Badung, baliilu.com – Meski sependapat dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi perda, Fraksi Partai Golkar DPRD Badung mengkritisi dan memberikan beberapa catatan terhadap Kebijakan Umum APBD Badung (KUA) 2023 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Kabupaten Badung 2023 yang disampaikan oleh Bupati Badung pada pembukaan Sidang Paripurna DPRD Badung pada Selasa, 2 Agustus 2022.

Fraksi Partai Golkar juga menyetujui untuk ditetapkan dan diundangkan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan; dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015.

‘’Setelah mendengar, menyimak, memperhatikan dan menelaah penjelasan bapak Bupati Badung pada pembukaan Sidang Paripurna hari Selasa, 2 Agustus 2022, kami Fraksi Partai Golkar juga sependapat dan dapat disetujui untuk menjadikan perda tentang Kebijakan Umum Anggaran tahun 2023. Namun, ada beberapa menjadi catatan strategis,’’ ujar pembicara Fraksi Partai Golkar Ni Luh Gede Sri Mediastuti, S.E. saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rabu, 3 Agustus 2022 di Ruang Sidang Utama Gosana Kantor DPRD Badung.

Mediastuti menyampaikan beberapa catatan terkait KUA Badung 2023 yakni optimalisasi pemungutan pajak daerah dan meminimalkan piutang pajak, dan masih cukup besarnya piutang pajak daerah yang tak tertagih perlu adanya upaya-upaya maksimal penagihan piutang tersebut. Meningkatkan validitas dan integritas data perpajakan daerah. Adanya upaya paksa penagihan terhadap penunggak pajak daerah, karena sejatinya pajak daerah tersebut merupakan titipan piskus kepada pemerintah melalui perusahaan. Kapasitas fiskal yang salah satu indikatornya pendapatan asli daerah yang dari tahun 2020 sampai sekarang mengalami kontraksi yang sangat dalam, di sisi lain kebutuhan fiskal mengalami peningkatan maka dapat dijadikan momentum untuk memanfaatkan celah fiskal ini untuk mendapatkan alokasi dana pusat.

Selain itu, belanja daerah yang sifatnya mandatory spending dimana tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, diantaranya di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan, tetap menjadi prioritas utama. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah terutama organisasi perangkat daerah penghasil agar mendapatkan skala prioritas penganggaran.

Terhadap Rancangan PPAS APBD Kabupaten Badung 2023 yang disebutkan pendapatan daerah dirancang Rp.3.874.804.126.903,00 meningkat sebesar Rp.885.592.886.951,00 atau 29,63 % dari APBD (induk) tahun anggaran 2022 sebesar Rp.2.989.211.239.952,00. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari : pendapatan asli daerah dirancang Rp.3.152.310.774.457,00 meningkat Rp. 1.071.090.434.951, atau 51,46 % dari APBD (induk) tahun anggaran 2022 sebesar Rp.2.081.220.339.506,00; pendapatan transfer dirancang sebesar Rp.722.493.352.446,00 menurun Rp. 185.497.548.000,00 atau 20,43 % dari APBD (induk) tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 907.990.900.446,00:  

Sedangkan Belanja Daerah pada Rancangan KUA-PPAS 2023 dirancang Rp. 3.874.804.126.903,00  meningkat Rp.622.146.012.951,00 atau 19,13% dari APBD (induk) 2022 sebesar Rp.252.658.113.952,00. Belanja Daerah tersebut terdiri dari: belanja operasi dirancang Rp.3.210.181.691.503,; belanja modal dirancang Rp. 204.169.916.118,00; belanja tidak terduga dirancang Rp.64.990.959.398,00; belanja transfer dirancang Rp.395.461.559.884,00. Maka Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui untuk menjadikan peraturan daerah namun mengkritisi dengan memberikan beberapa saran dan masukan.

Fraksi Partai Golkar menyarankan menjadikan proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2022 sebagai tolok ukur proyeksi pendapatan daerah tahun 2023, benar-benar menggunakan indikator yang tepat, karena ketidakakuratan memproyeksi akan berdampak pada perencanaan pembangunan Badung.

‘’Dalam peningkatan ketahanan pangan, melalui program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan alokasi dana yang cukup besar, di sektor ini kita ingin mengetahui kondisi riil bidang pangan kita apakah dapat dikatakan dalam kondisi swasembada?’’ tanya Mediastuti.

