EKONOMI & BISNIS
Bank Indonesia Dorong Indonesia Menuju Ekonomi Hijau
Nusa Dua, Badung, baliilu.com – Pertemuan hari kelima acara seminar “Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery” yang merupakan rangkaian side event G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (15/7) mengemuka soal komitmen Indonesia menuju ekonomi hijau untuk mencapai net zero sebelum tahun 2060.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung sebelum pertemuan menyampaikan kepada media bahwa untuk Indonesia menuju ekonomi hijau, pertama, pentingnya merumuskan kebijakan yang terus mendorong transisi ekonomi hijau, yang tahapan-tahapannya harus dipersiapkan dengan baik agar disrupsi-disrupsi tidak merugikan perekonomian kita. Kedua, mendorong sektor keuangan perbankan, pasar uang, untuk terus membiayai atau memberikan financing kepada sektor hijau.
‘’Apabila kita tidak bergegas untuk mendorong transisi ekonomi menuju hijau tentu saja dampaknya akan sangat signifikan terhadap ekonomi dan keuangan, ekspor kita bisa terhambat. Investasi hijau dari luar negeri juga akan beralih ke negara-negara yang memang sudah siap dari sisi kebijakan-kebijakan ekonomi hijau. Dan juga akses keuangan kita di luar negeri menjadi terbatas karena investor sekarang ini prefer untuk melakukan investasi kepada sektor-sektor yang sudah hijau, baik itu untuk portofolio maupun juga untuk direct investment karena mereka juga kalau tidak hijau di sana kena pajak yang lebih tinggi,’’ ujar Juda Agung.
Untuk itu, Juda Agung mengemukakan pertama ke depan bagaimana untuk mendorong ini perlu adanya kebijakan-kebijakan dari stakeholder, dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, untuk terus memberikan insentif kepada sektor hijau ini. Kedua, harus melakukan inovasi-inovasi, instrument-instrument keuangan untuk pembiayaan ekonomi hijau ini dan perbankan harus segera untuk melakukan reposisi menuju ekonomi hijau.
‘’Tentu saja semua ada transisinya, ada tahapan-tahapannya supaya ekonominya tidak terdisrupsi kalau kemudian kita tiba-tiba semua beralih ke hijau,’’ terangnya.
Sementara itu, Sinta Kamdani, selaku Wakil Ketua Kadin dan mewakili dunia usaha menyampaikan acara seminar yang diinisiasi Bank Indonesia bersama WWF dalam rangkaian G20 timingnya sangat tepat. ‘’Kami melihat bahwa memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat komitmen Indonesia untuk mencapai net zero sebelum tahun 2060 dan itu jelas harus ditranslasikan juga ke dalam dunia usaha,’’ ujar Sinta.
Sekarang perusahaan-perusahaan juga harus sudah memikirkan bagaimana mencapai net zeronya. Oleh karena itu, investasi hijau dan dalam rangkupan investasi hijau dibutuhkan financing. Green financing ini menjadi salah satu hal yang paling penting.
‘’Jadi kami sangat apresiasi upaya dari Bank Indonesia untuk bisa menggerakkan, memobilisasi dari segi perbankan maupun financing untuk bisa menyiapkan pembiayaan untuk industri-industri hijau. Kami dari pelaku usaha juga siap, tentu saja ini suatu komitmen bersama yang harus kita semua lakukan dan juga dukungan dari pemerintah untuk pemberian insentif-insentif yang sangat dibutuhkan dan dalam kaitan ini saya rasa dari segi pelaku usaha kami juga sudah menginisiasi beberapa upaya untuk juga memfasilitasi industri tidak hanya industri- industri besar tapi juga industri kecil menengah,’’ ujarnya.
Jadi, ungkap Sinta Kamdani, salah satu upaya yang dilakukan pelaku usaha dengan cara menginisiasi adanya net zero hub, ini untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk mencapai net zero dengan menyiapkan road map maupun bagaimana bisa memberikan mereka pengetahuan edukasi sehingga bisnis ini bisa menjadi sesuatu yang bisa terealisasi.
‘’Jadi sekali lagi dari pelaku usaha kami siap baik itu dari berbagai unsur, baik itu dari segi energi transisi maupun kita bicara dari segi secular ekonomi dan lain-lain. Namun apa pun yang kita lakukan untuk investasi di hijau jelas perlu pembiayaan. Dan saya rasa judulnya sangat tepat hari ini scaling up untuk akselerasi khusus untuk investasi hijau,’’ ucap Sinta Kamdani.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pur. Moeldoko yang juga Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Perkilindo) mengungkapkan tantangan kendaraan listrik Indonesia, ibaratnya ayam sama telur. Maksudnya, kendaraan dibangun massif tapi charging station belum ada, masalah. Charging station dibangun tapi pertumbuhan mobil listrik belum tumbuh dengan baik, itu juga masalah. Tidak ada yang mau investasi. Maka, ini perlu intervensi pemerintah.
Yang kedua, lanjut Moeldoko, tantangannya adalah pembiayaan. ‘’Pertemuan ini saya harapkan bisa membuat kesepakatan bersama. Karena apa, karena kesadaran dari pihak finance, perbankan terhadap mobil listrik ini masih belum memiliki kesadaran yang sama menuju kepada green ekonomi ini,’’ ujarnya.
Yang ketiga tantangannya adalah awareness masyarakat. Masyarakat perlu diberikan penjelasan yang optimum tentang mobil listrik. ‘’Ini perlu sosialisasi yang massif, karena sebagian besar masyarakat kita belum tahu isinya,’’ ujarnya seraya menegaskan perlu adanya penyadaran bersama agar masyarakat memiliki awareness yang besar, menuju kepada sustainable.
Moeldoko menyebut, kontribusi mobil listrik terhadap ekonomi kita luar biasa. Yang pertama PLN membuat sebuah ilustrasi apabila ada 6 juta mobil listrik, Indonesia ditargetkan pada tahun 2025, maka ada sebuah penghematan yang luar biasa. Yang pertama dari sisi perbaikan lingkungan akan ada 4 juta ton per tahun, emisi karbon kita akan berkurang. Yang kedua akan menghemat 13 juta barrel per tahun. ‘’Bayangkan berapa duit yang bisa dihemat kalau nanti terjadi akumulatif dari perubahan mobil konvensional kepada mobil listrik. Itu luar biasa,’’ujarnya.
Berikutnya, ada dua kebijakan pemerintah dalam rangka menuju ke mobil listrik. Yang pertama bagaimana terjadi transisi dari mobil atau kendaraan konvensional menuju kepada kendaraan listrik, yang kedua ada konversi dari yang exsisting sekarang baik itu sepeda motor maupun mobil menuju kepada mobil listrik atau kendaraan listrik.
‘’Dua strategi itu dan saat ini telah disusun regulasinya baik itu ke transisi maupun ke konversi. Transisi telah disiapkan inpresnya, yang akan datang ini bagaimana pemerintah mempersiapkan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan government baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI/Polri semuanya yang berkaitan dengan kendaraan administrasi untuk bisa digantikan secara bertahap menuju kepada kendaraan listrik,’’ pungkasnya. (gs/bi)
