Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana berkomitmen saling menguatkan sinergi pengelolaan keuangan negara dengan tertib administrasi untuk mewujudkan pembangunan daerah secara terintegrasi dalam konsep One Island, One Management (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola).

Hal itu disampaikan langsung pada acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Minggu (Redite Kliwon, Sungsang), 7 Juni 2026 malam.

Dalam Gala Dinner ini dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah, I Dewa Tagel Wirasa serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas diselenggarakannya pertemuan ini sebagai forum sambung rasa dalam membangun sinergi, agar tugas-tugas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan benar.

Terkait tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa di era kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali telah menerapkan pengalaman kerja pengelolaan keuangan negara APBN di Badan Anggaran DPR – RI untuk selalu menekankan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja dengan benar sesuai dengan fakta dan mengikuti arahan BPK sesuai aturan, kemudian memperhatikan data yang mesti menjadi pegangan guna menghasilkan kualitas kerja dengan baik.

“Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau di ukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut, 12 kali,” ujarnya seraya mengatakan raihan opini WTP ini harus betul-betul riil berkualitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

Sebagai penutup, Gubernur Wayan Koster menegaskan di dalam pembangunan Bali, telah menerapkan One Island, One Management dengan pendekatan Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola. Hal ini dilakukan, karena melihat Pulau Bali yang kecil, maka pendekatan pembangunannya harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu.

“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antarsektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” jelasnya.

Sementara Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan tantangan Bali semakin tinggi, pembangunan di Bali tidak bisa berhenti pada satu prestasi saja, namun pembangunan Bali harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Seperti yang diungkapkan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster yang memiliki konsep One Island, One Management Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.

Ini konsep yang sangat bagus, namun untuk menyelesaikan banyak tantangan ke depan di Bali, BPK meminta semua di Provinsi Bali bersinergi dalam melakukan pengelolaan keuangan negara secara tertib administrasi untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkelanjutan.

“Sinergi Bapak/Ibu semua, sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan,” tutupnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Prosesi penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6/2026).

LHP tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakikan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede. Melalui penyerahan laporan keuangan tersebut, Kota Denpasar secara resmi diumumkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam sambutannya menyampaikan, dasar pemberian opini didasarkan pada kesesuaian standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini diharapkan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.

Merespons penyerahan LHP dan raihan opini WTP tersebut, Walikota Jaya Negara didampingi Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BPK RI atas arahan dan bimbingannya. Ia juga berterima kasih kepada komitmen jajaran OPD di Pemkot Denpasar, serta dukungan dari DPRD Kota Denpasar.

Di mana, Pemkot Denpasar pada intinya siap mendukung pemeriksaan rutin oleh BPK RI. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara juga turut menginstruksikan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk mendukung suksesnya proses pemeriksaan.

“Hal ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan. Ini penting sekali dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Denpasar,” harapnya.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya turut mengapresiasi rekomendasi yang diberikan BPK RI kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali. “Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap permohonan daerah maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Gubernur Koster.

Agenda berskala provinsi ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya beserta para Wakil Ketua Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster beserta Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota DPD RI Perwakilan Bali, jajaran BPK RI, Forkopimda Provinsi Bali, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta kepala OPD Provinsi Bali, bupati/walikota se-Provinsi Bali, ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Bali dan undangan lainnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, memimpin Apel Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Denpasar Timur (Dentim), Senin (8/6). Kegiatan yang diikuti jajaran pegawai kecamatan, kelurahan, dan desa tersebut menjadi momentum untuk memperkuat disiplin kerja sekaligus menumbuhkan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Sekda Eddy Mulya menekankan bahwa kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, terdapat dua hal utama yang perlu dijaga oleh setiap ASN untuk mewujudkan kepuasan dalam bekerja. Pertama adalah rasa syukur dan dedikasi terhadap tugas yang diemban. ASN diharapkan mampu menerima setiap tanggung jawab yang diberikan dengan penuh rasa syukur, menjalankannya dengan tulus dan senang hati, serta memberikan kemampuan terbaik demi tercapainya tujuan organisasi.

“Ketika kita mampu mensyukuri pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati, maka pekerjaan tersebut tidak lagi menjadi beban, melainkan bentuk pengabdian yang memberikan makna,” ujar Eddy Mulya.

Selain itu, Sekda juga menyoroti pentingnya membangun kerja sama tim yang kuat di lingkungan kerja. Eddy Mulya menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak dapat dicapai secara individu, melainkan melalui kolaborasi yang baik antarpegawai. Menurutnya, kerja sama tim yang solid akan melahirkan berbagai karya dan prestasi, sekaligus memperkuat jejaring kerja yang mendukung terciptanya suasana kerja yang sehat, nyaman, dan membahagiakan.

“Keberhasilan organisasi lahir dari kerja bersama. Dengan saling mendukung dan berkolaborasi, kita tidak hanya mampu mencapai target kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan penuh semangat,” ujar Sekda Eddy Mulya.

Melalui apel disiplin tersebut, Eddy Mulya berharap seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Denpasar Timur terus menjaga profesionalisme, meningkatkan semangat pelayanan, serta menumbuhkan budaya kerja yang berlandaskan rasa syukur, dedikasi, dan kebersamaan demi mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kota Denpasar.

Sementara itu, Camat Denpasar Timur, Ketut Sri Karyawati, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran Sekda Kota Denpasar yang memimpin langsung pelaksanaan apel disiplin tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kecamatan Denpasar Timur membawahi 11 wilayah administratif yang terdiri atas Desa Dangin Puri Kelod, Desa Sumerta Kaja, Desa Sumerta Kelod, Desa Sumerta Kauh, Desa Kesiman Petilan, Desa Kesiman Kertalangu, Desa Penatih Dangin Puri, Kelurahan Sumerta, Kelurahan Kesiman, Kelurahan Penatih, dan Kelurahan Dangin Puri.

“Arahan yang disampaikan Bapak Sekda dalam apel disiplin ini akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Timur,” ujar Sri Karyawati.

Usai pelaksanaan apel, Sekda Eddy Mulya juga berkesempatan meninjau ruang pelayanan publik di Kantor Camat Denpasar Timur guna melihat secara langsung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. (eka/bi)