Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Ajak Mahasiswa Pascasarjana FH Unud Perkuat Keilmuan Hadapi Persaingan Global

BALIILU Tayang

:

Gubernur Bali Wayan Koster menjadi narasumber matrikulasi mahasiswa baru Pascasarjana FH Unud di Kertasabha Convention Hall, Denpasar.
NARASUMBER: Gubernur Bali Wayan Koster saat menjadi narasumber dalam kegiatan matrikulasi mahasiswa baru Pascasarjana FH Unud di Kertasabha Convention Hall, Kampus FH Unud Sanglah, Denpasar, Jumat (14/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak mahasiswa baru Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud) memperkuat kapasitas keilmuan hingga jenjang magister, bahkan doktoral, sebagai bekal menghadapi dinamika, tuntutan dan persaingan dunia yang semakin kompleks.

Pesan tersebut disampaikan Koster saat menjadi narasumber dalam kegiatan matrikulasi mahasiswa baru Pascasarjana FH Unud di Kertasabha Convention Hall, Kampus FH Unud Sanglah, Denpasar, Jumat (14/8).

Koster mengatakan, peningkatan kapasitas akademik menjadi semakin penting di tengah perubahan dunia yang berlangsung cepat. Menurutnya, bidang hukum membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kedalaman keilmuan untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan.

“Di masa sekarang ini, sudah sepantasnya membekali diri dengan ilmu minimal sampai magister dan kalau bisa sampai doktoral lebih baik lagi. Dinamika dunia saat ini membutuhkan tingkat keilmuan yang tinggi sesuai dengan perkembangan, tuntutan serta persaingan yang ada,” ujar Koster.

Ia menilai kebutuhan tersebut semakin penting bagi mahasiswa yang menekuni bidang hukum. Lulusan hukum memiliki ruang pengabdian yang luas, baik dalam pemerintahan, lembaga negara, dunia akademik maupun profesi hukum.

“Terlebih di bidang hukum yang membutuhkan orang-orang yang mumpuni. Baik untuk membangun instansi, sebagai praktisi, akademisi, pengacara maupun notaris,” katanya.

Koster: Senang Kembali Berada di Tengah Mahasiswa

Koster mengaku sengaja menyempatkan diri hadir dalam kegiatan tersebut di tengah padatnya agenda menyambut Hari Jadi Ke-68 Provinsi Bali yang puncak peringatannya berlangsung pada hari yang sama.

Menurut Koster, kehadirannya merupakan bentuk penghormatan terhadap komitmen yang sebelumnya telah disampaikan kepada Dekan FH Unud. Selain itu, ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan lingkungan akademik karena pernah cukup lama berkecimpung sebagai dosen.

Baca Juga  Gubernur Koster dan Bupati Adi Arnawa Bertemu Menteri Imigrasi

“Saya merasa harus datang karena sudah janji dengan Pak Dekan dan saya merasa sangat senang bisa berada di antara para mahasiswa Pascasarjana FH Unud,” ujarnya.

Latar belakangnya sebagai akademisi membuat Koster merasa nyaman berdialog dengan mahasiswa. Meski selama menjadi dosen ia menekuni bidang matematika, suasana akademik dan interaksi dengan mahasiswa tetap menjadi bagian yang dekat dengan dirinya.

“Berada di antara mahasiswa juga membuat saya mengingat kembali asal saya sebagai akademisi, sebagai dosen cukup lama, meskipun saya menekuni di bidang matematika,” kata Koster.

Dengan nada bercanda, Koster menyebut kembali berada di tengah mahasiswa membuat dirinya merasa lebih muda.

“Jadi awet muda karena berada di tengah mahasiswa, generasi yang dinamis,” ujarnya.

Koster juga mendorong mahasiswa Pascasarjana FH Unud tidak hanya fokus pada proses pembelajaran di ruang kuliah, tetapi aktif membangun tradisi diskusi dan pertukaran gagasan.

Ia berharap mahasiswa dapat ikut memberikan pemikiran strategis bagi pembangunan Bali, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

“Saya mengajak anak-anak muda ini untuk lebih banyak berdiskusi dan bertukar pikiran, terutama dalam rangka usaha-usaha untuk kemajuan Pulau Bali ke depannya,” katanya.

Koster kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh mahasiswa baru dan berharap proses pendidikan di Pascasarjana FH Unud dapat menjadi bekal penting dalam perjalanan akademik maupun profesional mereka.

“Selamat mengikuti proses pembelajaran,” ucapnya.

199 Mahasiswa Pascasarjana Ikuti Matrikulasi

Sementara itu, Dekan FH Unud Putu Arya Sumedayasa menyampaikan apresiasi atas kesediaan Gubernur Koster hadir sebagai narasumber di tengah kesibukan agenda pemerintahan dan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali.

Menurut Arya, kehadiran Koster memberikan warna berbeda dalam kegiatan matrikulasi mahasiswa baru Pascasarjana FH Unud tahun ini.

Baca Juga  Tim PPK Ormawa UKM Pramuka Unud Ikuti Seminar Nasional Pemberdayaan Desa

“Saya bangga kehadiran Pak Gubernur di tengah kesibukannya. Senin sampai Minggu selalu bekerja keras agar Bali menjadi lebih maju,” ujar Arya.

Ia menilai latar belakang Koster sebagai akademisi membuat interaksi dengan mahasiswa menjadi lebih dekat. Koster juga dinilai memiliki keinginan kuat untuk menyapa dan berdialog langsung dengan mahasiswa.

“Beliau berasal dari akademisi dan ingin sekali menyapa mahasiswa. Beda suasana matrikulasi Pascasarjana kali ini,” katanya.

Arya menjelaskan, sebanyak 199 mahasiswa baru mengikuti matrikulasi Pascasarjana FH Unud tahun ini. Mereka terdiri atas 31 mahasiswa program doktoral, 98 mahasiswa Magister Kenotariatan, dan 70 mahasiswa Magister Hukum.

Para mahasiswa tersebut akan mendapatkan pembinaan dari belasan guru besar dan puluhan doktor yang menjadi bagian dari sivitas akademika FH Unud.

Arya menegaskan FH Unud terus berkomitmen menjaga kualitas pendidikan dan daya saing institusi. Menurutnya, FH Unud telah mengantongi akreditasi Unggul dan memiliki jenjang pendidikan hukum yang lengkap, mulai dari sarjana hingga doktoral.

“Kualitas kita di Unud tidak kalah dengan universitas lain. Akreditasi kita Unggul,” ujarnya.

Kejati Bali Ikut Menjadi Mahasiswa Baru

Kegiatan matrikulasi tersebut juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono. Menariknya, selain hadir dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, Setiawan juga tercatat sebagai salah satu mahasiswa baru Pascasarjana FH Unud.

Kehadiran unsur pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan mahasiswa dalam kegiatan tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya hubungan antara dunia pendidikan hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Menuju Jurnal Terakreditasi, FISIP Gelar Workshop Pengelolaan Publikasi Ilmiah

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Terima DIPA 2023 dan Dana Transfer Daerah Rp 1,02 Triliun

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Lakukan Monev Beasiswa Unggulan di Unud
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Lakukan Monev Beasiswa Unggulan di Unud

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca