zeronya. Oleh karena itu, investasi hijau dan dalam rangkupan investasi hijau dibutuhkan financing. Green financing ini menjadi salah satu hal yang paling penting.

‘’Jadi kami sangat apresiasi upaya dari Bank Indonesia untuk bisa menggerakkan, memobilisasi dari segi perbankan maupun financing untuk bisa menyiapkan pembiayaan untuk industri-industri hijau. Kami dari pelaku usaha juga siap, tentu saja ini suatu komitmen bersama yang harus kita semua lakukan dan juga dukungan dari pemerintah untuk pemberian insentif-insentif yang sangat dibutuhkan dan dalam kaitan ini saya rasa dari segi pelaku usaha kami juga sudah menginisiasi beberapa upaya untuk juga memfasilitasi industri tidak hanya industri- industri besar tapi juga industri kecil menengah,’’ ujarnya.

Jadi, ungkap Sinta Kamdani, salah satu upaya yang dilakukan pelaku usaha dengan cara menginisiasi adanya net zero hub, ini untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk mencapai net zero dengan menyiapkan road map maupun bagaimana bisa memberikan mereka pengetahuan edukasi sehingga bisnis ini bisa menjadi sesuatu yang bisa terealisasi.

‘’Jadi sekali lagi dari pelaku usaha kami siap baik itu dari berbagai unsur, baik itu dari segi energi transisi maupun kita bicara dari segi secular ekonomi dan lain-lain. Namun apa pun yang kita lakukan untuk investasi di hijau jelas perlu pembiayaan. Dan saya rasa judulnya sangat tepat hari ini scaling up untuk akselerasi khusus untuk investasi hijau,’’ ucap Sinta Kamdani.        

Baca Juga  Enam Dubes Negara Sahabat Ingin Majukan Kerja Sama dengan Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pur. Moeldoko yang juga Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Perkilindo). (Foto: gs)

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pur. Moeldoko yang juga Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Perkilindo) mengungkapkan tantangan kendaraan listrik Indonesia, ibaratnya ayam sama telur. Maksudnya, kendaraan dibangun massif tapi charging station belum ada, masalah. Charging station dibangun tapi pertumbuhan mobil listrik belum tumbuh dengan baik, itu juga masalah. Tidak ada yang mau investasi. Maka, ini perlu intervensi pemerintah.

Yang kedua, lanjut Moeldoko, tantangannya adalah pembiayaan. ‘’Pertemuan ini saya harapkan bisa membuat kesepakatan bersama. Karena apa, karena kesadaran dari pihak finance, perbankan  terhadap mobil listrik ini masih belum memiliki kesadaran yang sama menuju kepada green ekonomi ini,’’ ujarnya.

Yang ketiga tantangannya adalah awareness masyarakat. Masyarakat perlu diberikan penjelasan yang optimum tentang mobil listrik. ‘’Ini perlu sosialisasi yang massif, karena sebagian besar masyarakat kita belum tahu isinya,’’ ujarnya seraya menegaskan perlu adanya penyadaran bersama agar masyarakat memiliki awareness yang besar, menuju kepada sustainable.

Moeldoko menyebut, kontribusi mobil listrik terhadap ekonomi kita luar biasa. Yang pertama PLN membuat sebuah ilustrasi apabila ada 6 juta mobil listrik, Indonesia ditargetkan pada tahun 2025, maka ada sebuah penghematan yang luar biasa. Yang pertama dari sisi perbaikan lingkungan akan ada 4 juta ton per tahun, emisi karbon kita akan berkurang. Yang kedua akan menghemat 13 juta barrel per tahun. ‘’Bayangkan berapa duit yang bisa dihemat kalau nanti terjadi akumulatif dari perubahan mobil konvensional kepada mobil listrik. Itu luar biasa,’’ujarnya.

Berikutnya, ada dua kebijakan pemerintah dalam rangka menuju ke mobil listrik. Yang pertama bagaimana terjadi transisi dari mobil atau kendaraan konvensional menuju kepada kendaraan listrik, yang kedua ada konversi dari yang exsisting sekarang baik itu sepeda motor maupun mobil menuju kepada mobil listrik atau kendaraan listrik.

Baca Juga  “Digi Youthpreneurship Festival”, Wujudkan Mimpi Mahasiswa di Era Digital

‘’Dua strategi itu dan saat ini telah disusun regulasinya baik itu ke transisi maupun ke konversi. Transisi telah disiapkan inpresnya, yang akan datang ini bagaimana pemerintah mempersiapkan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan government baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI/Polri semuanya yang berkaitan dengan kendaraan administrasi untuk bisa digantikan secara bertahap menuju kepada kendaraan listrik,’’ pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Penjualan Eceran Bali Tetap Tumbuh di Tengah Normalisasi Aktivitas Pariwisata

Published

on

By

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Kinerja penjualan eceran Bali tetap menunjukkan tren positif pada Agustus 2026. Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali yang berada pada level 128,5 dan tetap mempertahankan level optimis (indeks >100). Kinerja tersebut terutama didorong oleh meningkatnya permintaan pada kategori bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 4,2% (mtm), kategori suku cadang dan aksesori sebesar 3,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 1,6% (mtm).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa penguatan tersebut mencerminkan masih kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat dan wisatawan pada periode puncak kunjungan wisatawan, yang turut mendorong peningkatan kebutuhan transportasi, rekreasi, dan berbagai aktivitas ekonomi pendukung lainnya.

Achris Sarwani lanjut menyampaikan bahwa kinerja penjualan eceran yang tetap kuat juga sejalan dengan terjaganya fundamental perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,78% (yoy), didukung oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja sektor pariwisata. Di sisi lain, Survei Konsumen terbaru menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen Bali pada September 2026 tetap berada pada zona optimis sebesar 122,75, mengindikasikan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Kondisi tersebut turut menopang aktivitas konsumsi dan kinerja sektor perdagangan eceran di Bali.

Achris Sarwani menegaskan kinerja penjualan eceran pada September 2026 diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IPR September 2026 yang diprakirakan berada pada level 128,9, atau meningkat 0,3% (mtm), ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori sandang sebesar 4,5% (mtm), kategori peralatan informasi dan komunikasi sebesar 4,3% (mtm), serta kategori barang budaya dan rekreasi sebesar 3,3% (mtm). Perkembangan tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya aktivitas pariwisata yang menopang permintaan barang dan jasa.

Baca Juga  Indonesia Fokus Dorong Implementasi Lima Poin Kesepakatan untuk Bantu Myanmar

“Meski aktivitas pariwisata mulai memasuki fase normalisasi setelah periode puncak liburan pada Agustus 2026, tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi pendukung masih berada pada level yang relatif tinggi sehingga tetap menopang permintaan masyarakat terhadap berbagai kelompok barang konsumsi,” ujarnya.

Sementara itu, sebut Achris Sarwani, ekspektasi harga umum untuk tiga dan enam bulan mendatang tetap berada pada level tinggi meskipun menunjukkan moderasi dibandingkan hasil survei sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) November 2026 dan Februari 2027 yang masing-masing tercatat sebesar 198. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih memperkirakan adanya tekanan harga ke depan, namun dengan intensitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan persepsi pada survei bulan sebelumnya. Di sisi lain, inflasi Bali pada September 2026 tercatat meningkat menjadi 3,79% (yoy) dari 3,45% (yoy) pada bulan sebelumnya dan berada sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional. Meskipun demikian, peningkatan tekanan harga hingga saat ini belum mengurangi optimisme pelaku usaha maupun masyarakat, sebagaimana tercermin dari tetap kuatnya prospek penjualan eceran dan terjaganya keyakinan konsumen.

Optimisme pelaku usaha tetap terjaga meskipun mengalami moderasi dibandingkan survei sebelumnya. Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) untuk tiga bulan mendatang tercatat sebesar 178, sedikit lebih rendah dibandingkan ekspektasi bulan sebelumnya sebesar 180. Sementara itu, IEP enam bulan mendatang tercatat sebesar 168, menurun dari 188 pada survei sebelumnya. Moderasi ekspektasi tersebut sejalan dengan perkiraan normalisasi aktivitas pariwisata pasca periode puncak kunjungan wisatawan serta meningkatnya ekspektasi harga yang masih relatif tinggi.

Kendati demikian, sebut Achris Sarwani, level IEP yang tetap jauh di atas 100 menunjukkan bahwa pelaku usaha masih meyakini prospek penjualan ritel Bali akan tetap tumbuh dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini sejalan dengan perkembangan Survei Konsumen September 2026, yang menunjukkan bahwa meskipun Indeks Keyakinan Konsumen mengalami sedikit penurunan, Indeks Ekspektasi Konsumen meningkat dari 128,17 pada Agustus 2026 menjadi 130,33 pada September 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap positif. Keyakinan pelaku usaha tersebut turut didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha Perdagangan yang hingga Juli 2026 tercatat tumbuh 1,86% (yoy)

Secara keseluruhan, hasil Survei Penjualan Eceran mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi dan perdagangan ritel Bali masih berada pada fase ekspansi. Meskipun aktivitas pariwisata mulai mengalami normalisasi pasca periode puncak kunjungan wisatawan, daya beli masyarakat dan prospek usaha tetap terjaga sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali pada semester II 2026. (gs/bi)

Baca Juga  “Digi Youthpreneurship Festival”, Wujudkan Mimpi Mahasiswa di Era Digital

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Keyakinan Konsumen Bali Tetap Optimis, Ditopang Prospek Usaha dan Lapangan Kerja yang Positif

Published

on

By

Infografis Keyakinan Konsumen Bali
Infografis konsumen Bali. (Foto; Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pada September 2026, keyakinan konsumen Bali tetap berada pada level optimis dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 122,75 atau berada di atas ambang optimis (>100). Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang sebesar 118,10. Meskipun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya (123,08), optimisme konsumen Bali tetap terjaga seiring berlanjutnya aktivitas ekonomi dan pariwisata yang menopang pendapatan masyarakat.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan bahwa optimisme terutama tercermin pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran Rp 5–6 juta dan Rp 2–3 juta per bulan yang menunjukkan peningkatan keyakinan dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain itu, sebut Achris Sarwani optimisme juga tercermin pada pekerja di sektor formal (120,3) dan sektor informal (125,7). Tetap kuatnya keyakinan konsumen didukung oleh kinerja sektor pariwisata yang masih menjadi penggerak utama perekonomian Bali. Aktivitas wisatawan yang tetap tinggi turut menopang kinerja sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, serta berbagai sektor jasa lainnya sehingga menjaga persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan prospek usaha tetap positif.