Mediastuti lanjut mengatakan perlunya upaya-upaya atau langkah strategis dalam penanggulangan penyakit kuku dan mulut, terlebih Badung memiliki pasar hewan terbesar di Bali, juga memperhatikan kesejahteraan nelayan melalui program pengelolaan perikanan tangkap.

Selain itu, program penataan bangunan dan lingkungannya dialokasikan anggarannya pada kawasan-kawasan lingkungan pariwisata sehingga memberikan multiplayer efek, antara lain kawasan Pura Geger, kawasan Sawangan, kawasan Ungasan Kuta Selatan dan kawasan Tibubeneng Kuta Utara.

‘’Kami mendorong normalisasi insentif para kepala lingkungan yang selama ini terjadi pemotongan, karena mereka itu adalah ujung tombak pemerintah paling bawah, demikian juga normalisasi terhadap pemotongan lembaga yang lainnya,’’ ujarnya dan meminta memfasilitasi dan membantu pengurusan izin hak kekayaan intelektual.

Demikian juga pengembangan daerah tujuan pariwisata utamanya pariwisata budaya yang berbasis pedesaan, dengan penataan lingkungannya dan pelestarian tradisinya. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sehingga ke depan tidak ada lagi pemanfaatan situs-situs (goa) dimanfaatkan untuk kepentingan komersial oleh pihak tertentu.

‘’Keberadaan Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 dan Sekolah Dasar 2 Kuta yang selama ini tidak bisa dilakukan renovasi/ perbaikan akibat sekolah tersebut berada di atas tanah investor, maka diperlukan langkah-langkah penyelesaiannya,’’ ujar Mediastuti.

Terkait komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja operasi sebesar 82,85%, belanja modal sebesar 5,27%, belanja tidak terduga sebesar 1,68% dan belanja transfer sebesar 10,21% dari total belanja daerah, Fraksi Partai Golkar mencermati dengan kecilnya rancangan anggaran terhadap belanja modal, kemungkinan akan berpengaruh terhadap kecilnya peningkatan pada capaian pendapatan daerah di tahun-tahun berikutnya.

Fraksi Partai Golkar juga mendorong pembangunan rumah sakit di wilayah Kuta Selatan yang merupakan pengembangan investasi (BLUD) di bidang kesehatan untuk memfasilitasi pelayanan di bidang kesehatan di wilayah Kuta Selatan. Juga mendorong peningkatan fasilitas dan kualitas mutu pendidikan pada SMP Negeri 4 Petang yang terletak di Desa Carangsari, untuk mengurangi terjadi eksodus siswa ke SMP lainnya.

‘’Kami mendorong pemberian penghargaan terhadap guru-guru dan tenaga kependidikan yang telah bersedia bertugas pada daerah terpencil di Kabupaten Badung, sehingga diharapkan terjadi pemerataan kualitas sumber daya guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Badung,’’ ujar Mediastuti seraya mendorong pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata terutama trotoarisasi, normalisasi sungai dan penataan pantai di Kuta Utara. Penyediaan alat berat pembersih pantai di wilayah pantai Kuta Utara, Kuta maupun di wilayah Kuta Selatan terutama pada saat-saat musim angin barat. Dan mendorong dilanjutkannya pembangunan taman sintetis Bung Karno, sehingga dapat dijadikan ikon ibu kota Mangupura, dan sekaligus sebagai penghargaan terhadap Bapak Bangsa, Bapak Proklamator Republik Indonesia di Kabupaten Badung. taman ini dapat dijadikan objek pariwisata desa, dimana lokasi ini terletak di Desa Penarungan.

Rapat Paripurna dibuka Ketua DPRD Badung Putu Parwata, hadir Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, Forkopimda, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, Sekda Badung serta seluruh pejabat lengkap di lingkungan Pemkab badung, Sekwan DPRD Badung, pimpnan instansi vertikal, para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, kepala BPD Cabang Badung dan Mangupura, ketua KPU dan staf ahli.

Mengawali pemandangan umum, Fraksi Partai Golkar mengucapkan dirgahayu Provinsi Bali ke- 64 yang jatuh pada tanggal 14 Agustus 2022, dan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga pada momentum perayaan hari bersejarah ini, bangsa dan rakyat Indonesia selalu diberikan kekuatan, yang sejalan dengan tema peringatannya “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”. (gs/bi)