Lebih detil, optimisme pada keyakinan konsumen didukung oleh peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 128,17 pada Agustus 2026 menjadi 130,33 pada September 2026 atau naik sebesar 1,69% (mtm). Peningkatan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan (129,0), perkiraan ketersediaan lapangan kerja (130,50) dan perkiraan kegiatan usaha (131,50). Di sisi lain, penurunan IKK secara keseluruhan terutama dipengaruhi oleh melambatnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE). Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mengalami penurunan dari 118,0 pada Agustus 2026 menjadi 115,17 pada September 2026 atau turun sebesar 2,40% (mtm). Penurunan IKE bersumber dari ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (123,0), penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (122,00), serta konsumsi barang tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu (100,50).

Baca Juga  Gen Matic 2025: Angkat Peran Generasi Muda Sebagai Motor Ekonomi Kreatif Masa Depan

Achris Sarwani menegaskan, meskipun mengalami moderasi dibandingkan bulan sebelumnya, keyakinan konsumen Bali pada September 2026 tetap berada pada zona optimis. Perkembangan tersebut mencerminkan proses normalisasi aktivitas ekonomi setelah periode puncak kunjungan wisatawan pada Agustus 2026. Di tengah normalisasi tersebut, peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen mengindikasikan bahwa masyarakat tetap meyakini prospek pendapatan, kesempatan kerja, dan kegiatan usaha dalam enam bulan mendatang akan tetap baik. Optimisme tersebut sejalan dengan berlanjutnya kinerja positif perekonomian Bali yang ditopang oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.

“Ke depan, stabilitas harga tetap menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengingat inflasi Bali pada September 2026 tercatat sebesar 3,79% (yoy), sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. Oleh karena itu, sinergi pengendalian inflasi dan penguatan aktivitas ekonomi perlu terus diperkuat guna menjaga momentum konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Achris Sarwani.

Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya pengendalian inflasi, antara lain pelaksanaan operasi pasar, penguatan pemantauan harga komoditas strategis, serta peningkatan kelancaran distribusi pangan.

“Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia tetap mengarahkan bauran kebijakan secara konsisten untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan daerah, optimisme masyarakat diharapkan tetap terjaga sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

September 2026, Inflasi Bali Melandai

Published

on

By

BI Bali
Infografis inflasi Provinsi Bali per September 2026. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 Oktober 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Agustus yang mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Bali dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi, khususnya harga pakan, yang mendorong kenaikan harga ayam ras di tingkat Konsumen, serta kemarau berkepanjangan yang diiringi oleh El Nino dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang mempengaruhi harga cabai dan beras. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 3,45% (yoy) pada Agustus 2026 menjadi 3,79% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28% (yoy).

Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa secara spasial, seluruh kabupaten/kota IHK di Bali mencatat inflasi bulanan pada September 2026. Kabupaten Badung mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,55% (mtm), diikuti Kabupaten Tabanan sebesar 0,46% (mtm), Kota Denpasar sebesar 0,21% (mtm), dan Singaraja sebesar 0,19% (mtm). Sementara secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 4,54% (yoy), diikuti Kabupaten Badung sebesar 3,95% (yoy), Singaraja sebesar 3,87% (yoy), dan Kota Denpasar sebesar 3,42% (yoy).

Berdasarkan komoditas, lanjut Achris Sarwani, secara bulanan inflasi pada September 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, cabai rawit, air kemasan, biaya akademik/perguruan tinggi, jeruk, bahan bakar rumah tangga, dan beras. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga angkutan udara, canang sari, cabai merah, bawang putih, sawi hijau, ketimun, emas perhiasan, bawang merah, terong, dan kangkung.

Achris Sarwani menegaskan bahwa Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar agar capaian inflasi Provinsi Bali pada akhir tahun dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%. Ke depan, beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati antara lain berlanjutnya fenomena El Niño dan mundurnya awal musim hujan yang berpotensi mengganggu produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura. Selain itu, potensi gangguan distribusi pangan antardaerah termasuk melalui jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, serta masih tingginya biaya angkutan barang global juga perlu menjadi perhatian. Di sisi lain, meredanya aktivitas kunjungan wisatawan setelah periode puncak liburan diprakirakan dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan.

Baca Juga  GPIPS Balinusra 2026: Perkuat Sinergi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Balinusra dan Jaga Inflasi Nasional

Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, kata Achris Sarwani, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dengan dukungan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPID se-Bali, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%, sehingga dapat mendukung stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca